Nomor, Tanggal:No. 214/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 20-10-2017
Teradu:1. Hadi Margo Sambodo
2. Lily Yunis
3. Novli Bernado Thyssen
(Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Surabaya)
Pengadu:1. DRS HM Safwan (mantan Panwas)
Pokok Perkara:1. Pada 18 September 2017 Panwas Kota Surabaya memampang pengumuman pendaftaran calon anggota Panwascam se kota Surabaya di Kantor Panwas Kota Surabaya dan hanya ditandatangani oleh Teradu 1 dan Teradu 2, tanpa melibatkan sekretariat kota surabaya, dan pengumuman tersebut tidak dipasang di kantor-kantor kecamatan sehingga masyarakat tidak memiliki akses mendapatkan informasi dan formulir pendaftaran, akibatnya jumlah peserta seleksi tidak diikuti minimal berjumlah 9 orang;
2. Surat Panwas Kota Surabaya No. P/003/Bawaslu-Prov.JL-38/X/2017 tentang Pengumuman hasil penelitian berkas Administrasi Calon Anggota Panwas Kecamatan. Surat tersebut dibuat secara tidak professional karena tidak mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat serta tidak mencantumkan nomor hasil rapat pleno;
3. Surat Panwas Kota Surabaya No. P/004/Bawaslu-Prov.JL-38/X/2017 tentang Pengumuman hasil tes tertulis Calon Anggota Panwas Kecamatan dianggap melanggar pedoman pembentukan Panwascam karena dibeberapa kecamatan jumlah calon peserta kurang dari 6 orang, ada yang hanya berjumlah 3 orang, bahkan 2 orang di Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Wiyung;
4. Surat Panwas Kota Surabaya No. P/005/Bawaslu-Prov.JL-38/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017 tentang Pengumuman jadwal tes wawancara Calon Anggota Panwas Kecamatan. Sdr. A Syta Ruksmi R adalah peserta yang tidak lulus tes tertulis namun yang bersangkutan dimasukkan sebagai peserta yang akan ikut tes wawancana, sedangkan Sdr. Lamser Sihombing yang lulus tes tertulis justru tidak diikutkan dalam tes wawancara. Setelah informasi surat tersebut beredar dan menuai kritik, keesokan harinya terjadi perubahan nama A. Syta Ruksmi R tidak lagi sebagai peserta wawancara, dan Lamser Sihombing diikutkan sebagai peserta wawancara.
Alat Bukti:1. Pengumuman Pendaftaran Calon
2. Pengumuman hasil penelitian berkas
3. Pengumuman hasil tes tertulis
4. Lembar jawaban tertulis
5. Pengumuman jadwal tes wawancara
6. Surat pernyataan
7. Foto percakapan grup WA mantan Panwas
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No.208/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 17-10-2017
Teradu:1. Bobby Dewantara Purba (Ketua Panwaslu Kab Simalungun)]
2. Mhd. Choir Nazlan Nasution (Anggota Panwaslu Kab. Simalungun)
3. Michael Richard Siahaan (Anggota Panwaslu Kab, Simalungun)
Prov. Sumatera Utara
Pengadu:Buyung Tanjung (LSM LIRA)
Pokok Perkara:1. Bahwa dalam proses pembentukan panwascam, Teradu Panwaslu Kab. Simalungun membentuk Tim Pokja atas nama Muhammad Choir Nazlan Nasution (Ketua Pokja), Bobby Dewantara Purba dan Micahel Richard Siahaan sebagai anggota Pokja yang notabenenya adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Simalungun juga.
2. Bahwa terkait dengan pembentukan Tim Pokja tersebut, Teradu dinilai tidak prosedural sehingga Keputusan Panwaslu Kab. Simalungun diduga bertentangan dengan Pasal 132 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 45 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 serta tidak mengacu kepada Pedoman Pembentukan Penyusunan Anggaran Pengawasan, Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan PPL, Pengawas TPS dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotaa.
3. Bahwa Teradu Panwaslu Kab. Simalungun diduga tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja Pokja yang tidak melaksanakan tahapan dalam pembentukaan Panwaslu Kecamatan diantaranya pengumuman calon anggota Panwaslu Kecamatan lulus penelitian administrasi, tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan serta pengumuman hasil seleksi tertulis.
4. Bahwa berdasarkan pengumuman penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan Nomor B-17/K.Panwaslih-21/10/2017 tanggal 8 Oktober 2017 melalui media sosial Facebook Panwaslu Kab. Simalungun diketahui ada nama yang ditetapkan tidak memenuhi syarat umur a.n Lestari Simanjuntak (Panwascam Siantar) dan berprofesi sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas a.n Drs. Sutrisno, MM (Panwascam Jawa Maraja Bah Jambi)
Alat Bukti:1. Kutipan salinan Undang-Undang No 7 Tahun 2017;
2. Salinan Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Pengantian Antar Waktu Anggota Bawaslu Provinsi, Panwas Kab/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan PPLN
3. Kutipan salinan Pedoman Pembentukan Penyusunan Anggaran Pengawasan, Pembentukan Sekretariat Panwas Kab/Kota, Panwas Kecamatan;
4. Fotokopi salinan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Nomor 001/B-Panwaslih-21/KP.01.00/09/2017 tanggal 19 September 2017;
5. Fotokopi Pengumuman Penetapan Calon Anggota Panwas Kecamatan Terpilih;
6. Surat Keterangan Domisili/Tempat Tinggal No. 470/70/12.07.03.2020.3/2017 tanggal 13 Oktober 2017;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Simalungun No. 821/081/BKPPD/2017 beserta lampirannya.
Hasil: BMS
Keterangan:

Pencarian
Formulir Pengaduan
  • Formulir A
    Pengaduan Dan/Atau Laporan (Form I-P/L DKPP)
  • Formulir B
    Surat Pernyataan (Form II-P/L DKPP)
  • Formulir C
    Surat Kuasa Khusus (Form III-P/L DKPP)
  • Formulir D
    Tanda Terima Pengaduan Dan/Atau Laporan (Form IV-P/L/DKPP)