Sidangkan Perkara Non Tahapan, Raka Sandi: Demi Kejelasan dan Kepastian Aduan Dugaan Pelanggaran KEPP  

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkap DKPP menerima banyak aduan non tahapan. Aduan ini terkait dengan perilaku, etika, dan moral penyelenggara Pemilu. Demikian disampaikan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 Lingkup KPU Provinsi dan

Anggota KPU Maluku Barat Daya Minta Diberhentikan DKPP Karena Daftar Sebagai Bacaleg

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 55-PKE-DKPP/III/2023 pada Jumat (14/4/2023). Perkara ini diadukan oleh Jemris Ph. Yonas. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Jacob Alupaty Demny. Jacob Alupaty Demny didalilkan telah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik dan

Ketua KIP Langsa Bantah Berhentikan Ketua PPK Secara Sepihak

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 56-PKE-DKPP/III/2023 pada Jumat (14/4/2023). Perkara ini diadukan oleh Azhar yang memberi kuasa kepada Chairul, Zakaria, Irfansyah, Deni Kurniadi, dan Mustafa Kamal. Azhar mengadukan T. Faisal (Ketua KIP Kota Langsa), Mulqan Afrizan, M. Hendri, Fajar

DKPP Tunda Sidang Karena Anggota KPU Raja Ampat Terlambat Kirim Jawaban Tertulis

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menunda pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 52-PKE-DKPP/III/2023. Ketua Majelis Heddy Lugito menyatakan, penundaan sidang ini disebabkan pihak Teradu terlambat mengirimkan jawaban tertulis kepada DKPP. “Karena majelis baru menerima jawaban tertulis dari pihak Teradu 30 menit lalu, saya

Dalam Sidang DKPP, Ketua KPU Dogiyai Akui Tak Umumkan Hasil Wawancara PPK

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Sebastianus Tebai dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 51-PKE-DKPP/III/2023, Jumat (14/4/2023). Perkara ini diadukan oleh Yulianus Kegiye yang memberikan kuasa kepada Abdul Haris. Sebastianus diadukan karena diduga tidak profesional dan berintegritas dalam melaksanakan rekrutmen Panitia Pemilihan

DKPP Periksa KPU Bengkulu Tengah Terkait Tes Wawancara PPS

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 54-PKE-DKPP/III/2023 pada Kamis (13/4/2023). Perkara ini diadukan Ramida Sari. Ia mengadukan Brotoseno, Haidir, Meiky Helmansyah, Mulyadi, dan Nora Agustin selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Teradu I sampai V. Ramida mendalilkan

Ketua DKPP: Aturan Pencalonan Legislatif Harus Tegas

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito berharap agar pencalonan Anggota DPR RI, DPRD, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI agar diatur secara tegas sehingga memenuhi aspek kepastian hukum kepada publik. Demikian disampaikan Heddy saat memberi keterangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR di Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Rabu

DKPP Periksa KPU Musi Rawas Diduga Rekayasa Pengunduran Diri Anggota PPK

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 57-PKE-DKPP/III/2023 pada Rabu (12/4/2023). Perkara ini diadukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Khoirul Anwar. Khoirul mengadukan Anasta Tias, Wahyu Hidayat Setiyadi, Syarifudin, Ania Trisna, dan Apandi (sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi

Rekrutmen PPK Banyak Kejanggalan, DKPP Periksa KPU Kabupaten Situbondo

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 27-PKE-DKPP/II/2023 pada Rabu (12/4/2023). Perkara ini diadukan oleh Abdul Hannan. Ia mengadukan Marwoto, Syamsul Hidayat, Imam Nawawi, Usman Hadi, dan Iwan Suryadi (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Situbondo) sebagai Teradu I sampai

DKPP Periksa 19 Penyelenggara Pemilu Jajaran KPU Terkait Rekayasa Status Keanggotaan Parpol

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 19 penyelenggara Pemilu dalam sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 53-PKE-DKPP/III/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (10/4/2023). 19 penyelenggara Pemilu yang terdiri dari lima Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, tujuh Anggota KPU RI, dan tujuh Anggota KPU Provinsi Sumatera