Nomor, Tanggal:No. 203/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 04-10-2017
Teradu:Asep Saepudin (Anggota Panwaslu Kab. Lebak)
Pengadu:1. Koribudin (Masyarakat Peduli Pengawas Pemilu Kab. Lebak Prov. Banten).
2. Iwan Bahtiar (Pemuda JUSTITIA Kab. Lebak Prov. Banten)
3. Heri Ariyansyah (Gerakan Pemuda Pembangunan Indonesia/GPPI Kab/ Lebak Prov. Banten).
4. Beni Susanto (LSM LISAN Lebak Prov. Banten).
5. Endang Setiawan (DPD KNPI Kab. Lebak Prov. Banten)
6. Ahmad Furqon (DPW GPRI Kab. Lebak Prov. Banten)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu dari awal sudah di duga kuat sebagai kader militan Partai Nasdem Kabupaten Lebak.
2. Bahwa Teradu juga punya kedekatan dengan Sdr. Dedi Jubaedi (Ketua DPD Nasdem Kab. Lebak), ketika Teradu menjabat sebagai Anggota PPK Cikulur Kab. Lebak, Teradu juga diduga kuat ikut membantu pemenangan Sdr. Dedi Jubaedi pada pencalonan Anggota DPRD Provinsi Banten Tahun 2014.
3. Bahwa Teradu pernah mendaftarkan diri ke DPD Nasdem Kabupaten Lebak untuk menjadi Bakal Calon Legislatif Tahun 2019. Pendaftaran ini dilakukan sebelum pembukaan rekrutmen Panwaslu Kabupaten Lebak.
4. Bahwa Teradu menandatangani formulir Bakal Calon Legislatif 2019, menandatangani daftar hadir Bakal Calon Legislatif 2019 dan menandatangani surat pernyataan kesiapan menjadi anggota partai Nasdem Kabupaten Lebak.
Alat Bukti:1. Foto Daftar Registrasi Bakal Calon Legislatif Dapil VI DPD Partai Nasdem Lebak Untuk Tahun 2019
2. Foto Teradu bertemu dengan Dedi Jubaedi (Ketua DPD Partai Nasdem Kab. Lebak)
3. Surat Keterangan Saksi
4. Foto pertemuan MP3 dengan Bawaslu Banten
5. Rekaman klarifikasi Asep Saepudin kepada Bawaslu Banten
6. Saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 202/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 27-09-2017
Teradu:1. Adam Arisoi
2. Izak R Hikoyabi
3. Tarwinto
4. Bietrix Wanane
5. Sombuk M. Yosep
(Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua)
Pengadu:1. Lidia M. Mokay
2. Renida Torobi
3. Pieter Wally
4. Manuel Nasadit
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura Non Aktif Sementara)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu diduga telah melakukan kesalahan administrasi yang sangat fatal sehingga telah mengubah makna Putusan DKPP RI Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan 88/DKPP-PKE-VI/2017. Menurut Pengadu, dalam Putusan DKPP tersebut sudah jelas hanya memerintahkan sanksi pemberhentian sementara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) distrik sampai ke penetapan hasil final PSU tersebut dan ditambah dengan hasil Pleno sementara para pengadu sebelum dikenai skorsing.

2. Bahwa para Teradu dengan sengaja membuat Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Nomor 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017 yang memberhentikan keseluruhan aktivitas para Pengadu sebagai Komisioner KPU Kabupaten Jayapura sedangkan di sisi lain pekerjaan yang diemban para pengadu bukan hanya melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura saja, melainkan ada tugas-tugas operasional kantor dan persiapan-persiapan menjelang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang sedang dalam proses tahapan awal.

3. Bahwa menurut pengadu, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua tidak secara jelas mengkhususkan pemberhentian sementara terhadap proses PSU di 17 (tujuh belas) distrik, namun justru membuat Surat Keputusan dengan mengubah frasa dalam hal MEMUTUSKAN bagian KEDUA yaitu “…diambil alih sementara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sampai dengan ditetapkannya hasil final Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2016….dst”. Hal tersebut merupakan tindakan teradu yang jelas dengan sengaja melanggar kewenangan dalam Putusan DKPP.

4. Bahwa para pengadu melalui pengadu I telah mencoba mempertanyakan makna Putusan DKPP terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Sementara tersebut kepada para teradu, namun sebagai atasan, para Teradu malah menganggap hal tersebut sebagai kritikan yang tidak beretika. Hal ini jelas melanggar Pasal 12 huruf g dan f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

5. Bahwa para Teradu sengaja tidak mengaktifkan kembali para Pengadu setelah PSU di tujuh belas distrik dan penetapan final PSU karena ada kepentingan terselubung yang dapat dilihat pada jawab-menjawab/eksepsi antara Pengadu dengan Teradu pada Putusan PTUN Jayapura Nomor 19/G/2017/PTUN JPR tertanggal 24 Agustus 2017.

6. Bahwa hingga pengaduan ini, para Teradu tetap tidak juga menyerahkan jabatan selaku KPU Kabupaten Jayapura kepada para pengadu, padahal Penetapan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017.

7. Bahwa Teradu I dan II telah mengintervensi pekerjaan para pengadu yakni dengan menjalin hubungan tersendiri dengan pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama Mathius Awaitouw yang saat itu selaku Bupati Jayapura sehingga Bupati Jayapura lebih aktif menghubungi dan mengundang para teradu serta melakukan pertemuan kedua rapat audiensi tanpa sepengetahuan para pengadu.

8. Bahwa para Teradu dengan sangat tidak profesional mempermasalahkan lampiran Surat Keputusan KPPS yang dinyatakan sebagai SK KPPS bahkan Teradu I tanpa konfirmasi kepada para pengadu telah berbicara di media yang dapat dikonsumsi masyarakat umum sehingga berakibat mempermalukan KPU Kabupaten Jayapura sebagai Penyelenggara Pilkada Kabupaten Jayapura karena menyalahkan produk hukumnya sendiri.

9. Bahwa para teradu telah menganggu jalannya tahapan dengan tidak merespon rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 terhadap 39 (tiga puluh Sembilan) form C1-KWK yang diduga ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang tidak tercantum dalam fotokopi Lampiran SK KPPS yang disertakan. Selain itu, para teradu juga sengaja tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan paslon pemenang.

10. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017, KPU RI telah menyurati para teradu dan meminta agar dilaporkan kembali pada kesempatan pertama, namun para teradu justru mempermasalahkan lampiran SK KPPS-nya sendiri yang resmi dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Jayapura dan para teradu di muka umum menyatakan SK tersebut palsu.

11. Bahwa para teradu dengan sengaja membentuk opini publik guna membangun mosi tidak percaya terhadap Panwas Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI dalam hal mengeluarkan rekomendasi sehingga membuat masyarakat Kabupaten Jayapura ragu atas lembaga pengawas Pemilu tersebut.

12. Bahwa para teradu secara bersama-sama telah mengeluarkan pernyataan pembohongan publik pada sidang Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Jayapura terkait Distrik Kaureh dan Distrik Namblong. Teradu I menyampaikan bahwa “kotak-kotak tersebut tidak dapat dihadirkan karena telah dibongkar pada saat Panwas Kabupaten Jayapura beserta Tim Gakkumdu melakukan penggeledahan dan penyitaan di KPU Kabupaten Jayapura” sedangkan menurut Pengadu, kejadian yang benar adalah Gakkumdu Kabupaten Jayapura tidak pernah menyentuh kotak suara-kotak suara dan hanya melakukan penyitaan terhadap form. C1-KWK, SK KPPS dan lampirannya yang berada di luar kotak suara.

13. Bahwa para pengadu menyayangkan komentar Teradu IV terkait Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Jayapura tidak profesional padahal sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, para pengadu telah melakukan koordinasi baik dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI. Bahkan menurut Pengadu yang berdasarkan keterangan saksi menyatakan bahwa kekisruhan di ruang sidang Rapat Pleno tingkat Kabupaten karena Teradu IV memberikan isyarat untuk memberhentikan sidang dari kursi belakang kepada para pengadu.

14. Bahwa para teradu diduga telah mengesahkan Tim Pemenangan Mathius-Giri sebagai Penyelenggara di tingkat PPD, PPS dan KPPS walaupun sudah diperingatkan oleh para pengadu dan Saudara Johny F. Saman (Staf KPU Kabupaten Jayapura).

15. Bahwa Teradu II telah mengeluarkan pernyataan yang melarang publik untuk mengakses kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Jayapura.

16. Bahwa para teradu diduga telah terindikasi melakukan pemborosan dan penyimpangan anggaran. Hal ini berawal dari usulan Anggaran Dana PSU yang diajukan oleh para pengadu sebesar 5,7 Milyar Rupiah (berdasarkan anggaran sebelumnya) tetapi selalu dijawab Bupati bahwa Pemda tidak ada anggaran untuk PSU. Tetapi saat para pengadu di-non aktifkan sementara, para teradu telah menaikkan anggaran PSU menjadi 10 Milyar Rupiah dan langsung diterima Bupati bahkan dana tersebut ditambah lagi 1,8 Milyar Rupiah untuk PSU Tambahan 2 (dua) distrik yakni Distrik Kaureh dan Distri Namblong.

17. Bahwa Teradu II telah mengeluarkan pernyataan mempertanyakan rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tentang pembatalan sebagai Calon Bupati Jayapura. Teradu II sudah tidak bisa menempatkan diri sebagai penyelenggara. Selain itu, Teradu II mempertanyakan rekomendasi Bawaslu RI yang berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang ASN. Hal ini menunjukkan bahwa Teradu II telah berpihak kepada paslon Mathius dan Giri serta berusaha mencari pembenaran atas proses pergantian pejabat di Pemerintah Daerah Kab. Jayapura.

18. Bahwa pada saat melaksanakan tahapan-tahapan PSU, para teradu tidak pernah memberikan jadwal tahapan PSU kepada paslon nomor urut 1 (satu), 3 (tiga) dan 5 (lima) sehingga terjadi protes oleh ketiga paslon. Teradu hanya memberikan jadwal tahapan kepada paslon nomer urut 2 (dua), hal ini menyebabkan ketiga paslon menolak pelaksanaan PSU pada tanggal 9 Agustus 2017.

19. Bahwa para Teradu telah mengeluarkan surat tertanggal 12 September 2017 (tertanggal mundur) yang ditujukan ke pengadu I kemudian diterima oleh pengadu I pada tanggal 22 September 2017, surat tersebut menerangkan penegasan kembali Putusan DKPP mengenai pengambilalihan tugas dan wewenang oleh para teradu sampai dengan penetapan paslon terpilih setelah putusan PHP di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menurut pengadu jelas sangat bertentang dengan poin 2 dan poin 6 Putusan DKPP.

20. Bahwa para teradu tidak pernah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pengisian form C-6 sehingga pada tanggal 21-22 Agustus 2017 KPPS mebagikan form C-6 kepada pemilih yang belum ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tidak berstempel.

21. Bahwa para Teradu telah meloloskan pasangan suami istri sebagai penyelenggara Pemilu, yakni Ronald Matatula (PPD Sentani Kota) dan Aurellia C.A Nussy (Anggota PPS).

22. Bahwa Teradu II selain sebagai Anggota KPU Provinsi Papua juga merangkap jabatan sebagai Ketua KNPI Kabupaten Jayapura, Ketua Karang Taruna Kab. Jayapura dan masuk dalam salah satu BUMD di Kabupaten Jayapura yang terdaftar dalam Kesbangpol Kabupaten Jayapura serta mendapatkan dana hibah dari Pemda. Menurut pengadu, hal ini selain bertentangan dengan peraturan juga menunjukkan Teradu II berusaha mengamankan dan/atau menguntungkan paslon Mathius dan Giri.

23. Bahwa Teradu II telah melakukan perjalanan dinas ke Kampung Aurina dengan menggunakan helikopter dengan dana yang tidak dianggarkan dalam penganggaran PSU sehingga berakibat pembengkakan anggran sekitar 230 juta rupiah.

24. Bahwa rekrutmen anggota PPD, PPS dan KPPS Distrik Namblong dan Kaureh ditetapkan oleh para teradu tanpa melalui proses seleksi seperti 17 (tujuh belas) distrik lainnya sehingga mengakibatkan Anggota PPD, PPS dan KPPS yang telah diberhentikan oleh DKPP kembali terpilih yakni atas nama Anton Telo (Anton Benno) untuk PPD Distrik Namblong.

25. Bahwa Teradu II dengan sengaja mealukan tes seleksi terhadap Denny Rambi dari salah satu Anggota PPD Distrik Unurumguay guna meloloskan adik kandungnya atas nama Ronald Imanuel Rambi karena berhalangan hadir saat tes.
Alat Bukti:1. Fotokopi Putusan DKPP No: 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan 88/DKPP-PKE-VI/2017
2. Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua nomor: 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017 tentang pemberhentian sementara Anggota KPU Kab. Jayapura dan pengambilahan tugas dan wewenang
3. Print out WA tentang gugatan ke PTUN Anggota KPU Kab. Jayapura kepada KPU Provinsi Papua serta seleksi PPD,PPS dan KPPS
4. Fotokopi Putusan PTUN Jayapura No: 19/G/2017/PTUN.JPR halaman 12-13
5. Notulensi Audiensi Bupati Jayapura dengan KPU Kab. Jayapura tanggal 9 dan 10 Maret 2017
6. Screenshot komentar Teradu I Adam Arisoy tentang SK KPPS palsu di dalam Pleno Penetapan yang dimuat media massa
7. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu RI No: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tentang rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan No: 22/LP/PGBW/VIII/2017
8. Fotokopi Surat KPU RI No: 492/KPU/VIII/2017 perihal rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan No: 22/LP/PGBW/VIII/2017
9. Tiga VCD yang berisi video rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten
10. Foto-foto Tim Paslon nomor urut 2 (dua) yang menjadi anggota PPD, PPS dan KPPS.
11. Screenshot komentar Teradu II yang berusaha menutup-nutupi tahapan
12. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017
13. Screenshot berita KPU Provinsi Papua yang mengusulkan dana sebesar 10 Milyar Rupiah untuk PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura
14. Berita dari Cendrawasih Pos mengenai pernyataan Teradu II perihal rekomendasi Bawaslu RI
Hasil: BMS
Keterangan:

Pencarian
Formulir Pengaduan
  • Formulir A
    Pengaduan Dan/Atau Laporan (Form I-P/L DKPP)
  • Formulir B
    Surat Pernyataan (Form II-P/L DKPP)
  • Formulir C
    Surat Kuasa Khusus (Form III-P/L DKPP)
  • Formulir D
    Tanda Terima Pengaduan Dan/Atau Laporan (Form IV-P/L/DKPP)