Nomor, Tanggal:No. 200/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 15-09-2017
Teradu:Budiman Pasaribu
(Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara)
Pengadu:1. Dedy Mulyadi Selian
2. Fitriyana
3. Sudirman
(Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara)
Pokok Perkara:1. Tanggal 21-23 Mei 2017 Sdr. Budiman Pasaribu melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti Rapat Evaluasi Pilkada Aceh Tahun 2017 di Kota Subulussalam, namun yang bersangkutan tidak menghadiri rapat. Dengan demikian sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan laporan ini dibuat, Teradu telah tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan tidak ada kabar kejelasan informasi keberadaan Teradu sampai saat ini.
2. Bahwa fakta sebagaimana tersebut di atas juga telah diperkuat oleh keterangan keluarga Teradu tentang ketidakjelasan informasi keberadaan Teradu pasca menghadiri Rapat Evaluasi Pilkada Aceh Tahun 2017 di Kota Subulussalam melalui bukti Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Orang Nomor : SKTLO/C-1/II/V/2017/ACEH/SPK AGARA.
Alat Bukti:1. Fotokopi Surat Nomor 101/KIP-Kab/001.434470/2017 Perihal Tidak Aktifnya Anggota Komisioner Kabupaten Aceh Tenggara An. Budiman Pasaribu, tanggal 18 Juli 2017
2. Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 270/2606 perihal Ketidakhadiran Melaksanakan Tugas Saudara Budiman Pasaribu, tertanggal 27 Juli 2017
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Orang Nomor : SKTLO/C-1/II/V/2017/ACEH/SPK AGARA.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 199/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-09-2017
Teradu:1. Asnawi
2. Fauzan Khairazi
3. Ribut Suwarsono
(Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jambi)
4. H. Ahmad Luthfi (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi)
Pengadu:Mahpud, S.Pd.I (dikuasakan kepada Tengku Ardiansyah dkk dari Law Office Krismanto SH & Associate)
Pokok Perkara:1. Pengadu adalah peserta seleksi Anggota Panwas Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
2. Pengadu adalah salah satu calon yang dinyatakan lulus (masuk tiga besar) Anggota Panwas Kabupaten Batanghari hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 265/BAWASLU.PROV.JA/TU.00.01/VIII/2017 yang ditandatangani oleh Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi tertanggal 4 Agustus 2017.
3. Pada 14 Agustus 2017 Pengadu dihubungi oleh staf Teradu via telepon yang mengatakan ada laporan dari Andri Hariri yang pada intinya menyatakan bahwa orang yang bernama mirip dengan Pengadu (Mahfuz) terlibat partai politik (partai Demokrat). Pengadu kemudian diminta hadir di Kantor Bawaslu Jambi untuk mengklarifikasi. Pengadu hadir di kantor Bawaslu Jambi pada 15 Agustus bersama saksi-saksi dan bukti-bukti dan pada acara klarifikasi tersebut Pengadu menyatakan bahwa nama dia bukan Mahfuz, tetapi Mahpud, dan dia tidak pernah terlibat partai politik.
4. Pada tanggal 17 Agustus 2017, Pengadu dihubungi oleh sekretariat Bawaslu Jambi agar mengambil surat (Nomor 10/BA/BAWASLU-JBI/VIII/2017) terkait pemberitahuan tentang tindak lanjut dari laporan Sdr. Andri Hariri yang isinya membatalkan Pengadu sebagai calon anggota Panwas Kabupaten Batanghari dan menetapkan urutan di bawahnya untuk menggantikan Pengadu. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jambi.
5. Pada 21 Agustus 2017, Pengadu telah meminta secara tertulis kepada Teradu atas tindak lanjut laporan Sdr. Andri Hariri yang berakibat dibatalkannya Pengadu sebagai calon Anggota Panwas Kabupaten Batanghari terpilih untuk memberikan salinan secara resmi di antaranya berupa:
- Materi laporan Andri Hariri
- Berita Acara Klarifikasi Terlapor
- Berita acara klarifikasi saksi terlapor
- Berita acara klarifikasi saksi terlapor
- Putusan pleno yang menganulir atas nama Mahpud sebagai Anggota Panwas Kabupaten Batanghari
- Alat bukti lainnya.
Terhadap surat permintaan dari Pengadu tersebut Teradu menyampaikan bahwa tidak dapat mengabulkan permohonan pengadu dengan alasan surat-surat tersebut merupakan alat bukti teradu.
Alat Bukti:1. Fotokopi Keputusan Ketua Bawaslu Prov. Jambi No. 32/BAWASLU-PROV-JA/HK.01.01/VIII/2017.
2. Fotokopi pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panwas Kab/Kota Prov. Jambi No. 265/BAWASLU PROV.JA/TU.0001/VIII/2017.
3. Fotokopi pendaftaran calon Panwas.
4. Fotokopi surat keterangan dari Partai Demokrat (DPC Batanghari)
5. Fotokopi surat keterangan Ketua Partai Demokrat DPC Batanghari an: Camelia Puji Astuti, S.Sn. MA.
6. Fotokopi undang klarifikasi laporan Andri Hariri.
7. Fotokopi KTP, ijazah terakhir, kartu keluarga, SKCK kepolisian An: Mahpud.
8. Fotokopi surat sanggahan tanggal 21 Agustus 2017.
9. Fotokopi surat permintaan secara tertulis kepada Bawaslu Prov. Jambi atas pembatalan an: Mahpud.
10. Putusan DKPP RI No 82/DKPP-PKE-V/2016 Jo No. 83/DKPP-PKE-V/2016.
Hasil: Sidang
Keterangan:

Pencarian
Formulir Pengaduan
  • Formulir A
    Pengaduan Dan/Atau Laporan (Form I-P/L DKPP)
  • Formulir B
    Surat Pernyataan (Form II-P/L DKPP)
  • Formulir C
    Surat Kuasa Khusus (Form III-P/L DKPP)
  • Formulir D
    Tanda Terima Pengaduan Dan/Atau Laporan (Form IV-P/L/DKPP)