Jakarta, DKPP – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang rutin menyerahkan arsip putusan setiap tahunnya. Apresiasi tersebut disampaikan Koordinator Kelompok Subtansi Akuisisi Arsip I ANRI, Tato Pujiarto dalam Rapat Persiapan Akuisisi Arsip Putusan DKPP Tahun 2021 kepada ANRI pada Jumat (3/6/2022) pagi. “Terima kasih kepada DKPP yang telah rutin
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) logistik untuk Pemilu serentak Tahun 2024. Demikian disampaikannya ketika menjadi narasumber dalam webinar kepemiluan yang diadakan Gema PMII, Selasa (31/5/2022). Menurut Alfitra, hal ini sangat penting bagi KPU dan Bawaslu mengingat permasalahan logistik kerap dilaporkan ke DKPP setiap perhelatan pemilu. “Saya kira
Bekasi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) aplikasi Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (SIETIK) yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Bekasi, pada Senin(30/05/2022). Sebagai informasi, DKPP telah meluncurkan aplikasi Sistem SIETIK di Jakarta, Kamis (16/12/2021). SIETIK adalah sistem yang memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk membantu proses penanganan
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 22-PKE-DKPP/IV/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, pada Senin (30/5/2022). Perkara ini diadukan oleh Jaharudin Umar, Rauf Ali, Rahmad Mohi, Idris Usuli, dan Ahmad Abdullah (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo) sebagai Pengadu I
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 11 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 21-PKE-DKPP/IV/2022 pada Jumat (27/5/2022) pukul 09.00 WIB. 11 penyelenggara pemilu yang berstatus Teradu ini antara lain adalah Sekretaris Jendral Bawaslu, Gunawan Suswantoro (Teradu I) dan Kasek Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
Jakarta, DKPP – Anggota dan Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, meresmikan Poliklinik DKPP di Jakarta, Selasa (25/5/2022). Poliklinik yang terletak di lantai 4 Gedung DKPP ini diharapkan dapat mendukung kinerja seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan sekretariat DKPP. Poliklinik dilengkapi dengan fasilitas penunjang kesehatan dengan dokter jaga standby setiap hari Rabu “Di sini bisa
Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berpesan agar setiap penyelenggara pemilu dapat menjadi pemimpin yang baik. Pesan ini disampaikannya saat memberi materi dalam kegiatan Pembinaan/ Pendampingan Penanganan Pelanggaran yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Selasa (24/5/2022). Menurut Muhammad, seorang pemimpin akan menujukkan kapasitas dan profesionalitas serta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Buru Selatan, dalam sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/IV/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Kota Ambon, Selasa(24/5/2022). Perkara ini diadukan oleh Hendrik Notanubun dengan memberikan kuasa kepada Erwin A. Far. Far. Pengadu mengadukan Syarif Mahulauw,
Jakarta, DKPP – Indonesia adalah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis. Kita harus bangga atas spirit berdemokrasi karena kebanggaan yang proporsional melahirkan nasionalisme. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad dalam kegiatan “Kuliah Dosen Tamu” yang diselenggarakan oleh Departemen Pemerintahan dan Ilmu Politik, FISIP Universitas Diponegoro secara daring, Kamis(19/5/2022).
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengatakan, mengelola pemilu di Indonesia tidak cukup hanya dengan mengandalkan keterampilan tata kelola pemilu saja. Menurut Muhammad, tata kelola perilaku penyelenggara pemilu jauh lebih penting dalam mengelola kepemiluan. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dalam