Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan sejumlah pegiat pemilu yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin No 14, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Delapan pegiat pemilu sengaja hadir ke kantor DKPP untuk membahas tentang kondisi lembaga penyelenggara pemilu yang memprihatinkan pasca ditangkapnya Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tetap terhadap Anggota KPU, Wahyu Setiawan karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi ini diberikan DKPP dalam sidang Pembacaan Putusan yang digelar pada Kamis, 16/1/2020 Pukul 14.00 WIB di ruang sidang DKPP, Jl. MH. Thamrin No. 14, lantai 5. Sidang perkara nomor
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU RI, Wahyu Setiawan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 01-PKE-DKPP/I/2020 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Perkara yang merupakan perkara pertama yang disidangkan pada tahun 2020 ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI, yaitu Abhan,
Jakarta, DKPP – Pelaksana tugas (Plt.) Ketua DKPP, Prof. Muhammad menegaskan bahwa DKPP tetap fokus pada penegakan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Pernyataan tersebut diungkapkan Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Ruang Rapat (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Agenda RDP kali pertama di tahun 2020 untuk
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Anggota DKPP, Prof. Teguh Praseto menghadiri Pengucapan Sumpah Janji dua Hakim Konstitusi, yaitu Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Suhartoyo, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (7/1/2020). Teguh hadir mewakili DKPP yang menjadi salah satu lembaga yang diundang dalam pelantikan ini. Selain Teguh, penyelenggara Pemilu yang hadir adalah
Jakarta, DKPP – Pemilu yang berintegritas salah satunya diawali dengan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Penyelenggara pemilu sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu pegawai DKPP dituntut untuk bisa bekerja secara efektif, efisien, akuntabel, mengutamakan profesionalitas serta menjunjung tinggi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan Nomor Perkara 330-PKE-DKPP/XI/2019. Pengadu pada perkara tersebut adalah Fahrul Rozi memberikan kuasa kepada Rizka Fadli dan M Rizki Wahyudi. Fahrul adalah Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Jawa
Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 331-PKE-DKPP/XII/2019 di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Cirebon, Senin (23/12/2019), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Agus Amino. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Cirebon, H. Sopidi. Dalam pokok aduannya, Agus menyebut mendalilkan tiga poin
Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar rapat persiapan sidang dan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Bawaslu Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu (22/12/2019) malam, pukul 20.00 WIB. Forum ini diadakan untuk mempersiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP untuk Perkara Nomor 331-PKE-DKPP/XII/2019 yang akan diadakan di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Senin (23/12/2019).
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 321-PKE-DKPP/XI/2019 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Sabtu (21/12/2019). Pengadu pada perkara tersebut adalah Bambang Hermanto. Sedangkan Teradunya adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sultra, Rapiuddin serta Koordinator Sekretariat dan Bendahara Bawaslu