Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor perkara 141-PKE-DKPP/VI/2019, di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (2/7/2019), pukul 16.30 WIB. Teradu dalam perkara ini adalah Kopman Pasaribu, Rudolf Sirait, Barisman Panggabean, Swardy Pasaribu, dan Bernard Simanjuntak masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU
Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Persiapan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Rabu (3/7/2019) malam. Rapat dibuka oleh Anggota DKPP Dr. Alfitra Salamm didampingi oleh Tenaga Ahli DKPP Ahmad Thohir, juga Kasubag Penerimaan Registrasi Pengaduan Fery Yanuar Martedi.
Jambi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Persiapan Sidang di Kota Jambi, pada Rabu (3/7/ 2019) pukul 19.00 WIB malam. Rakornis dibuka oleh Prof. Teguh Prasetyo. Peserta yang hadir terdiri dari TPD Provinsi Jambi, jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi, jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jambi, dan perwakilan dari Polda Jambi. Prof
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 119-PKE-DKPP/VI/2019, di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (2/7/2019), pukul 14.30 WIB. Teradu dalam perkara ini adalah Novan Maskurina Hura, Warling Telaumbanua, dan Nurjana Harefa masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias. Mereka
Medan, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 115-PKE-DKPP/VI/2019, di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (2/7/2019), pukul 09.00 WIB. Teradu dalam perkara ini adalah Edward Duha, Eksodi Makarius Dakhi, Meidanariang Hulu, Repa Duha, dan Yulianus Gulo masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 126-PKE-DKPP/VI/2019 di Ruang Sidang DKPP, lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (1/7/2019). Sidang dengan agenda mendengarkan pokok aduan Pengadu dan jawaban Teradu ini diadukan oleh Wiwin Winingsih yang mengkuasakan kepada Afif Farisi. Ia mengadukan
Makasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 123-PKE-DKPP/VI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar, pada Senin (1/7/2019), Pukul 09.00 WITA. Ketua Majelis: Harjono dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Ma’ruf Hafidz (unsur masyarakat), M. Asram Jaya (unsur KPU), Azry Yusuf
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Sidang Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Medan pada Senin (1/7/ 2019) pukul 20.30 WIB. Rakor ini untuk mempersiapkan teknis sidang sebanyak 3 perkara yaitu: (1) Nomor Perkara: 115-PKE-DKPP/VI/2019 dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Nias Selatan; (2) Nomor Perkara 119-PKE-DKPP/VI/2019
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Dr. Harjono dan Prof. Teguh Prasetyo, menghadiri Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilu Tahun 2019, Minggu,(30/6) di kantor KPU RI Menteng Jakarta Pusat. Rapat pleno ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Arief Budiman didampingi enam anggotanya, yaitu Ilham
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan semua anggota KPU Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Sumsel, Kota Palembang, Jumat (28/6/2019) siang. Ketua dan semua anggota KPU Kabupaten Musi Rawas menjadi Teradu dalam Nomor Perkara 122-PKE-DKPP/VI/2019 yang