DKPP Berikan Sanksi Peringatan Kepada Dua Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi Peringatan kepada dua penyelenggara pemilu. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak empat perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (18/8/2021) pukul 09.30 WIB. “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu II Sutarmin D. Hi. Ahmad selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sejak putusan

DKPP Akan Bacakan Putusan Empat Perkara Pada 18 Agustus 2021

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/8/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa

DKPP Periksa Anggota Bawaslu Kab. Halmahera Utara Terkait Keterangan Di MK

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 154-PKE-DKPP/VI/2021 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (13/8/2021) pukul 07.00 WIB atau 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ramli Antula. Pengadu. melaporkan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yakni,  Iksan Hamiru sebagai Teradu. Pokok perkara

Dr. Alfitra: Final and Binding DKPP Mendapat Tantangan

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa berdasar amanat undang-undang, putusan DKPP bersifat final dan mengikat (final and binding). Sifat putusan ini, kata Alfitra, telah diatur oleh undang-undang sejak DKPP berdiri. Yang paling baru adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 458 Ayat (13) tentang Pemilihan Umum (UU

DKPP Periksa Ketua Bawaslu Nias Selatan

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 137-PKE-DKPP/VI/2021, Kamis (12/8/2021) pukul 13.00 WIB. Salah satu agenda sidang ini adalah memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Harapan Bawaulu, yang diadukan oleh Staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Fredikus Famalua Sarumaha. Fredikus mengadukan