Prof. Muhammad: Pengaduan ke DKPP Jauh Lebih Banyak Daripada ke MK

Jakarta, DKPP – Jumlah aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasca pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah diprediksi akan mengalami lonjakan. Ketua DKPP, Prof. Muhammad mengatakan prediksi tersebut berkaca pada lonjakan aduan pasca digelarnya pilkada serentak di akhir tahun 2020 lalu. Hal itu disampaikan Muhammad dalam Rapat

Live Streaming Sidang DKPP, Alfitra: DKPP Siap Diawasi Masyarakat

Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu-satunya lembaga peradilan etik yang menyiarkan jalannya persidangan secara langsung atau live streaming. Sidang pemeriksaan maupun pembacaan putusan disiarkan di sejumlah platform media sosial (medsos) DKPP, antara lain Facebook dan Youtube. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm dalam Talk Show Pemahaman Kode Etik Penyelenggara

Alfitra Salamm: Sebagian PSU Pilkada Berpotensi Pelanggaran Etik

Jambi, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa pemilu yang sehat adalah pemilu yang terlaksana tanpa adanya pemungutan suara ulang (PSU). Menurutnya, PSU kerap menjadi modus operandi pasca pemilu bagi sebagian calon yang kalah. Hal ini dinyatakan Alfitra saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik bertemakan “Siapa pun yang Jadi Pemenang adalah Gubernur Kita”

DKPP Periksa Bawaslu Kab. Raja Ampat Terkait Dugaan Tidak Menjalankan Pengawasan Secara Optimal

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 07-PKE-DKPP/I/2021, pada Selasa (25/5/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdul Faris Umlati dan Orideko I. Burdam yang memberikan kuasa kepada Benediktus Jombang, Bendry Napitupulu, Muhammad Irfan, dan Lambert Dimara. Pengadu melaporkan

Keluarkan Pernyataan yang Dapat Dianggap Berpihak, DKPP Jatuhkan Peringatan Keras Kepada Anggota KPU Raja Ampat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat, Muslim Saifuddin. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang diadakan di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (19/5/2021). Muslim Saifuddin berstatus sebagai Teradu dalam perkara nomor 90-PKE-DKPP/II/2021 yang diadukan oleh Soleman Jack Dimara. Dalam pertimbangan putusannya, DKPP mengungkapkan

Pilkada Usai, Pengadu Cabut Aduan Atas Bawaslu Kabupaten Bone Bolango

Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 114-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kamis (6/5/2021) pagi. Perkara ini diadukan Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiyai yang memberikan kuasa kepada Franki Uloli. Pengadu mengadukan Fahri Kaluku, Alti Mohamad, dan Moh.

DKPP Periksa Anggota KPU Kota Prabumulih Atas Dugaan Politik Uang

Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 123-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, pada Selasa (4/5/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh EF Thana Yudha, yang memberikan kuasa kepada Rio Sjefa. Sedangkan pihak Teradu adalah Anggota KPU

DKPP Periksa Enam Penyelenggara Di Provinsi Sumatera Utara Terkait Dugaan Pelanggaran Prokes Covid-19

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 117-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat (30/4/2021) pukul 08.30 WIB. Pengadu perkara ini adalah Dedi Wibowo Damanik dan Nico Nathanael Sinaga. Para Pengadu melaporkan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Suhadi Sukendar sebagai

Alfitra Salamm Serukan Digitalisasi Untuk Pemilu Serentak 2024

Batam, DKPP – Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 berada di bawah bayang-bayang pandemi Covid-19. Oleh karena itu, digitaliasi pemilu menjadi sebuah alternatif untuk menyiasati agar pesta demokrasi tetap berjalan. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm, APU saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada Bagi Masyarakat, Komunitas, dan

Tidak Loloskan Lembaga Pemantau Pemilu, DKPP Periksa KPU Kabupaten Raja Ampat

Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 82-PKE-DKPP/II/2021 di Kantor Bawaslu Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (30/4/2021). Perkara ini diadukan oleh Richarth Charles Tawaru. Ia melaporkan Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Raja Ampat, yakni Steven Eibe, Sutini, Herdi F. Rumbewas, Muslim