Profil CSIRT RFC 2350 Layanan CSIRT Event CSRIT Kontak CSIRT DKPP RI-CSIRT Tim Tanggap Insiden Siber Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia atau dalam Bahasa Inggris :Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia-Computer Security Incident Response Team Disingkat : DKPP RI-CSIRT. Visi Terwujudnya pengelolaan sistem keamanan siber dengan baik dan aman di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan Rehabilitasi atau pemulihan nama baik Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), yaitu perkara Nomor 122-PKE-DKPP/X/2023 dan 123-PKE-DKPP/X/2023. Putusan ini dibacakan DKPP dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (4/12/2023). “Merehabilitasi nama baik Teradu I
Unduh Putusan
Unduh Putusan
Unduh Putusan
Unduh Putusan
Unduh Putusan
Unduh Putusan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 125-PKE-DKPP/X/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar, pada Senin (4/12/2023) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan Muh. Ridwan. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan Hasanuddin G Kuna sebagai Teradu. Teradu
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan, sanksi terberat yang dijatuhkan DKPP kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) bukanlah pemecatan. Hal ini disampaikannya ketika menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik “Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024” yang diadakan oleh