Modal Sosial Kuat, Ida Budhiati Optimis Dengan Pemilu 2024

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati mengajak penyelenggara pemilu untuk optimis menghadapi pemilu nasional dan pilkada serentak tahun 2024. Penyelenggara pemilu memiliki modal sosial yang kuat untuk menyelenggarakan pemilu tersebut. Optimisme tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu dan Penandatangan Pakta Integritas di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Diduga Menjadi Tim Sukses, DKPP Periksa Anggota Bawaslu Kab. Kerinci

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 02-PKE-DKPP/I/2022 pada Selasa (18/1/2022) siang. Perkara ini diadukan oleh Rudi Hartono. Ia mengadukan Mohd. Taufik Harun yang merupakan Anggota Bawaslu Kab. Kerinci sebagai Teradu. Setidaknya ada lima pokok aduan yang didalilkan kepada Teradu. Pertama,

DKPP Periksa Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 01-PKE-DKPP/I/2022, Senin (17/1/2022).Perkara ini diadukan oleh Yekien Wenda yang memberikan kuasa kepada Hendrik Nanimendei dan Erwin Dumas Hutagol. Pengadu melaporkan Yuli Kagoya, Yetron Kagoya, Nias Wenda, Yunes Kagoya, dan Desein Wanimbo yang merupakan

Prof. Muhammad: Pengadu Wajib Bisa Bedakan Pelanggaran Kode Etik dengan Tindak Pidana

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berpesan agar para pengadu wajib bisa membedakan antara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau tindak pidana. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber kegiatan Rapat Penyusunan Konsep Penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Kode Etik pada Pemilu serentak Tahun 2024 yang diadakan oleh Bawaslu di Jakarta,

Alfitra: KPU Harus Hati-hati Gunakan Teknologi Informasi

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk tahapan pemilu. Hal ini disampaikan Alfitra ketika memberi sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemilu Tahun 2024 yang diadakan oleh KPU, Kamis (13/1/2022). Ia berpendapat, KPU

Prof. Muhammad: Etika Lahirkan Politik Santun, Saling Menghargai, dan Menguatkan

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengungkapkan etika menjadi salah satu kunci lahirnya politik yang santun, saling menghargai dan menguatkan, serta kompetisi politik secara fair. Hal tersebut disampaikan Prof. Muhammad saat menjadi keynote speaker dalam Webinar Catatan Politik Awal Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh The Republic Institute pada Minggu (2/1/2022)

Langgar Norma Kepantasan dan Kepatutan, DKPP Berhentikan Tetap Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara

Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara, Arif Rahakbau selaku Teradu dalam perkara nomor 162-PKE-DKPP/IX/2021. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (22/12/2021)

Mewariskan Gagasan Pemilu Berintegritas Melalui Buku

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara bedah buku berjudul “Pemilu Berintegritas: Gagasan dan Praktek Dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis” dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (16/12/2021). Buku ini merupakan karya Ketua DKPP, Prof. Muhammad. Menurut Muhammad, gagasan

Setitik Noda Pemilu Indonesia: Ungkap Sisi Gelap Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Jumlah pengaduan yang diterima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan atau menimpa penyelenggara pemilu terus meningkat. Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm, APU mengatakan jumlah pengaduan terkait kekerasan atau pelecehan seksual ke DKPP sebanyak dua persen dari total pengaduan sepanjang tahun 2021. Fakta tersebut disampaikan Alfitra Salamm

Apresiasi Kinerja DKPP, Mendagri: DKPP Tidak Main-main Menjaga dan Merawat Kredibilitas Pemilu

Jakarta, DKPP – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengapresiasi berbagai capaian positif Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu ini sembilan tahun berdiri. Capaian DKPP yang pertama yakni berhasil menciptakan sistem penegakan kode etik yang terbuka, transparan, dan akuntabel khususnya bagi penyelenggara pemilu. Hal ini menjadi bisa menjadi ‘bench mark’