Jakarta, DKPP – Deni Laksono selaku Kasubbag Teknis Hupmas KPU Kab. Jombang yang merupakan Pengadu dari perkara dengan nomor registrasi 116/DKPP-PKE-VI/2017 telah mencabut aduannya. Hal tersebut diungkapkannya dalam sidang pemeriksaan DKPP, Rabu (20/9). “Bersama ini, saya Deni Laksono Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Jombang selaku Pengadu dalam laporan seleksi terbuka jabatan Eselon III (Kabag) di KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks DPR MPR pukul 11.00 WIB. Agenda acara ini adalah pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Rancangan Peraturan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilihan Umum Tentang Pedoman
Bogor, DKPP- Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali bahas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Selasa (19/9). Hal tersebut, merupakan bentuk penyikapan atas diundangkannya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 16 Agustus 2017 lalu, terutama ketentuan Pasal 162 yang berbunyi “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPPâ€. Pasal
Manado, DKPP – Masih dari diskusi politik yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado bekerjasama dengan Manado Post, diskusi dengan tema “Etika Penyelenggara dan Pilkada berkualitasâ€ini menghadirkanDr Alfitra Salamm anggota DKPP RI yang juga ketua AIPI Pusat sebagai narasumber. Diskusi yang mengundang akademisi dari perguruan tinggi, penyelenggara Pemilu dan praktisi politik di Kota
Manado, DKPP- Provinsi Sulawesi Utara akan menggelar Pilkada Serentak tahun 2018, ada enam daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakannya. Keenam daerah kabupaten/kota itu ialah kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kabupaten Talaud, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan Kota Kotamobagu. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado bekerjasama dengan Manado Post menggelar diskusi politik dengan
Manado, DKPP – Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum telah yang telah disahkan oleh Pemerintah sejak 18 Agustus 2017 lalu. Ada lima isu krusial dalam undang-undang ini. Lima isu itu yakni terkait sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary treshold), metode konversi suara, dan alokasi kursi per dapil.
Papua,- Sidang dengan Teradu anggota KPU Kabupaten Jayapura Fred H Sorontau dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura memasuki babak kedua. Kali ini agendanya mendengarkan pihak terkait, yaitu ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayapura. Menurut Anggota KPU Kabupaten Jayapura Divisi Logistik, Renida Jozelina Toroby, ia tidak pernah memerintahkan untuk membuka kotak suara. Pada saat
Jakarta, – Tidak mau menjalankan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura menjalani sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka dinilai membangkang atasannya. Hal tersebut terungkap dalam sidang kode etik ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayapura pada Kamis, (14/9) di Mapolda Papua, pukul 13.00 WIT. Selaku pengadu adalah atasannya sendiri ketua
Bogor, DKPP-Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) Persuratan. Kegiatan ini berlangsung tanggal 14-15 September. Saihu tenaga ahli DKPP menjadi moderator dalam kegiatan tersebut, dia menyampaikan pentingnya persuratan. Menurutnya, persuratan menjadi hal penting karena menjadi alat komunikasi dari lembaga. “Persuratan merupakan hal yang penting sebagai alat komunikasi dalam lembaga. Selain
Jakarta, DKPP – Hari ini, Kamis (14/9) ada pemandangan yang berbeda di ruang sidang DKPP. Biasanya, dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, majelis DKPP menggunakan jas berwarna hitam. Namun, kali ini majelis sidang menggunakan jas almamater berwarna merah. Tidak hanya majelis sidang, para Pengadu, Teradu, Saksi dan Pengunjung juga menggunakan jas yang sama. Mereka