Nomor, Tanggal:No. 208/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 17-10-2017
Teradu:1. Bobby Dewantara Purba (Ketua Panwaslu Kab Simalungun)]
2. Mhd. Choir Nazlan Nasution (Anggota Panwaslu Kab. Simalungun)
3. Michael Richard Siahaan (Anggota Panwaslu Kab, Simalungun)
Prov. Sumatera Utara
Pengadu:Buyung Tanjung (LSM LIRA)
Pokok Perkara:1. Bahwa dalam proses pembentukan panwascam, Teradu Panwaslu Kab. Simalungun membentuk Tim Pokja atas nama Muhammad Choir Nazlan Nasution (Ketua Pokja), Bobby Dewantara Purba dan Micahel Richard Siahaan sebagai anggota Pokja yang notabenenya adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Simalungun juga.
2. Bahwa terkait dengan pembentukan Tim Pokja tersebut, Teradu dinilai tidak prosedural sehingga Keputusan Panwaslu Kab. Simalungun diduga bertentangan dengan Pasal 132 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 45 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 serta tidak mengacu kepada Pedoman Pembentukan Penyusunan Anggaran Pengawasan, Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan PPL, Pengawas TPS dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Bahwa Teradu Panwaslu Kab. Simalungun diduga tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja Pokja yang tidak melaksanakan tahapan dalam pembentukaan Panwaslu Kecamatan diantaranya pengumuman calon anggota Panwaslu Kecamatan lulus penelitian administrasi, tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan serta pengumuman hasil seleksi tertulis.
4. Bahwa berdasarkan pengumuman penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan Nomor B-17/K.Panwaslih-21/10/2017 tanggal 8 Oktober 2017 melalui media sosial Facebook Panwaslu Kab. Simalungun diketahui ada nama yang ditetapkan tidak memenuhi syarat umur a.n Lestari Simanjuntak (Panwascam Siantar) dan berprofesi sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas a.n Drs. Sutrisno, MM (Panwascam Jawa Maraja Bah Jambi)
Alat Bukti:1. Kutipan salinan Undang-Undang No 7 Tahun 2017;
2. Salinan Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Pengantian Antar Waktu Anggota Bawaslu Provinsi, Panwas Kab/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan PPLN
3. Kutipan salinan Pedoman Pembentukan Penyusunan Anggaran Pengawasan, Pembentukan Sekretariat Panwas Kab/Kota, Panwas Kecamatan;
4. Fotokopi salinan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Nomor 001/B-Panwaslih-21/KP.01.00/09/2017 tanggal 19 September 2017;
5. Fotokopi Pengumuman Penetapan Calon Anggota Panwas Kecamatan Terpilih;
6. Surat Keterangan Domisili/Tempat Tinggal No. 470/70/12.07.03.2020.3/2017 tanggal 13 Oktober 2017;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Simalungun No. 821/081/BKPPD/2017 beserta lampirannya.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 207/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 11-10-2017
Teradu:1. H. Ridwan Hadi (Ketua KIP Provinsi NAD)
2. Robby Syah Putra (Anggota KIP Provinsi NAD)
3. Fauziah (Anggota KIP Provinsi NAD)
4. Junaidi (Anggota KIP Provinsi NAD)
5. Muhammad (Anggota KIP Provinsi NAD)
6. Hendra Fauzi (Anggota KIP Provinsi NAD)
Pengadu:Hadya Noer (DPW PPP Aceh/Caleg DPRD Provinsi NAD)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu mengeluarkan dua surat berita acara kepada objek yang sama, dimana KIP Aceh pada tanggal tersebut telah mengeluarkan berita acara nomor : 54/BA-KIP Aceh/VII/2017. Dimana sebelumnya pada tanggal 07 Februari 2017 KIP Aceh juga telah mengeluarkan surat berita acara dengan nomor : 23/BA-KIP Aceh/II/2017
2. Bahwa berdasarkan surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Nomor : 270/0839 tanggal 07 Februari 2017 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPR Aceh dan Berita Acara Nomor : 23/BA-KIP Aceh/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR Aceh Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, telah sangat jelas menerangkan bahwa Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan mewakili Daerah Pemilihan Aceh 5 yang berhenti antar waktu atas nama Sdr. Tgk H. Muchtar Al Khutby dikarenakan meninggal dunia, yang memenuhi syarat untuk calon pengganti antar waktu dimaksud adalah nomor urut 2(dua) atas nama Hadya Noer, SE, BBA.
3. Bahwa terkait dengan poin 2 tersebut, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 KIP Aceh telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 54/BA-KIP Aceh/VII/2017 acara untuk objek yang sama atas nama Fakhrurrazi H. Cut. Yang mana yang bersangkutan telah menyatakan mengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikarenakan maju sebagai balon Bupati Aceh Utara sebagai calon perorangan, yang salah satu syaratnya diharuskan mengundurkan diri dari Partai Politik. Namun setelah yang bersangkutan kalah dalam pilkada Bupati Aceh Utara, yang bersangkutan ingin mengambil kembali kursi dewan Pengganti Antar Waktu (PAW).
Alat Bukti:1. Surat Pengunduran diri atas nama Fakhrurrazi H. Cut Tanggal 14 Mei 2016
2. Suat Keterangan Pengunduran diri dari DPC PPP Aceh Utara Nomor. 01/IN-SKT.PD/A.5/VIII/2016 Tanggal 16 Maret 2016
3. Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Tentang Pemberhentian Sdr. Fakhrurrazi H.Cut
4. Berita Acara KIP Aceh No.23/BA-KIP Aceh/II/2017 Tanggal 7 Februari 2017 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pergantian Antar Waktu Anggota DPR Aceh, Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atas nama Sdr. Hadya Noer, SE BBA
5. Surat KIP Aceh, No. 270/0893 Tanggal 7 Februari 2017 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPR Aceh
6. Berita Acara KIP Aceh No. 54/BA-KIP Aceh/VII/2017 Tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu DPR Aceh, Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atas nama Sdr. Fakhrurrazi H. Cut
7. Saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:

Pencarian
Formulir Pengaduan
  • Formulir A
    Pengaduan Dan/Atau Laporan (Form I-P/L DKPP)
  • Formulir B
    Surat Pernyataan (Form II-P/L DKPP)
  • Formulir C
    Surat Kuasa Khusus (Form III-P/L DKPP)
  • Formulir D
    Tanda Terima Pengaduan Dan/Atau Laporan (Form IV-P/L/DKPP)