Prof Jimly: Penyelenggara Pemilu Harus Paham Psikologi Pemburu Kekuasaan

Denpasar, DKPP- Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menyebutkan, kontestan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah para pemburu kekuasaan. Karakter pemburu adalah agresif dan selalu melihat setiap celah sebagai peluang. “Anda harus hati-hati. Pahami psikologi mereka. Apa saja bisa dipermasalahkan. Anda ini sudah bergaji kecil, jangan sampai diadukan,” terang Prof Jimly saat menjadi

Bali Bisa Menjadi Provinsi Terbersih Ketiga

Denpasar, DKPP- Penyelenggara Pemilu di Bali patut berbangga karena DKPP memberikan catatan sebagai provinsi yang tingkat pelanggaran kode etiknya sedikit. Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie berharap hal itu dipertahankan. “Setelah Jateng dan Yogyakarta, saya berharap Bali dapat menjadi provinsi terbersih ketiga,” ungkap Prof Jimly saat menjadi narasumber Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Bali,

Prof Anna: Mari Bertekad Untuk Tidak Menjadi Wilayah Nomor Satu Bermasalah

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mencatat ada 1720 pengaduan untuk wilayah Papua, mulai dari tahun 2012 hingga 2015. Banyaknya aduan tersebut, mendorong DKPP untuk menyelenggarakan sosialisasi tentang kode etik penyelenggara pemilu di Papua, Sabtu (19/9) bertempat di gedung Kominfo provinsi Papua.  Dalam kesempatan tersebut, anggota DKPP Prof Anna Erliyana mengajak KPU

KPU Kab Yahukimo Bantah Telah Melanggar Kode Etik

Jayapura, DKPP- Selvianus Yual, pria yang berprofesi sebagai PNS Pemda Papua akhirnya dihadapkan dengan Ketua dan anggota KPU Kab Yahukimo dalam persidangan kode etik DKPP, Jum’at (18/9) yang bertempat di Polda Papua. Sebelumnya, Selvianus Yual selaku Pengadu telah melaporkan Keis Simbuk, Oikop Sonap, Dominggus Marei, Habekuk Iksomon, dan Soleman Babahol (ketua dan anggota KPU Kab

Desa Bisa Tumbuh Seperti Kota

Jakarta – Pembangunan desa di Indonesia bisa seperti di Amerika atau Francis. Desa-desa terstruktur dengan baik, sehingga orang-orang desa tidak lagi ke kota tetapi tumbuh menjadi kota. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimly Asshiddiqie saat menjadi narasumber dalam acara bedah buku hasil karyanya dengan judul Gagasan Konstitusi Sosial di Aula Arifin Panigoro Kampus

Ketua DKPP: Alhamdulillah Ini Adalah Buku Saya ke-45

*** Sambil Bekerja, Sambil Belajar Jakarta, – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimly Asshiddiqie merasa bersyukur. Pasalnya, dia masih bisa produktif menulis buku.  “Alhamdulillah, buku ini adalah buku saya yang keempat puluh lima,” katanya saat menjadi narasumber dalam acara bedah Buku Gagasan Konstitusi Sosial di Aula Arifin Panigoro Kampus Universitas Al Azhar Indoensia, Jakarta,

KPU dan Bawaslu Penting Untuk Menjalin Hubungan Partnership

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie, Rabu (16/9) hadir sebagai narasumber dalam kegiatan “Workshop Pelayanan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur” yang dihelat oleh KPU Provinsi DKI. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DKPP menegaskan pentingnya menjalin hubungan partnership antara KPU dan Bawaslu. Partnership yang di maksud

Penyelenggara Pemilu di Bali Ikuti Sosialisasi DKPP untuk Hadapi Pilkada Tahun 2015

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (18/9) menggelar sosialisasi kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Provinsi Bali. Peserta sosialisasi adalah komisioner KPU dan Panwaslu dari enam kabupaten/kota di Bali yang pada 9 Desember 2015 ini akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak. DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu memiliki

Hadapi Pilkada Serentak DKPP Selenggarakan Sosialisasi Di Papua

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  akan menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua, Sabtu (19/9).  Acara sosialisasi tersebut akan diikuti oleh penyelenggara Pemilu dari sebelas kabupaten yang akan menggelar Pilkada Serentak 9 Desember 2015, terdiri atas KPU dan Bawaslu Provinsi Papua, Kab. Nabire, Kab. Asmat, Kab Keerom, Kab. Waropen,      Kab.