Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu paling senior. Bukan dari segi usia, karena umur perempuan asal Semarang itu pada 23 November lalu baru 46 tahun. Melainkan dari masa jabatan di DKPP, Ida menjabat sejak 2012 atau saat kepemimpinan Profesor Jimly Asshiddiqie. Kala itu dia merupakan perwakilan Komisi Pemilihan Umum, dan sekarang perwakilan masyarakat yang dipilih pemerintah.
Ikut mengadili berbagai kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, peraih master hukum dari Universitas Diponegoro Semarang itu ikut berperan dalam menentukan nasib personel KPU dan Bawaslu dari pusat hingga daerah. Sejak DKPP dibentuk pada 2012 hingga akhir Oktober 2017, DKPP sudah menyidangkan 903 perkara. Hasilnya, 449 penyelenggara pemilu diberhentikan tetap, 1968 direhabilitasi dan 45 orang diberhentikan sementara.
Menurut Ida, pemberian sanksi itu bukan merupakan prestasi DKPP. Justru, lebih menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme seleksi oleh penyelenggara pemilu. Terutama, di tingkat kabupaten dan kota. “Data menunjukkan, yang paling banyak diadukan itu di level kabupaten atau kota,” katanya.
Dia mencontohkan, ada 17 pengaduan terhadap penyelenggara pemilu di Tolikara, Papua. Tapi, DKPP tidak sembarangan menjatuhkan sanksi. Tiadanya bukti pelanggaran membuat DKPP tak memberi sanksi ke penyelenggara pemilu tersebut. Lain waktu, DKPP terpaksa memberhentikan penyelenggara pemilu di Jayapura, Papua. Tak lama setelah penyelenggara baru terpilih, DKPP juga memberi sanksi pemecatan karena penyelenggara yang baru terbukti melanggar kode etik.
Mantan anggota KPU Jawa Tengah itu menilai pengaduan dugaan pelanggaran kode etik bisa dihindari jika penyelenggara pemilu mampu bekerja dengan penuh integritas. “Integritas itu berarti bekerja secara profesional, mandiri, cermat, teliti, jujur, dan adil,” katanya.
Banyaknya pengaduan, ujar Ida, menunjukkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Karena itu, penyelenggara pemilu perlu membangun kepercayaan masyarakat sehingga hasil pemilu bisa diterima dengan lapang dada. Selama ini, pengaduan DKPP dilakukan setelah seluruh upaya hukum, seperti sengketa ke Mahkamah Konstitusi, tidak berhasil.
Kandidat doktor hukum dari Universitas Diponegoro dengan promotor mantan Ketua MK Mohammad Mahfud Md. itu menilai Pemilihan Umum 2019 bakal memberi tantangan lebih untuk penyelenggara pemilu dan juga DKPP. Tantangan itu berbeda dibandingkan pemilu sebelumnya. Sebabnya, penyelenggara juga menghadapi Pilkada Serentak 2018, dan ada desain baru penyelenggaraan pemilu legislatif serta pemilu presiden secara serentak.
“Jadi aspek regulasinya tentu banyak berubah, demikian juga tata kelola manajemen penyelenggaraan pemilunya,” ujar perempuan yang cukup lama menggeluti profesi sebagai pengacara publik ini. Toh Ida berulang kali menyampaikan agar para penyelenggara pemilu tak perlu cemas. Yang terpenting, mereka tetap cermat dan teliti dalam mengambil keputusan. Termasuk, terbuka terhadap publik dan siap memberi penjelasan atas apa yang dikerjakan.
Tantangan serupa juga berlaku untuk DKPP. Ida menilai bakal ada banyak laporan menjelang akhir tahun karena tahapan pilkada dimulai pada Juni 2017. “Kita semua harus bergerak cepat,” katanya.

DUA kali sudah Dr. Harjono, SH., MCL menggantikan Profesor Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. MH. Pertama, pada 24 Maret 2009, Harjono disumpah menjadi Hakim Konstitusi karena Prof. Jimly mundur pada 6 Oktober 2008. Lalu pada 12 Juni 2017, setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Harjono dipilih oleh para koleganya menjadi ketua lembaga tersebut, posisi yang sebelumnya dijabat Prof. Jimly. “Saya bersyukur karena ini warisan Pak Jimly. Biasanya Pak Jimly memberikan warisan yang baik,” kata Harjono.
Kesederhanaan dan rendah hati memang menjadi cerminan keseharian Harjono. Bagi putra Nganjuk, Jawa Timur yang lahir pada 31 Maret 1958 tersebut, kesederhanaan menjadi pangkal kearifan sekaligus menjadi kunci menjaga komitmen dan konsistensi. Ketika dilantik sebagai hakim konstitusi, doa yang pertama kali diucapkan adalah, “Ya Allah, kuatkanlah mental hamba-Mu.”
Pengalaman hidup agaknya membuat Harjono mengerti betul arti kesederhanaan. Setelah Mengalami kesulitan ekonomi saat SMA, anak pertama dari sembilan bersaudara buah pernikahan Adi Soedarmo dan Soewarni ini harus ikut pamannya yang bertugas di Pusat Pendidikan Peralatan TNI Angkatan Darat di Cimahi, Jawa Barat. Harjono bahkan rela berjualan sayur untuk menambah uang sakunya.
Dia lalu pindah ke SMAN 5 Surabaya dan tinggal di rumah berdinding anyaman bambu dan beralas tanah. Melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tempat yang sama saat dia mendapat gelar doktor, Harjono rajin membaca diktat stensilan karena tak sanggup membeli buku. “Saya juga bekerja sambilan sebagai penghitung barang bangunan,” katanya.
Toh kegigihannya membuahkan hasil. Dia meraih predikat mahasiswa teladan se-Airlangga. Kemampuan intelektualnya diakui oleh pihak kampus sehingga dia diangkat menjadi asisten dosen berstatus calon pegawai negeri sipil meskipun kuliahnya belum usai. Harjono dipercaya mengajar mata kuliah hukum tata pemerintahan. Mantan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini bahkan berhasil meraih beasiswa kuliah master di Southern Metodist University, Dallas, Texas, Amerika. Di sana dia menempuh program Master of Comparative Law bersama Bagir Manan yang kelak memimpin Mahkamah Agung.
Pada Pemilihan Umum 1999, suami dari Siti Soendari ini terpilih sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai utusan daerah Jawa Timur. Sebenarnya, Harjono bisa saja melenggang ke Senayan karena politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Soetjipto, mengajaknya menjadi calon legislator. Tapi Harjono tak mau meninggalkan pekerjaannya sebagai dosen di Airlangga.
Pengalaman ayah empat anak ini di bidang hukum tak terhitung lagi. Tak hanya mengajar, Harjono pernah menjadi anggota kehormatan Pusat Studi HAM Airlangga, anggota Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, tim ahli Redaksi Umum Harian Surabaya Post, dan tim ahli Departemen Kehakiman dalam Penyusunan RUU Kewarganegaraaan serta tim ahli perancang Peraturan Daerah Kota Surabaya.
Dia juga terlibat dalam empat tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sejak 1999-2002. Sejumlah rumusan pasal konstitusi merupakan hasil pemikirannya. Seperti pasal yang mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden, serta klausul pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan presiden. Yang paling fundamental adalah rumusan di pasal 1 ayat 2 yang menghapus superioritas MPR sebagai lembaga tertinggi negara: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Periode 2003-2008, Harjono menjadi hakim konstitusi dan pernah menjabat Wakil Ketua MK.
Harjono memahami Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ikut bertanggung jawab menghasilkan pemilu yang berkualitas. Caranya, menjaga penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Dia berjanji lembaganya akan tegas menindak personel Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Termasuk, memberhentikan penyelenggara yang lancung. “Sanksi yang kami berikan bukan karena penyelenggara tak bekerja, tapi karena sudah tak memenuhi syarat menjadi penyelenggara yang jujur dan adil,” kata Harjono.

Institusi

KELEMBAGAAN DKPP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

Sejarah DKPP

Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat ad-hoc, dan merupakan bagian dari KPU. DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya

Beranda

Pengaduan Daftar Pengaduan Sidang Jadwal Sidang Risalah Sidang Pemeriksaan Putusan Hasil Putusan DKPP RI “Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu”.DKPP RI “Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu”. Aktivitas AktifitasProf. Muhammad Hadiri Peluncuran Pemilu Serentak 202023/09/2019Author WildanJakarta, DKPP -Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad menghadiri Peluncuran Pemilihan Umum Serentak 2020 yang