Selasa 22 Desember 2020, DKPP Akan Periksa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 180-PKE-DKPP/XII/2020 pada  Selasa (22/12/2020). Perkara ini diadukan oleh Mohammad Masnan. Ia mengadukan Andi Zainuddin, Rudi Hartono, dan John Libertus Lakawa selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara serta Oldi Satria M selaku

Senin 21 Desember 2020, DKPP Akan Periksa KPU Dan Bawaslu Kabupaten Jember

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 170-PKE-DKPP/XI/2020 dan 171-PKE-DKPP/XI/2020 pada Senin (21/12/2020) pukul 10.00 WIB. Dua perkara ini diadukan oleh Achmad Sudiyono yang memberikan kuasa kepada Dimar Ahyar. Dalam perkara 170-PKE-DKPP/XI/2020, Pengadu mengadukan Imam Thobrony Pusaka, Devi Aulia Rahim, Dwi

Alfitra Salamm: ASN Dilematis dan Netralitas Setengah Hati

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara bedah buku yang berjudul Netralitas ASN Meluruskan Hak Politik Warga Negara yang ditulis oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm. Bedah buku dilaksanakan di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, bersamaan dengan digelarnya Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Laporan Kinerja DKPP 2020 pada Sabtu

DKPP Apresiasi Dukungan Penuh Kemendagri Dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP

Jakarta, DKPP − Penyampaian Laporan Kinerja Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tahun 2020 merupakan agenda rutin diselenggarakan setiap akhir tahun. Selain untuk menjaga tradisi laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas DKPP atas pelaksanaan amanat konstitusi dan undang-undang pemilu. Hal ini dikatakan Bernad Dermawan Sutrisno, Sekretaris DKPP saat menyampaikan laporan.  “Dalam penyusunan laporan kinerja tahun 2020, DKPP

Prof. Muhammad: Hukum Yang Dipatuhi Secara Tepat, Benar Dan Ditegakkan Adalah Etika Tertinggi

Jakarta, DKPP − DKPP RI menggelar acara Peluncuran dan Bedah Buku Karya Ketua DKPP,  Prof. Muhammad berjudul ‘Etika & Pemilu Demokratis’ pada Sabtu (19/12/2020) di Redtop Hotel and Convention Centre, Jakarta pukul 08.30 WIB. Penulisan buku ini dilatarbelakangi keresahan Prof. Muhammad karena terlalu banyak orang mempertentangkan hukum dan etika, dan hanya sedikit yang bisa menganggap

DKPP Bedah Tiga Buku Karya Prof. Teguh Prasetyo

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan acara bedah buku yang ditulis oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (19/12/2020). Terdapat tiga buku yang dibedah dalam kegiatan ini, yaitu “Teori Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, “Filsafat Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat”, dan “Orientasj Penegakan Etik Untuk Penyelenggara Pemilu Bermartabat”. Ketiga

Prof. Teguh Prasetyo Sebut Etika dan Filsafat Akan Wujudkan Pemilu Martabat

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo mengajak Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di seluruh Indonesia untuk membangun demokrasi melalui etika guna terciptanya pemilu yang bermartabat. Menurutnya, diperlukan rekonsiliasi nilai yang luar biasa untuk mengubah status pemilu atau pilkada dari rumit, menjadi bermartabat. Hal ini disampaikan Teguh dalam acara Pembukaan Rapat

Ida Budhiati Ajak TPD Siapkan Diri Jelang Tahun Pembaruan Hukum Pemilu

Jakarta, DKPP – Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengajak Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk mempersiapkan diri menyongsong tahun pembaruan hukum pemilu. Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati mengatakan pembaruan hukum pemilu sudah dimulai tahun 2020 ini. Kemungkinan besar pembahasan akan lebih intensif di tahun 2021 mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Ida

Alfitra Salamm: Lapkin DKPP Dapat Dijadikan Dasar Kebijakan KPU dan Bawaslu

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm berpendapat bahwa jajaran KPU serta Bawaslu di seluruh Indonesia harus menguatkan komunikasi dan koordinasi guna menguatkan demokrasi Indonesia. Menurutnya, seringkali masih terjadi perbedaan tafsir di antara kedua lembaga tersebut, khususnya di daerah, terhadap regulasi atau peraturan terkait tahapan pemilu maupun pilkada. Ia juga