Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik untuk perkara nomor 112-PKE-DKPP/X/2020 pada Jumat (6/11/2020) pukul 14.00 WITA Perkara ini adalah perkara ketiga yang diadukan oleh Pengadu, Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Ada dua pokok aduan Pengadu terhadap Monitha
Manado, DKPP – Sidang kedua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) digelar untuk perkara nomor 111-PKE-DKPP/X/2020 pada Jumat (6/11/2020) pukul 14.00 WITA, masih dengan Pengadu, Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Pengadu melaporkan Fijey Bumulo, Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pokok aduan terkait integritas Teradu yang sebelum
Manado, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar tiga sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yakni perkara nomor 110, 111, dan 112-PKE-DKPP/X/2020 pada Jumat (6/11/2020) pukul 14.00 WITA. Ketiga perkara ini diadukan oleh Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Sidang pertama, perkara nomor
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pramono Ubaid Tanthowi menjadi narasumber dalam webinar bertemakan “Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ad Hoc (KPU)”, Jumat (6/11/2020). Dalam kesempatan ini Pramono mengakui, selama ini memang ada kesan kalau pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) banyak dilakukan oleh penyelenggara tingkat ad hoc selama pemilu nasional
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 117-PKE-DKPP/X/2020 yang diadukan oleh Amsal Sama pada Jumat (6/11/2020). Amsal Sama mengadukan Anggota KPU Provinsi Papua, Zufri Abubakar, dengan dalil aduan telah melakukan pertemuan di ruangan tertutup dengan petahana calon Bupati Yahukimo Tahun 2020, Abock
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengumumkan nama calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) Unsur Masyarakat dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Yenni Chairiah Rambe, SH., MH. Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan Yenni merupakan kandidat yang menggantikan Nazir Salim Manik, TPD unsur Masyarakat Provinsi Sumut yang telah mengundurkan diri pada 22
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 113-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Jumat (6/11/2020) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom dari jalur perseorangan, Henry L. Borotian dan
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan seluruh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 115-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulsel, Jumat (6/11/2020) pukul 09.00 WITA. Ketua dan seluruh Anggota KPU Sulsel yang diperiksa berjumlah tujuh orang, yaitu Faisal Amir,
Manado, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Pelita Harapan (Tangerang) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Penguatan Demokrasi dan Integritas di Indonesia pada Jumat (6/11/2020) di Kota Manado. Penandatangan MoU dilakukan oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad, didampingi anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo dan Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. (Hon)
Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa perkara kode etik penyelenggara pemilu tak mengenal batas waktu atau kadaluarsa. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Makassar, Kamis (5/11/2020). “Perkara etika tidak ada batas kadaluarsa,”