Prof. Teguh: Prinsip Persidangan DKPP Harus Tercermin Dalam Pedoman Beracara

Bogor, DKPP − Focus Group Discussion (FGD) ‘Kajian Hukum Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan’ yang digelar pada Kamis-Sabtu (26-28/11/20) di Hotel Salak, Bogor merupakan kegiatan yang penting. Pedoman acara adalah untuk mengatur bagaimana memperoleh kebenaran etika, salah atau tidaknya etika berupa tata cara sehingga prinsip persidangan DKPP yang cepat, sederhana, dan tanpa biaya tersebut harus tercermin dalam

DKPP Periksa Ketua Dan Anggota KPU Dan Bawaslu Kab. Kukar Terkait Pencalonan Bupati

Balikpapan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 127-PKE-DKPP/X/2020 dan 128-PKE-DKPP/X/2020 pada  Kamis (26/11/2020) pukul 09.00 WITA Perkara Nomor 127-PKE-DKPP/X/2020 Perkara ini diadukan oleh Awang Yacoub Luthman melalui kuasanya Narsum. Ia mengadukan Erlyando Saputra, Nofand Surya Gafilah, Purnomo, Jainal Arifin, dan Yuyun Nurhayati

DKPP Periksa Ketua Dan Anggota Bawaslu Kab. Kukar Terkait Prosedur Administrasi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020

Balikpapan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 132-PKE-DKPP/X/2020 pada  Kamis (26/11/2020) pukul 13.30 WITA Perkara ini diadukan oleh Edi Sudirman melalui kuasanya Narsum. Pengadu melaporkan  Muhammad Rahman, Sofiyan, Ali Mukid, Teguh Wibowo dan Yulia Parlina selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai

Prof. Muhammad: Prinsip Persidangan DKPP : Cepat, Terbuka, Sederhana, Dan Tanpa Biaya

Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) ‘Kajian Hukum Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan’ pada Kamis-Sabtu (26-28/11/20) di Hotel Salak, Bogor. “Kegiatan FGD ini sangat penting, mendesak, dan strategis. Tanpa mensimplifikasi FGD yang lain, saya harap forum diskusi ini bisa ‘menguliti’ dan mengidentifikasi secara cermat, poin-poin mana dari peraturan tentang pedoman

Prof. Teguh Prasetyo: Penyelenggara Pemilu Bermartabat Hatinya Harus Sedalam Samudra

Banda Aceh, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Prof. Teguh Prasetyo berpesan agar penyelenggara pemilu harus mampu mengendalikan diri dan menahan emosinya Menurutnya, pengendalian diri merupakan salah satu ciri dari penyelenggara pemilu yang bermartabat. Hal ini disampaikan Teguh saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Panwaslih

Alfitra Salamm: Jadikan Pilkada Sebagai Momentum Untuk Kebangkitan Daerah

Balikpapan, DKPP – Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang hanya tinggal dalam hitungan hari. Tidak ada diskusi yang dilakukan baik oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu untuk menunda pilkada, pilkada tetap berjalan. Anggota Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra  Salamm, dalam acara Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media)

Usai Hari Pencoblosan, Didik Supriyanto Prediksi Laporan ke DKPP Meningkat Signifikan

Bandung, DKPP – Jumlah pelaporan atau aduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu terkait tahapan Pilkada Serentak 2020 yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sampai dengan 23 November 2020 mencapai 139 aduan. Sebanyak 36 laporan atau aduan terkait dengan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon, disusul dengan penetapan pasangan dengan 23 laporan,

Jumat 27 November 2020, DKPP Akan Periksa Enam Penyelenggara Pemilu Kabupaten Aceh Timur

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 138-PKE-DKPP/XI/2020 pada Jumat (27/11/2020) pukul 09.00 WIB. Dalam sidang ini, DKPP akan memeriksa enam penyelenggara pemilu, yang terdiri dari lima Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur dan seorang dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Lima Teradu

Alfitra Salamm Paparkan Empat Makna Persidangan DKPP

Balikpapan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengungkapkan terdapat empat makna utama di setiap sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang digelar oleh DKPP. Pertama persidangan untuk menegakkan keadilan. Meski perkara yang diadukan ke DKPP dinilai kecil namun hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang mencari keadilan.

Baru Dinilai KIP, DKPP Raih Peringkat Tiga Dalam Aspek Keterbukaan Informasi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI meraih posisi ketiga sebagai lembaga negara non struktural yang paling terbuka informasinya. Hal ini diumumkan dalam kegaitan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diadakan secara daring oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (25/11/2020). Dalam penganugerahan itu, KIP memasukkan DKPP sebagai lembaga negara non struktural ke