Nomor, Tanggal:No. 212/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 27-10-2017
Teradu:1. Mimah Susanti (Ketua Bawaslu Prov. DKI periode 2012-2017)
2. Mochamad Dimyanti (Anggota Panwas Kota Jakarta Utara)
3. Rini Rianti Andriani (Anggota Panwas Kota Jakarta Utara)
Pengadu:1. Muhammad Yusuf
2. M Sidik Dahlan
3. Hibattulah
4. Dedy Junaedi
(FORMAJU)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I meluluskan dan menetapkan Mochamad Dimyanti, Moh. Sitoh Anang, dan Rini Rianti Andriani
2. Bahwa Teradu II an. Mochamad Dimyanti pada saat mendaftar seleksi Panwaslu Kota Jakarta Utara tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagai PNS sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017. Teradu juga melanggar ketentuan Pasal 7 Huruf j Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2012. Teradu II pada tanggal 7 Juli 2017 lulu sseleksi administrasi calon Anggota Panwas Kota Jakarta Utara sementara Teradu II status PNS di Universitas Negeri Jakarta;
3. Bahwa pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2017, Teradu III an. Rini Rianti Anriyani sewaktu menjabat Ketua Panwascam Kecamatan Kelapa Gading, tidak memberikan uang pulsa internet kepada 179 petugas Pengawas TPS se-Kecamatan Kelapa Gading. Pengadu menyertakan 5 Orang Saksi
Alat Bukti:1. Fotokopi Surat Forum Masyarakat Jakarta Utara (FORMAJU) Nomor 013/FORMAJU/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017, perihal laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik terhadap Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2017
2. Surat Tim Seleksi Panwas Kab/Kota Se-DKI Jakarta Nomor: 16/Timsel/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017, perihal pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panwas Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta
3. Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor: 532/ K.JK/ KP.04.01/ VII/2017, tanggal 31 Juli 2017, perihal Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta;
4. Fotokopi Surat Izin Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ Nomor: 284/UN39.5.FIP/KP/2017, tanggal 31 Juli 2017;
5. Screenshot WA Ketua Bawaslu DKI Jakarta (Teradu I)
6. Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor: 565/KJK/HK.00/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017, perihal surat balasan LSM Komunitas Jakarta Baru (KJB)
7. Kliping berita okezone pernyataan Ketua Bawaslu DKI Jakarta terkait akomodasi Pulsa untuk pengawasan TPS
8. Fotokopi kwitansi pembelian pulsa internet tanggal 12 Februari 2017
9. Surat LSM KJB Komunitas Jakarta Baru Nomor: 017/KJB-JU/VIII/2017, tanggal 6 Agustus 2017 perihal Surat keberatan kepada Bawaslu DKI Jakarta yang menetapkan Rini Rianti Andriani dalam 6 besar Calon Panwaslu Kota Jakarta Pusat;
10. Surat LSM SORAK (Solidaritas Rakyat Anti Korupsi) Nomor: 002/SORAK/VIII/2017, tanggal 17 Agustus 2017, perihal penyalahgunaan pulsa internet oleh Teradu III
11. Screenshot WA Pengawas TPS Koja
12. 1. Mohammad Yusuf 2. Mahdi Kholid 3. Arifin 4. Alim Sori 5. Fietry Roza
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 210/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 25-10-2017
Teradu:Abdul Azis, S.Pd.I
(Anggota Panwaslu Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur)
Pengadu:M. Fahrillah, SH, MH
Pokok Perkara:1. Teradu sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Bangkalan diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena dalam proses seleksi calon anggota Panwas Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2017, Teradu terlambat dalam memenuhi syarat administrasi calon berupa “surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.
2. Sesuai pengumuman pendaftaran, seharusnya syarat tersebut disampaikan ke Tim Seleksi pada 17 Juni-23 Juni 2017 untuk menentukan calon yang lolos seleksi administrasi. Batasan waktu tersebut tidak dipatuhi oleh Tim Seleksi karena ternyata masih memberikan toleransi dan kesempatan kepada calon yang belum melengkapi syarat administrasi pada saat timsel mengumumkan calon yang lulus tes tertulis pada 17 Juli 2017. Tim seleksi meminta kepada calon yang lulus tes tertulis (salah satunya Teradu) untuk melengkapi kekurangan syarat administrasi berupa keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri paling lambat tanggal 19 Juli 2017 atau pada saat tahap tes wawancara. Dapat dipastikan, Teradu juga tidak melengkapi syarat administrasi tersebut sesuai waktu yang ditentukan oleh Timsel yakni paling lambat pada 19 Juli 2017, karena diketahui surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan Negeri yang dilampirkan oleh Teradu diketahui baru dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan pada 27 Juli 2017. Sampai pada proses akhir tahapan seleksi, Teradu juga dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu Jawa Timur.
Alat Bukti:1. Fotokopi Pengumuman Pendaftaran calon Panwas.
2. Fotokopi pengumuman hasil penelitian berkas administrasi calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
3. Fotokopi pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
4. Fotokopi surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Bangkalan.
5. Fotokopi pengumuman hasil wawancara calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
6. Fotokopi Jadwal Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
7. Fotokopi Ralat Jadwal Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
8. Fotokopi pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Hasil: Sidang
Keterangan:

Pencarian
Formulir Pengaduan
  • Formulir A
    Pengaduan Dan/Atau Laporan (Form I-P/L DKPP)
  • Formulir B
    Surat Pernyataan (Form II-P/L DKPP)
  • Formulir C
    Surat Kuasa Khusus (Form III-P/L DKPP)
  • Formulir D
    Tanda Terima Pengaduan Dan/Atau Laporan (Form IV-P/L/DKPP)