Banjarmasin, DKPP – Jumlah pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dari wilayah III ke DKPP sepanjang tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan tiga wilayah lainnya. Wilayah III terdiri dari sembilan provinsi, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Hal
Banjarmasin, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito meluncurkan sebuah buku dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penyelenggara Pemilu Wilayah III di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (6/12/2023). Buku berjudul “Integritas Penyelenggara Pemilu” ini merupakan karya Heddy Lugito yang berisi gagasan dan renungannya tentang pemilu, demokrasi, dan Kode Etik Penyelenggara
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan, sanksi terberat yang dijatuhkan DKPP kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) bukanlah pemecatan. Hal ini disampaikannya ketika menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik “Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024” yang diadakan oleh
Tanjungpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Yessi Yunius dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang, Senin (27/11/2023) pukul 09.00 WIB. Yessi Yunius yang berstatus sebagai Teradu dalam perkara Nomor 128-PKE-DKPP/X/2023 diadukan oleh mantan pegawai
Jakarta, DKPP – Penyelesaian masalah-masalah dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia disebut sudah lebih beradab. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) di Jakarta, Jumat (24/11/2023). Menurut pria yang akrab disapa Kris ini, adab dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam Pemilu lebih tinggi karena masyarakat
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah IV di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 21-22 November 2023. Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah IV dibuka langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito didampingi Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi berserta Sekretaris DKPP David
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 129-PKE-DKPP/XI/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (20/11/2023). Dalam perkara ini, DKPP memeriksa delapan penyelenggara pemilu. Antara lain Yenni Mairida, Ronaldi Ardian, dan Fitra Rovi (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu) sebagai Teradu
Jakarta, DKPP – Memasuki tahapan kampanye pemilu tahun 2024, seluruh penyelenggara diimbau harus bekerja ekstra dan selalu fokus serta dengan penuh tanggung jawab. Imbauan tersebut disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Masa Kampanye, Minggu (19/11/2023) secara daring. “Penyelenggara pemilu harus bertindak profesinal dalam tahapan kampanye,
Solo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (14/11/2023). Heddy didampingi oleh tiga Anggota DKPP RI, yaitu J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan M. Tio Aliansyah, serta Sekretaris DKPP David Yama. Dalam kesempatan ini, Heddy mengungkapkan bahwa Rakor
Bandung, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 124-PKE-DKPP/X/2023 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, pada Selasa (14/11/2023). Perkara ini diadukan oleh Ade Sudrajat. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Garut Imam Sanusi selaku Teradu. Pengadu mendalilkan Teradu telah memberikan keterangan palsu dalam