Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada dua mantan Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, Djadjuk Natsir dan Krishna K.U. Hannan. Keduanya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang. Hal tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan dari 13 perkara. Sidang
Palangkaraya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk kedua kalinya memeriksa Ketua KPU Kabupaten Barito Utara, Malik Muliawan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kota Palangkaraya, Selasa (16/7/2019). Malik merupakan Teradu dalam perkara Nomor 112-PKE-DKPP/V/2019. Sebelumnya, sidang pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni
Denpasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 144-PKE-DKPP/VI/2019 di Ruang Sidang Kantor Bawaslu Provinsi Bali, Jl. Prof. Moh. Yamin, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, Selasa (16/7/2019) pukul 09.00 WITA. Ketua Majelis Rahmat Bagja, dan Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Bali: I
Palangkaraya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis di Hotel Swiss-Belhotel Danum, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), pada Senin (15/7/2019) malam. Forum ini diadakan untuk menyiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 112-PKE-DKPP/V/2019. Rakornis ini dipimpin langsung oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salam,
Denpasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) di Kota Denpasar, Bali, pada Senin (15/7/2019) pukul 20.00 WITA. Rapat koordinasi dipimpin oleh Rahmat Bagja didampingi oleh Yusuf, kabag Administrasi Umum Biro Administrasi DKPP dan Rian Adhivira, Tenaga Ahli DKPP. Rapat koordinasi teknis ini dihadiri oleh TPD Provinsi Bali dari
Jakarta, DKPP — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 110-PKE-DKPP/V/2019 melalui video conference, pada Senin (15/7/2019). Sidang pemeriksaan melalui video conference ini dimulai pada pukul 17.00 WIB. Anggota DKPP, Prof. Dr. Teguh Prasetyo bertindak selaku ketua majelis berada di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 189-PKE-DKPP/V/2019 melalui video conference, pada Senin (15/7/2019). Sidang pemeriksaan melalui video conference ini dimulai pada pukul 13.00 WIB. Anggota DKPP, Prof. Dr. Teguh Prasetyo bertindak selaku ketua majelis berada di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin
Surabaya, DKPP- Empat penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sumenep diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Ach. Supyadi, SH (advokat) dalam perkara nomor 101-PKE-DKPP/V/2019. Mereka adalah Anwar Noris, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Nurul Hidayatullah, Ketua Panwascam Masalembu, Deddy Suryadi, Ketua PPK Masalembu dan Junaidi, Ketua KPPS 03 Desa Masalima, Kecamatan Masalembu. Hanya dua Teradu yang
Surabaya, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 102-PKE-DKPP/V/2019, Minggu (14/7) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Hamsuri melalui kuasa hukumnya Ach. Supyadi, SH (advokat). Ada delapan penyelenggara pemilu baik di tingkat Kabupaten Sumenep maupun di tingkat adhoc yang menjadi Teradu dalam perkara ini
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang, yaitu Ali Amin, Abu Yamin, Hendra Gunawan, Debby Yosiana dan Eskan Budiman. Kelima orang tersebut diperiksa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk nomor perkara 156-PKE-DKPP/VII/2019 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sabtu (13/7/2019).