Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dijatuhi sanksi Pemberhentian Tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam perkara nomor 286-PKE-DKPP/IX/2019. Pembacaan putusan digelar di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020) pukul 13.30 WIB. Mereka yang diberhentikan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Keerom, Immawan Margono. Sanksi tersebut dibacakan majelis di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020) pukul 13.30 WIB. Immawan diadukan dalam dua pekara sekaligus, 234-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 235-PKE-DKPP/VIII/2019. Selain Immawan, dalam dua perkara ini terdapat Teradu
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 010-PKE-DKPP/I/2020 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kota Palu, Selasa (11/2/2020) pukul 09.00 WITA. Perkara dengan registrasi pengaduan 09-P/L-DKPP/I/2020 ini diadukan Abdul Majid. Ia mengadukan Anggota KPU Parigi Moutong, Tahir. Dalam pokok
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 326-PKE-DKPP/XI/2019 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Sabtu (8/2/2020). Perkara ini diadukan oleh Ketua Umum Partai Nangroe Aceh (PNA), Irwandi Yusuf, yang memberikan kuasa kepada Isfanuddin Amir, Husni Bahri Tob, Haspan
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 324-PKE-DKPP/XI/2019 dan 325-PKE-DKPP/XI/2019 di Kantor Panwaslih Kota Banda Aceh, Sabtu (8/2/2020). Teradu dalam dua perkara ini yakni Yunadi HR sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu Mukhlis, Marwansyah, Ivan
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan perdana terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 02-PKE-DKPP/I/2020 di Kantor KPU Kota Batam, Batam, Jumat (7/2/2020), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh H. Syamsuri. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam, yakni Syailendra Reza Irwansyah, Rezeki Bosar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 06-PKE-DKPP/I/2020 di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Perkara ini diadukan mantan Caleg dari Partai Gerindra, Misriani Ilyas, yang memberi kuasa kepada Muh. Salman Darwis dan Slamet Santoso. Misriani merupakan
Banjarmasin, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) nomor perkara 04-PKE-DKPP/I/2020 di kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kamis (6/2/2020), pukul 09.00 WITA. Dalam perkara ini, Samsani selaku Pengadu merupakan mantan Ketua KPU Kabupaten Tanah Bumbu. Ia mengadukan Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (PB IKAMI Sulsel) melakukan audiensi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Ruang Rapat Sekretaris DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020) hari ini. PB IKAMI Sulsel diterima oleh Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Kepegawaian (HKK) DKPP, Aris Munandar,
Jakarta, DKPP – Terbukti lalai sehingga terjadi manipulasi data hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten dalam formulir DB-1 di sejumlah daerah pemilihan (dapil), Anggota KPU Kabupaten Waropen Maikhel F. Maay mendapatkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Majelis DKPP yang dipimpin oleh Plt. Ketua DKPP, Prof Muhammad membacakan putusan perkara nomor 301-PKE-DKPP/IX/2019