DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kep. Seribu Terkait Lokasi Kantor

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Seribu (KPU Kabupaten Kepulauan Seribu selanjutnya disebut KPU Kep. Seribu) Iman Cahyadi beserta empat Anggota KPU Kep. Seribu, yaitu Muamar Kadafi, Ahmad Gojali, Adam Fahmi, dan Yusnita Yamus. Kelima nama tersebut diperiksa sebagai Teradu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

DKPP Sosialisasikan Aplikasi SIETIK

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu atau SIETIK kepada sejumlah stakeholder di Jakarta, Senin (18/12/2023). Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan bahwa SIETIK adalah sebuah bentuk digitalisasi penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang dilakukan DKPP. “Tujuan dari SIETIK ini adalah

Raka Sandi: Indonesia Emas 2045 Dimulai Dari Pemilu Berintegritas

Sleman, DKPP – Meski bukan perkara yang mudah, pemilu yang demokratis dan berintegritas bisa menjadi salah satu pintu untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas pada tahun 2045 dalam perspektif tata kelola pemilu. Demikian disampaikan Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Seminar Nasional Paradigma Indonesia Emas 2045 Ditinjau dari Perspektif Keadilan Sosial dan Kesejahteraan

DKPP Periksa Empat Jajaran Bawaslu Sumut Terkait Pembayaran Dinas

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 131-PKE-DKPP/XI/2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kota Medan, Jumat (15/12/2023). Perkara ini diadukan mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Harapan Bawaulu (periode 2018-2023). Harapan Bawaulu mengadukan empat penyelenggara Pemilu Provinsi Sumut. Empat orang

Sekretaris DKPP: Maksimalkan Kinerja Menuju DKPP Go Digital

Badung, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) David Yama mengungkapkan bahwa target realisasi anggaran DKPP pada 2023 adalah 95 persen. Hal ini disampaikan David dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Kinerja DKPP RI Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (11/12/2023). “Target realisasi anggaran DKPP tahun 2023 adalah 95 persen,” kata

Ratna Dewi: DKPP Terima 299 Aduan dan Putus 118 Perkara Sepanjang 2023

Badung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima 299 aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dan memutus 118 perkara pelanggaran KEPP selama Januari-Desember 2023. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Kinerja DKPP RI Tahun 2023 di Kabupaten Badung, Bali, Senin (11/12/2023) malam. “Dari

Berada di Peringkat Delapan, Sekretaris DKPP: Provinsi Papua Mengalami Kemajuan

Banjarmasin, DKPP – Jumlah pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dari wilayah III ke DKPP sepanjang tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan tiga wilayah lainnya. Wilayah III terdiri dari sembilan provinsi, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Hal

Ketua DKPP Luncurkan Buku Dalam Rakorda Penyelenggara Pemilu di Banjarmasin

Banjarmasin, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito meluncurkan sebuah buku dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penyelenggara Pemilu Wilayah III di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (6/12/2023). Buku berjudul “Integritas Penyelenggara Pemilu” ini merupakan karya Heddy Lugito yang berisi gagasan dan renungannya tentang pemilu, demokrasi, dan Kode Etik Penyelenggara

Ketua DKPP: Sanksi Terberat DKPP Bukan Pemecatan

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan, sanksi terberat yang dijatuhkan DKPP kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) bukanlah pemecatan. Hal ini disampaikannya ketika menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik “Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024” yang diadakan oleh