Nomor, Tanggal:No. 213/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 02-11-2017
Teradu:1. Puji Rustanto (Anggota KPU Kab. Sorong)
Pengadu:1. Amus Atkana
2. Christine Ruth Rumkabu
3. Abdul Halim Shidiq
4. Yotam Senis
5. Paskalis Semunya
(Ketua dan Anggota KPU Prov. Papua Barat)
Pokok Perkara:Bahwa teradu a.n Puji Rustanto selaku Anggota KPU Kabupaten Sorong tidak menjalanakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota KPU Kabupaten Sorong Periode 2013-2018 terhitung sejak 10 April s/d Oktober 2017 (7 bulan) tanpa alasan.
Alat Bukti:1. Berita Acara No. 47/BA-KPU/KAB-SRG/PILBUB/VIII/2017 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengembalian Sisa Penggunaan dan Hibah Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, dan daftar hadir
2. Berita Acara No. 01/BA/KPU/KAB-SRG/IX/2017 tentang Rapat Pleno KPU Kabupaten Sorong tentang dimulainya pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan daftar hadir
3. Berita Acara No. 02/BA/KPU/KAB-SRG/X/2017 tentang Rapat Pleno KPU Kabupaten Sorong dalam Rangka Pembukaan Penerimaan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dan daftar hadir
4. Berita Acara No. 03/BA/KPU/KAB-SRG/IX/2017 tentang Rapat Pleno KPU Kabupaten Sorong dalam Rangka Penutupan Penerimaan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dan daftar hadir
5. Radiogram No. 270/91.1/VII/2017 Perihal Panggilan Untuk Melaksanakan Tugas Pokok sebagai Anggota KPU Kabupaten Sorong
6. Radiogram No. 270/91.1/VIII/2017 Perihal Panggilan Untuk Melaksanakan Tugas Pokok sebagai Anggota KPU Kabupaten Sorong
7. Radiogram No. 270/91.1/IX/2017 Perihal Panggilan Untuk Melaksanakan Tugas Pokok sebagai Anggota KPU Kabupaten Sorong
8. Surat Panggilan Dinas KPU kabupaten Sorong No. 800/99/VIII/2017 perihal Panggilan Dinas
9. Surat Ketua KPU Kabupaten Sorong kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat No. 800/121/X/2017 tertanggal 14 Oktober 2017 perihal Pemberian Sanksi/Teguran
10. Surat KPU Provinsi Papua Barat No. 213/SD/KPU-Prov-032/X/2017 untuk menghadap atau mengklarifikasi atas ketidakhadirannya saudara Teradu dalam menjalankan tugas pokok sebagai anggota KPU Kabupaten Sorong
11. Absensi kehadiran komisioner KPU Kabupaten Sorong 4 bulan terakhir
12. Foto-foto kegiatan rapat pleno
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 204/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 30-10-2017
Teradu:1.Arif Budiman (Ketua KPU RI )
Pengadu:1.Godlife Ohee (Paslon No 5 Kab. Jayapura)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 20 September 2017, Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017; Perihal, Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 yang ditujukan kepada KPU RI yang isinya pada pokoknya adalah:
a. Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;
b. Memerintahkan KPU Provinsi melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura; (Bukti P-02; Surat Bawaslu RI Perihal : Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 beserta hasil kajian).
2. Bahwa pada tanggal 25 September 2017, Teradu mengeluarkan Surat Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017, Perihal; Surat Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal : Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor : 24/LP/PGBW/IX/2017, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya menyatakan:
a. KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti Rekomendasi bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya rekomendasi serta mempertimbangkan fakta bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara PSU sedang menjadi obyek sengketa Perselisihan Hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
b. KPU Provinsi Papua agar melaporkan secara tertulis hasil kajian atas permasalahan tersebut kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya surat ini. (Bukti P-03; Surat KPU RI Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017).
3. Bahwa surat yang dikeluarkan dan ditandatangani Teradu, isinya diluar dari kelaziman, bahkan Surat KPU a quo secara tersirat mengindikasikan adanya petunjuk kepada KPU Provinsi Papua untuk tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
4. Bahwa Para Teradu tidak sepatutunya mengeluarkan surat yang isinya meminta KPU Provinsi Papua menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan keluarnya Rekomendasi Bawaslu RI. Menurut pengadu, dalam konteks klarifikasi dan kajian terhadap obyek pelanggaran, bukan merupakan kewenangan KPU Provinsi melainkan Pengawas Pemilu sebagai institusi yang oleh perundang-undangan diberi tugas dan wewenang menangani pelanggaran pemilihan dan mengeluarkan rekomendasi. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya berwenang memeriksa dan memutus Rekomendasi Pengawas Pemilu.
5. Bahwa Surat KPU RI a quo, juga mengakibatkan tindaklanjut atas Rekomendasi Bawaslu RI telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak Rekomendasi dikeluarkan dan bahkan hingga pengaduan ini diajukan, Rekomendasi Bawaslu RI tersebut tidak ditindaklanjuti.
6. Bahwa menurut Pengadu, Para Teradu telah bersikap standart ganda dalam mengeluarkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu RI, dimana sebelum pelaksanaan PSU, Bawaslu RI telah 2 (dua) kali mengeluarkan Rekomendasi dan Teradu langsung menyurati KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjutinya tanpa ada embel-embel dilakukan kajian terhadap obyek pelanggaran yang menjadi dasar keluarnya Rekomendasi Bawaslu RI; (Bukti P-04; Formulir Model A.12 Pemberitahuan tentang Status Laporan Rekomendasi Bawaslu RI, tanggal 2 Agustus 2017 dan Rekomendasi Nomor: 0608/K. Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 serta Surat KPU RI Nomor :316/KPU/IV/2017, tanggal 18 April 2017 dan Nomor : 492/KPU/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017).
7. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu RI yang terakhir mengenai Rekomendasi pembatalan Mathius Awaitouw sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura, Teradu mengeluarkan surat yang berbeda dengan surat-surat sebelumnya, dimana Teradu memberikan petunjuk/perintah kepada KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap obyek pelanggaran. Padahal menurut ketentuan Perundang-undangan, kajian terhadap objek pelanggaran merupakan wilayah kewenangan Pengawas Pemilu, bukan kewenangan penyelenggara (KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota); (Bukti P-05; Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 dan Surat KPU RI Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017).
8. Bahwa oleh karenya menurut Pengadu, patut diduga Surat KPU RI Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan Teradu sangat bermotif politik dan mengindikasikan adanya keberpihakan kepada Calon Petahana serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu patut juga diduga, Teradu sengaja mengulur-ulur tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI, karena Teradu baru menyurati KPU Provinsi Papua setelah 4 (empat) hari Rekomendasi Bawaslu RI dikeluarkan (Rekomendasi keluar tanggal 20 September, sedangakan Surat Teradu ke KPU Provinsi Papua tanggal 25 September).
9. Bahwa menurut Pengadu, Rekomendasi Bawaslu RI tentang pembatalan Sdr. Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati sudah tepat dan sesuai dengan perundang-undangan, karena pelanggaran yang dilakukan terkait dengan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang melarang petahana melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Calon sampai dengan akhir masa jabatan.
10. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 71 ayat (2) tersebut sangat jelas dan konkret, dimana sekalipun Pilkada telah masuk tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara atau pun dalam proses sengketa di MK, sepanjang calon petahana masih menjabat, tidak dibenarkan/dilarang melakukan pergantian pejabat. Dengan demikian, menurut Pengadu, Surat KPU a quo yang memuat kalimat dengan mempertimbangkan fakta Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 71 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pilkada Kabupaten Jayapura sedang menjadi Obyek Sengketa di MK adalah keliru dan menyesatkan.
11. Sebagai penyelenggara tingkat nasional, Para Teradu seharusnya memahami bahwa Rekomendasi Bawaslu RI atas pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dengan proses sengketa di MK adalah 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda, dimana Rekomendasi Bawaslu merupakan hasil penanganan pelanggaran, sedangkan sengketa di MK konteksnya mengenai hasil pemilihan. Apalagi Rekomendaasi Bawaslu RI tersebut keluar sebelum sidang pendahuluan, dimana sidang pendahuluan (pembacaan permohonan Para Pemohon) tanggal 25 September 2017 dan sidang jawaban Termohon dan Pihak terkait tanggal 27 September 2017. Dengan demikian menurut Pengadu, patut diduga Surat Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 yang dikeluarkan Para Teradu kepada KPU Provinsi Papua bermotif politik dan mengindikasikan adanya upaya melindungi Calon Petahana atas sanksi pembatalan sebagai Calon yang telah direkomendasikan Bawaslu RI.
12. Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan alasan-alasan sebagaimana di atas, menurut Pengadu Para teradu telah bertindak tidak profesional, tidak taat hu-kum, melanggar aspek kepastian hukum serta berpihak kepada calon petahana sehingga tindakan Para Teradu telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu sehingga patut diberikan sanksi pemberhentian dari keaggotaan KPU.
Alat Bukti:1. Foto copy KTP dan SK Calon
2. Surat Bawaslu RI Perihal : Rekomendasi Bawaslu RI Nomor:0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017
3. Surat KPU RI Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017
4. Formulir Model A.12 Pemberitahuan tentang Status Laporan Rekomendasi Bawaslu RI, tanggal 2 Agustus 2017 dan Rekomendasi Nomor: 0608/K. Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 serta Surat KPU RI Nomor :316/KPU/IV/2017, tanggal 18 April 2017 dan Nomor : 492/KPU/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017
5. Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017, tanggal 20 September 2017 dan Surat KPU RI Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017
Hasil: Sidang
Keterangan:

Pencarian
Formulir Pengaduan
  • Formulir A
    Pengaduan Dan/Atau Laporan (Form I-P/L DKPP)
  • Formulir B
    Surat Pernyataan (Form II-P/L DKPP)
  • Formulir C
    Surat Kuasa Khusus (Form III-P/L DKPP)
  • Formulir D
    Tanda Terima Pengaduan Dan/Atau Laporan (Form IV-P/L/DKPP)