Jakarta, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) Yudia Ramli menjamin berperkara di DKPP dari awal pengaduan sampai akhir putusan tidak dipungut seperser pun atau nol rupiah. Hal itu disampaikan Yudia Ramli dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Undang-undang Bidang Politik yang digelar oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur, pada Kamis
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sembilan penyelenggara Pemilu dari Kabupaten Nias Selatan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara Nomor: 89-PKE-DKPP/VI/2023 yang diadukan Kalvinus Tafonao. Sembilan penyelenggara Pemilu tersebut antara lain Repa Duha, Meidanariang Hulu, Edward Duha, Yulianus Gulo, dan Eksodi M. Dakhi (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa demokrasi tidak akan berjalan tanpa ada keterwakilan dari perempuan. Partisipasi perempuan ini seharusnya bisa terus didorong dan disosialisasikan dari mulai tingkat pusat hingga ke desa. Hal ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam Webinar Nasional Keterwakilan 30% Perempuan dalam Pemilu yang diselenggarakan
Bandung, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 88-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (21/7/2023). Perkara ini diadukan Cecep Supriatna, bakal calon DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Hanura pada Pemilu tahun 2024. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 87-PKE-DKPP/VI/2023 yang diadukan Buyung Tanjung. Buyung Tanjung mengadukan Raja Ahab Damanik, Fatimah Yanti Sinaga, Puji Rahmad Harahap, Ramadhani Sari Isni Damanik, dan Salman Abror (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota
Bandung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan, DKPP hanya bisa menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) jika dugaan pelanggaran tersebut diadukan ke DKPP. Pengaduan dari masyarakat tetap diperlukan meskipun terdapat dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan jajaran KPU atau Bawaslu yang sudah diketahui khalayak ramai atau viral. “DKPP tidak
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi mengungkapkan bahwa DKPP akan terus melakukan sosialisasi pendidikan etik terhadap seluruh penyelenggara pemilu. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam webinar Pemantapan Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dirjen Polpum Kemendagri, Selasa (18/7/2023). “DKPP sangat fokus pada (sosialisasi,red.) etika, karena ini
Tangerang, DKPP – Menghadapi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 yang sangat berat, penyelenggara diimbau besinergi dalam menaati peraturan dan regulasi kepemiluan. Ada dua Pemilu bakal digelar hampir bersamaan yakni Pemilu nasional pada 14 Februari 2024 beririsan dengan Pemilu kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024. Demikian disampaikan Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah saat menjadi narasumber
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan, perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang telah diperiksa DKPP terkait dengan pembentukan lembaga penyelenggara pemilu tingkat ad hoc terbilang sangat tinggi. Demikian disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan PPK, PPS, dan Pantarlih untuk Pemilu Tahun 2024
Tapanuli Tengah, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 85-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat (14/7/2023). Perkara ini diadukan oleh 10 orang, yaitu Heriansyah Dongoran, Joko Sawaluddin Aritonang, Kristina Henni Herlina Mendrofa, Alda Wiyah Simatupang, Melawati