Abaikan Bukti Pelanggaran Pidana Pemilihan, DKPP Berhentikan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Dari Jabatannya

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, Febriadinata,dalam Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/I/2021. Febriadinata berkedudukan sebagai Teradu I dalam perkara yang diadukan oleh Sapta Priyono melalui kuasanya Johnson Panjaitan, dkk. Sanksi dibacakan Ketua Majelis, Dr. Alfitra Salamm selaku Ketua Majelis dalam sidang

Tidak Profesional Kelola Logistik Pilkada, Ketua KPU Kota Batam Disanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua

Jakarta, DKPP – Terbukti tidak profesional kelola logistik surat suara pada Pilkada Serentak Tahun 2020, DKPP jatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Ketua KPU Kota Batam, Herrigen Agusti dalam Perkara 68-PKE-DKPP/II/2021. DKPP juga menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Sekretaris KPU Kota Batam, AC Herlambang. Keduanya berkedudukan sebagai Teradu I dan Teradu

DKPP BERHENTIKAN DUA PENYELENGGARA PEMILU DARI JABATAN KETUA

RILIS DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 11 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (31/3/2021). Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada dua penyelenggara

Prof. Muhammad: Jangan Anggap Enteng Sanksi Peringatan

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad meminta penyelenggara pemilu tidak menganggap remeh sanksi Peringatan yang diberikan DKPP atas pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Meski masuk dalam kategori ringan, sanksi Peringatan bisa menjadi noda atau cacat bagi karir penyelenggara pemilu di masa yang akan datang. Hal tersebut disampaikan