Nomor, Tanggal:No. 212/I-P/L-DKPP/2017, Tanggal 27-10-2018
Teradu:Rini Rianti Andriani
(Anggota Panwaslu Kota Jakarta Utara)

Prov. DKI Jakarta
Pengadu:1. Muhammad Yusuf
(Ketua Formaju Jakut)
2. M.Sidik Dahlan
(Sekretaris Formaju Jakut)
3. Hibattulah
(LSM KJB Jakut)
4. Dedy Junaedi
(Parmusi Jakut)
Pokok Perkara:
Alat Bukti:1. Fotokopi Surat Forum Masyarakat Jakarta Utara (FORMAJU) Nomor 013/FORMAJU/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017, perihal laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik terhadap Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2017
2. Surat Tim Seleksi Panwas Kab/Kota Se-DKI Jakarta Nomor: 16/Timsel/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017, perihal pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panwas Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta
3. Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor: 532/ K.JK/ KP.04.01/ VII/2017, tanggal 31 Juli 2017, perihal Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta;
4. Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor: 565/ KJK/HK.00/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017, perihal surat bak]lasan LSM Komunitas Jakarta Baru (KJB)
5. Kliping berita okezone pernyataan Ketua Bawaslu DKI Jakarta terkait akomodasi Pulsa untuk pengawasan TPS
6. Fotokopi kwitansi pembelian pulsa internet tanggal 12 Februari 2017
7. Screenshot WA dari mantan Pengawas TPS Kelurahan Pegangsaan Dua, perihal pemberian pulsa pada hari Kamis 24 Agustus 2017
8. Screenshot WA dari mantan Pengawas TPS Kelurahan Kelapa Gading Barat, perihal pemberian pulsa pada hari Senin, 28 Agustus 2017
9. Screenshot WA pembayaran pulsa internet, tanggal 23 Agustus 2017;
10. Surat Pernyataan Irfan Nazmi;
11. Fotokopi ATM Irfan Nazmi
12. Fotokopi buku tabungan atas nama Irfan Nazmi
13. Surat LSM KJB Komunitas Jakarta Baru Nomor: 017/KJB-JU/VIII/2017, tanggal 6 Agustus 2017 perihal Surat keberatan kepada Bawaslu DKI Jakarta yang menetapkan Rini Rianti Andriani dalam 6 besar Calon Panwaslu Kota Jakarta Pusat;
14. Surat LSM SORAK (Solidaritas Rakyat Anti Korupsi) Nomor: 002/SORAK/VIII/2017, tanggal 17 Agustus 2017, perihal penyalahgunaan pulsa internet oleh Teradu III
15. Surat Pernyataan Saksi atas nama:
• Simon Picauly
• Yossy Roseha
• Alim Sori
• Sriyanto A. Budiono
• Irfan Nazmi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 221/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 16-11-2017
Teradu:1. Alfian Zenius Dakhi
2. Sumangeli Mendrofa
3. Sumurni Halawa
4. Edwar Duha
5. Ekarius Rane Zalogo
(KPU Kab. Nias Selatan)
Pengadu:Pelapor Olembata Laia (Anggota Panwascam Kec. Siduaori) kajian oleh Panwaslu Kab. Nias Selatan
Pokok Perkara:1. Terdapat peserta seleksi yang tidak ada namanya di pengumuman lolos seleksi administrasi yakni a.n. Temazisokhi Ndruru ikut ujian tertulis PPK dan lolos seleksi ujian tertulis 10 besar dijadikan temuan oleh panwascam (Pengadu) sudah dikaji Panwas dan diteruskan ke DKPP sebagai dugaan pelanggaran kode etik.
Alat Bukti:1. Kajian Panwas
2. Pengumuman hasil
Seleksi administrasi PPK
3. Pengumuman hasil seleksi tertulis PPK
4. Surat penerusan dari Panwas Kab. Nias Selatan
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 216/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 09-11-2017
Teradu:1. Novita Ulya Hastuti
2. M. Iqbal Alam Islami
3. Tommy Suswanto
(Ketua dan Anggota Panwas Kota Bekasi)
4. Arie Halimatussadiyah
(Kepala Sekretariat Panwas Kota Bekasi)
Pengadu:1. Machmud Permana (Peserta Seleksi Panwascam Kota Bekasi)
Pokok Perkara:1. Bahwa para teradu diduga meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Bekasi. Menurut pengadu, calon anggota Panwaslu Kecamatan yang lolos diduga belum melengkapi berkas persyaratan yakni membawa surat pengadilan yang berisi tidak pernah dipidana selama 5 (lima) tahun serta surat kesehatan jasmani dan rohani dari RSUD yang seharusnya disampaikan sebelum tes wawancara. Selain itu, peserta yang lolos malah tidak berpengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu.
2. Bahwa pengadu telah menemui teradu I pada tanggal 25 Oktober 2017 untuk melakukan klarifikasi apa yang sebenarnya menjadi tolak ukur kelulusan calon anggota Panwascam serta meminta peringkat nilai hasil tes tertulis dan hasil tes wawancara kepada teradu I namun teradu I mengatakan bahwa berkas hasil tes tersebut tidak ada di kantor Panwaslu Kota Bekasi tetapi ada di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Menurut pengadu, hal ini sesuatu yang mustahil mengapa lembaga yang menguji, menilai dan memutuskan hasil tes seleksi tidak memiliki arsip sama sekali.
3. Bahwa para teradu dalam menerbitkan pengumuman-pengumuman terkait seleksi anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Bekasi terdapat beberapa kesalahan redaksional yang sangat fatal dan akan berdampak hukum.
Alat Bukti:1. Foto kopi pengumuman pendaftaran calon anggota Panwascam se Kota Bekasi No. 03/JB-21/POKJA/IX/2017 tanggal 20 September 2017
2. Foto kopi pengumuman hasil penelitian berkas calon anggota Panwaslu Kecamatan se Kota Bekasi No. 24/Bawaslu-JB-21/KP,01,00/X/2017 Tanggal 7 Oktober 2017
3. Foto kopi hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan se Kota Bekasi No. 37/Pokja-Pem/X/2017 Tanggal 13 Oktober 2017
4. Foto kopi hasil tes wawancara calon anggota Panwas Kecamatan se Kota Bekasi No. 40/JB-21/PM.05.02/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017
5. Foto kopi Keputusan Panwaslu Kota Bekasi Nomor 09/Bawaslu-JB21/KS/HK.01.01/X/2017 tentang penetapan calon anggota Panwascam se Kota Bekasi
6. Daftar riwayat hidup pengadu
7. Foto kopi Keputusan Panwaslu Kota Bekasi No. 02-KEP Tahun 2013
8. Berita dari media elektronik tertanggal 27 Oktober 2017
9. tanda peserta ujian seleksi anggota Panwascam se Kota Bekasi
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 217/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 09-11-2017
Teradu:1. Nasaruddin Awaluddin
2. Abubakar Ibrahim
3. Sri dewi nurlela
(Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
Pengadu:1. Abdurahim Yusuf (LSM)
Pokok Perkara:1. Bahwa para teradu diduga tidak menindaklanjuti surat nomor: 117/B/Sek/Panwaslih-HT/II/2017 dari Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017. Selain surat Panwaslu Kab. Halmahera Tengah, teradu juga tidak menindaklanjuti laporan yang disampaikan melalui form. model DB2-KWK KPU.
2. Bahwa para teradu diduga telah melakukan pembohongan publik dengan menayangkan pengumuman hasil Pilkada melalui portal KPU yang berbeda dengan form. model DB-KWK karena terjadi selisih suara pemilih di Kecamatan Weda, Kecamatan Weda Utara, Kecamatan Weda Timur dan Kecamatan Pulau Gebe.
Alat Bukti:1. Foto kopi Surat Panwaslu Kab. Halmahera Tengah Nomor: 113/B/Panwaslih-HT/II/2017
2. Foto kopi Surat Panwaslu Kab. Halmahera Tengah Nomor: 117/B/Sek/Panwaslih-HT/II/2017
3. Foto kopi Surat KPU Kab. Halmahera Tengah Nomor: 09/KPU Kab-029.434418/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017 perihal klarifikasi
4. Foto kopi form. model DB-KWK
5. Foto kopi form. model DB2-KWK
6. Foto kopi rekapitulasi hasil penghitungan suara portal KPU RI
7. CD yang berisi video rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Halmahera tahun 2017
8. Foto kopi surat Ombudsman RI No: 0333/ORI-SRT/X/Tte/2017 tertanggal 17 Oktober 2017
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 213/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 02-11-2017
Teradu:1. Puji Rustanto (Anggota KPU Kab. Sorong)
Pengadu:1. Amus Atkana
2. Christine Ruth Rumkabu
3. Abdul Halim Shidiq
4. Yotam Senis
5. Paskalis Semunya
(Ketua dan Anggota KPU Prov. Papua Barat)
Pokok Perkara:Bahwa teradu a.n Puji Rustanto selaku Anggota KPU Kabupaten Sorong tidak menjalanakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota KPU Kabupaten Sorong Periode 2013-2018 terhitung sejak 10 April s/d Oktober 2017 (7 bulan) tanpa alasan.
Alat Bukti:1. Berita Acara No. 47/BA-KPU/KAB-SRG/PILBUB/VIII/2017 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengembalian Sisa Penggunaan dan Hibah Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, dan daftar hadir
2. Berita Acara No. 01/BA/KPU/KAB-SRG/IX/2017 tentang Rapat Pleno KPU Kabupaten Sorong tentang dimulainya pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan daftar hadir
3. Berita Acara No. 02/BA/KPU/KAB-SRG/X/2017 tentang Rapat Pleno KPU Kabupaten Sorong dalam Rangka Pembukaan Penerimaan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dan daftar hadir
4. Berita Acara No. 03/BA/KPU/KAB-SRG/IX/2017 tentang Rapat Pleno KPU Kabupaten Sorong dalam Rangka Penutupan Penerimaan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dan daftar hadir
5. Radiogram No. 270/91.1/VII/2017 Perihal Panggilan Untuk Melaksanakan Tugas Pokok sebagai Anggota KPU Kabupaten Sorong
6. Radiogram No. 270/91.1/VIII/2017 Perihal Panggilan Untuk Melaksanakan Tugas Pokok sebagai Anggota KPU Kabupaten Sorong
7. Radiogram No. 270/91.1/IX/2017 Perihal Panggilan Untuk Melaksanakan Tugas Pokok sebagai Anggota KPU Kabupaten Sorong
8. Surat Panggilan Dinas KPU kabupaten Sorong No. 800/99/VIII/2017 perihal Panggilan Dinas
9. Surat Ketua KPU Kabupaten Sorong kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat No. 800/121/X/2017 tertanggal 14 Oktober 2017 perihal Pemberian Sanksi/Teguran
10. Surat KPU Provinsi Papua Barat No. 213/SD/KPU-Prov-032/X/2017 untuk menghadap atau mengklarifikasi atas ketidakhadirannya saudara Teradu dalam menjalankan tugas pokok sebagai anggota KPU Kabupaten Sorong
11. Absensi kehadiran komisioner KPU Kabupaten Sorong 4 bulan terakhir
12. Foto-foto kegiatan rapat pleno
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 204/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 30-10-2017
Teradu:1.Arif Budiman (Ketua KPU RI )
Pengadu:1.Godlife Ohee (Paslon No 5 Kab. Jayapura)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 20 September 2017, Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017; Perihal, Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 yang ditujukan kepada KPU RI yang isinya pada pokoknya adalah:
a. Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;
b. Memerintahkan KPU Provinsi melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura; (Bukti P-02; Surat Bawaslu RI Perihal : Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 beserta hasil kajian).
2. Bahwa pada tanggal 25 September 2017, Teradu mengeluarkan Surat Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017, Perihal; Surat Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal : Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor : 24/LP/PGBW/IX/2017, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya menyatakan:
a. KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti Rekomendasi bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya rekomendasi serta mempertimbangkan fakta bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara PSU sedang menjadi obyek sengketa Perselisihan Hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
b. KPU Provinsi Papua agar melaporkan secara tertulis hasil kajian atas permasalahan tersebut kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya surat ini. (Bukti P-03; Surat KPU RI Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017).
3. Bahwa surat yang dikeluarkan dan ditandatangani Teradu, isinya diluar dari kelaziman, bahkan Surat KPU a quo secara tersirat mengindikasikan adanya petunjuk kepada KPU Provinsi Papua untuk tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
4. Bahwa Para Teradu tidak sepatutunya mengeluarkan surat yang isinya meminta KPU Provinsi Papua menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan keluarnya Rekomendasi Bawaslu RI. Menurut pengadu, dalam konteks klarifikasi dan kajian terhadap obyek pelanggaran, bukan merupakan kewenangan KPU Provinsi melainkan Pengawas Pemilu sebagai institusi yang oleh perundang-undangan diberi tugas dan wewenang menangani pelanggaran pemilihan dan mengeluarkan rekomendasi. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya berwenang memeriksa dan memutus Rekomendasi Pengawas Pemilu.
5. Bahwa Surat KPU RI a quo, juga mengakibatkan tindaklanjut atas Rekomendasi Bawaslu RI telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak Rekomendasi dikeluarkan dan bahkan hingga pengaduan ini diajukan, Rekomendasi Bawaslu RI tersebut tidak ditindaklanjuti.
6. Bahwa menurut Pengadu, Para Teradu telah bersikap standart ganda dalam mengeluarkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu RI, dimana sebelum pelaksanaan PSU, Bawaslu RI telah 2 (dua) kali mengeluarkan Rekomendasi dan Teradu langsung menyurati KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjutinya tanpa ada embel-embel dilakukan kajian terhadap obyek pelanggaran yang menjadi dasar keluarnya Rekomendasi Bawaslu RI; (Bukti P-04; Formulir Model A.12 Pemberitahuan tentang Status Laporan Rekomendasi Bawaslu RI, tanggal 2 Agustus 2017 dan Rekomendasi Nomor: 0608/K. Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 serta Surat KPU RI Nomor :316/KPU/IV/2017, tanggal 18 April 2017 dan Nomor : 492/KPU/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017).
7. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu RI yang terakhir mengenai Rekomendasi pembatalan Mathius Awaitouw sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura, Teradu mengeluarkan surat yang berbeda dengan surat-surat sebelumnya, dimana Teradu memberikan petunjuk/perintah kepada KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap obyek pelanggaran. Padahal menurut ketentuan Perundang-undangan, kajian terhadap objek pelanggaran merupakan wilayah kewenangan Pengawas Pemilu, bukan kewenangan penyelenggara (KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota); (Bukti P-05; Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 dan Surat KPU RI Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017).
8. Bahwa oleh karenya menurut Pengadu, patut diduga Surat KPU RI Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan Teradu sangat bermotif politik dan mengindikasikan adanya keberpihakan kepada Calon Petahana serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu patut juga diduga, Teradu sengaja mengulur-ulur tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI, karena Teradu baru menyurati KPU Provinsi Papua setelah 4 (empat) hari Rekomendasi Bawaslu RI dikeluarkan (Rekomendasi keluar tanggal 20 September, sedangakan Surat Teradu ke KPU Provinsi Papua tanggal 25 September).
9. Bahwa menurut Pengadu, Rekomendasi Bawaslu RI tentang pembatalan Sdr. Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati sudah tepat dan sesuai dengan perundang-undangan, karena pelanggaran yang dilakukan terkait dengan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang melarang petahana melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Calon sampai dengan akhir masa jabatan.
10. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 71 ayat (2) tersebut sangat jelas dan konkret, dimana sekalipun Pilkada telah masuk tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara atau pun dalam proses sengketa di MK, sepanjang calon petahana masih menjabat, tidak dibenarkan/dilarang melakukan pergantian pejabat. Dengan demikian, menurut Pengadu, Surat KPU a quo yang memuat kalimat dengan mempertimbangkan fakta Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 71 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pilkada Kabupaten Jayapura sedang menjadi Obyek Sengketa di MK adalah keliru dan menyesatkan.
11. Sebagai penyelenggara tingkat nasional, Para Teradu seharusnya memahami bahwa Rekomendasi Bawaslu RI atas pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dengan proses sengketa di MK adalah 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda, dimana Rekomendasi Bawaslu merupakan hasil penanganan pelanggaran, sedangkan sengketa di MK konteksnya mengenai hasil pemilihan. Apalagi Rekomendaasi Bawaslu RI tersebut keluar sebelum sidang pendahuluan, dimana sidang pendahuluan (pembacaan permohonan Para Pemohon) tanggal 25 September 2017 dan sidang jawaban Termohon dan Pihak terkait tanggal 27 September 2017. Dengan demikian menurut Pengadu, patut diduga Surat Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 yang dikeluarkan Para Teradu kepada KPU Provinsi Papua bermotif politik dan mengindikasikan adanya upaya melindungi Calon Petahana atas sanksi pembatalan sebagai Calon yang telah direkomendasikan Bawaslu RI.
12. Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan alasan-alasan sebagaimana di atas, menurut Pengadu Para teradu telah bertindak tidak profesional, tidak taat hu-kum, melanggar aspek kepastian hukum serta berpihak kepada calon petahana sehingga tindakan Para Teradu telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu sehingga patut diberikan sanksi pemberhentian dari keaggotaan KPU.
Alat Bukti:1. Foto copy KTP dan SK Calon
2. Surat Bawaslu RI Perihal : Rekomendasi Bawaslu RI Nomor:0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017
3. Surat KPU RI Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017
4. Formulir Model A.12 Pemberitahuan tentang Status Laporan Rekomendasi Bawaslu RI, tanggal 2 Agustus 2017 dan Rekomendasi Nomor: 0608/K. Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 serta Surat KPU RI Nomor :316/KPU/IV/2017, tanggal 18 April 2017 dan Nomor : 492/KPU/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017
5. Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017, tanggal 20 September 2017 dan Surat KPU RI Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 212/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 27-10-2017
Teradu:1. Mimah Susanti (Ketua Bawaslu Prov. DKI periode 2012-2017)
2. Mochamad Dimyanti (Anggota Panwas Kota Jakarta Utara)
3. Rini Rianti Andriani (Anggota Panwas Kota Jakarta Utara)
Pengadu:1. Muhammad Yusuf
2. M Sidik Dahlan
3. Hibattulah
4. Dedy Junaedi
(FORMAJU)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I meluluskan dan menetapkan Mochamad Dimyanti, Moh. Sitoh Anang, dan Rini Rianti Andriani
2. Bahwa Teradu II an. Mochamad Dimyanti pada saat mendaftar seleksi Panwaslu Kota Jakarta Utara tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagai PNS sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017. Teradu juga melanggar ketentuan Pasal 7 Huruf j Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2012. Teradu II pada tanggal 7 Juli 2017 lulu sseleksi administrasi calon Anggota Panwas Kota Jakarta Utara sementara Teradu II status PNS di Universitas Negeri Jakarta;
3. Bahwa pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2017, Teradu III an. Rini Rianti Anriyani sewaktu menjabat Ketua Panwascam Kecamatan Kelapa Gading, tidak memberikan uang pulsa internet kepada 179 petugas Pengawas TPS se-Kecamatan Kelapa Gading. Pengadu menyertakan 5 Orang Saksi
Alat Bukti:1. Fotokopi Surat Forum Masyarakat Jakarta Utara (FORMAJU) Nomor 013/FORMAJU/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017, perihal laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik terhadap Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2017
2. Surat Tim Seleksi Panwas Kab/Kota Se-DKI Jakarta Nomor: 16/Timsel/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017, perihal pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panwas Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta
3. Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor: 532/ K.JK/ KP.04.01/ VII/2017, tanggal 31 Juli 2017, perihal Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta;
4. Fotokopi Surat Izin Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ Nomor: 284/UN39.5.FIP/KP/2017, tanggal 31 Juli 2017;
5. Screenshot WA Ketua Bawaslu DKI Jakarta (Teradu I)
6. Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor: 565/KJK/HK.00/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017, perihal surat balasan LSM Komunitas Jakarta Baru (KJB)
7. Kliping berita okezone pernyataan Ketua Bawaslu DKI Jakarta terkait akomodasi Pulsa untuk pengawasan TPS
8. Fotokopi kwitansi pembelian pulsa internet tanggal 12 Februari 2017
9. Surat LSM KJB Komunitas Jakarta Baru Nomor: 017/KJB-JU/VIII/2017, tanggal 6 Agustus 2017 perihal Surat keberatan kepada Bawaslu DKI Jakarta yang menetapkan Rini Rianti Andriani dalam 6 besar Calon Panwaslu Kota Jakarta Pusat;
10. Surat LSM SORAK (Solidaritas Rakyat Anti Korupsi) Nomor: 002/SORAK/VIII/2017, tanggal 17 Agustus 2017, perihal penyalahgunaan pulsa internet oleh Teradu III
11. Screenshot WA Pengawas TPS Koja
12. 1. Mohammad Yusuf 2. Mahdi Kholid 3. Arifin 4. Alim Sori 5. Fietry Roza
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 210/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 25-10-2017
Teradu:Abdul Azis, S.Pd.I
(Anggota Panwaslu Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur)
Pengadu:M. Fahrillah, SH, MH
Pokok Perkara:1. Teradu sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Bangkalan diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena dalam proses seleksi calon anggota Panwas Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2017, Teradu terlambat dalam memenuhi syarat administrasi calon berupa “surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.
2. Sesuai pengumuman pendaftaran, seharusnya syarat tersebut disampaikan ke Tim Seleksi pada 17 Juni-23 Juni 2017 untuk menentukan calon yang lolos seleksi administrasi. Batasan waktu tersebut tidak dipatuhi oleh Tim Seleksi karena ternyata masih memberikan toleransi dan kesempatan kepada calon yang belum melengkapi syarat administrasi pada saat timsel mengumumkan calon yang lulus tes tertulis pada 17 Juli 2017. Tim seleksi meminta kepada calon yang lulus tes tertulis (salah satunya Teradu) untuk melengkapi kekurangan syarat administrasi berupa keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri paling lambat tanggal 19 Juli 2017 atau pada saat tahap tes wawancara. Dapat dipastikan, Teradu juga tidak melengkapi syarat administrasi tersebut sesuai waktu yang ditentukan oleh Timsel yakni paling lambat pada 19 Juli 2017, karena diketahui surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan Negeri yang dilampirkan oleh Teradu diketahui baru dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan pada 27 Juli 2017. Sampai pada proses akhir tahapan seleksi, Teradu juga dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu Jawa Timur.
Alat Bukti:1. Fotokopi Pengumuman Pendaftaran calon Panwas.
2. Fotokopi pengumuman hasil penelitian berkas administrasi calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
3. Fotokopi pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
4. Fotokopi surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Bangkalan.
5. Fotokopi pengumuman hasil wawancara calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
6. Fotokopi Jadwal Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
7. Fotokopi Ralat Jadwal Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
8. Fotokopi pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 211/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 25-10-2017
Teradu:Adam Arisoi (Ketua KPU Provinsi Papua)
Pengadu:Aner Maisini (Swasta
Pokok Perkara:1. Teradu sebagai Ketua KPU Provinsi Papua diduga memalsukan Bukti C1-KWK perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 saat menjadi Termohon dalam sidang perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya di Mahkamah Konstitusi pada 2 s/d 29 Agustus 2017. Teradu saat itu bertindak sebagai KPU Kabupaten Intan Jaya.
2. Pemalsuan Bukti C1-KWK yang dilakukan Teradu dapat dilihat dari adanya perbedaan jumlah perolehan suara yang disampaikan Teradu dalam sidang di MK dengan hasil hitung ulang yang dilakukan oleh MK.
3. Teradu menyampaikan dalam sidang MK, bahwa perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya adalah berdasarkan bukti-bukti C1-KWK KPU, padahal Pilkada Intan Jaya memakai sistem noken.
Alat Bukti:1. Fotokopi risalah sidang Mahkamah Konstitusi.
2. Fotokopi putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Fotokopi daftar pemilih tetap Kabupaten Intan Jaya.
4. Saksi 1: Miogoni (swasta)
5. Saksi 2: Thobias Kobogau
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 211/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 25-10-2017
Teradu:Adam Arisoi (Ketua KPU Provinsi Papua)
Pengadu:Aner Maisini (Swasta),Yulius Yapugau
Pokok Perkara:1. Teradu sebagai Ketua KPU Provinsi Papua diduga memalsukan Bukti C1-KWK perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 saat menjadi Termohon dalam sidang perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya di Mahkamah Konstitusi pada 2 s/d 29 Agustus 2017. Teradu saat itu bertindak sebagai KPU Kabupaten Intan Jaya.
2. Pemalsuan Bukti C1-KWK yang dilakukan Teradu dapat dilihat dari adanya perbedaan jumlah perolehan suara yang disampaikan Teradu dalam sidang di MK dengan hasil hitung ulang yang dilakukan oleh MK.
3. Teradu menyampaikan dalam sidang MK, bahwa perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya adalah berdasarkan bukti-bukti C1-KWK KPU, padahal Pilkada Intan Jaya memakai sistem noken.
Alat Bukti:1. Fotokopi risalah sidang Mahkamah Konstitusi.
2. Fotokopi putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Fotokopi daftar pemilih tetap Kabupaten Intan Jaya.
4. Saksi 1: Miogoni (swasta)
5. Saksi 2: Thobias Kobogau
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 214/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 20-10-2017
Teradu:1. Hadi Margo Sambodo
2. Lily Yunis
3. Novli Bernado Thyssen
(Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Surabaya)
Pengadu:1. DRS HM Safwan (mantan Panwas)
Pokok Perkara:1. Pada 18 September 2017 Panwas Kota Surabaya memampang pengumuman pendaftaran calon anggota Panwascam se kota Surabaya di Kantor Panwas Kota Surabaya dan hanya ditandatangani oleh Teradu 1 dan Teradu 2, tanpa melibatkan sekretariat kota surabaya, dan pengumuman tersebut tidak dipasang di kantor-kantor kecamatan sehingga masyarakat tidak memiliki akses mendapatkan informasi dan formulir pendaftaran, akibatnya jumlah peserta seleksi tidak diikuti minimal berjumlah 9 orang;
2. Surat Panwas Kota Surabaya No. P/003/Bawaslu-Prov.JL-38/X/2017 tentang Pengumuman hasil penelitian berkas Administrasi Calon Anggota Panwas Kecamatan. Surat tersebut dibuat secara tidak professional karena tidak mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat serta tidak mencantumkan nomor hasil rapat pleno;
3. Surat Panwas Kota Surabaya No. P/004/Bawaslu-Prov.JL-38/X/2017 tentang Pengumuman hasil tes tertulis Calon Anggota Panwas Kecamatan dianggap melanggar pedoman pembentukan Panwascam karena dibeberapa kecamatan jumlah calon peserta kurang dari 6 orang, ada yang hanya berjumlah 3 orang, bahkan 2 orang di Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Wiyung;
4. Surat Panwas Kota Surabaya No. P/005/Bawaslu-Prov.JL-38/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017 tentang Pengumuman jadwal tes wawancara Calon Anggota Panwas Kecamatan. Sdr. A Syta Ruksmi R adalah peserta yang tidak lulus tes tertulis namun yang bersangkutan dimasukkan sebagai peserta yang akan ikut tes wawancana, sedangkan Sdr. Lamser Sihombing yang lulus tes tertulis justru tidak diikutkan dalam tes wawancara. Setelah informasi surat tersebut beredar dan menuai kritik, keesokan harinya terjadi perubahan nama A. Syta Ruksmi R tidak lagi sebagai peserta wawancara, dan Lamser Sihombing diikutkan sebagai peserta wawancara.
Alat Bukti:1. Pengumuman Pendaftaran Calon
2. Pengumuman hasil penelitian berkas
3. Pengumuman hasil tes tertulis
4. Lembar jawaban tertulis
5. Pengumuman jadwal tes wawancara
6. Surat pernyataan
7. Foto percakapan grup WA mantan Panwas
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No.208/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 17-10-2017
Teradu:1. Bobby Dewantara Purba (Ketua Panwaslu Kab Simalungun)]
2. Mhd. Choir Nazlan Nasution (Anggota Panwaslu Kab. Simalungun)
3. Michael Richard Siahaan (Anggota Panwaslu Kab, Simalungun)
Prov. Sumatera Utara
Pengadu:Buyung Tanjung (LSM LIRA)
Pokok Perkara:1. Bahwa dalam proses pembentukan panwascam, Teradu Panwaslu Kab. Simalungun membentuk Tim Pokja atas nama Muhammad Choir Nazlan Nasution (Ketua Pokja), Bobby Dewantara Purba dan Micahel Richard Siahaan sebagai anggota Pokja yang notabenenya adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Simalungun juga.
2. Bahwa terkait dengan pembentukan Tim Pokja tersebut, Teradu dinilai tidak prosedural sehingga Keputusan Panwaslu Kab. Simalungun diduga bertentangan dengan Pasal 132 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 45 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 serta tidak mengacu kepada Pedoman Pembentukan Penyusunan Anggaran Pengawasan, Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan PPL, Pengawas TPS dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotaa.
3. Bahwa Teradu Panwaslu Kab. Simalungun diduga tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja Pokja yang tidak melaksanakan tahapan dalam pembentukaan Panwaslu Kecamatan diantaranya pengumuman calon anggota Panwaslu Kecamatan lulus penelitian administrasi, tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan serta pengumuman hasil seleksi tertulis.
4. Bahwa berdasarkan pengumuman penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan Nomor B-17/K.Panwaslih-21/10/2017 tanggal 8 Oktober 2017 melalui media sosial Facebook Panwaslu Kab. Simalungun diketahui ada nama yang ditetapkan tidak memenuhi syarat umur a.n Lestari Simanjuntak (Panwascam Siantar) dan berprofesi sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas a.n Drs. Sutrisno, MM (Panwascam Jawa Maraja Bah Jambi)
Alat Bukti:1. Kutipan salinan Undang-Undang No 7 Tahun 2017;
2. Salinan Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Pengantian Antar Waktu Anggota Bawaslu Provinsi, Panwas Kab/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan PPLN
3. Kutipan salinan Pedoman Pembentukan Penyusunan Anggaran Pengawasan, Pembentukan Sekretariat Panwas Kab/Kota, Panwas Kecamatan;
4. Fotokopi salinan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Nomor 001/B-Panwaslih-21/KP.01.00/09/2017 tanggal 19 September 2017;
5. Fotokopi Pengumuman Penetapan Calon Anggota Panwas Kecamatan Terpilih;
6. Surat Keterangan Domisili/Tempat Tinggal No. 470/70/12.07.03.2020.3/2017 tanggal 13 Oktober 2017;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Simalungun No. 821/081/BKPPD/2017 beserta lampirannya.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 208/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 17-10-2017
Teradu:1. Bobby Dewantara Purba (Ketua Panwaslu Kab Simalungun)]
2. Mhd. Choir Nazlan Nasution (Anggota Panwaslu Kab. Simalungun)
3. Michael Richard Siahaan (Anggota Panwaslu Kab, Simalungun)
Prov. Sumatera Utara
Pengadu:Buyung Tanjung (LSM LIRA)
Pokok Perkara:1. Bahwa dalam proses pembentukan panwascam, Teradu Panwaslu Kab. Simalungun membentuk Tim Pokja atas nama Muhammad Choir Nazlan Nasution (Ketua Pokja), Bobby Dewantara Purba dan Micahel Richard Siahaan sebagai anggota Pokja yang notabenenya adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Simalungun juga.
2. Bahwa terkait dengan pembentukan Tim Pokja tersebut, Teradu dinilai tidak prosedural sehingga Keputusan Panwaslu Kab. Simalungun diduga bertentangan dengan Pasal 132 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 45 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 serta tidak mengacu kepada Pedoman Pembentukan Penyusunan Anggaran Pengawasan, Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan PPL, Pengawas TPS dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Bahwa Teradu Panwaslu Kab. Simalungun diduga tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja Pokja yang tidak melaksanakan tahapan dalam pembentukaan Panwaslu Kecamatan diantaranya pengumuman calon anggota Panwaslu Kecamatan lulus penelitian administrasi, tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan serta pengumuman hasil seleksi tertulis.
4. Bahwa berdasarkan pengumuman penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan Nomor B-17/K.Panwaslih-21/10/2017 tanggal 8 Oktober 2017 melalui media sosial Facebook Panwaslu Kab. Simalungun diketahui ada nama yang ditetapkan tidak memenuhi syarat umur a.n Lestari Simanjuntak (Panwascam Siantar) dan berprofesi sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas a.n Drs. Sutrisno, MM (Panwascam Jawa Maraja Bah Jambi)
Alat Bukti:1. Kutipan salinan Undang-Undang No 7 Tahun 2017;
2. Salinan Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Pengantian Antar Waktu Anggota Bawaslu Provinsi, Panwas Kab/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan PPLN
3. Kutipan salinan Pedoman Pembentukan Penyusunan Anggaran Pengawasan, Pembentukan Sekretariat Panwas Kab/Kota, Panwas Kecamatan;
4. Fotokopi salinan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Nomor 001/B-Panwaslih-21/KP.01.00/09/2017 tanggal 19 September 2017;
5. Fotokopi Pengumuman Penetapan Calon Anggota Panwas Kecamatan Terpilih;
6. Surat Keterangan Domisili/Tempat Tinggal No. 470/70/12.07.03.2020.3/2017 tanggal 13 Oktober 2017;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Simalungun No. 821/081/BKPPD/2017 beserta lampirannya.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 207/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 11-10-2017
Teradu:1. H. Ridwan Hadi (Ketua KIP Provinsi NAD)
2. Robby Syah Putra (Anggota KIP Provinsi NAD)
3. Fauziah (Anggota KIP Provinsi NAD)
4. Junaidi (Anggota KIP Provinsi NAD)
5. Muhammad (Anggota KIP Provinsi NAD)
6. Hendra Fauzi (Anggota KIP Provinsi NAD)
Pengadu:Hadya Noer (DPW PPP Aceh/Caleg DPRD Provinsi NAD)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu mengeluarkan dua surat berita acara kepada objek yang sama, dimana KIP Aceh pada tanggal tersebut telah mengeluarkan berita acara nomor : 54/BA-KIP Aceh/VII/2017. Dimana sebelumnya pada tanggal 07 Februari 2017 KIP Aceh juga telah mengeluarkan surat berita acara dengan nomor : 23/BA-KIP Aceh/II/2017
2. Bahwa berdasarkan surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Nomor : 270/0839 tanggal 07 Februari 2017 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPR Aceh dan Berita Acara Nomor : 23/BA-KIP Aceh/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR Aceh Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, telah sangat jelas menerangkan bahwa Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan mewakili Daerah Pemilihan Aceh 5 yang berhenti antar waktu atas nama Sdr. Tgk H. Muchtar Al Khutby dikarenakan meninggal dunia, yang memenuhi syarat untuk calon pengganti antar waktu dimaksud adalah nomor urut 2(dua) atas nama Hadya Noer, SE, BBA.
3. Bahwa terkait dengan poin 2 tersebut, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 KIP Aceh telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 54/BA-KIP Aceh/VII/2017 acara untuk objek yang sama atas nama Fakhrurrazi H. Cut. Yang mana yang bersangkutan telah menyatakan mengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikarenakan maju sebagai balon Bupati Aceh Utara sebagai calon perorangan, yang salah satu syaratnya diharuskan mengundurkan diri dari Partai Politik. Namun setelah yang bersangkutan kalah dalam pilkada Bupati Aceh Utara, yang bersangkutan ingin mengambil kembali kursi dewan Pengganti Antar Waktu (PAW).
Alat Bukti:1. Surat Pengunduran diri atas nama Fakhrurrazi H. Cut Tanggal 14 Mei 2016
2. Suat Keterangan Pengunduran diri dari DPC PPP Aceh Utara Nomor. 01/IN-SKT.PD/A.5/VIII/2016 Tanggal 16 Maret 2016
3. Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Tentang Pemberhentian Sdr. Fakhrurrazi H.Cut
4. Berita Acara KIP Aceh No.23/BA-KIP Aceh/II/2017 Tanggal 7 Februari 2017 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pergantian Antar Waktu Anggota DPR Aceh, Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atas nama Sdr. Hadya Noer, SE BBA
5. Surat KIP Aceh, No. 270/0893 Tanggal 7 Februari 2017 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPR Aceh
6. Berita Acara KIP Aceh No. 54/BA-KIP Aceh/VII/2017 Tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu DPR Aceh, Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atas nama Sdr. Fakhrurrazi H. Cut
7. Saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 205/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 10-10-2017
Teradu:1. Sufyanto
2. Andreas Pardede
3. Sri Sugeng Prijatmoko
(Ketua dan Anggota Bawaslu Jatim)
4. Abhan
5. Ratna Dewi Pettalolo
6. Mochammad Afifuddin
7. Rahmat Bagja
8. Fritz Edward Siregar
(Ketua dan Anggota Bawaslu RI)
9. Tim Penyusun Soal Seleksi Panwas Kabupaten/Kota se-Jatim Bawaslu RI
10. Petugas Pengantar Soal Seleksi Tertulis Bawaslu RI
11. Nunuk Nuswandi dan Anggoota Tim Seleksi A Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Jatim (Selaku Tim Seleksi)
12. Imam Fachrudin dan Anggota Tim Seleksi B Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Jatim (Selaku Tim Seleksi)
Pengadu:Bertholomeus George Da Silva
Pokok Perkara:1. Teradu I s/d Teradu III telah melakukan pencontrengan dalam seleksi nama-nama calon anggota Panwas kabupaten/kota se-Jatim terhadap yang masuk atau tidak masuk sebagai 3 besar dari 6 besar yang lolos dan dilantik pada tanggal 28 Agustus 2017.
2. Teradu I s/d Teradu III juga tidak merespon laporan Pengadu terkait kebocoran soal seleksi Anggota Panwaslu Kabupaten/ Kota se-Jatim.
3. Teradu IV s/d Teradu VIII tidak menindaklanjuti laporan pengadu terkait kebocoran soal pada saat seleksi panwas se-Jatim.
4. Teradu IX dan Teradu X diduga tidak dapat menjaga kerahasiaan soal tes seleksi Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim, karena adanya soal tes yang beredar melalui media WhatssApp
5. Teradu XI dan XII beserta anggota Tim Seleksi Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim tidak merespon laporan Pengadu terkait kebocoran soal seleksi Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim.
Alat Bukti:1. Print out soal seleksi yang diduga bocor
2. Print out Pengantar Soal tes Seleksi Panwas Ucapkan Sumpah Jaga Kerahasiaan
3. Surat Kepada Ketua Bawaslu RI dan Ketua Tim Seleksi Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim
4. Surat Kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jatim
5. Saksi
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 205/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 10-10-2017
Teradu:1. Abhan
2. Ratna Dewi Pettalolo
3. Mochammad Afifuddin
4. Rahmat Bagja
5. Fritz Edward Siregar
(Ketua dan Anggota Bawaslu RI)
Pengadu:Bertholomeus George Da Silva
(Peserta seleksi Panwas Malang)
Pokok Perkara:1. Setelah usai Tes Tertulis sekitar jam 11.30 wib keluar dari Ruang Tes Tertulis, Saudara MISKANTO, SAg (peserta tes tertulis dari Kabupaten Mojokerto yang sekarang Anggota Panwas Kabupaten Mojokerto) mengatakan bahwa ia sudah menerima bocoran soal dari Kawan-kawan Mantan Panwas Kabupaten/Kota se Jawa Timur sejak tanggal 6 Juli, 10 Juli, dan 12 Juli malam di Hand Phone-nya, tetapi tidak dapat dibuka karena aplikasi handpone tersebut tidak dapat beroperasi, sehingga saya meminta untuk mengirimkan via Whatsapp ke Hand Phone (HP) saya.
2. Dan sampai hari ini, Sabtu Tanggal 18 Nopember 2017, saya membuat revisi Laporan kepada DKPP yang ke 4 (empat) kali, tidak pernah ditanggapi secara lisan maupun dalam bentuk surat tertulis dari Bawaslu RI.
Alat Bukti:1. Print Out Soal yang diduga bocor
2. Print Out Pengantar Soal Tes Seleksi Panwas Ucapkan Sumpah Jaga Kerahasiaan
3. Surat Kepada Ketua Bawaslu RI, dan Ketua Timsel Calon Anggota Panwaskab/Kota se Jawa Timur tanggal 18 Juli 2017
4. Fotocopy Lampiran Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota Se- Jawa Timur, Nomor :14/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017, Tanggal 24 Juli 2017 yang dileges bermeterai oleh Kantor Pos Malang
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 203/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 04-10-2017
Teradu:Asep Saepudin (Anggota Panwaslu Kab. Lebak)
Pengadu:1. Koribudin (Masyarakat Peduli Pengawas Pemilu Kab. Lebak Prov. Banten).
2. Iwan Bahtiar (Pemuda JUSTITIA Kab. Lebak Prov. Banten)
3. Heri Ariyansyah (Gerakan Pemuda Pembangunan Indonesia/GPPI Kab/ Lebak Prov. Banten).
4. Beni Susanto (LSM LISAN Lebak Prov. Banten).
5. Endang Setiawan (DPD KNPI Kab. Lebak Prov. Banten)
6. Ahmad Furqon (DPW GPRI Kab. Lebak Prov. Banten)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu dari awal sudah di duga kuat sebagai kader militan Partai Nasdem Kabupaten Lebak.
2. Bahwa Teradu juga punya kedekatan dengan Sdr. Dedi Jubaedi (Ketua DPD Nasdem Kab. Lebak), ketika Teradu menjabat sebagai Anggota PPK Cikulur Kab. Lebak, Teradu juga diduga kuat ikut membantu pemenangan Sdr. Dedi Jubaedi pada pencalonan Anggota DPRD Provinsi Banten Tahun 2014.
3. Bahwa Teradu pernah mendaftarkan diri ke DPD Nasdem Kabupaten Lebak untuk menjadi Bakal Calon Legislatif Tahun 2019. Pendaftaran ini dilakukan sebelum pembukaan rekrutmen Panwaslu Kabupaten Lebak.
4. Bahwa Teradu menandatangani formulir Bakal Calon Legislatif 2019, menandatangani daftar hadir Bakal Calon Legislatif 2019 dan menandatangani surat pernyataan kesiapan menjadi anggota partai Nasdem Kabupaten Lebak.
Alat Bukti:1. Foto Daftar Registrasi Bakal Calon Legislatif Dapil VI DPD Partai Nasdem Lebak Untuk Tahun 2019
2. Foto Teradu bertemu dengan Dedi Jubaedi (Ketua DPD Partai Nasdem Kab. Lebak)
3. Surat Keterangan Saksi
4. Foto pertemuan MP3 dengan Bawaslu Banten
5. Rekaman klarifikasi Asep Saepudin kepada Bawaslu Banten
6. Saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 202/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 27-09-2017
Teradu:1. Adam Arisoi
2. Izak R Hikoyabi
3. Tarwinto
4. Bietrix Wanane
5. Sombuk M. Yosep
(Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua)
Pengadu:1. Lidia M. Mokay
2. Renida Torobi
3. Pieter Wally
4. Manuel Nasadit
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura Non Aktif Sementara)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu diduga telah melakukan kesalahan administrasi yang sangat fatal sehingga telah mengubah makna Putusan DKPP RI Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan 88/DKPP-PKE-VI/2017. Menurut Pengadu, dalam Putusan DKPP tersebut sudah jelas hanya memerintahkan sanksi pemberhentian sementara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) distrik sampai ke penetapan hasil final PSU tersebut dan ditambah dengan hasil Pleno sementara para pengadu sebelum dikenai skorsing.

2. Bahwa para Teradu dengan sengaja membuat Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Nomor 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017 yang memberhentikan keseluruhan aktivitas para Pengadu sebagai Komisioner KPU Kabupaten Jayapura sedangkan di sisi lain pekerjaan yang diemban para pengadu bukan hanya melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura saja, melainkan ada tugas-tugas operasional kantor dan persiapan-persiapan menjelang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang sedang dalam proses tahapan awal.

3. Bahwa menurut pengadu, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua tidak secara jelas mengkhususkan pemberhentian sementara terhadap proses PSU di 17 (tujuh belas) distrik, namun justru membuat Surat Keputusan dengan mengubah frasa dalam hal MEMUTUSKAN bagian KEDUA yaitu “…diambil alih sementara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sampai dengan ditetapkannya hasil final Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2016….dst”. Hal tersebut merupakan tindakan teradu yang jelas dengan sengaja melanggar kewenangan dalam Putusan DKPP.

4. Bahwa para pengadu melalui pengadu I telah mencoba mempertanyakan makna Putusan DKPP terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Sementara tersebut kepada para teradu, namun sebagai atasan, para Teradu malah menganggap hal tersebut sebagai kritikan yang tidak beretika. Hal ini jelas melanggar Pasal 12 huruf g dan f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

5. Bahwa para Teradu sengaja tidak mengaktifkan kembali para Pengadu setelah PSU di tujuh belas distrik dan penetapan final PSU karena ada kepentingan terselubung yang dapat dilihat pada jawab-menjawab/eksepsi antara Pengadu dengan Teradu pada Putusan PTUN Jayapura Nomor 19/G/2017/PTUN JPR tertanggal 24 Agustus 2017.

6. Bahwa hingga pengaduan ini, para Teradu tetap tidak juga menyerahkan jabatan selaku KPU Kabupaten Jayapura kepada para pengadu, padahal Penetapan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017.

7. Bahwa Teradu I dan II telah mengintervensi pekerjaan para pengadu yakni dengan menjalin hubungan tersendiri dengan pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama Mathius Awaitouw yang saat itu selaku Bupati Jayapura sehingga Bupati Jayapura lebih aktif menghubungi dan mengundang para teradu serta melakukan pertemuan kedua rapat audiensi tanpa sepengetahuan para pengadu.

8. Bahwa para Teradu dengan sangat tidak profesional mempermasalahkan lampiran Surat Keputusan KPPS yang dinyatakan sebagai SK KPPS bahkan Teradu I tanpa konfirmasi kepada para pengadu telah berbicara di media yang dapat dikonsumsi masyarakat umum sehingga berakibat mempermalukan KPU Kabupaten Jayapura sebagai Penyelenggara Pilkada Kabupaten Jayapura karena menyalahkan produk hukumnya sendiri.

9. Bahwa para teradu telah menganggu jalannya tahapan dengan tidak merespon rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 terhadap 39 (tiga puluh Sembilan) form C1-KWK yang diduga ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang tidak tercantum dalam fotokopi Lampiran SK KPPS yang disertakan. Selain itu, para teradu juga sengaja tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan paslon pemenang.

10. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017, KPU RI telah menyurati para teradu dan meminta agar dilaporkan kembali pada kesempatan pertama, namun para teradu justru mempermasalahkan lampiran SK KPPS-nya sendiri yang resmi dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Jayapura dan para teradu di muka umum menyatakan SK tersebut palsu.

11. Bahwa para teradu dengan sengaja membentuk opini publik guna membangun mosi tidak percaya terhadap Panwas Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI dalam hal mengeluarkan rekomendasi sehingga membuat masyarakat Kabupaten Jayapura ragu atas lembaga pengawas Pemilu tersebut.

12. Bahwa para teradu secara bersama-sama telah mengeluarkan pernyataan pembohongan publik pada sidang Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Jayapura terkait Distrik Kaureh dan Distrik Namblong. Teradu I menyampaikan bahwa “kotak-kotak tersebut tidak dapat dihadirkan karena telah dibongkar pada saat Panwas Kabupaten Jayapura beserta Tim Gakkumdu melakukan penggeledahan dan penyitaan di KPU Kabupaten Jayapura” sedangkan menurut Pengadu, kejadian yang benar adalah Gakkumdu Kabupaten Jayapura tidak pernah menyentuh kotak suara-kotak suara dan hanya melakukan penyitaan terhadap form. C1-KWK, SK KPPS dan lampirannya yang berada di luar kotak suara.

13. Bahwa para pengadu menyayangkan komentar Teradu IV terkait Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Jayapura tidak profesional padahal sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, para pengadu telah melakukan koordinasi baik dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI. Bahkan menurut Pengadu yang berdasarkan keterangan saksi menyatakan bahwa kekisruhan di ruang sidang Rapat Pleno tingkat Kabupaten karena Teradu IV memberikan isyarat untuk memberhentikan sidang dari kursi belakang kepada para pengadu.

14. Bahwa para teradu diduga telah mengesahkan Tim Pemenangan Mathius-Giri sebagai Penyelenggara di tingkat PPD, PPS dan KPPS walaupun sudah diperingatkan oleh para pengadu dan Saudara Johny F. Saman (Staf KPU Kabupaten Jayapura).

15. Bahwa Teradu II telah mengeluarkan pernyataan yang melarang publik untuk mengakses kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Jayapura.

16. Bahwa para teradu diduga telah terindikasi melakukan pemborosan dan penyimpangan anggaran. Hal ini berawal dari usulan Anggaran Dana PSU yang diajukan oleh para pengadu sebesar 5,7 Milyar Rupiah (berdasarkan anggaran sebelumnya) tetapi selalu dijawab Bupati bahwa Pemda tidak ada anggaran untuk PSU. Tetapi saat para pengadu di-non aktifkan sementara, para teradu telah menaikkan anggaran PSU menjadi 10 Milyar Rupiah dan langsung diterima Bupati bahkan dana tersebut ditambah lagi 1,8 Milyar Rupiah untuk PSU Tambahan 2 (dua) distrik yakni Distrik Kaureh dan Distri Namblong.

17. Bahwa Teradu II telah mengeluarkan pernyataan mempertanyakan rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tentang pembatalan sebagai Calon Bupati Jayapura. Teradu II sudah tidak bisa menempatkan diri sebagai penyelenggara. Selain itu, Teradu II mempertanyakan rekomendasi Bawaslu RI yang berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang ASN. Hal ini menunjukkan bahwa Teradu II telah berpihak kepada paslon Mathius dan Giri serta berusaha mencari pembenaran atas proses pergantian pejabat di Pemerintah Daerah Kab. Jayapura.

18. Bahwa pada saat melaksanakan tahapan-tahapan PSU, para teradu tidak pernah memberikan jadwal tahapan PSU kepada paslon nomor urut 1 (satu), 3 (tiga) dan 5 (lima) sehingga terjadi protes oleh ketiga paslon. Teradu hanya memberikan jadwal tahapan kepada paslon nomer urut 2 (dua), hal ini menyebabkan ketiga paslon menolak pelaksanaan PSU pada tanggal 9 Agustus 2017.

19. Bahwa para Teradu telah mengeluarkan surat tertanggal 12 September 2017 (tertanggal mundur) yang ditujukan ke pengadu I kemudian diterima oleh pengadu I pada tanggal 22 September 2017, surat tersebut menerangkan penegasan kembali Putusan DKPP mengenai pengambilalihan tugas dan wewenang oleh para teradu sampai dengan penetapan paslon terpilih setelah putusan PHP di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menurut pengadu jelas sangat bertentang dengan poin 2 dan poin 6 Putusan DKPP.

20. Bahwa para teradu tidak pernah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pengisian form C-6 sehingga pada tanggal 21-22 Agustus 2017 KPPS mebagikan form C-6 kepada pemilih yang belum ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tidak berstempel.

21. Bahwa para Teradu telah meloloskan pasangan suami istri sebagai penyelenggara Pemilu, yakni Ronald Matatula (PPD Sentani Kota) dan Aurellia C.A Nussy (Anggota PPS).

22. Bahwa Teradu II selain sebagai Anggota KPU Provinsi Papua juga merangkap jabatan sebagai Ketua KNPI Kabupaten Jayapura, Ketua Karang Taruna Kab. Jayapura dan masuk dalam salah satu BUMD di Kabupaten Jayapura yang terdaftar dalam Kesbangpol Kabupaten Jayapura serta mendapatkan dana hibah dari Pemda. Menurut pengadu, hal ini selain bertentangan dengan peraturan juga menunjukkan Teradu II berusaha mengamankan dan/atau menguntungkan paslon Mathius dan Giri.

23. Bahwa Teradu II telah melakukan perjalanan dinas ke Kampung Aurina dengan menggunakan helikopter dengan dana yang tidak dianggarkan dalam penganggaran PSU sehingga berakibat pembengkakan anggran sekitar 230 juta rupiah.

24. Bahwa rekrutmen anggota PPD, PPS dan KPPS Distrik Namblong dan Kaureh ditetapkan oleh para teradu tanpa melalui proses seleksi seperti 17 (tujuh belas) distrik lainnya sehingga mengakibatkan Anggota PPD, PPS dan KPPS yang telah diberhentikan oleh DKPP kembali terpilih yakni atas nama Anton Telo (Anton Benno) untuk PPD Distrik Namblong.

25. Bahwa Teradu II dengan sengaja mealukan tes seleksi terhadap Denny Rambi dari salah satu Anggota PPD Distrik Unurumguay guna meloloskan adik kandungnya atas nama Ronald Imanuel Rambi karena berhalangan hadir saat tes.
Alat Bukti:1. Fotokopi Putusan DKPP No: 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan 88/DKPP-PKE-VI/2017
2. Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua nomor: 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017 tentang pemberhentian sementara Anggota KPU Kab. Jayapura dan pengambilahan tugas dan wewenang
3. Print out WA tentang gugatan ke PTUN Anggota KPU Kab. Jayapura kepada KPU Provinsi Papua serta seleksi PPD,PPS dan KPPS
4. Fotokopi Putusan PTUN Jayapura No: 19/G/2017/PTUN.JPR halaman 12-13
5. Notulensi Audiensi Bupati Jayapura dengan KPU Kab. Jayapura tanggal 9 dan 10 Maret 2017
6. Screenshot komentar Teradu I Adam Arisoy tentang SK KPPS palsu di dalam Pleno Penetapan yang dimuat media massa
7. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu RI No: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tentang rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan No: 22/LP/PGBW/VIII/2017
8. Fotokopi Surat KPU RI No: 492/KPU/VIII/2017 perihal rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan No: 22/LP/PGBW/VIII/2017
9. Tiga VCD yang berisi video rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten
10. Foto-foto Tim Paslon nomor urut 2 (dua) yang menjadi anggota PPD, PPS dan KPPS.
11. Screenshot komentar Teradu II yang berusaha menutup-nutupi tahapan
12. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017
13. Screenshot berita KPU Provinsi Papua yang mengusulkan dana sebesar 10 Milyar Rupiah untuk PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura
14. Berita dari Cendrawasih Pos mengenai pernyataan Teradu II perihal rekomendasi Bawaslu RI
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 202/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 27-09-2017
Teradu:1. Adam Arisoi
2. Izak R Hikoyabi
3. Tarwinto
4. Bietrix Wanane
5. Sombuk M. Yosep
(Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua)
Pengadu:1. Lidia M. Mokay
2. Renida Torobi
3. Pieter Wally
4. Manuel Nasadit
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura Non Aktif Sementara)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu diduga telah melakukan kesalahan administrasi yang sangat fatal sehingga telah mengubah makna Putusan DKPP RI Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan 88/DKPP-PKE-VI/2017. Menurut Pengadu, dalam Putusan DKPP tersebut sudah jelas hanya memerintahkan sanksi pemberhentian sementara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) distrik sampai ke penetapan hasil final PSU tersebut dan ditambah dengan hasil Pleno sementara para pengadu sebelum dikenai skorsing.
2. Bahwa para Teradu dengan sengaja membuat Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Nomor 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017 yang memberhentikan keseluruhan aktivitas para Pengadu sebagai Komisioner KPU Kabupaten Jayapura sedangkan di sisi lain pekerjaan yang diemban para pengadu bukan hanya melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura saja, melainkan ada tugas-tugas operasional kantor dan persiapan-persiapan menjelang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang sedang dalam proses tahapan awal.
3. Bahwa menurut pengadu, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua tidak secara jelas mengkhususkan pemberhentian sementara terhadap proses PSU di 17 (tujuh belas) distrik, namun justru membuat Surat Keputusan dengan mengubah frasa dalam hal MEMUTUSKAN bagian KEDUA yaitu “…diambil alih sementara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sampai dengan ditetapkannya hasil final Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2016….dst”. Hal tersebut merupakan tindakan teradu yang jelas dengan sengaja melanggar kewenangan dalam Putusan DKPP.
4. Bahwa para pengadu melalui pengadu I telah mencoba mempertanyakan makna Putusan DKPP terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Sementara tersebut kepada para teradu, namun sebagai atasan, para Teradu malah menganggap hal tersebut sebagai kritikan yang tidak beretika. Hal ini jelas melanggar Pasal 12 huruf g dan f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
5. Bahwa para Teradu sengaja tidak mengaktifkan kembali para Pengadu setelah PSU di tujuh belas distrik dan penetapan final PSU karena ada kepentingan terselubung yang dapat dilihat pada jawab-menjawab/eksepsi antara Pengadu dengan Teradu pada Putusan PTUN Jayapura Nomor 19/G/2017/PTUN JPR tertanggal 24 Agustus 2017.
6. Bahwa hingga pengaduan ini, para Teradu tetap tidak juga menyerahkan jabatan selaku KPU Kabupaten Jayapura kepada para pengadu, padahal Penetapan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017.
7. Bahwa Teradu I dan II telah mengintervensi pekerjaan para pengadu yakni dengan menjalin hubungan tersendiri dengan pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama Mathius Awaitouw yang saat itu selaku Bupati Jayapura sehingga Bupati Jayapura lebih aktif menghubungi dan mengundang para teradu serta melakukan pertemuan kedua rapat audiensi tanpa sepengetahuan para pengadu.
8. Bahwa para Teradu dengan sangat tidak profesional mempermasalahkan lampiran Surat Keputusan KPPS yang dinyatakan sebagai SK KPPS bahkan Teradu I tanpa konfirmasi kepada para pengadu telah berbicara di media yang dapat dikonsumsi masyarakat umum sehingga berakibat mempermalukan KPU Kabupaten Jayapura sebagai Penyelenggara Pilkada Kabupaten Jayapura karena menyalahkan produk hukumnya sendiri.
9. Bahwa para teradu telah menganggu jalannya tahapan dengan tidak merespon rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 terhadap 39 (tiga puluh Sembilan) form C1-KWK yang diduga ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang tidak tercantum dalam fotokopi Lampiran SK KPPS yang disertakan. Selain itu, para teradu juga sengaja tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan paslon pemenang.
10. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017, KPU RI telah menyurati para teradu dan meminta agar dilaporkan kembali pada kesempatan pertama, namun para teradu justru mempermasalahkan lampiran SK KPPS-nya sendiri yang resmi dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Jayapura dan para teradu di muka umum menyatakan SK tersebut palsu.
11. Bahwa para teradu dengan sengaja membentuk opini publik guna membangun mosi tidak percaya terhadap Panwas Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI dalam hal mengeluarkan rekomendasi sehingga membuat masyarakat Kabupaten Jayapura ragu atas lembaga pengawas Pemilu tersebut.
12. Bahwa para teradu secara bersama-sama telah mengeluarkan pernyataan pembohongan publik pada sidang Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Jayapura terkait Distrik Kaureh dan Distrik Namblong. Teradu I menyampaikan bahwa “kotak-kotak tersebut tidak dapat dihadirkan karena telah dibongkar pada saat Panwas Kabupaten Jayapura beserta Tim Gakkumdu melakukan penggeledahan dan penyitaan di KPU Kabupaten Jayapura” sedangkan menurut Pengadu, kejadian yang benar adalah Gakkumdu Kabupaten Jayapura tidak pernah menyentuh kotak suara-kotak suara dan hanya melakukan penyitaan terhadap form. C1-KWK, SK KPPS dan lampirannya yang berada di luar kotak suara.
13. Bahwa para pengadu menyayangkan komentar Teradu IV terkait Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Jayapura tidak profesional padahal sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, para pengadu telah melakukan koordinasi baik dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI. Bahkan menurut Pengadu yang berdasarkan keterangan saksi menyatakan bahwa kekisruhan di ruang sidang Rapat Pleno tingkat Kabupaten karena Teradu IV memberikan isyarat untuk memberhentikan sidang dari kursi belakang kepada para pengadu.
14. Bahwa para teradu diduga telah mengesahkan Tim Pemenangan Mathius-Giri sebagai Penyelenggara di tingkat PPD, PPS dan KPPS walaupun sudah diperingatkan oleh para pengadu dan Saudara Johny F. Saman (Staf KPU Kabupaten Jayapura).
15. Bahwa Teradu II telah mengeluarkan pernyataan yang melarang publik untuk mengakses kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Jayapura.
16. Bahwa para teradu diduga telah terindikasi melakukan pemborosan dan penyimpangan anggaran. Hal ini berawal dari usulan Anggaran Dana PSU yang diajukan oleh para pengadu sebesar 5,7 Milyar Rupiah (berdasarkan anggaran sebelumnya) tetapi selalu dijawab Bupati bahwa Pemda tidak ada anggaran untuk PSU. Tetapi saat para pengadu di-non aktifkan sementara, para teradu telah menaikkan anggaran PSU menjadi 10 Milyar Rupiah dan langsung diterima Bupati bahkan dana tersebut ditambah lagi 1,8 Milyar Rupiah untuk PSU Tambahan 2 (dua) distrik yakni Distrik Kaureh dan Distri Namblong.
17. Bahwa Teradu II telah mengeluarkan pernyataan mempertanyakan rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tentang pembatalan sebagai Calon Bupati Jayapura. Teradu II sudah tidak bisa menempatkan diri sebagai penyelenggara. Selain itu, Teradu II mempertanyakan rekomendasi Bawaslu RI yang berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang ASN. Hal ini menunjukkan bahwa Teradu II telah berpihak kepada paslon Mathius dan Giri serta berusaha mencari pembenaran atas proses pergantian pejabat di Pemerintah Daerah Kab. Jayapura.
18. Bahwa pada saat melaksanakan tahapan-tahapan PSU, para teradu tidak pernah memberikan jadwal tahapan PSU kepada paslon nomor urut 1 (satu), 3 (tiga) dan 5 (lima) sehingga terjadi protes oleh ketiga paslon. Teradu hanya memberikan jadwal tahapan kepada paslon nomer urut 2 (dua), hal ini menyebabkan ketiga paslon menolak pelaksanaan PSU pada tanggal 9 Agustus 2017.
19. Bahwa para Teradu telah mengeluarkan surat tertanggal 12 September 2017 (tertanggal mundur) yang ditujukan ke pengadu I kemudian diterima oleh pengadu I pada tanggal 22 September 2017, surat tersebut menerangkan penegasan kembali Putusan DKPP mengenai pengambilalihan tugas dan wewenang oleh para teradu sampai dengan penetapan paslon terpilih setelah putusan PHP di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menurut pengadu jelas sangat bertentang dengan poin 2 dan poin 6 Putusan DKPP.
20. Bahwa para teradu tidak pernah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pengisian form C-6 sehingga pada tanggal 21-22 Agustus 2017 KPPS mebagikan form C-6 kepada pemilih yang belum ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tidak berstempel.
21. Bahwa para Teradu telah meloloskan pasangan suami istri sebagai penyelenggara Pemilu, yakni Ronald Matatula (PPD Sentani Kota) dan Aurellia C.A Nussy (Anggota PPS).
22. Bahwa Teradu II selain sebagai Anggota KPU Provinsi Papua juga merangkap jabatan sebagai Ketua KNPI Kabupaten Jayapura, Ketua Karang Taruna Kab. Jayapura dan masuk dalam salah satu BUMD di Kabupaten Jayapura yang terdaftar dalam Kesbangpol Kabupaten Jayapura serta mendapatkan dana hibah dari Pemda. Menurut pengadu, hal ini selain bertentangan dengan peraturan juga menunjukkan Teradu II berusaha mengamankan dan/atau menguntungkan paslon Mathius dan Giri.
23. Bahwa Teradu II telah melakukan perjalanan dinas ke Kampung Aurina dengan menggunakan helikopter dengan dana yang tidak dianggarkan dalam penganggaran PSU sehingga berakibat pembengkakan anggran sekitar 230 juta rupiah.
24. Bahwa rekrutmen anggota PPD, PPS dan KPPS Distrik Namblong dan Kaureh ditetapkan oleh para teradu tanpa melalui proses seleksi seperti 17 (tujuh belas) distrik lainnya sehingga mengakibatkan Anggota PPD, PPS dan KPPS yang telah diberhentikan oleh DKPP kembali terpilih yakni atas nama Anton Telo (Anton Benno) untuk PPD Distrik Namblong.
25. Bahwa Teradu II dengan sengaja mealukan tes seleksi terhadap Denny Rambi dari salah satu Anggota PPD Distrik Unurumguay guna meloloskan adik kandungnya atas nama Ronald Imanuel Rambi karena berhalangan hadir saat tes.
Alat Bukti:1. Fotokopi Putusan DKPP No: 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan 88/DKPP-PKE-VI/2017
2. Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua nomor: 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017 tentang pemberhentian sementara Anggota KPU Kab. Jayapura dan pengambilahan tugas dan wewenang
3. Print out WA tentang gugatan ke PTUN Anggota KPU Kab. Jayapura kepada KPU Provinsi Papua serta seleksi PPD,PPS dan KPPS
4. Fotokopi Putusan PTUN Jayapura No: 19/G/2017/PTUN.JPR halaman 12-13
5. Notulensi Audiensi Bupati Jayapura dengan KPU Kab. Jayapura tanggal 9 dan 10 Maret 2017
6. Screenshot komentar Teradu I Adam Arisoy tentang SK KPPS palsu di dalam Pleno Penetapan yang dimuat media massa
7. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu RI No: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tentang rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan No: 22/LP/PGBW/VIII/2017
8. Fotokopi Surat KPU RI No: 492/KPU/VIII/2017 perihal rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan No: 22/LP/PGBW/VIII/2017
9. Tiga VCD yang berisi video rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten
10. Foto-foto Tim Paslon nomor urut 2 (dua) yang menjadi anggota PPD, PPS dan KPPS.
11. Screenshot komentar Teradu II yang berusaha menutup-nutupi tahapan
12. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017
13. Screenshot berita KPU Provinsi Papua yang mengusulkan dana sebesar 10 Milyar Rupiah untuk PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura
14. Berita dari Cendrawasih Pos mengenai pernyataan Teradu II perihal rekomendasi Bawaslu RI
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 201/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 18-09-2017
Teradu:1. Abhan
(Ketua Bawaslu RI)
2. Fatikatul Khairiyah
(Ketua Bawaslu Lampung)
Pengadu:1. Aryanto Yusuf
2. Rahmat Husein
(Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih)
Pokok Perkara:1. Teradu telah lalai dan tidak teliti dalam proses penetapan Tim Seleksi Calon Bawaslu Provinsi Lampung melalui SK Bawaslu Nomor 0241/K.Bawaslu/LH.01.01 bahwa diduga Tim Seleksi Bawaslu lampung tidak transfaran dan tidak netral dikarenakan Tim Seleksi a.n. Ari Darmastuti dan Boediono adalah Tenaga Ahli Gubernur Lampung sejak tahun 2014-2017, sementara Gubernur Lampung Saat ini merupakan salah seorang Bakal Calon Gubernur Lampung tahun 2018. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan dimana calon anggota Bawaslu lampung terpilih adalah yang memiliki kepentingan dalam Pilgub Lampung 2018. (ketua Tim Seleksi juga terbukti punya hubungan kedekatan dengan calon bawaslu lampung a.n Teradu Fatikatul Khairiyah).
2. Bahwa Teradu I telah mengesampingkan laporan dari masyarakat (Pengadu) dimana sebelum dilaporkan ke DKPP hal ini pernah dilaporkan ke Bawaslu RI tertanggal 16, 28 dan 29 Agustus 2017 dan telah menyerahkan data-data rekam jejak calon Bawaslu Lampung yang diduga bermasalah namun tetap diloloskan.
3. Bahwa Teradu II Sebelumnya telah divonis bersalah oleh Putusan DKPP dan diberi sanksi peringatan.
4. Bahwa Teradu II diduga telah melakukan pemalsuan identitas. Yang bersangkutan adalah warga Lampung dengan NIK 1871014504820008 dengan alamat Perum Bumi Anugerah Blok B3 LK 1 RT 020 Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung namun NIK yang bersangkutan juga terdaftar sebagai pemilih di DKI Jakarta tahun 2017 a.n. Fatikatul Khairiyah TPS 32 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Seperti diketahui bahwa NIK e-KTP adalah tunggal dan tidak mungkin terdaftar di 2 provinsi berbeda.
5. Bahwa Teradu II diduga melakukan komunikasi dengan ketua tim seleksi dibuktikan dengan keduanya memiliki latar belakang organisasi yang sama dan berkomunikasi aktif.
6. Teradu II berpotensi melanggar UU dalam melaksanakan kegiatan Bawaslu karena melibatkan Keluarga/saudara kandung dalam melaksanakan pekerjaan di Bawaslu.
Alat Bukti:1. SK Tenaga AHli Terkait Pokok aduan 1 dan 2
2. PUtusan DKPP Nomor 25/DKPP-PKE-III/2013 perihal pokok aduan 3
3. Print Out dari website kpu.go.id tentang DPT putaran ke 2 Pilkada serentak 2017 a.n. Fatikhatul Khairiyah
4. Fotokopi KTP Teradu II
5. Daftar Riwayat Hidup Teradu II
6. Surat keputusan kepala Sekretariat Bawaslu Lampung tahun 2015
7. Fotokopi percakapan di Whatsapp LAKPESDAM NU Lampung.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 200/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 15-09-2017
Teradu:Budiman Pasaribu
(Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara)
Pengadu:1. Dedy Mulyadi Selian
2. Fitriyana
3. Sudirman
(Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara)
Pokok Perkara:1. Tanggal 21-23 Mei 2017 Sdr. Budiman Pasaribu melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti Rapat Evaluasi Pilkada Aceh Tahun 2017 di Kota Subulussalam, namun yang bersangkutan tidak menghadiri rapat. Dengan demikian sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan laporan ini dibuat, Teradu telah tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan tidak ada kabar kejelasan informasi keberadaan Teradu sampai saat ini.
2. Bahwa fakta sebagaimana tersebut di atas juga telah diperkuat oleh keterangan keluarga Teradu tentang ketidakjelasan informasi keberadaan Teradu pasca menghadiri Rapat Evaluasi Pilkada Aceh Tahun 2017 di Kota Subulussalam melalui bukti Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Orang Nomor : SKTLO/C-1/II/V/2017/ACEH/SPK AGARA.
Alat Bukti:1. Fotokopi Surat Nomor 101/KIP-Kab/001.434470/2017 Perihal Tidak Aktifnya Anggota Komisioner Kabupaten Aceh Tenggara An. Budiman Pasaribu, tanggal 18 Juli 2017
2. Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 270/2606 perihal Ketidakhadiran Melaksanakan Tugas Saudara Budiman Pasaribu, tertanggal 27 Juli 2017
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Orang Nomor : SKTLO/C-1/II/V/2017/ACEH/SPK AGARA.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 199/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-09-2017
Teradu:1. Asnawi
2. Fauzan Khairazi
3. Ribut Suwarsono
(Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jambi)
4. H. Ahmad Luthfi (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi)
Pengadu:Mahpud, S.Pd.I (dikuasakan kepada Tengku Ardiansyah dkk dari Law Office Krismanto SH & Associate)
Pokok Perkara:1. Pengadu adalah peserta seleksi Anggota Panwas Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
2. Pengadu adalah salah satu calon yang dinyatakan lulus (masuk tiga besar) Anggota Panwas Kabupaten Batanghari hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 265/BAWASLU.PROV.JA/TU.00.01/VIII/2017 yang ditandatangani oleh Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi tertanggal 4 Agustus 2017.
3. Pada 14 Agustus 2017 Pengadu dihubungi oleh staf Teradu via telepon yang mengatakan ada laporan dari Andri Hariri yang pada intinya menyatakan bahwa orang yang bernama mirip dengan Pengadu (Mahfuz) terlibat partai politik (partai Demokrat). Pengadu kemudian diminta hadir di Kantor Bawaslu Jambi untuk mengklarifikasi. Pengadu hadir di kantor Bawaslu Jambi pada 15 Agustus bersama saksi-saksi dan bukti-bukti dan pada acara klarifikasi tersebut Pengadu menyatakan bahwa nama dia bukan Mahfuz, tetapi Mahpud, dan dia tidak pernah terlibat partai politik.
4. Pada tanggal 17 Agustus 2017, Pengadu dihubungi oleh sekretariat Bawaslu Jambi agar mengambil surat (Nomor 10/BA/BAWASLU-JBI/VIII/2017) terkait pemberitahuan tentang tindak lanjut dari laporan Sdr. Andri Hariri yang isinya membatalkan Pengadu sebagai calon anggota Panwas Kabupaten Batanghari dan menetapkan urutan di bawahnya untuk menggantikan Pengadu. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jambi.
5. Pada 21 Agustus 2017, Pengadu telah meminta secara tertulis kepada Teradu atas tindak lanjut laporan Sdr. Andri Hariri yang berakibat dibatalkannya Pengadu sebagai calon Anggota Panwas Kabupaten Batanghari terpilih untuk memberikan salinan secara resmi di antaranya berupa:
- Materi laporan Andri Hariri
- Berita Acara Klarifikasi Terlapor
- Berita acara klarifikasi saksi terlapor
- Berita acara klarifikasi saksi terlapor
- Putusan pleno yang menganulir atas nama Mahpud sebagai Anggota Panwas Kabupaten Batanghari
- Alat bukti lainnya.
Terhadap surat permintaan dari Pengadu tersebut Teradu menyampaikan bahwa tidak dapat mengabulkan permohonan pengadu dengan alasan surat-surat tersebut merupakan alat bukti teradu.
Alat Bukti:1. Fotokopi Keputusan Ketua Bawaslu Prov. Jambi No. 32/BAWASLU-PROV-JA/HK.01.01/VIII/2017.
2. Fotokopi pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panwas Kab/Kota Prov. Jambi No. 265/BAWASLU PROV.JA/TU.0001/VIII/2017.
3. Fotokopi pendaftaran calon Panwas.
4. Fotokopi surat keterangan dari Partai Demokrat (DPC Batanghari)
5. Fotokopi surat keterangan Ketua Partai Demokrat DPC Batanghari an: Camelia Puji Astuti, S.Sn. MA.
6. Fotokopi undang klarifikasi laporan Andri Hariri.
7. Fotokopi KTP, ijazah terakhir, kartu keluarga, SKCK kepolisian An: Mahpud.
8. Fotokopi surat sanggahan tanggal 21 Agustus 2017.
9. Fotokopi surat permintaan secara tertulis kepada Bawaslu Prov. Jambi atas pembatalan an: Mahpud.
10. Putusan DKPP RI No 82/DKPP-PKE-V/2016 Jo No. 83/DKPP-PKE-V/2016.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 198/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 13-09-2017
Teradu:Aulia Andri(Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
Pengadu:Pangarahon Tanjung
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu pada awal bulan Juli 2017 telah membuat blacklist nama-nama pendaftar calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara serta menyebarluaskan melalui media sosial WA (Whatsapp). Menurut pengadu,tujuan dari blacklist adalah agar para calon yang tertera dalam daftar tersebut tidak lolos pada tahap seleksi ujian tertulis. Pengadu menduga bahwa daftar hitam tersebut ditujukan kepada Anggota Tim Seleksi walaupun akhirnya terkirim ke Grup WA calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa beredarnya daftar nama dalam blacklist tersebut telah menimbulkan kabar tidak sedap di kalangan Penyelenggara Pengawasan Pemilu di Sumatera Utara. Tindakan teradu tersebut mengakibatkan Bawaslu RI melakukan klarifikasi kepada teradu pada tanggal 14 Juli 2017. Atas klarifikasi ini, Bawaslu RI telah mengambil keputusan berupa sanksi pemberhentian sementara kepada Saudara teradu. Foto copy Surat Keputusan pemberhentian sementara Teradu oleh Bawaslu RI terlampir dalam berkas pengaduan ini.
3. Bahwa setelah selesainya proses seleksi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu RI telah mengaktifkan kembali Saudara Teradu sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan bernomor 0406/K-Bawaslu/HK.01.00/VIII/2017. Menurut pengadu, tindakan Bawaslu RI yang mengaktifkan kembali Saudara Teradu merupakan tindakan kompromi dan pemakluman pelanggaran kode etik padahal daftar blacklist yang dibuat Saudara Teradu merupakan fitnah dan bersifat interest pribadi.
Alat Bukti:1. Foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pengadu
2. Foto copyKTP a/n Andi Fahroji (Peserta seleksi Anggota Panwas Kota Binjai)
3. Foto copy Surat Pernyataan penerima pesan WA dari Teradu a/n Andi Fahroji
4. Dokumen daftar nama-nama blacklist calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
5. Foto copy Keputusan Bawaslu RI nomor: 0718/K.Bawaslu/KP.08.03/VII/2017 Tertanggal 18 Juli 2017 tentang pemberhentian sementara Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara a/n Sdr. Aulia Andri
6. Foto copy Keputusan Bawaslu RI nomor: 0406/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2017 Tertanggal 29 Agustus 2017 tentang pengaktifan kembali Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara a/n Sdr. Aulia Andri
7. Lampiran Berita online medanbisnisdaily.com tanggal 1 Agustus 2017 dengan judul berita “Aulia Andri dinonaktifkan sebagai komisioner Bawaslu Sumut”
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 209/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 12-09-2017
Teradu:Muklir (Ketua Bawaslu Provinsi Aceh)
Pengadu:Dewa Mahdalena, SH., M.H
Pokok Perkara:1. Bahwa Pengadu adalah peserta seleksi Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019.
2. Bahwa pada tanggal 26 September 2017, setelah melalui tahapan seleksi, Pengadu dinyatakan lulus Uji Kepatutan Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bawaslu Provinsi Aceh sesuai dengan pengumuman Nomor: 003/K.AC/KP.01.00/VIII/2017 di Harian Serambi.
3. Bahwa setelah dinyatakan lulus, Pengadu menerima undangan pelantikan pada tanggal 12 September 2017 di Hotel Amel Convention Hall Banda Aceh. Pada saat Pelantikan, Pengadu dipanggil oleh Panitia dan menyatakan bahwa pelantikan Teradu ditunda sesuai dengan keputusan Bawaslu Provinsi Aceh. Alasan penundaan pelantikan Pengadu karena ada laporan dari masyarakat bahwa Pengadu merupakan kader aktif Partai Nasional Aceh Singkil.
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2017, Pengadu dihubungi oleh Faiziah selaku Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Aceh yang intinya menyampaikan akan dilakukan klarifikasi terhadp Pengadu di Hotel Keluarga Kecamatan Gunung Meriah.
5. Bahwa kemudian dilakukan klarifikasi lanjutan oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Aceh (Teradu) di Hotel Hermes Sabussalam.
6. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017, pukul 19.00 WIB, Pengadu menanyakan hasil klarifikasi yang telah dilakukan kepada Faiziah selaku Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Aceh. Fauziah mengatakan bahwa Pengadu dibatalkan sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil terpilih, karena sesuai dengan keputusan Bawaslu laporan terhadap Pengadu memenuhi unsur pelanggaran Administrasi.
Alat Bukti:1. Fotokopi Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor: 003/K.AC/KP.01.00/VIII/2017 di Harian Serambi
2. Surat Keterangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Aceh Nomor: 28/PNA-AS/X/2017. Tertanggal 6 April 2017
3. Fotokopi Formulir Model A.12 Pemeberitahuan Status Temuan Bawaslu Provinsi Aceh, tanggal 4 Oktober 2017
4. Fotokopi Surat Undangan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor: 037/ K.AC/ TU.00.01/IX/2017, tertanggal 4 September 2017
5. Fotokopi Surat Undangan Bimtek Bawaslu Provinsi Aceh Nomor: 036/ K.AC/ TU.00.01/IX/2017, tertanggal 4 September 2017
6. Fotokopi Kartu Peserta Seleksi Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 029 atas nama Dewa Mahdalena
7. Fotokopi Undangan Klarifikasi Bawaslu Provinsi Aceh Nomor: 062/ K.AC/Pm.00.02/IX/2017 tanggal 26 September 2017;
8. Fotokopi Undangan Klarifikasi Bawaslu Provinsi Aceh Nomor: 056/ K.AC/Pm.00.02/IX/2017 tanggal 18 September 2017.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 206/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 10-09-2017
Teradu:1. Abhan
2. Ratna Dewi Pettalolo
3. Mochammad Afifuddin
4. Rahmat Bagja
5. Fritz Edward Siregar
(Ketua dan Anggota Bawaslu RI)
Pengadu:1. Mathius Awoitauwse
2. Giri Wijayantoro
(Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura periode 2017-2022)

Memberikan kuasa kepada:

1. Taufik Basari
2. Atang Irawan
3. Aloysius Renwarin
4. Frederika Korain
5. Dedi Ramanta
6. Yohanis A. Raharusun
7. Regginaldo Sutan
8. Aperdi Situmorang
9. Aryo Fadlian
10. Rahmat Taufit
(Pengacara)
Pokok Perkara:1. Bahwa Para Teradu secara bersama-sama mengeluarkan rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 atau dua hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, teradu diduga ceroboh, tidak cermat dan tidak hati-hati menerbitkan rekomendasi untuk melakukan pencermatan terhadap 39 (tiga puluh sembilan) dari 79 (tujuh puluh sembilan) TPS yang tidak dilakukan PSU. Menurut Pengadu, dikeluarkannya rekomendasi dari para Teradu dua hari sebelum pelaksanaan PSU berpotensi pada tertundanya pelaksanaan PSU apalagi berdasarkan bukti yang tidak valid.
2. Bahwa Para Teradu telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tertanggal 20 September 2017 setelah KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura menetapkan hasil penghitungan suara tanggal 7 September 2017. Para teradu mengeluarkan rekomendasi yang membatalkan Calon Bupati dari Pengadu dengan alasan melanggar Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menurut Pengadu, pembatalan Calon Bupati tersebut tidak mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 71 Undang-Undang Pilkada yakni unsur menguntungkan atau merugikan pasangan calon yang menjadi raison d’entre dimuatnya ketentuan Pasal 71 UU Pilkada. Selain itu, para Teradu juga mengeluarkan rekomendasi atas substansi materi yang sebelumnya telah diperiksa dan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua.
3. Bahwa para Teradu diduga menerima dan merekomendasikan sebuah dugaan pelanggaran yang telah lewat waktu. Para Teradu menerima laporan dari Godlief Ohee pada tanggal 15 September 2017 yakni 17 (tujuh belas) hari setelah Surat Keputusan (SK) pemberhentian dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2017 atau 10 (sepuluh) hari setelah masyarakat mengetahui bahwa SK Pemberhentian aquo dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua atau 10 (sepuluh) hari setelah Bawaslu RI mengetahui adanya temuan dugaan pelanggaran yang ditandai dengan masuknya Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua karena Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI adalah satu badan. Tindakan para Teradu tersebut diduga melanggar Pasal 134 Ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”.
4. Bahwa para Teradu tidak menanggapi permohonan yang diajukan Pengadu meskipun telah tiga kali surat permohonan diajukan. Perbuatan para teradu yang tidak merespon surat-surat dan permohonan pengadu sama sekali bahkan hingga tiga kali surat pengadu sampaikan yang masing-masing berselang 7 (tujuh) hari merupakan perbuatan yang tidak etis dan tidak profesional. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan respon para Teradu terhadap laporan dari Sdr. Yanni (Paslon No. urut 1) dan Sdr. Godlief Ohee (Paslon No. urut 3) yang masing-masing berbuah rekomendasi dan langsung ditindaklanjuti saat itu juga.
Alat Bukti:1. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017
2. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017
3. Fotokopi surat nomor: 05/Tim.Advokasi/MARIO/VIII/JPR/2017 perihal keberatan atas rekomendasi Bawaslu RI No: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 dan permohonan peninjauan kembali tanggal 25 September 2017
4. Tanda terima dokumen dari Tim Hukum Koalisi Jayapura Baru Jilid II Kabupaten Jayapura kepada Bawaslu RI di tanggal 25 September 2017
5. Fotokopi surat nomor: 07/Tim.Advokasi/MARIO/VIII/JPR/2017 perihal pemberitahuan pencabutan SK Bupati Jayapura
6. Tanda terima dokumen dari Tim Hukum Koalisi Jayapura Baru Jilid II Kabupaten Jayapura kepada Bawaslu RI di tanggal 2 Oktober 2017
7. Fotokopi surat nomor: 08/Tim.Advokasi/MARIO/VIII/JPR/2017 perihal permohonan peninjauan kembali Rekomendasi Bawaslu RI
8. Tanda terima dokumen dari Tim Hukum Koalisi Jayapura Baru Jilid II Kabupaten Jayapura kepada Bawaslu RI di tanggal 9 Oktober 2017
9. Fotokopi surat keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor: 27/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017
10. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu RI No. 0604/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2017
11. Fotokopi Berita Acara No. 43/BA/VIII/2017 tentang penetapan pemungutan suara ulang pada 229 TPS di 17 Distrik
12. Fotokopi surat keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor: 49/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017
13. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura No. 263/kpu kab/030.659733/VIII/2017 tentang laporan perkembangan PSU 261 TPS dan tindak lanjut Surat KPU RI no. 492/KPU/VIII/2017
14. Fotokopi Kajian Bawaslu RI terhadap Laporan No. 24/LP/PGBW/IX/2017 tertanggal 29 September 2017
15. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jayapura No. SK.821.2-09 tentang pemberhentian dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
16. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jayapura No. SK.821.2-10 tentang pemberhentian dari jabatan Administrator
17. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jayapura No. SK.821.2-40 tentang pemberhentian dari jabatan Administrator
18. Bukti-bukti dokumen pendukung pelanggaran disiplin PNS a/n Sdr. Pieter Yom, dr. Mikhael Demetou dan Sdr. Jemmy Ernes Mehue
19. Surat-surat proses seleksi dan penggantian pejabat di lingkungan Pemkab Jayapura
20. Fotokopi surat pemberitahuan dari Bawaslu Provinsi Papua tentang status laporan/temuan oleh Franklin E. Wahey dengan nomor: 62/LP/Bawaslu-PAPUA/IX/2017
21. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-43 tentang pencabutan Keputusan Bupati Nomor SK.821.2-09 Tanggal 29 Agustus 2017 tentang pemberhentian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
22. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-44 tentang pencabutan Keputusan Bupati Nomor SK.821.2-10 Tanggal 29 Agustus 2017 tentang pemberhentian jabatan Administrator
23. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-45 tentang pencabutan Keputusan Bupati Nomor SK.821.2-40 Tanggal 29 Agustus 2017 tentang pemberhentian jabatan Administrator
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 197/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 07-09-2017
Teradu:Parsadaan Harahap (Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu)
Pengadu:Didi Iswandi
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017, Bawaslu Provinsi Bengkulu membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Bahwa dalam Tim Seleksi tersebut Dr. Hj. Yunilisiah, M.Si terpilih, yang merupakan kakak kandung Desi Aneri (Istri Teradu);
2. Bahwa sesuai dengan tahapan seleksi, tanggal 15-21 Juni 2017, menerima berkas pendaftaran. Pada tanggal 10 Juli 2017, Tim Seleksi melakukan tes Tertulis calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu di Kampus Universitas Hazairin (UNIHAZ) Kota Bengkulu. Pada tanggal 19-21 Juli 2017, Tim Seleksi melaksanakan Tes Wawancara yang diikuti 119 orang calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu di Hotel Santika. Kemudian pada tanggal 26 Juli Tim seleksi mengumumkan 6 besar calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa dalam 6 besar Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah salah satunya adalah Asmara Wijaya, yang merupakan adik kandung Tim Seleksi atas nama Dr. Hj. Yunilisiah, M.Si;
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, Bawaslu Provinsi menetapkan 3 besar Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana Asmara Wijaya termasuk di dalamnya;
5. Bahwa berdasarkan DPT tahun 2014, Asmara Wijaya terdaftar di Desa Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun pada kenyataannya Asmara Wijaya berdomisili/bertempat tinggal di Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu.
6. Bahwa Teradu diduga melanggar:
• Pasal 9 huruf f, Pasal 14 huruf a, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
• Pasal 1 angka 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dab Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Alat Bukti:1. Fotokopi KTP atas nama Didi Iswandi
2. Fotokopi Draf Kartu Keluarga No. 1771021002110010
3. Fotokopi Draf Kartu Keluarga No. 1771022102080099
4. Fotokopi Koran Harian Bengkulu tanggal 10 Juni 2017;
5. Fotokopi Koran Harian Bengkulu tanggal 26 Juli 2017;
6. Fotokopi Koran Harian Bengkulu tanggal 14 Agustus 2017;
7. Print out DPT Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah Tahun 2014 atas nama Asmara Wijaya;
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 196/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 30-08-2017
Teradu:1.Fegie Y. Wattimena
2.Anugrah Pata
3.Yacob Pasei
Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua
4.Abhan
5.Ratna Dewi Pettalolo
6.Rahmat Bagja
7.Mochammad Afifuddin
8.Fritz Edward Siregar
Ketua dan Anggota Bawaslu RI
9.Hotma Maya Marbun
(Kasubbag Bagian Hukum Ketua Bawaslu RI)
Pengadu:Cinta Damai Kabupaten Tolikara
Pokok Perkara:1.Bahwa Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua tidak menindaklanjuti Laporan dan Temuan secara profesional;
2.Bahwa Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua tidak teliti dan cermat dalam penerimaan dan pengelolahan data pemilih;
3.Bawaslu Provinsi Papua mencoba menutup-nutupi kejahatan demokrasi yang terjadi di Kabupaten Tolikara pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Juli 2017;
4.Bahwa melakukan kejahatan demokrasi dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Tolikara dengan membagi sisa surat suara kepada 2 (dua) Pasangan Calon sehingga partisipasi pemilih 100 %. Hal ini disebabkan kebijakan KPU Provinsi Papua melakukan pembagian sisa surat suara 99 % untuk incumbent Paslon Nomor 1 (Usman Wanimbo-Dinus Wanimbo) dan 1 % untuk Paslon Nomor 3 (Jhon Tabo-Barnabas Weya).
5.Bahwa Bawaslu RI dalam persidangan MK mengakui membagi logistic kotak suara menjadi 2 di Distrik Geya, yaitu Distrik Geya Lama dan Distrik Geya Baru. Dalam hal ini seharusnya tempat pelaksanaan di Distrik Geya lama.
6.Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua tidak menindak lanjuti data-data awal pelanggaran yang diserahkan ke Biro TP3 (Teknis Pelaksanaan Pengawasan Pemilu). Data awal yang dimaksud adalah Video pelanggaran di Distrik Biuk, dimana anak kecil berusia 3-5 Tahun ikut menggunakan hak pilih. Terdapat juga C1 yang amburadul dari beberapa Distrik;
7.Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua tidak cermat dan tidak profesional dalam pengawasan PSU di Kabupaten Tolikara. Data DB1 KWK dan C1 KWK yang diberikan Pengadu tidak diteliti dengan cermat. Bahwa apabila disandingkan DB1 KWK dan C1 KWK untuk Distrik Nabunage, surat suara tidak sah sebanyak 84 harus sesuai juga dengan surat suara yag tidak digunakan;
8.Bahwa ketua Bawaslu Provinsi Papua (Teradu I) melakukan kebohongan dalam sidang MK tanggal 6 juli 2017. Teradu I menyatakan bahwa segala pelanggaran dan laporan yang menjadi keberatan Pasangan calon Nomor 3 telah diselesaikan. Bahwa menurut pengadu setiap penanganan laporan wajib memiliki Kajian dan status laporan, namun pada kenyataannya tidak ada;
9.Bahwa Teradu I melakukan kebohongan dengan menyatakan telah membentuk Pengawas TPS untuk mengawasi setiap TPS dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Tolikara. Bahwa pada kenyataannya Pengawas TPS dan PPL tidak pernah ada, karena tidak ada laporan pengawasan. Pengadu menduga Teradu I selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua berpihak kepada Gubernur Papua atas nama Lukas Enembe;
10.Bahwa Bawaslu RI tidak transparan terhadap hasil pengawasan PSU Kabupaten Tolikara. Pengadu yang telah mengirim surat kepada ketua Bawaslu RI tanggal 30 Mei 2017, perihal meminta data hasil pengawasan (Form Model A) pelaksanaan PSU Tolikara dan tindaklanjut atas Laporan/Temuan. Namun pada kenyataannya dalam surat balasan Bawaslu RI menyatakan bahwa hasil pengawasan akan disampaikan pada sidang MK. Menurut Pengadu Data tersebut mrupakan data Publik yang harus diberikan;
11.Bahwa Bawaslu RI tidak menindaklanjuti permohonan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Usman Wanimbo-Dinus Wanimbo. Hal ini terkait dengan sudah ditetapkannya Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka. Bawaslu RI melemparkan tanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan Surat Bawaslu RI Nomor 0524/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2017. Demikian juga dengan Bawaslu Provinsi Papua tidak menindaklanjuti hal tersebut setelah Pengadu melaporkan;
12.Bahwa Bawaslu RI tidak menindaklanjuti Laporan Pengadu Nomor: 16/LP/PGBW/VII/2017, perihal pemalsuan DPT dalam DB1 KWK. Data pengguna hak pilih tidak sesuai dengan DPT yang telah ditetapkan KPU Tolikara. Laporan tanggal 6 Juli 2017, pukul 09.30 baru diklarifikasi pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 16.30 (bertentangan dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016;
Bahwa Bawaslu RI juga tidak menindaklanjuti Laporan Pengadu Nomor: 17/LP/PGBW/VII/2017. Laporan tersebut disampaikan pada tanggal 17 Juli 2017, Pukul 17.30, namun Bawaslu RI namun status laporan baru dikeluarkan oleh Bawaslu RI pada tanggal 21 Juli 2017.
Alat Bukti:2.01/SK.TKCD-KT/VI/2016 Tentang Keputusan Pembentukan Tim Koalisi Cinta Damai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara atas nama John Tabo dan Barnabas Weya;
3.Fotokopi Surat Keputusan KPU Tolikara Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab.Tlk/XII/Tahun 2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, tanggal 6 Desember 2016;
4.Foto Korban Pengeroyokan dan Laporan Saksi Tim Koalisi Cinta Damai atas nama Yumiles Weya di Distrik Gilubandu;
5.Laporan Tim Koalisi Cinta Damai dan Tanda Terima Laporan Nomor: 16/LP/PGBW/VII/2017;
6.Surat Bawaslu RI Nomor: 0532/K.BAWASLU/PM.06.00/VI/2017
7.Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 055/K-PROV.PA/HM.02/VII/2017, perihal penyampaian status Laporan Nomor 16/LP/PGBW/VII/2017, tertanggal 12 Juni 2017;
Surat Bawaslu RI tentang Penyampaian Status Laporan Nomor 17/LP/PGBW/VII/2017;
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 195/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 25-08-2017
Teradu:1.Amin Udin
2.Yatin Putro S
3.Aan Saputra
4.Edi Sutanto
5.Linawati
(Ketua dan anggota KPU Kab. Pesawaran, Lampung)
Pengadu:Dariyo (PNS/Mantan Sekretaris KPU Kab. Pesawaran)
Pokok Perkara:1.Para Teradu telah membuat Berita Acara Perihal permohonan penarikan pegawai DPK di Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran yakni a.n. Pengadu dimana pembuatan dan pengiriman surat tersebut tidak melalui tahapan pengendalian naskah dinas keluar, dilaksanakan tanpa melalui registrasi pada sarana pengendalian naskah keluar pada kantor KPU Kabupaten Pesawaran serta tidak berarsip.
2.Keputusan tersebut juga dianggap Pengadu tidak berdasar dan hanya berdasarkan pada opini para Teradu yang mengandung fitnah
3.Akibat dari keputusan tersebut Pengadu ditarik kembali ke instansi asal berdasarkan SK Bupati Pesawaran sehingga menimbulkan dampak keguncangan kejiwaan bagi Pengadu dan keluarga serta menimbulkan keadaan yang tidak kondusif pada lingkungan sekretariat KPU Kab. Pesawaran dengan saling mencurigai antar satu pegawai dengan pegawai lain.
Para Teradu juga terindikasi jarang mengikuti apel pagi sebagaimana surat Edaran KPU RI dan jarang masuk kerja.
Alat Bukti:1.Berita Acara KPU Pesawaran dan Surat No. 5/KPU-Kab.008.964916/III/2017 serta fotokopi surat keluar dan buku agenda berita acara
2.Surat Bupati Pesawaran tentang Penarikan DKP a.n. Dariyo
3.Surat Edaran KPU RI tentang Apel pagi setiap senin
Foto Kegiatan Apel Pagi di Kantor KPU Pesawaran
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 194/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 24-08-2017
Teradu:1. Velma Sumee
2. Kader Talenggoran
3. Alex Suru
4. Mexni Tamaroba
(Anggota KPU Kab. Talaud, Provinsi Sulawesi Utara)
5. Yessy Momongan (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara)
Pengadu:Rahma Zakawerus(Anggota KPU Kab. Talaud Provinsi Sulawesi Utara)
Pokok Perkara:1. Teradu 1 s.d. 4 secara bersama-sama telah melakukan persekongkolan menyalahgunakan wewenang dan tidak objektif dalam proses fit and propher test calon sekretaris KPU Kab. Kep. Talaud dengan tujuan kepentingan diri sendiri.
2. Bahwa seleksi calon sekretaris KPU Kab. Talaud diikuti oleh 3 (tiga) orang masing-masing setelah dilakukan skoring mendapat total nilai sebagai berikut :
a. Nelwan Maloring (810)
b. Ety D. Ladi (696)
c. Seprianus Mailuas (689)
Nilai tersebut telah ditandatangani oleh semua panelis. Akan tetapi dalam rapat pleno KPU dengan nomor 30/BA/KPU-TLD/VII-2017 terjadi sikap penyalahgunaan wewenang dengan menandatangani pengusulan nama Seprianus Mailuas sebagai Sekretaris KPU Kab. Talaud yang padahal mendapat nilai terendah. Pengadu menilai bahwa apa yang dilakukan Para Teradu tidak patut dan melanggar sumpah jabatan serta menodai kehormatan lembaga dengan seolah-olah seleksi yang dilakukan hanya akal-akalan dan formalitas semata.
3. Hal tersebut diperkuat dengan adanya indikasi lain yakni salah satu staf KPU Kab. Talaud mengakui menerima uang sebesar dua ratus ribu rupiah dari salah seorang calon sekretaris a.n. Seprianus Mailuas untuk belanja konsumsi Komisioner setelah melakukan fit and propher test yang juga didukung oleh pengakuan Saudara Seprianus sendiri yang juga pernah mendatangi Pengadu dengan mengatakan ia telah meminta izin teman-teman (4 komisioner) untuk membelikan makan siang juga mengatakan “jadi ketua tidak perlu pulang karena saya sudah beli makan siang”. Seketika itu juga menyadari bahwa itu perbuatan yang tidak patut dan Pengadu mengatakan “ini waktu yang sensitive, karena tidak lama lagi akan pleno pengusulan satu nama, Saudara memberi kami makan berarti saudara tidak professional dalam bertindak dan berupaya mempengaruhi kami dalam rapat pleno nanti, saya tidak suka dengan sikap saudara”.
4. Teradu 5 terkesan memberikan pembiaran dan tidak memberikan teguran malah mendukung tindakan keempat Teradu sebelumnya serta sempat memarahi Pengadu dan meminta untuk menandatangani Berita Acara dimaksud. Namun Pengadu atas dasar sikap netral, objektif serta tidak memihak menolaknya sehingga berakibat pada pemberhentian Pengadu selaku Ketua KPU Kab. Talaud dan digantikan oleh Teradu 1.
5. Pengadu tidak menghendaki adanya ketidaksewenanngan dibiarkan terus terjadi dalam lembaga terhormat ini, atas dasar tersebut pengadu meminta kepada DKPP untuk memutus pengaduan ini dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap.
Alat Bukti:1. Lembar Penilaian Panelis Kolektif Hasil Test Kelayakan dan Kepatutan Calon sekretaris KPU Kab. Talaud tertanggal 10 Juli 2017
2. Berita Acara Rapat Pleno pengusulan Satu Nama Calon Sekretaris
3. Surat Pernyataan di atas materai oleh staf a.n. Keturman Tunggara yang telah menerima uang Rp. 200.000 untuk belanja konsumsi sesuai pokok aduan point 3
4. Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU-Prov-023/2017 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Ketua KPU Kab. Kepulauan Talaud tertanggal 8 Agustus 2017
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 193/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 21-08-2017
Teradu:1. Gogot Cahyo Baskoro
2. Chairul Anam
(Anggota KPU Provinsi Jawa Timur)
Pengadu:Deni Laksono, S.STP.(Kasubbag Teknis Hupmas KPU Kab. Jombang, Jawa Timur)
Pokok Perkara:1. Pada tanggal 17 Juli 2017 KPU Jawa Timur mengadakan seleksi terbuka calon pejabat eselon III (Kabag) di lingkungan secretariat KPU Prov. Jawa Timur. Pelaksanaan test tulis dan wawancara dimulai pukul 15.00 WIB serta diikuti 5 (lima) orang peserta yang lolos syarat administrasi sebelumnya.
2. Pada saat pelaksanaan test tersebut, Teradu I Sdr. Gogot Cahyo Baskoro yang membuka dan memimpin ujian mengulur waktu sampai dengan pukul 15.15 WIB. Akhirnya Sdr. Suharto/Totok hadir tetapi tidak bermaksud mengikuti ujian tersebut melainkan menyampaikan pengunduran diri kepada Teradu I selaku pemimpin ujian test tulis. akhirnya Sdr. Suharto dipersilahkan keluar ruangan oleh Teradu I. Pada saat ujian berlangsung, Sdr. Suharto masuk kembali kedalam ruangan untuk mengikuti ujian/test. dan Teradu I mempersilahkannya dan mengumumkan kembali kepada peserta yang lain. Dalam hal ini pengadu menilai bahwa Teradu I melanggar asas integritas dalam aturan/ketentuan pelaksanaan test.
3. Berdasarkan keterangan Teradu II, bahwa Teradu II memarahi Sdr. Suharto Karena pengunduran dirinya dalam ujian serta menyuruhnya kembali untuk mengikuti ujian tulis kembali. selanjutnya pada pukul 19.00 WIB ujian wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan kejadian pengunduran diri Sdr. Suharto.
4. Teradu II pada saat melaksanakan ujian wawancara, menyebarkan foto Pengadu dan halaman depan berkas Daftar Riwayat Hidup Pengadu ke group whatsapp Komisioner KPU Jawa Timur dengan membuat gurauan terkait jumlah anak Pengadu padahal Daftar Riwayat Hidup menurut pengadu adalah hal yang tidak boleh sembarangan disebarluaskan. hal ini dinilai pengadu sebagai indikasi adanya pelanggaran.
5. Selain menyebarkan Daftar Riwayat hidup sebagaimana poin 4 diatas, Teradu II dinilai melanggar kode etik dengan melakukan intervensi kepada peserta yang mengundurkan diri untuk mengikuti test.
Alat Bukti:1. Surat Sekretaris KPU Jatim Nomor 296/SDM.02/35/Sek-Prov/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 perihal pengumuman seleksi terbuka Calon Pejabat Struktural Eselon III
2. Surat Nomor 305/SDM.02-PU/35/Sek-Prov/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017 perihal hasil seleksi administrasi
3. Surat tentang perubahan jadwal test tulis dan wawancara
4. Pengumuman Hasil Seleksi test tulis dan wawancara Jabatan Strukturan Eselon III yakni a.n. Suharto
5. Screenshoot WA antara Pengadu dan Teradu II
6. Foto Teradu yang disebar di grup WA
7. Print out percakapan wahatsapp Teradu II dan Pengadu
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 191/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 18-08-2017
Teradu:1. Musa Yosep Sombuk
2. Beatrix Wanane
3. Izak Hikoyabi
4. Tarwinto
(Anggota KPU Provinsi Papua)
Pengadu:Iwan Kurniawan Niode (Advokat)
Selaku Kuasa dari:
Mesak Arebo
(masyarakat/swasta)
Pokok Perkara:1. Bahwa para teradu memberikan undangan Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara PSU Kabupaten Kepulauan Yapen yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 13.00 WIT, kepada pengadu pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 21.00 WIT atau kurang dari 24 jam dari saat Pleno rekapitulasi dilaksanakan, juga tanpa diberitahukan dan disertai dengan SK Perubahan Jadwal Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang baru. Selain itu, menurut pengadu, SK perubahan kedua tersebut dibuat tanpa melalui proses Pleno di KPU Provinsi Papua. Hal ini dapat dibuktikan pada 29 Juli 2017 anggota KPU Provinsi Papua a.n Tarwinto baru tiba di Serui dari Jayapura. Demikian juga dengan Izak Hikoyabi yang baru tiba di Serui pada siang hari ditanggal yang sama. Sedangkan Ketua KPU Provinsi tidak berada di Serui namun namanya tercantum dan menandatangani SK perubahan kedua tesebut. Selanjutnya kejanggalan tampak pada tanggal undangan dan tanggal SK Perubahan Kedua dimaksud yang tidak sesuai, dalam undangan rapat rekapitulasi perhitungan suara tertanggal 28 Juli 2017, sedangkan tanggal penetapan SK Perubahan Kedua tersebut tanggal 29 Juli 2017.
2. Bahwa para teradu telah melakukan kebohongan perihal penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara, disebutkan penundaan terjadi karena Anggota KPU Provinsi Papua dari Divisi Teknis hendak menghadiri undangan rapat koordinasi penyusunan kursi dan pembagian daerah pemilihan legislatif tahun 2019 pada 2 agustus 2017, faktanya pada tanggal tersebut kegiatan yang dimaksudkan tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan atau setidaknya belum dilaksanakan oleh KPU RI.
3. Bahwa para teradu dalam melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten juga mendapat protes dan keberatan oleh salah satu anggota Bawaslu Provinsi, namun oleh para teradu tidak diindahkan.
4. Bahwa atas tindakan para teradu yang melaksanakan pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten Kepulauan Yapen, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 melaporkan secara resmi ke Bawaslu Provinsi. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat penerusan pelanggaran yang intinya menyatakan Pleno rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mempunyai landasan hukum.
5. Bahwa para teradu membacakan surat jawabannya atas keberatan pengadu terhadap pelaksanaan pleno rekapitulasi, yang intinya rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik telah selesai dan tidak ada kejadian luar biasa yang mengganggu proses rekapitulasi, akan tetapi faktanya terdapat 48 laporan dari seluruh Tim Pasangan Calon yang telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua. Selain itu terdapat pula pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu mengenai pelantikan Sekretaris PPD yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya terdapat kejadian atas pengantian anggota KPPS oleh oknum-oknum penyelenggara PSU ditingkat kampung/kelurahan secara ilegal dan melawan hukum tanpa sepengetahuan KPU Provinsi sebagai penanggung jawab penyelenggara PSU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 26 Juli 2017.
Alat Bukti:1. Undangan KPU Provinsi Papua Nomor 107/KPU-Kab/030.434110/VV/2017, Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU yang akan dilaksanakan tanggal 29 Juli 2017 pukul 13.00 WIT;
2. SK KPU Provinsi Papua Nomor 30/Kpts/KPU-Kab/00.434110/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/00.434110/Tahun 2017 tentang penetapan tahapan, program, dan jadwal PSU Bupati dan wakil bupati Kabupaten kepulauan yapen tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017
3. SK KPU Provinsi Papua Nomor 34/Kpts/KPU-Kab/00.434110/Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/00.434110/Tahun 2017 tentang penetapan tahapan, program, dan jadwal PSU Bupati dan wakil bupati Kabupaten kepulauan yapen tahun 2017, tertanggal 29 Juli 2017;
4. Surat KPU Provinsi tentang Jawaban Penundaan Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara kabupaten kepulauan yapen;
5. Laporan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi Papua;
6. Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papuan tentang Penerusan Pelanggaranm Administrasi
7. Surat dari kuasa hukum Tim Paslon Norut 5 Benyamin Arisoy dan Nathan Bonay Perihal Permohonan Penundaan Pleno Rekapitulasi Hasil perhitungan suara Kabupaten Kepulauan yapen.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 192/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 18-08-2017
Teradu:1. M. Khuwailid, S.Ag, MH
2. Bambang Karyono, S.Pd.I
3. Ir. Syamsuddin
(Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara
Pengadu:Sri Nuryati, SE (Peserta seleksi Panwas Kota Bima)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu telah menetapkan Idhar, S.Sos sebagai anggota Panwas Kota Bima dalam Pengumuman nomor 052/KNB/KP.0100/VIII/2017 tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat, padahal pada saat tes tertulis Idhar, S.Sos tidak mampu menjawab soal-soal tes tertulis. Hal ini diketahui oleh Pengadu saat di Lobby Hotel Marina, Pengadu mendengar Sdr. Idhar, S.Sos berkata “ini soal tidak ada kaitannya dengan pengawasan, ini mestinya tes untuk KPU” bahkan Sdr. Idhar, S.Sos mengakui tidak mampu menjawab dengan tuntas lima soal essay.
2. Selain terkait tes tertulis, Sdr. Idhar, S.Sos berdasarkan pengumuman oleh Psikiatri Rumah Sakit Jiwa Mataram dinyatakan sebagai salah seorang peserta seleksi Panwas yang wajib ulang melakukan tes rohani. Menurut pengadu, tindakan para Teradu sungguh sangat tidak proporsional dan profesional karena menempatkan dan menetapkan calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota yang memiliki rekam jejak dan nilai yang tidak memenuhi syarat dalam tahapan seleksi.
3. Hal ini juga terjadi pada penetapan calon Anggota Panwas Kabupaten Dompu yang hanya memberikan komposisi besar pada keterwakilan perempuan tanpa mengukur pengalaman kerja sebagai penyelenggara Pemilu.
4. Dalam seleksi Panwas Kabupaten Bima terdapat surat aduan masyarakat terhadap tiga calon Anggota yang terpilih. Berdasarkan bukti yang dilampirkan pengadu, Sdr. Abdurrahman, SH terlibat dalam kepengurusan Parpol sebagai Wakil Sekretaris DPD PAN Kab. Bima periode 2010-2015. Sementara Sdr. Junaidin dan Sdr. Abdullah telah mendapat keputusan dari DKPP karena melakukan konspirasi dengan Ketua KPU Kab. Bima soal penetapan calon Kepala Daerah dalam Pilkada tahun 2015.
5. Bahwa para teradu diduga telah melanggar integritas sebagai penyelenggara Pemilu karena telah mewajibkan peserta fit and proper test membuat surat pernyataan tidak boleh mengajukan keberatan atau protes atas hasil dari seleksi yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi NTB. Menurut pengadu, sikap para terdu mencerminkan kesewenang-wenangan, intimidasi dan mengabaikan azas keterbukaan serta profesionalitas sebagai penyelenggara Pemilu.
Alat Bukti:1. Screenshot nilai hasil tes tertulis, tes kesehatan dan rohani dan hasil tes wawancara
2. Fotocopy Surat Keputusan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Barat Nomor : PAN/15/A/Kpts/K-S/01/I/2012 tentang Pengesahan Pengurus DPD PAN Kab. Bima periode 2010-2015
3. Fotocopy Surat Keputusan nomor 3.1/SK/HBY-Arif/VIII/2015 Tentang Pengangkatan Tim Pemenangan Desa dan Kelurahan Pasangan calon Bambang Yasin-Arifuddin
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 186/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-08-2017
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Prov. Sulawesi Tenggara
Pengadu:Hermansyah Pagala (Mantan Ketua KPU Kabupaten Konawe Memberikan kuasa kepada :Abdul Haris, S.H. (Advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu seharusnya melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 05/G/2015/PT.TUN.KDI tanggal 22 April 2015 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 18 September 2015 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:13 K/TUN/2016 tanggal 21 April 2016.
2. Para Teradu juga telah mengabaikan perintah Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Dimana perintah tersebut hingga saat ini tidak dilaksanakan dengan segera.
Alat Bukti:1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 37/G/2014/PTUN.KDI tanggal 12 Februari 2015;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 24 Juni 2015;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 551 K/TUN/2015 tanggal 23 Nopember 2015;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:05/G/2015/PT.TUN.KDI tanggal 22 April 2015
5. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 18 September 2015
6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:13 K/TUN/2016 tanggal 21 April 2016
7. Surat Presiden Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Nomor : R 207/M. Sesneg/D-1/HK.04.02/11/2016 perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.
8. Saksi.
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 190/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-08-2017
Teradu:1. Lidia Maria Mokai
2. Renilda Jozelina Toroby
3. Pieter Silas Wally
4. Manuel Nasadit
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura non-Aktif/ diberhentikan sementara)
Pengadu:1. Adam Arisoi
2. Tarwinto
3. Izak Randi Hikoyabi
4. Bietrix Wanane
5. Sombuk Musa Yosep
(Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua)
Pokok Perkara:1. Para Teradu telah menggugat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 41/KPTS/KPU PROV. 030/IV/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Jayapura dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang, tanggal 10 Juni 2017 di PTUN Jayapura. Diketahui keputusan KPU Provinsi Papua tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017. Dengan perbuatan tersebut, para Teradu diduga melakukan perbuatan melawan/membangkang terhadap putusan DKPP dengan tujuan agar menunda tahapan dan pelaksanaan PSU Kabupaten Jayapura yang telah diambil alih oleh KPU Provinsi Papua berdasarkan amar putusan DKPP.
2. Bahwa akibat adanya gugatan ke PTUN Jayapura, telah mengganggu konsentrasi KPU Provinsi Papua dalam melaksanakan PSU di Kabupaten Jayapura karena harus menghadiri sidang di PTUN Jayapura.
3. Para Teradu melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap atasan yakni KPU Provinsi Papua dengan kata-kata yang provokatif dengan tujuan menghambat proses pelaksanaan PSU Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua.
4. Para Teradu tidak profesional dalam melaksanakan tugas dalam hal menandatangani SK KPPS yang seharusnya bukan kewenangannya tetapi kewenangan PPS sesuai ketentuan pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait tugas, wewenang, dan kewajiban PPS adalah membentuk KPPS.
5. Melakukan pleno dua (2) distrik tapi tidak mengesahkan hasil tersebut sehingga Bawaslu mengeluarkan surat untuk dilakukan penelitian kembali.
Alat Bukti:1. SK Pemberhentian sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura
2. Gugatan Penggugat ke PTUN Jayapura Nomor 19/G-2017/PTUN JPR, tanggal 12 Juli 2017
3. Daftar alat bukti penggugat di PTUN Jayapura
4. Panggilan Sidang dari PTUN Jayapura tanggal 20 Juli 2017
5. Print out foto persidangan di PTUN Jayapura
6. Print out WhatsApp group Pilkada Tahun 2017
7. Lampiran SK KPPS
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 188/VI-P/L-DKPP 2017, Tanggal 09-08-2017
Teradu:1. Abhan
2. Fritz Edward Siregar
3. Rahmad Bagja
4. M. Afifudin
5. Ratna D. Pettalolo
(Ketua dan Anggota Bawaslu RI)
Pengadu:Moh. Sitoh Anang (Peserta Seleksi Panwas Kota Jakarta Utara)
Pokok Perkara:Tanggal 31 Juli 2017 tepatnya hari senin, Bawaslu DKI Jakarta mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Panwas Kab/Kota se Prov. DKI, namun setelahnya terdapat aduan kepada saya terkait keterlibatan saya sebagai Tim Kampanye Pileg/Pilpres Pemilu 2014, setelah itu Bawaslu memintai keterangan dan klarifikasi kepada pihak terkait, sehingga proses ini menghambat serta ketidakjelasan terhadap status saya sebagai Calon Panwas dari Jakarta Utara, mengingat dalam UU 15 tahun 2011 serta PerBawaslu tidak mencantumkan kalimat/syarat tidak pernah menjadi tim kampanye dan dukungan lainnya. Hal ini bertentangan antara Pedoman dengan Undang-undang dan PerBawaslu.
Alat Bukti:1. Kutipan Undang-undang No. 15 Tahun 2011
2. Perbawaslu No. 10 tahun 2012
3. Pedoman pelaksana penerimaan Panwas Kab/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta
4. Dokumen pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Panwas Kab/Kota Se-Provinsi DKI
5. Berita Acara Klarifikasi Nomor 02/BA/BawasluProvinsi DKI Jakarta/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 189/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 09-08-2017
Teradu:Adam Arisoi (Ketua KPU Provinsi Papua)
Pengadu:Kadir Salwey (Masyarakat)
Pokok Perkara:1. Bahwa Pengadu mengadukan Teradu yang tidak melaksanakan Putusan DKPP RI Nomor: 74/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Juni 2017. Bahwa sesuai dengan amar putusan DKPP RI Nomor: 74/DKPP-PKE-VI/2017 tersebut, KPU Provinsi Papua diperintahkan untuk mencabut SK KPU Nomor: 29/ Kpts/ KPU.Prov.030/ V/2017 tentang pemberhentian sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
2. Bahwa Teradu selaku Ketua KPU Provinsi Papua bertanggungjawab atas semua keputusan yang diambil menyangkut pelaksanaan Putusan DKPP RI Nomor: 74/DKPP-PKE-VI/2017;
3. Bahwa Teradu selaku Ketua KPU Provinsi Papua, sampai saat diajukan pengaduan ini belum melaksanakan Putusan DKPP RI Nomor: 74/DKPP-PKE-VI/2017
4. Bahwa Pengadu juga mengadukan Teradu terkait dengan tidak melaksanakan perintah KPU RI untuk menonaktifkan/memberhentikan KPU Kabupaten Dogiyai dan mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Dogiyai.
5. Pengadu menyatakan sesuai dengan Putusan PT. TUN Makassar No. 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN. MKS yang memenangkan Penggugat (Apedius I Mote-Freny Anouw) dengan Tergugat KPU Kabupaten Dogiyai membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor: 14/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016. Bahwa pihak Tergugat (KPU Kabupaten Dogiyai) mendaftarkan Kasasi ke Mahkamah Agung sesuai perintah KPU RI, namun pada kenyataannya KPU Kabupaten Dogiyai mencabut kembali permohonan kasasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, KPU RI memerintahkan KPU Provinsi untuk menonaktifkan/ memberhentikan KPU Kabupaten Dogiyai dan mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Dogiyai
6. Bahwa Teradu diduga melanggar:
• Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
• Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
Alat Bukti:1. Fotokopi Maklumat DKPP Nomor: 74 dan 89/DKPP-PKE-VI/2017;
2. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 36/Kpts/ KPU-Kab/030434110/Tahun 2017
3. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 35/BA/VII/2017
4. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN. MKS
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 187/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 08-08-2017
Teradu:1. Julius AL Turnib (Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
2. Hardi Munthe (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
3. Safrida R. Rasahan (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
Pengadu:Pangulu Siregar, SH (Peserta seleksi Panwas Kab. Asahan)
Pokok Perkara:1. Pengadu merupakan peserta seleksi anggota Panwas Kabupaten Asahan telah berkirim pesan pendek (SMS) sebanyak 3 atau 4 kali kepada Teradu II dan menindaklanjuti juga dengan berkirim Whatsapps (WA) kepada Teradu III yang intinya menginformasikan bahwa Pengadu mengikuti seleksi menjadi anggota Panwas Kabupaten Asahan.
2. Setelah berkirim SMS dan WA kepada Teradu II dan Teradu III, kemudian ada respon dari Teradu II melalui stafnya yang bernama Julius Turnib (Teradu I) yakni tanggal 6 Juli 2017 Teradu I menghubungi Pengadu untuk datang ke Medan agar dapat bertemu dengan Teradu II.
3. Pada tanggal 7 Juli 2017, berangkatlah Pengadu ke Medan kemudian bertemu dengan Teradu I dan Teradu II sekitar pukul 22.00 WIB di tempat Ucok Durian. Dari pertemuan tersebut, Teradu II menyatakan untuk urusan selanjutnya terkait seleksi Panwas agar berkomunikasi saja dengan Teradu I. Setelah pertemuan di lokasi tersebut, berpindahlah pertemuan di café dekat lokasi pertama tadi dimana Teradu I menerangkan beberapa hal terkait seleksi Panwas yang intinya meminta mahar sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta).
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, terjadi pertemuan dengan Teradu I di Hotel Syariah Alzairi dimana pengadu menyerahkan uang mahar yang diminta agar lolos sebagai Anggota Panwas. Uang yang diserahkan sebesar 30 juta rupiah dan Teradu I menyerahkan bank soal-soal seleksi yang ternyata sama saat ujian seleksi tertulis Panwas. Saat pertemuan ini, Teradu I meyakinkan pengadu bahwa tanggal 26 Agustus 2017 pasti dilantik sebagai anggota Panwas.
5. Pengadu menduga rangkaian peristiwa yang terjadi pada dirinya ada pihak eksekutor yakni Teradu I dan aktor intelektual adalah Teradu II dan Teradu III.
Alat Bukti:1. Compact Disc (CD) berisi transkrip pembicaraan pengadu dengan Teradu I saat penyerahan uang 30 juta rupiah di Hotel Syariah Al Jairi Medan.
2. Foto copy buku tabungan Bank BRI yang menunjukkan bukti pengembalian (transfer) uang 30 juta rupiah
3. Print out SMS dari Teradu I ke Pengadu
4. Print out percakapan WA antara pengadu dengan Teradu I
5. Print out percakapan WA antara pengadu dengan Teradu II
6. Foto copy bank soal ujian tertulis seleksi Panwas
Hasil: Sidang
Keterangan: Diberitahukan kepada Pengadu, utuk Teradu III tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran kode etik. Teradu III sebagai pihak terkait
Nomor, Tanggal:No. 185/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 03-08-2017
Teradu:1.Abhan (Ketua Bawaslu RI)
2.Fatikhatul Khoiriyah (Ketua Bawaslu Provinsi Lampung)
Pengadu:Sherli Dian Meiliandi, S.H. (Peserta Seleksi Panwas Kabupaten Tanggamus, Lampung) Memberikan kuasa kepada :
Heri Hidayat, S.H. (Advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa Pengadu mendaftar mengikuti seleksi Panwas Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada tanggal 22 Juni 2017. Pada tanggal 8 Juli 2017, Pengadu dinyatakan lulus kelengkapan berkas. Tanggal 9 Juli 2017 mengambil ID Card (Nomor A.06.017) untuk mengikuti tes tertulis.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, pada saat akan mengikuti tes tertulis di Fakultas Syariah UIN Lampung, Pengadu terkejut mengetahui tidak ada perangkat komputer guna tes dengan system Computer Assisted Test (CAT). Pengadu beserta peserta tes lainnya dikumpulkan dalam 1 (satu) ruangan dan duduk saling berdekatan. Melihat kondisi yang tidak kondusif tersebut, Pengadu memutuskan Walk Out dan tidak mengikuti proses tes tertulis tersebut.
3. Bahwa Teradu I melakukan perilaku yang tidak patut, tidak tertib, dan tidak cermat dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan (tidak akurat/tidak akuntabel). Teradu I menyatakan dalam seleksi Panwas Kabupaten/Kota 2017 menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), namun hal itu tidak terlaksana/batal, tanpa adanya klarifikasi resmi terkait pembatalan penggunaan system Computer Assisted Test (CAT) tersebut.
4. Bahwa informasi penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam rekrutmen anggota Panwas Kabupaten/Kota dinyatakan oleh Teradu I sebagaimana pemberitaan beberapa media online dan website resmi Bawaslu RI dengan alamat link: http://www.bawaslu.go.id/berita/rekrutmen-anggota-panwas-pakai-sitem-cat (Senin,29/05/2017, pukul 21.54
5. Bahwa sesuai dengan kutipan berita tersebut di atas: “Ketua Bawaslu RI menyatakan guna meningkatkan kualitas rekrutmen anggota Panwas Kabupaten/Kota, Bawaslu RI akan menggunakan aplikasi pengacak soal dalam rangka seleksi Anggota Panwas Kabupaten/Kota dengan menerapkan system dua lapis pengamanan yang hanya bisa dibuka oleh Anggota Bawaslu dan satu orang pemegang aplikasi soal. Dalam pelaksanaan seleksi Panwas Kabupaten/Kota nantinya, Bawaslu RI akan menggunakan aplikasi sistem Computer Assisted Test (CAT) sehingga calon anggota Panwas Kabupaten/Kota dapat langsung mengetahui nilai tes tertulis yang telah dikerjakan oleh yang bersangkutan”.
6. Bahwa pernyataan tersebut dinyatakan Teradu I pada saat menjadi narasumber kegiatan diskusi Urgensi Seleksi Penyelenggara Pemilu dalam Perbaikan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Nasional 2019 yang diselenggarakan oleh KODE Inisiatif di Restoran Bambu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, pada senin 29 Mei 2017
7. Bahwa setelah Pengadu tidak mengikuti ujian tertulis dan berita tidak digunakannya Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi Panwas, berita tersebut tidak dapat diakses lagi di link bawaslu.go.id. Pengadu telah menyimpan screenshot berita terkait pernyataan Ketua Bawaslu RI tersebut (Teradu I).
8. Bahwa Pengadu pada tanggal 12 Juli telah mengirimkan Somasi kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Lampung yang pada intinya: 1) meminta memberikan klarifikasi terkait tidak digunakannya Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi Panwas, 2) terkait hilangnya berita dalam link website bawaslu.go.id, 3) meminta permohonan maaf secara lisan dan tertulis atas pernyataan Ketua Bawaslu RI (Teradu I)
9. Bahwa Teradu I diduga melanggar Pasal 5 huruf e, g, dan j, Pasal 8 huruf a, Pasal 9 huruf b, Pasal 12 huruf b, f, dan g, Pasal 16 huruf a, b, dan d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
10. Pasal 17 Huruf a angka (3), Pasal 20 ayat (2) huruf (f) Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolahan dan Pelayanan Informasi Publik



1. Bahwa Pengadu mengadukan Teradu II selaku Ketua Bawaslu Provinsi Lampung terkait dengan pernyataan Teradu II pada pelaksanaan tes tertulis di Fakultas Syariah UIN Lampung.
2. Pengadu yang meminta penjelasan terkait dengan tidak digunakannya sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam tes tertulis mendapat penjelasan yang tidak memuaskan dari Teradu II. Teradu II menjelaskan bahwa terkait dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diucapkan oleh Ketua Bawaslu RI (Teradu I) baru sebatas wacana dan belum memadai untuk dilaksanakan. Teradu II menyatakan pertimbangan tersebut yang menyebabkan seleksi tes tertulis dilaksanakan secara manual.
Alat Bukti:1. Formulir Daftar kelengkapan berkas administrasi calon anggota Panwas Kabupaten Tanggamus Nomor Pendaftaran: A.07.017 atas nama Sherli Dian M, S.H., yang dicap basah dan ditandatangani Tim Seleksi atas nama Drs. Mansur Hidayat, M.Sos.I
2. Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung No: 021/Bawaslu.LA.KP.01.00/VI/2017
3. Fotokopi ID Card Peserta Tes Tertulis Seleksi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota No: A.06.017 atas nama Sherli Dian M., S.H
4. Screenshot/gambar kanal berita website Bawaslu RI terkait pernyataan Ketua Bawaslu RI tentang seleksi menggunakan system Computer Assisted Test (CAT)
5. Screenshot/gambar kanal berita website Bawaslu RI terkait pernyataan Ketua Bawaslu RI tentang seleksi menggunakan system Computer Assisted Test (CAT) yang telah diblock/dihapus
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 184/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 03-08-2017
Teradu:1. Ridwan Hadi
2. Robby Syah Putra
3. Fauziah
4. Junaidi
5. Muhammad
6. Hendra Fauzi
7. Basri M. Sabri
(Ketua dan Anggota KIP Aceh)
Pengadu:Safaruddin (yayasan Advokasi Rakyat Aceh) Selaku kuasa dari: H. Said Samsul Bahri
Pokok Perkara:1. Para Teradu dalam melaksanakan tes kesehatan terhadap seluruh pasangan calon tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 507/KPU/IX/2016. Para Teradu telah memerintahkan kepada seluruh KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan tes kesehatan terhadap seluruh pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin di Banda Aceh. Berdasarkan Putusan MA Nomor 572/KTUN/PILKDA/2016 tanggal 11 Januari 2017, dan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016; pemeriksaan tes kesehatan yang dilaksanakan di RSU Zainal Abidin dinilai cacat administrasi. Menurut Pengadu, kedua Putusan MA tersebut sepatutnya dijadikan yurisprudensi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan tes kesehatan yang dilaksanakan di RSU Zainal Abidin termasuk tes kesehatan Pengadu.
2. Para Teradu melakukan pencoretan terhadap Pengadu dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang diusung oleh 2 (dua) partai politik yaitu PAN dan PKP Indonesia. Terhadap pencoretan tersebut, seharusnya para Teradu memberikan pelayanan yang baik kepada Pengadu selaku peserta pemilukada dengan memberikan informasi alasan Pengadu dicoret dari daftar peserta pemilukada dan tidak diberikannya kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait kasus yang dihadapi. Pencoretan nama Pengadu sebagai peserta pemilukada telah dilakukan secara sepihak oleh para Teradu merupakan tindakan tidak profesional dan telah merugikan Pengadu.
3. Pencoretan Pengadu dari daftar Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh para Teradu pada tanggal 21 Januari 2017, berjarak 24 hari dari hari pemungutan suara. Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 154 ayat (12) UU No. 10 tahun 2016.
Alat Bukti:1. Salinan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016;
2. Salinan Surat KIP Aceh Nomor 270/2847, perihal tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan , tanggal 19 September 2016
3. Salinan Surat KIP Aceh Nomor 270/332/V/2017 perihal penyempaian informasi, tanggal 10 Mei 2017
4. Salinan Keputusan KIP Aceh Nomor 24.3/ Kpts/ KIP Aceh/ Tahun 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyelahgunaan Narkotika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota Tahun 2017
5. Salinan Kesepakatan Bersama antara KIP Aceh dengan RSUD dr. Zainoel Abidin Nomor 02/ KB/ KIP-ACEH/ 2016 – Nomor 445/ 10688/ 2016 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota Tahun 2017
6. Salinan Berita Acara KIP Aceh Barat Daya Nomor 058/BA/KIP/X/2016 tentang Dokumen Persyaratan Bakal Calon H. Said Syamsul Bahri – Drs. HM. Nafis Amanaf, MM tertanggal 11 Oktober 2016
7. Salinan Keputusan KIP Aceh Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/ Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan KIP Kab. Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016
8. Salinan Keputusan KIP Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/ Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan KIP Kab. Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016
9. Fotokopi Surat Panwaslih Aceh No. 216/Panwaslih-aceh/I/2017 perihal Petunjuk dan Saran, tanggal 16 Januari 2017
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 183/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 25-07-2017
Teradu:1. Arisman (Ketua KPU Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara)
2. Ashar (Anggota KPU Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara)
3. Kasjumriati (Anggota KPU Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara)
4. Andi Usman (Anggota KPU Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara)
5. Anwar (Anggota KPU Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara)
Pengadu:1. Hammirudin Udu (Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
2. Hadi Machmud (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
3. Munsir Salam (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 2-4 Juni 2017 dilaksanakan Pleno KPU Bombana untuk menetapkan validasi faktual DPT, DPTb, dan DPPh, setelah disepakati semua kotak suara dari 13 TPS yang akan diambil formulir C7 KWK ternyata kotak suara tersebut tidak lagi tersegel, kuncinya tidak ada dalam sampul, dan tidak ada formulir C7 KWK didalamnya, hal ini berarti telah terjadi pembukaan kotak suara di 13 TPS tersebut tidak sesuai prosedur.
2. Bahwa para Teradu telah melakukan pembiaran kepada sekelompok orang yang tidak memiliki legalitas sebagai PPS dan KPPS untuk bertindak sebagai PPS dan KPPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana pada tanggal 7 Juni 2017.
Alat Bukti:1. Fotokopi Formulir A hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil validasi Data Pemungutan Suara Ulang di 7 TPS.
2. Fotokopi Formulir A hasil Pengawasan Pelaksanaan PSU di TPS 2 Tahite, TPS 1 Marampuka, TPS 2 Marampuka, TPS 1 Larete dan TPS 1 Lamoare pada tanggal 7 Juni 2017.
3. Fotokopi BA klarifikasi Sdr. Muh. Arsal.
4. Fotokopi BA klarifikasi Sdri. Siti Suharni
5. Fotokopi BA klarifikasi Sdr Umar.
6. Fotokopi BA klarifikasi Sdr Dahlan.
7. Fotokopi BA klarifikasi Sdr Asrullah.
8. Fotokopi BA klarifikasi Sdri Nurlina.
9. Fotokopi BA klarifikasi Sdr Supratman.
10. Fotokopi pesan WAG KPU Bombana memerintahkan PPS membuat SK KPPS.
11. Kajian Temuan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara No:01/TM/PSU-PILBUB-BOMBANA/VI/2017.
12. Fotokopi surat Bawaslu Sulawesi Tenggara No.08/K.SG/PM.05.01/VI/2017 tentang Penerusan pelanggaran Administrasi ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
13. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 182/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-07-2017
Teradu:1. Adam Arisoi
2. Tarwinto
3. Sombuk M. Yosep
4. Bietrix Wanane
5. Izak R Hikoyabi
(Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua)

6. Fegie Y Wattimena
7. Anugrah Pata
8. Yacob Paisei
(Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua)
Pengadu:Ireneus Liku Wattan Bolly (Ketua Koordinator dan Saksi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Yanni, SH dan Zadrak Apasedanya, SP)
memberikan kuasa kepada :
Arsi Divinubun, S.H., M.H (Advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I s.d V diduga tidak melaksanakan Putusan DKPP nomor: 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan 88/DKPP-PKE-VI/2017 secara murni, konsekuen dan bertanggung jawab serta bertindak sewenang-wenang dalam menangani pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Jayapura.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, Teradu I s.d V secara bersama-sama menetapkan dan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor: 27/Kpts/KPU-Kab Jpr/030.434090/201 7 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor: 19/Kpts/KPU-Kab Jpr/030.434090/2017 tentang tahapan, program dan jadwal pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik.
3. Bahwa penetapan 229 TPS yang akan melaksanakan PSU sebagaimana dalam surat keputusan tersebut di atas, tidak mencerminkan dan/atau bertentangan dengan Putusan DKPP nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 dimana dalam amar Putusannya secara tegas menyebutkan mengambil alih pelaksanaan PSU di 17 Distrik dari 19 Distrik di Kabupaten Jayapura sehingga menurut pengadu jumlah TPS yang seharusnya melaksanakan PSU sebanyak 308 TPS;
4. Bahwa menurut pengadu, tindakan Teradu I s.d V yang menetapkan PSU hanya di 229 TPS telah menghilangkan makna PSU di 17 dari 19 Distrik sebagaimana tertera dalam amar Putusan DKPP. Sikap dan tindakan tersebut, selain tidak profesional juga merupakan tindakan sewenang-wenang bahkan pembangkangan terhadap Putusan DKPP karena telah berani membuat tafsiran Putusan DKPP di luar dari konteks yang tercantum dalam amar Putusan. Hal ini jelas melanggar Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
5. Bahwa menurut pengadu, Teradu I dan II juga dinilai telah membuat opini yang meresahkan, membingungkan berbagai pihak di media massa serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap KPU Provinsi yang mengambil alih tugas KPU Kabupaten Jayapura karena berkali-kali menyatakan bahwa TPS yang akan melaksanakan PSU sebanyak 229 TPS. Pengadu menilai hal ini dapat menimbulkan kecurigaan adanya tendensi yang bermuatan politis;
6. Bahwa Teradu VI s.d VIII sebagai pengawas tingkat provinsi yang dalam amar putusan DKPP diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan PSU di 17 dari 19 Distrik diduga tidak melaksanakan tugas tersebut secara sungguh-sungguh dan profesional sehingga mengakibatkan Teradu I s.d V bertindak sewenang-wenang dalam membuat keputusan yang bertentangan dengan amar putusan DKPP. Teradu VI s.d VIII sekalipun telah mengetahui perbuatan Teradu I s.d V namun tetap tidak mengambil tindakan sebagai pengawas Pemilu;
7. Bahwa Teradu VI s.d VIII tanpa alasan apapun mengabaikan atau tidak menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan formulir model C-KWK, C1-KWK berhologram dan lampirannya yang dilaporkan oleh Ketua koalisi Paslon Nomor Urut 1;
Alat Bukti:1. Foto copy SK Tim Kampanye
2. Foto Copy KTP Pengadu
3. Foto copy Putusan DKPP Nomor 46 dan 88/DKPP-PKE-VI/2017
4. Foto copy Keputusan KPU Kab. Jayapura Nomor 27/Kpts/KPU-Kab Jpr/030.434090/2017
5. Kliping berita media massa lokal tentang pernyataan Teradu I dan II
6. Foto copy form Model A.1 bukti laporan ke Bawaslu Provinsi Papua
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 181/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 11-07-2017
Teradu:1. Ridwan Hadi
2. Robby Syah Putra
3. Fauziah
4. Junaidi
5. Muhammad
6. Hendra Fauzi
7. Basri M. Sabri
(Ketua dan Anggota KIP Aceh)
Pengadu:Safaruddin (yayasan Advokasi Rakyat Aceh) Selaku kuasa dari: H. Said Samsul Bahri
Pokok Perkara:1. Para Teradu dalam melaksanakan tes kesehatan terhadap seluruh pasangan calon tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 507/KPU/IX/2016. Para Teradu telah memerintahkan kepada seluruh KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan tes kesehatan terhadap seluruh pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin di Banda Aceh. Berdasarkan Putusan MA Nomor 572/KTUN/PILKDA/2016 tanggal 11 januari 2017, telah membatalkan SK KIP Aceh Tamiang yang proses tes kesehatan paslon a.n Lukmanul Hakim dinilai cacat administrasi.
2. Para Teradu melakukan pencoretan terhadap Pengadu dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang diusung oleh 2 (dua) partai politik yaitu PAN dan PKP Indonesia. Dalam dokumen pencalonan PAN ditandatangani oleh Zulkifli Hasan dan Jend. Eddy Soeparno, selanjutnya dokumen pencalonan PKP Indonesia oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Taku Daeng Parawansa, selain itu Pengadu juga memperoleh persetujuan dari Pjs Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson. Menurut pengadu, kedua dokumen dukungan dari PKP Indonesia telah sesuai, karena namanya tercantum dalam Kepengurusan DPN PKP Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham. Bahwa tindakan para Teradu mencoret nama pengadu sebagai hasil tindaklanjut Putusan DKPP No. 2/DKPP-PKE-VI/2017 adalah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam Putusan DKPP hanya memerintahkan untuk melakukan koreksi, bukan mencoret nama Pengadu.
3. Pencoretan Pengadu dari daftar Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh para Teradu pada tanggal 21 Januari 2017, berjarak 24 hari dari hari pemungutan suara. Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 154 ayat (12) UU No. 10 tahun 2016
Alat Bukti:1. Salinan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016;
2. Salinan Surat KIP Aceh Nomor 270/2847, perihal tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan , tanggal 19 September 2016
3. Salinan Surat KIP Aceh Nomor 270/332/V/2017 perihal penyempaian informasi, tanggal 10 Mei 2017
4. Salinan Keputusan KIP Aceh Nomor 24.3/ Kpts/ KIP Aceh/ Tahun 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyelahgunaan Narkotika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota Tahun 2017
5. Salinan Kesepakatan Bersama antara KIP Aceh dengan RSUD dr. Zainoel Abidin Nomor 02/ KB/ KIP-ACEH/ 2016 – Nomor 445/ 10688/ 2016 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota Tahun 2017
6. Salinan Surat Keputusan DPN PKPI Nomor 019/DPN PKP IND/VIII/2016 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya tertanggal 25 Agustus 2016
7. Salinan Surat DPN PKPI Nomor 011/DPN PKP IND/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya
8. Salinan Berita Acara KIP Aceh Barat Daya Nomor 058/BA/KIP/X/2016 tentang Dokumen Persyaratan Bakal Calon H. Said Syamsul Bahri – Drs. HM. Nafis Amanaf, MM tertanggal 11 Oktober 2016
9. Salinan Keputusan KIP Aceh Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/ Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan KIP Kab. Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016
10. Salinan Keputusan KIP Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/ Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan KIP Kab. Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016
11. Fotokopi Surat Panwaslih Aceh No. 216/Panwaslih-aceh/I/2017 perihal Petunjuk dan Saran, tanggal 16 Januari 2017
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 179/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 07-07-2017
Teradu:1. Drs. Arisman (Ketua KPU Kabupaten Bombana)
2. Kasjumriati Kadir, S.Pd., M.Pd. (Anggota KPU Kabupaten Bombana)
3. Andi Usman, S.Ip. (Anggota KPU Kabupaten Bombana)
4. Ashar, SP (Anggota KPU Kabupaten Bombana)
5. Anwar (Anggota KPU Kabupaten Bombana)
Pengadu:Ir. H. Kasra Jaru Munara (Calon Bupati Kab.Bombana)
Pokok Perkara:1. Seluruh Anggota Komisioner KPU Kabupaten Bombana pada tanggal 7-10 Juni 2017 bertempat di Kabupaten Bombana tidak profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan PSU karena tidak didukung oleh pembiayaan yang memadai (tidak ada dana dari Pemda dan tanpa ada NPHD). PSU dilaksanakan pada 7 Juni 2017, sedangkan NPHD ditandatangani pada 8 Juni 2017. Hal ini menyebabkan pihak terkait (Panwas, Polri, dan TNI) tidak memperoleh alokasi dana untuk mengawal pelaksanaan PSU serta tidak terbentuknya Sentra Gakkumdu di Kabupaten Bombana sehingga penanganan tindak pidana tidak optimal.
2. Pembagian logistik Pemilihan ke lokasi TPS (TPS 1 Lamuare, TPS 1 Larete, TPS 1 dan 2 Marampuka) tidak terkoordinasi dengan baik dengan PPK dan PPS. Pendistribusian logistik di empat TPS tersebut terlambat, dan baru sampai pada pukul 08.30 Wita, padahal PSU dimulai pukul 07.00 waktu setempat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 92 ayat (5) dan PKPU Nomor 14 Tahun 2016 jo PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 30 ayat (2). Hal ini menyebabkan PSU di TPS 1 Desa Lamoare tidak bisa dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2017 dan dimundurkan pada tanggal 10 Juni 2017.
3. Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK tidak sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan KPU Bombana yakni tanggal 10 s/d 11 Juni 2017. Pleno dilaksanakan pada 8 Juni 2017 di Gedung KPU Bombana yang menyebabkan minimnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan timbul kesan dilakukan secara tergesa-gesa. Bahkan rapat pleno PPK Kecamatan Poleang Tenggara dilakukan sebanyak dua kali pada 8 dan 10 Juni 2017. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 14 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015.
4. KPPS tidak diberikan SK penugasan (tanpa dilantik/disumpah) sehingga tidak memiliki legal standing untuk menyelenggarakan PSU pada 7 Juni 2017.
5. Fakta dugaan money politic yang dilakukan oleh Anggota PPK Poleang Tenggara a.n Mahrir dan Ketua PPS Desa Larete/Lemo a.n Takwin. Kedua orang tersebut ditangkap di Desa Marampuika, Kecamatan Poleang Tenggara beserta sejumlah uang.
6. Ketua KPU Kabupaten Bombana Drs. Arisman dan Anggota KPU Kabupaten Bombana Divisi Logistik a.n Andi Usman bersama Ketua PPS Desa Larete/Lemo a.n Takwin pada 7 Juni 2017 berupaya memalsukan dokumen (tanggal pembuatan dokumen SK KPPS). Hal ini berdasarkan percakapan di Grup WA Chat PSU KAB. BOMBANA
Alat Bukti:1. Berita Acara Rekap Kecamatan per Tanggal 8 Juni 2017.
2. Berita Acara Rekap Kecamatan per Tanggal 10 Juni 2017.
3. Surat Pernyataan anggota PPS dan KPPS tidak pernah dilantik dan disumpah.
4. Berita di Koran Kendari Pos halaman 3 Tanggal 6 Juni 2017 berjudul “Tanpa NPHD, KPU Tetap Gelar PSU”.
5. Screensoot terkait obrolan (chat) Komisioner KPU Bombana dan Ketua PPS.
6. Foto Dokumentasi Penyelenggara Pemilu Terkait Money Politic.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 180/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 07-07-2017
Teradu:Hasdin Nompo (Anggota Panwas Kabupaten Bombana)
Pengadu:Ir. H. Kasra Jaru Munara (Swasta)
Pokok Perkara:1. Teradu sebagai anggota Panwas Kabupaten Bombana diduga tidak independen karena memberikan pernyataan yang seakan-akan berpihak kepada salah satu paslon Nomor 2. Pernyataan ini dimuat dalam media online Butonpos.com.
2. Terkait jalannya PSU pada 7 Juni 2017, Teradu tidak semestinya mengeluarkan pernyataan tanpa ada pleno terkait ada tidaknya pelanggaran.
3. Laporan dugaan pelanggaran ke Panwas Kabupaten Bombana bernomor 109/P/TIP/BERKAH-01/VI/2017 tentang Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu per Tanggal 9 Juni 2017 tidak pernah ditanggapi oleh Panwas, sehingga kami keberatan dengan pernyataan Teradu di Butonpos.com.
4. Semua laporan yang dimasukkan di Panwas Bombana belum pernah ditindaklanjuti atau diadakan klarifikasi lebih lanjut disebabkan ketidaksiapan penyelenggara Pemilu dalam pengawasan. Sentra Gakkumdu tidak terbentuk saat PSU.
Alat Bukti:1. Printout pernyataan Teradu Hasdin Nompo, S.Sos di Butonpos.com.
2. Link berita online pernyataan Hasdin Nompo S.Sos di http://butonpos.fajar.co.id/psu-bombana-panwas-tak-temukan-pelanggaran/.
3. Berkas Pengaduan ke Panwas Kabupaten Bombana.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 178/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 16-06-2017
Teradu:1. Samahuddin, (Ketua KPU Prov. Kalimatan Selatan)
2. H. Hairansyah, (Anggota KPU Prov. Kalimantan Selatan)
3. Nur Kholis Majid (Anggota KPU Prov. Kalimantan Selatan)
4. Dr. Hj. Masyithah Umar (Anggota KPU Prov. Kalimantan Selatan)
5. H. Sarmuji, (Anggota KPU Prov. Kalimantan Selatan)
Pengadu:1. Mahyuni, (Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan)
2. Azhar Ridhanie, (Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan)
3. Erna Kasypiah, (Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan)
Pokok Perkara:Achmad Bisung, peringkat ke-1 suara sah calon telah meninggal dunia, yang diganti oleh Calon peringkat ke-2 suara sah calon terbanyak berikutnya atas nama Sdr. H. Yadi Ilhami yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon PAW dari Partai Demokrat oleh para teradu yaitu KPU Prov. Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai PAW.
Maka dalam hal ini Para Pengadu yaitu Bawaslu Provinsi Kalimantan selatan menyatakan :
1. Bahwa KPU Prov. Kalimantan Selatan tidak mandiri, dalam melaksanakan asas mandiri dan tidak adil sebagai penyelenggara Pemilu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dimana menurut Pengadu I, II, III, sangat tidak mendasar, karena diputuskan secara sepihak oleh KPU RI yang hanya dengan berdasarkan surat Sdr. H. Yadi Ilham tertanggal 17 Oktober 2016 perihal laporan dugaan Pelanggaran Administrasi atas proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Kalimantan Selatan dari Partai Demokrat atas nama H. Achmad Bisung dan KPU RI tentunya juga bisa saja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/2/PHD-APS/11064 tanggal 16 agustus 2016 yang mana sebenarnya hal ini sudah diputuskan oleh Pihak KPU Provinsi kalimantan Selatan di dalam rapat pleno yang kedua tanggal 7 September 2016, yang dimana harusnya Teradu I, II, III, IV dan V, memiliki kemandirian di dalam membuat keputusan tidak terpengaruh dengan surat yang berasal dari KPU RI, sehingga menurut pengadu I, II, III, sangat keliru ketika surat yang berasal dari KPU RI tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk memutuskan Sdr. H. Yadi Ilhami memenuhi syarat sebagai PAW anggota DPRD;
2. Bahwa dengan terbitnya Berita Acara Rapat Pleno Nomor 07/BA/V/2017 tentang pemenuhan persyaratan Calon PAW Anggota DPRD, artinya bahwa teradu I, II, III, IV, V, tidak melaksankan Rekomendasi Bawaslu Provinsi, atas temuan adanya dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 001/TM/Pileg/VIII/2016 yang menyatakan untuk tidak menetapkan terlapor H. Yadi Ilhami karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Prov. Kalimantan selatan Tahun 2014 sesuai pasal 51 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
3. Bahwa teradu I, II, III, IV, V tidak teliti (tidak cermat) dalam menyikapi dan memahami surat keputusan Menteri Agama pada tanggal 5 April 2017 kementerian agama RI, Perbaikan Konsideran membaca SK kementerian agama Nomor B. II/2/PDH-APS/11064 tanggal 16 Agustus 2016, atas dasar surat permohonan perbaikan oleh saudara H. Yadi Ilhami pada tgl 03 April 2017 yang mana ada beberapa perbaikan dalam SK Perbaikan tersebut antara lain :
- Perbaikan konsideran membaca SK pada tanggal 5 April 2017 Kementrian Agama Nomor. B. II/2/PDA-APS/11064 tanggal 16 Agustus 2016, berbeda dengan SK surat dari Kementerian agama Nomor B. II/2/PDH-APS/11064 tanggal 16 Agustus 2016 kode pada SK pada tanggal 16 Agustus 2016 PDH, sedangkan pada SK perbaikan 5 April 2017, PDA;
- Bahwa dalam diktum memutuskan SK perbaikan tanggal 5 April 2017 tersebut menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 1 September 2016, memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan SK Kementerian Agama pada tanggal 16 Agustus 2016, karena menjadi Anggota DPRD, frase Dewan dan Anggota Dewan, ini sudah berbeda ditambah lagi sangat keliru, karena menurut pengadu I, II, III, seharusnya jika di kembalikan berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. H. Yadi Ilhami pada tanggal 19 April 2013 menyatakan mengundurkan diri sebagai PNS di Kementerian Agama Kab. Hulu Sungai Utara guna memenuhi Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Provinsi Kalimantan selatan pada pemilu legislatif 2014;
- Hal ini dikuatan dengan hasil rapat pleno KPU Provinsi kalimantan Selatan pada tgl 7 September 2016 yang dituangkan di dalam Berita Acara Nomor 13/BA/IX/2016 menyatakan tiga orang komisioner menyatakan PAW atas nama H. Yadi Ilhami dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan alasan bahwa surat pemberhentian yang bersangkutan tidak merujuk kepada surat pengnduran diri pada pencalonan (Formulir Model BB-4), isi di dalam formulir Model BB-4, inipun menyatakan bakal Calon Anggota Dewan Prov. Kalimantan Selatan pada Legislatif 2014;
- Bahwa dimana teradu I, II, III, IV, V juga menjelaskan di dalam surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Prov. Kalimantan Selatan pada tanggal 7 September 2016 dengan Nomor 180/KPU-Prov-022/IX/2016 menyatakan H. Yadi Ilhami Tidak memenuhi Syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu karena permohonan pengunduran diri sebagai PNS atas nama Sdr. H. Yadi Ilhami tanggal 10 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Menteri Agama, Sekretaris Jendral dan Kepala Biro Pegawaian Sekretariat Jendral Kementrian Agama Jakarta, (Sehingga tidak memenuhi syarat) seharusnya surat pengunduran diri yang diproses adalah surat Kementerian Agama RI kantor Kab. Hulu Sungai Utara dengan Nomor Kd. 17.08/4/pp.006/746/2013, tanggal 22 April 2013, akan tetapi setelah terbitnya surat pada tanggal 5 April 2017 melakukan perbaikan konsideran membaca SK Kementerian Agama dengan Nomor B.II/2/PDH-APS/11064 tanggal 16 Agustus 2016, atas dasar surat permohonan perbaikan oleh Sdr. H. Yadi Ilhami pada tanggal 3 April 2017.
- Bahwa Teradu I, II, III, IV, V telah keliru menjadikan dasar pertimbangan Berita Acara Nomor 13/BA/IX/2016 tanggal 7 September 2016, hal ini dikarenakan berdasarkan surat yang dimaksud tersebut seharusnya yang diproses Kemenag RI adalah surat Nomor Kd. 17.08/4/pp.006/746/2013, tanggal 22 April 2013, sebagaimana hasil rapat pleno tersebut, akan tetapi yang di proses kemenag RI adalah surat pengunduran diri sebagai PNS tanggal 19 April 2013, yang ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kab. Hulu suangai Utara a.n H. Yadi Ilhami, ini artinya para Teradu tidak konsisten dengan keputusannya, karena telah menghilangkan satu rapat Pleno dengan nomor 13/BA/IX/2016 pada tanggal 7 September 2016;
- Bahwa selanjutnya terkait hak dan kewajiban seorang PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa PNS berhak memperoleh gaji tunjangan dan fasilitas (Pasal 21), dalam hal ini Sdr. H. Yadi Ilhami sangat jelas melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku yang masih aktif sebagai PNS di Kementerian Agama Banjar Baru, seharusnya yang bersangkutan mengundurkan diri dari Pegawai PNS karena masih aktif sebagai sebagai Anggota dari Partai Demokrat.
- Bahwa dimana Sdr. H. Ilhami tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD karena yang bersangkutan masih aktif berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru sampai tanggal 16 Agustus 2016 terbitnya SK pemberhentian secara definitif oleh Kemenag RI.
Alat Bukti:1. Kajian Laporan dengan Nomor 001/TM/Pileg/VIII/2016
2. Berita acara Klarifikasi.
3. Dokumen laporan Penanganan Pelanggaran pergantian antar Waktu (PAW) atas nama H.Yadi Ilhami.
4. Surat KPU Prov. Kalsel terkait pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai Demokrat yang di tunjukan kepada DPRD dengan Nomor 135/KPU-Prov-022/VII/2016.
5. Surat pengunduran diri dan tidak akan menarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 17 April 2013.
6. Surat klarifikasi status PNS a.n H. Yadi Ilhami dengan Nomor 130/KPU Prov-022/VII/2016 tertanggal 26 Juli 2016.
7. Berita acara nomor 07/BA/V/2017 tentang pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD.
8. Surat KPU Prov. Kalsel perihal pengganti antar Waktu anggota DPRD dari Partai Demokrat yang ditujukan kepada ketua DPRD dengan Nomor 094/PY.04.4-SP/63/KPU/V/2017, tertanggal 3 Mei 2017.
9. Surat KPU Prov. Kalsel kepada KPU RI perihal Laporan PAW
10. Surat keterangan kantor Kementrian Agama Kab. Hulu Sungai Utara Nomor Kd. 17.08/4/PP.006/746/2013 tanggal 22 April 2013;
11. Surat perihal klarifikasi keikutsertakan dalam kegiatan politik dengan nomor Kd.17.08/I/Kp.05/3215/2013 tanggal 4 Desember 2013,
12. Surat keikutsertaan PNS dalam partai Politik, tanggal 17 Desember 2013, Nomor Kd. 17.08/I/KP.09/3278/2013.
13. Surat perihal usulan pemberhentian PNS tertanggal 5 Februari 2014.
14. Surat perihal usulan pemberhentian sebagai PNS Sdr. H. Yadi Ilhami nomor Kw.17.1/2/Kp.05/84/2014, tertanggal 15 Januari 2014.
15. Surat perihal Panggilan Dinas Nomor : Kd.17.08.1/KP.05/116/2014, tertanggal 21 Jnuari 2014.
16. Surat perihal teguran Nomor : Kd. 17.08/1/KP.04.2/4612/2014 tertanggal 17 Desember 2014;
17. Surat perihal mohon melaksanakan Tugas Nomor : Lepas tertanggal 21 Januari 2014.
18. Surat pengantar Nomor Kd. 17 08./1/Kp.04.2/4612/2014 tertanggal 17 Desember 2014.
19. Surat perihal permohonan rekomendasi kepada kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Hulu Sungai Utara untuk Pindah tugas ke kantor Wilayah kementrian Agama Prov. Kalimantan Selatan dalam rangka penyegaran; tanggal 9 Februari 2015.
20. Surat Rekomendasi Nomor Kd. 17.08/1/KP.07.6/404/2015; tertanggal 11 Februari 2015.
21. Rekap Absensi Periode 1 Januari 31 Agustus 2015.
22. Rekomendasi Kementrian Agama Kantor kota Banjar baru nomor : Kd.17.11/1/Kp.07.5/1749/2015; tertanggal 31 Agustus 2015.
23. Slip gaji Bulan April-Agustus 2016.
24. Keputusan kantor Departemen Agama Kab. Hulu Sungai Utara Nomor : M. 0.9/1-a/Kp.07.6/294/2000 tentang Penyesuain dalam jabatan Non Struktural pada kantor Departemen agama Kab. Hulu Sungai Utara, tertanggal 3 Oktober 2000.
25. Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Prov. Kalimantan Selatan, Nomor : Kw. 17.1/2/Kp.07.1/023/2011 tertanggal 1 Maret 2011.
26. Surat Pengunduran Diri sebagai PNS Kementrian Agama Kab. Hulu sungai Utara, tertanggal 19 April 2013.
27. Surat Perihal Keikutsertaan PNS dalam Partai Politik Nomor. Kw. 17.1/2/Kp. 05/3171/2013, tertanggal 23 Desember 2013.
28. Surat perihal usulan pemberhentian sebagai PNS a.n H. Yadi Ilhami Nomor Kw. 17.1/2/KP.05/84/2014 tertanggal 15 Januari 2014.
29. Surat persetujuan mutasi dari Kemenag Kab. Hulu Sungai Utara No. Kd 17.08/1/KP.07.06/2073/2015 tertanggal 20 Mei 2015.
30. Rekomendasi Kemenag kantor Kota Banjarbaru Nomor Kd. 17.11/1/Kp.07.5/964/2015/ tertanggal 19 Mei 2015.
31. Surat Keputusan Kementrian Agama RI tanggal 16 Nomor B.II/2/PDH-APS/11064 tanggal 16 Agustus 2016. Atas dasar surat permohonan diri oleh Saudara H. Yadi Ilhami pada tanggal 10 Agustus 2016.
32. Surat Kemenag RI tanggal 5 April 2017 melakukan perbaikan Konsideran membaca SK Kementrian Agama Nomor B. II/2/PDH-APS/11064 tanggal 16 Agustus 2016 atas dasar surat Permohonan Perbaikan oleh saudara H. Yadi Ilhami pada tanggal 3 April 2017.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 177/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 12-06-2017
Teradu:1. Alexander R.I. Nemo, SE.
2. Esebia Tapaimu
3. Sugeng Aditriyanto
4. Natalis Amkai
5. Josep Richardus Way
(Ketua dan anggota KPU Mappi)
Pengadu:Jasavat Marivan Simanjuntak
selaku kuasa dari Drs. Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin (Cabup dan Cawabup Kab. Mappi, Papua)
Pokok Perkara:1. Pada tanggal 24 Oktober 2016 bertempat di Kantor KPU Kab. Mappi para Teradu telah menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon padahal Kristosimus Yohanes Agawemu sebagai Cabup saat ditetapkan masih berstatus PNS. Atas hal tersebut pengadu menilai Para Teradu sudah bertindak tidak cermat dan tidak profesional dengan tidak membatalkan pencalonan tersebut.
2. Bahwa terhadap pengaduan serupa, DKPP telah menjatuhkan putusan putusan bersalah karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik
Alat Bukti:1. Penjelasan status kepegawaian a.n. Kristosimus Yohanes Agawemu dari BKN dengan nomor surat 068/KR.GS/IV/2017
2. Keputusan Bupati Merauke tentang pengangkatan PNS a.n. Kristosimus YA
3. Putusan DKPP Nomor 143/DKPP-PKE-V/2016
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 176/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 08-06-2017
Teradu:1. Halomoan F. Lumbantobing dan Kroninya (Ketua KPUD Tapteng dan Kroninya)
2. Jonas Bernard Pasaribu dan Kroninya (Ketua Pangawas Pemilihan Kepala Daerah Kab. Tapteng dan kroninya)
3. Bakhtiar Ahmad Sibarani (Sekarang Menjabat Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah)
4. Darwin Sitompul (Sekarang Menjabat Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah)
Pengadu:Safran Situmeang (Ketua DPD LSM-ACI Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara memberikan Kuasa Kepada Muhammad Suqran Situmeang
Pokok Perkara:1. Bahwa Bakhtiar Ahmad Sibarani sebelum menjabat Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah isu yang beredar pada masyarakat awam bahwa atas nama Bakhtiar Ahmad Sibarani pernah terlibat masalah narkoba di Polsek Barus dan disampaikan laporan berkasnya sampai ke Mapolres Kabupaten Tapanuli Tengah, namun masalah ini diam seribu bahasa atau masalahnya di peti eskan sehingga tidak muncul pada permukaan publik pada tahun 2015. Dalam hal ini pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ( BNN RI ) dapat melaksanakan tugasnya secara Profesional untuk mengetes para ke-empat Calon Bupati/ Wakil Bupati saat itu di uji secara tes darah atau rambut agar penyelenggara Pemilu terdapat jujur dan adil. Ternyata hal ini dilaksanakan oleh tim Kesehatan dan dari BNN hanya melakukan tes urin ( air seni ) yang diambil dari para Calon Bupati/Wakil Bupati saat itu.
2. Pada saat kemenangan atas nama Calon Bupati Tapanuli Tengah masa periode 2017-2022, bahwa Bakhtiar Ahmad Sibarani dengan pasangan Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah Darwin Sitompul dan para kroni-kroni mereka malam sehari pemenangan mereka sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah melakukan pesta narkoba secara serentak di Rumah Kediaman Bakhtiar Ahmad Sibarani di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun para oknum dari pihak Kepolisian Polsek Barus diduga ada kerja sama dalam hal pesta Narkoba pada malam itu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Barus pada khususnya. Untuk itu diminta secara terhormat kepada seluruh yang terkait pada Penyelenggaraan proses Pemilu Kepala Daerah Tahun 2016-2017 untuk masa Periode Calon Bupati/ Wakil Bupati secara serentak di Tes melalui uji Tes darah dan rambut para Calon Bupati/Wakil Bupati pada masa saat itu. Oleh karena itu diminta kepada pihak terkait yang berhak dan berwenang untuk dapat melaksanakan dalam tugasnya guna mengusut Bupati/ Wakil Bupati mengenai hal masalah yang selalu didengung-dengungkan masyarakat, bahwa Bupati/ Wakil Bupati seolah-olah dalam pandangan masyarakat bahwa Bupati/ Wakil Bupati para pihak penegak hukum di Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dapat dijerat dengan ketentuan hukum menindak Bupati/ Wakil Bupati dari perilaku yang melanggar asusila yang bertentangan dengan harkat dan martabat yang diuraikan dalam Undang-Undang.
3. Bahwa Teradu KPU dan kroninya telah Melanggar dalam ketentuan Pencalonan seorang menjadi calon anggota DPRD yang telah melangar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di KPUD Tapanuli Tengah. Namun hal ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh seorang calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah melalui keabsahan legalitas izajah yang dipergunakan untuk mencalon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada masa periode 2009-2014 dan 2014-2019 serta dalam pencalonan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah masa periode 2017-2022, diduga menggunakan ijazah palsu karena penyelenggara pemilu KPUD Tapanuli Tengah tidak mau memberikan fotokopi ijazah atas nama Bakhtiar Ahmad Sibarani mulai pencalonan yang diusung dari partai Demokrat dan Partai Hanura serta pencalonan Bupati Tapanuli Tengah yang dimintakan oleh DPD LSM ACI dengan surat Nomor: 295/DPD/LSM–ACI/TT/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017. Pihak KPUD TAPTENG sampai sekarang Tidak mau membalas sebagimana yang tertuang dalam surat LSM atau tertanggal 13 Maret 2017 tersebut.
4. Bahwa Ketua KPUD Tapteng beserta dengan kroninya berkerjasama melakukan pelanggaran kewenangan dan jabatan sehingga diduga calon Bupati dan Wakil Bupati ada menyalahgunakan atau melanggar peraturan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
Alat Bukti:1. Fotokopi surat DPD LSM ACI No:299/DPD/LSM-ACI/TT/IV/2017 kepada KPU Kab tapanuli Tengah
2. Fotokopi surat Himpunan Pemilih Rasional Masyarakat Tapanuli Tengah kepada KPK
3. Fotokopi form model C6-KWK
4. Fotokopi printout Foto Bahtiar Ahmad Sibarani
5. Fotokopi salinan Putusan MA RI No.25/PID/TPK/2015/PT.DKI
6. Fotokopi surat KPK RI No.B-1070/55/03/2017 kepada Koordinator Himpunan Pemilih Rasional Masyarakat Tapanuli Tengah.
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 175/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 05-06-2017
Teradu:1. T. Ocepina Magal, S.KM (Ketua KPU Kab. Mimika)
2. Derek Mote, ST (Anggota KPU Kab. Mimika)
3. Alfrets Petupetu, SE (Anggota KPU Kab. Mimika)
4. Yoe Luis Rumakewi, (Anggota KPU Kab. Mimika)
5. Reinhard Gobay, S.Sos (Anggota KPU Kab. Mimika)
Pengadu:Ruben Hohakay, SH (Advokat/PERADI)
Selaku Kuasa dari
1. Anton Bukaleng (Swasta/Partai Golkar) dan
2. Yoel Yolemal (Swasta/Partai Demokrat)
Pokok Perkara:1. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara parpol dan calon anggota DPRD Kab. Mimika oleh KPU kab. Mimika berlangsung di Aula Multi Purpose Community Centre (MPCC) pada hari rabu tanggal 10 Mei 2017 yang tidak dihadiri oleh 12 (dua belas) saksi dari parpol serta undangan lainnya dan tidak dihadiri oleh Panwaslu Kab. Mimika ataupun Bawaslu Propinsi.
2. Bahwa kemudian dalam rapat pleno tersebut baru berlangsung beberapa menit diskors karena dihujani banyak interupsi dari para saksi parpol yang menanyakan kepada 5 orang komisioner KPU Kab. Mimika, bahwa apakah data yang termuat dalam model DB-1 dan EB-1 yang digunakan dalam rapat pleno ini apakah data asli? ataukah bukan? Dan mana berita acara pengambilan data tersebut? Kemudian KPU Kab. Mimika tersebut menskors rapat pleno beberapa menit kemudian menyampaikan kepada para saksi parpol untuk rapat pleno ini di skors selama 5 hari kedepan karena untuk mencari data asli karena kantor KPU Kab. Mimika terbakar.
3. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 rapat pleno dilanjutkan kembali, Komisioner KPU Kab. Mimika memberi kesempatan kepada 7 saksi parpol yaitu Golkar, PDIP, Demokrat, PPP, PKS Nasdem untuk melihat model DB serta lampirannya model DB-1 dan dokumen Model EB serta lampirannya Model EB-1. Bahwa ternyata lampirannya yaitu dari surat keputusan KPU Kab. MIMIKA No. 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 yang menjadi lampiran juga dalam syarat keputusan Gubernur Papua No. 1555.2/385/Tahun 2005 tertanggal 3 November 2015 tentanga peresmian Keanggotaan DPRD Kab. Mimika periode 2014-2019 yang telah dibatalkan oleh PTUN JAYAPURA No. 34/G/2015/PTUN.JPR tanggal 6 Juni 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi Papua dengan surat No. 155.2/420/Tahun 2016 tentang pembatalan dan pencabutan Keputusan Gubernur Papua No. 155.2/385/Tahun 2005 ertanggal 3 November 2015
4. Bahwa kemudiann ke tujuh saksi parpol tersebut menanyakan kembali darimana sumber data yang dibuat 5 orang komisioner KPU Kab. Mimika tersebut dalam form Model DB-1 dan Model EB-1 namun tidak pernah dijawab pertanyaan tersebut, sehingga para sakso parpol keberatan atas data yang dipakai dalam pleno KPU tersebut, namun ke 5 orang komisioner KPU Kab. Mimika tidak menanggapi hanya oleh Ketua KPU Kab. Mimika menyatakan yaitu silahkan pakai jalur hukum saja.
5. Bahwa dalam pleno juga para saksi parpol menginterupsi KPU Kab. Mimika agar mempertimbangkan putusan PTUN Jayapura tertanggal 6 Juni 2016 yang telah mempunnyai kekuatan hukum tetap namun tetap saja diabaikan dan kelima komisoner KPU Kab. Mimika tetap membacakan Surat Keputusan KPU Kab. Mimika No. 01.Kpts/KPU KAB.031.434172/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Parpol Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif Kab. Mimika Periode 2014-2019 dan Keputusan KPU Kab. Mimika No. 02/Kpts/KPU KAB.031.434172/V/2017 tangggal 18 Mei 2017 tentang penetapan Hasil Perolehan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif Kab. Mimika Periode 2014-2019.
6. Bahwa para Teradu tidak pernah memberikan Form keberatan kepada para saksi parpol hinggal pleno selesai.
Alat Bukti:1. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Mimika No. 01/Kpts/KPU Kab.031,434172/V/2017 tentang Rekapitulasi hasil perolehan suara parpol anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif Kab. Mimika Periode 2014-2019
2. Fotokopi Berita Acara No. 10/BA/B15/V/2017
3. Fotokopi Form Model DB
4. Fotokopi Form Model DB-1
5. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Mimika No. 02/Kpts/KPU KAB.031.434172/V/2017 tentang penetapan hasil perolehan kursi Parpol dan Calon terpilih anggota DPRD pada Pemilu Legislatif Kab. Mimika Periode 2014-2019
6. Berita Acara No. 11/BA/B15/V/2017
7. Form Model EB-1 dan Lampiran I, II Tahun 2014 DPRD Kabupaten
8. Form Model EB 3 Tahun 2014 DPRD Kabupaten
9. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Mimika No. 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015 tentang Penetapan Hasil Perolehan kursi parpol dan calon terpilih Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2014 di tingkat Kab. Mimika
10. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Mimika No. 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Sertifikasi perolehan suara dan penetapan kursi parpol serta penetapan calon anggota DPRD Kab. Mimka Periode 2014-2019
11. Fotokopi Form Model EB5 DPRD Kabupaten tahun 2014
12. Fotokopi Form Model EB 1 DPRD Kabupaten tahun 2014
13. Fotokopi Form Model EB DPRD Berita Acara Nomor 20/BA/V/2014
14. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Mimika No. 18/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Pembatalan SK KPU Nomor 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan hasil penghitungan perolehan suara parpol untuk anggota DPRD Kab. Mimika Tahun 2014
15. Fotokopi Berita acara No. 18/BA/V/2014
16. Keputusan KPU Kab. Mimika No. 17/KKpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan hasil penghitungan perolehan suara partai politik untuk anggota DPRD Kab. Mimika tahun 2014
17. Fotokopi Form Model DB Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara
18. Fotokopi Berita acara No. 17/BA/IV/2014
19. Form Model DB Berita acara Rekapitulasi
20. Form Model EB 2 DPRD Kabupaten tahun 2014 Fotokopi Keputusan KPU Kab. Mimika No. 16 A/Kpts/KPU-MMK/0311.434172/2014 tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Parpol untuk Anggota DPRD Kab. Mimika Tahun 2014
21. Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR tanggal 6 Juni 2016
22. Salinan Penetapan PTTUN Makassar Nomor 104/B/2016/PT.TUN MKS
23. Putusan DKPP Nomor 8/DKPP-PKE-IV/2015
24. Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/385/tahun 2015
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 173/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 16-05-2017
Teradu:1. Fred H. Sorontou (Anggota KPU Kab. Jayapura Divisi Teknis)
2. Jhon Saman (Kasubag Teknis Sekretariat KPU Kab. Jayapura)
3. Trida Asmuruf (Staf Sekretariat KPU Kab. Jayapura)
4. Agustinus Wahey (Ketua PPD Distrik Sentani Timur)
5. Roobert Yos Sokoy (Ketua PPD Distrik Sentani)
6. Andris Ibo (Ketua PPD Distrik Ebungfauw)
7. Yance Tom (Ketua PPD Distrik Waibu)
8. Albertho Sepnat Banundi (Ketua PPD Distrik Sentani Barat)
9. Yepenso Demetouw (Ketua PPD Distrik Depapre)
10. Yoris Lander Yakadewa (Ketua PPD Distrik Raveni Rara)
11. Simson Yaru (Ketua PPD Distrik Kemtuk)
12. Anton Beno (Ketua PPD Distrik Namblong)
13. Ruben Irem, S.Th (Ketua PPD Distrik Kemtuk Gresi)
14. Hendrik Trapen (Ketua PPD Distrik Gresi Selatan)
15. Arman Wabiser (Ketua PPD Distrik Nimboran)
16. Daniel Mebri, SH (Ketua PPD Distrik Nimbokrang)
17. Darius Albert Karafir (Ketua PPD Distrik Demta)
18. Roberth James Kespo (Ketua PPD Distrik Yokari)
19. Silas Kulang (Ketua PPD Distrik Unurumguay)
20. Adolof Fanggi (Ketua PPD Distrik Yapsi)
21. Moses Lory Dasra (Ketua PPD Distrik Kaureh)
22. Naftaly Kwarje (Ketua PPD Distrik Airu)
23. Swingli Yepasedannya (Ketua Panwas Distrik Kaureh)
24. Obeth Kromsian (Ketua Panwas Distrik Depapre)
25. Zeth. O. Yarisetouw (Ketua Panwas Distrik Yokari)
26. Alex Tecuari (Ketua Panwas Distrik Nimboran)
27. Rikhy Puhiri (Ketua Panwas Distrik Sentani Timur)
28. Mesak Waicang (Ketua Panwas Distrik Namblong)
29. Yunus Sawa (Ketua Panwas Distrik Nimbokrang)
30. Aneke Yuliana Yewi. A.md.IP (Ketua Panwas Distrik Kemtuk)
31. Yelly. F. Felle (Ketua Panwas Distrik Sentani)

32. Nur Kreuta, SH (Ketua Panwas Distrik Waibu)
33. Parmenas Ters (Ketua Panwas Distrik Unurum Guay)
34. Dorsila Okoseray (Ketua Panwas Distrik Raveni Rara)
35. Robert Max Wally (Ketua Panwas Distrik Ebungfauw)
36. Zakarias Pasik, S.IP (Ketua Panwas Distrik Airu)
37. Sefnat Urumban, S.IP (Ketua Panwas Distrik Yapsi)
38. Orgenes Wouw, SH (Ketua Panwas Distrik Gresi Selatan)
39. Supriyadi (Ketua Panwas Distrik Sentani Barat)
40. Yan Pieter Tegay, S.Pak (Ketua Panwas Distrik Kemtuk Gresi)
41. Saul Kosay (Ketua Panwas Distrik Demta)
Pengadu:Ireneus Liku Wattan Bolly (Ketua Koordinator dan Saksi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Yanni, SH dan Zadrak Apasedanya, SP)
Memberikan kuasa kepada :
Arsi Divinubun, S.H., M.H (Advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2017, dilakukan pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura yang diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon.
2. Bahwa berdasarkan laporan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram tidak pernah ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
3. Bahwa dari bukti rekaman (video), ternyata dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK serta lampiran Model C1-KWK berhologram yang seharusnya diisi oleh KPPS dan saksi pasangan calon di TPS, justru diisi oleh staf Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura beberapa hari setelah selesai pemungutan suara. Dalam rekaman video tersebut terlihat adanya penjelasan dari Staf Sekretariat yaitu Sdri. Trida Asmuruf (Teradu III) yang menyatakan pengisian dokumen ini karena di lapangan (maksudnya di TPS), tidak ada Formulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK berhologram, sehingga kita isi disini karena harus diinput ke KPU RI. Dalam Rekaman video tersebut terlihat juga ada Sekretaris PPD Gresi Selatan yang ikut dalam kegiatan pengisian Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram;
4. Bahwa dari bukti video dan bukti dokumen, dapat dipastikan telah terjadi pemalsuan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK secara massif di 100 % TPS (348 TPS) tersebar di 19 Distrik. Hal ini terlihat dimana tanda tangan KPPS dan saksi Pasangan Calon pada dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berbeda atau tidak sama dengan tanda tangan KPPS pada dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK biasa atau yang tidak berhologram dan lampirannya yang diterima saksi Pasangan Calon setelah penghitungan suara di TPS. Ini terjadi karena berdasarkan bukti rekaman video, Model C-KWK, C1-KWK berhologram dan lampirannya tidak diisi oleh KPPS di TPS melainkan diisi oleh Teradu IV dkk di Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura dengan cara memalsukan tanda tangan KPPS dan Saksi Pasangan Calon
5. Bahwa menurut Pengadu, pengisian Formulir Model C- KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang dilakukan oleh Staf Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura dengan cara memalsukan tandatangan KPPS dan Saksi Pasangan Calon sebagaimana terekam dalam rekaman video (vide Bukti P- 3 dan 4), selain merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hukum dan mencederai demokrasi juga mengakibatkan hasil penghitungan suara cacat hukum dan tidak dapat dijamin kebenaran dan keabsahannya, mengingat Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK berhologram adalah dokumen yang seharusnya diisi oleh KPPS di TPS dan yang digunakan sebagai bahan dalam penghitungan suara di tingkat distrik. Hal ini sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
6. Bahwa berdasarkan fakta, bukti serta ketentuan sebagaimana tersebut, menurut Pengadu, Teradu I dan II sebagai komisioner yang membidangi divisi logistik dan teknis tidak melaksanakan tugas dan tangungjawabnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau dengan sengaja tidak mendistribusikan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampirannya ke tingkat TPS, sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak tersedia di TPS. Tindakan Para Teradu Patut diduga merupakan tindakan yang disengaja dan mengandung niat untuk melakukan kecurangan yang terencana.
7. Bahwa Teradu I sebagai komisioner divisi teknis dan Teradu II sebagai Kasubag Teknis patut diduga tidak melaksanakan tugas secara bertanggungjawab sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara tindakan Teradu III yang dalam rekaman video terlihat sedang melakukan kegiatan pengisian dan/atau pemalsuan formulir Model C-KWK, C1-KWK berhologram dan lampirannya di sekretariat KPU Kabupaten Jayapura
8. Bahwa Teradu IV s/d Teradu XXII selaku Ketua PPD telah melakukan penyimpangan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik dimana Teradu IV s/d Teradu XXII dalam melakukan rekapitulasi suara di tingkat distrik tidak menggunaan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampirannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015. Begitu halnya dengan Teradu XXIII s/d Teradu XXXXI selaku Ketua Panwas Distrik tidak melaksanakan tugas pengawasan secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan dalam mengawasi proses penghitungan suara di TPS maupun di itngkat Distrik guna memastikan dokumen yang digunakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Bahwa selain hal-hal di atas, Teradu IV s/d Teradu XXXXI diduga kuat telah melakukan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Calon Petahana) sejak masa kampanye, hal ini terbukti dari tindakan Teradu IV s/d Teradu XXXXI yang saat foto mengancungkan 2 (dua) jari sebagai simbol nomor urut 2 Pasangan Calon Petahana. Keberpihakan Para Teradu juga dapat terlihat pada surat penolakan Rekomendasi PSU di 17 Distrik
10. Bahwa menurut Pengadu, pemalsuan dokumen formulir Model C-KWK, Model C1- KWK berhologram dan lampirannya bukan hanya merupakan pelanggaran pidana tetapi juga pelanggaran administrasi pemilihan yang berkonsekuensi pada keharusan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di 19 Distrik, karena telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) a Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 menjadi Undang-undang jo Pasal 59 ayat (2) a PKPU No. 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :“ Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut” :
1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa saat ini telah ada keputusan KPU Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan PSU di 229 TPS tersebar di 17 Distrik dari 19 distrik berdasarkan Rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura dalam kasus keberadaan anggota KPPS illegal atau KPPS yang diganti secara melawan hukum menjelang hari pemungutan suara yang berjumllah 1002 (seribu dua) orang pada 229 TPS di 17 (tujuh belas) distrik. Dari jumlah 1002 orang tersebut terdapat 109 orang yang berstatus Ketua KPPS
12. Menurut Pengadu, dengan fakta adanya pemalsuan Model C-KWK dan Model C1-KWK berhologram dan lampirannya yang terjadi di 348 TPS (100 % TPS) di 19 distrik yang telah memenuhi unsur Pasal 112 dan Pasal 59 ayat (2) aquo, semakin memperkuat dan menyempurnakan keputusan untuk dilakukannya PSU di seluruh TPS, bukan hanya di 229 TPS sebagaimana yang telah diputuskan untuk dilakukan PSU.
13. Hal ini mengingat penyimpangan/pemalsuan yang dilakukan adalah menyangkut dokumen yang sangat menentukan sah tidaknya hasil penghitungan suara di semua tingkatan, dimana terhadap penyimpangan ini menyebabkan hasil penghitungan suara tidak dapat dijamin serta diyakini kebenarannya, termasuk untuk TPS-TPS yang tidak masuk dalam PSU sebagaimana yang telah diputuskan dalam kasus KPPS illegal.
14. Bahwa oleh karenanya setelah ditemukan dugaan pemalsuan Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampirannya, masalah ini langsung dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 28 April 2017. Dalam laporan ke Bawaslu Provinsi Papua tersebut selain diminta untuk diproses pidana juga diminta untuk dikeluarkan Rekomendasi PSU pada TPS-TPS yang tidak diputuskan PSU pada kasus KPPS illegal. Namun sampai saat ini Bawaslu Provinsi Papua belum mengeluarkan Rekomendasi PSU di sisa TPS
15. Bahwa dari fakta, bukti, alasan hukum serta penjelasan sebagaimana di atas, kami menilai Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura sehingga sangat beralasan hukum untuk diberikan sanksi berat kepada masing-masing Teradu.
Alat Bukti:1. Fotokopi SK Tim Kampanye dan Foto Fotokopi KTP.
2. Screenshot video dan Flashdisk yang berisi rekaman video kegiatan pengisian Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram oleh staf sekretariat.
3. Fotokopi dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram dan dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1- KWK yang tidak berhologram
4. Foto para Ketua PPD dan Panwas Distrik mengacungkan 2 (dua) jari simbol nomor urut 2 Pasangan Calon petahana dan Surat Panwas Distrik Menolak Rekomendasi PSU.
5. Fotokopi bukti Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua dan tanda terima Laporan.
6. Saksi.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 173/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 16-05-2017
Teradu:1. Fred H. Sorontou (Anggota KPU Kab. Jayapura Divisi Teknis)
2. Jhon Saman (Kasubag Teknis Sekretariat KPU Kab. Jayapura)
3. Trida Asmuruf (Staf Sekretariat KPU Kab. Jayapura)
4. Agustinus Wahey (Ketua PPD Distrik Sentani Timur)
5. Albertho Sepnat Banundi (Ketua PPD Distrik Sentani Barat)
6. Simson Yaru (Ketua PPD Distrik Kemtuk)
7. Ruben Irem, S.Th (Ketua PPD Distrik Kemtuk Gresi)
8. Hendrik Trapen (Ketua PPD Distrik Gresi Selatan)
9. Arman Wabiser (Ketua PPD Distrik Nimboran)
10. Daniel Mebri, SH (Ketua PPD Distrik Nimbokrang)
11. Darius Albert Karafir (Ketua PPD Distrik Demta)
12. Adolof Fanggi (Ketua PPD Distrik Yapsi)
13. Moses Lory Dasra (Ketua PPD Distrik Kaureh)
14. Naftaly Kwarje (Ketua PPD Distrik Airu)
15. Zeth. O. Yarisetouw (Ketua Panwas Distrik Yokari)
16. Alex Tecuari (Ketua Panwas Distrik Nimboran)
17. Rikhy Puhiri (Ketua Panwas Distrik Sentani Timur)
18. Mesak Waicang (Ketua Panwas Distrik Namblong)
19. Yunus Sawa (Ketua Panwas Distrik Nimbokrang)
20. Aneke Yuliana Yewi. A.md.IP (Ketua Panwas Distrik Kemtuk)
21. Yelly. F. Felle (Ketua Panwas Distrik Sentani)
22. Nur Kreuta, SH (Ketua Panwas Distrik Waibu)
23. Parmenas Ters (Ketua Panwas Distrik Unurum Guay)
24. Dorsila Okoseray (Ketua Panwas Distrik Raveni Rara)
25. Robert Max Wally (Ketua Panwas Distrik Ebungfauw)
26. Zakarias Pasik, S.IP (Ketua Panwas Distrik Airu)
27. Orgenes Wouw, SH (Ketua Panwas Distrik Gresi Selatan)
28. Supriyadi (Ketua Panwas Distrik Sentani Barat)
29. Yan Pieter Tegay, S.Pak (Ketua Panwas Distrik Kemtuk Gresi)
30. Saul Kosay (Ketua Panwas Distrik Demta)
Pengadu:Ireneus Liku Wattan Bolly (Ketua Koordinator dan Saksi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura YANNI, SH dan ZADRAK APASEDANYA, SP)
Memberikan kuasa kepada :
ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H (Advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada saat pemungutan suara Pilkada Kab. Jayapura tanggal 15 Februari 2017 berdasarkan laporan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram tidak pernah ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
2. Bahwa dari bukti rekaman (video), ternyata dokumen formulir model C-KWK, model C1-KWK berhologram dan lampiran yang yang seharusnya diisi di TPS oleh KPPS dan ditandatangani saksi pasangan calon, ternyata justru diisi oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Jayapura di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura beberapa hari setelah selesai pemungutan suara pada bulan Februari 2017;
3. Bahwa dari rekaman video tersebut, terlihat adanya pengakuan atau penjelasan dari staf sekretariat yaitu Sdri. Trida Asmuruf (Teradu III) yang menyatakan pengisian dokumen ini karena di TPS tidak ada formulir model C-KWK, model C1-KWK berhologram dan lampirannya sehingga kita isi di kantor sekretariat KPU Kab. Jayapura (Bukti P-03 dan P-04);
4. Bahwa selain bukti rekaman video, berdasarkan bukti dokumen menunjukkan adanya pemalsuan. Hal ini terlihat dari tanda tangan KPPS pada form. model C-KWK, model C1-KWK berhologram dan lampirannya berbeda dengan tanda tangan KPPS pada form. model C-KWK, model C1-KWK yang tidak berhologram (Bukti P-05 dan P-06);
5. Bahwa dengan bukti sebagaimana diatas, dapat dipastikan pada saat pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017, form. model C-KWK, model C1-KWK berhologram dan lampirannya tidak ada di seluruh TPS (348 TPS) di 19 Distrik dan/atau tidak diisi di seluruh TPS melainkan diisi di kantor Sekretariat KPU Kab. Jayapura oleh Teradu III dengan cara melawan hukum yakni memalsukan tandatangan KPPS.
6. Menurut Pengadu yang berdasarkan fakta, bukti serta ketentuan, tindakan Teradu I dan II yang seharusnya bertanggung jawab membidangi divisi logistik dan teknis tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan bahkan sengaja tidak mendistribusikan form. model C-KWK dan C1-KWK berhologram dan lampirannya ke tingkat TPS. Tindakan Teradu I dan II tersebut mengandung niat untuk melakukan kecurangan secara terencana;
7. Bahwa Teradu IV s.d XIV selaku Ketua PPD telah melakukan penyimpangan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik yang dilaksanakan antara tanggal 16-22 Februari 2017 yakni dalam melaksanakan rekapitulasi di tingkat Distrik tidak menggunakan form. model C-KWK, model C1-KWK berhologram dan lampirannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015. Selain itu, Teradu IV s.d XIV dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tidak mengundang atau memberitahukan kegiatan tersebut kepada paslon, tim Kampanye atau saksi sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
8. Bahwa para Teradu XV s.d XXX selaku Ketua Panwas Distrik tidak melaksanakan tugas pengawasan secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan dalam mengawasi rekapitulasi di tingkat Distrik;
9. Bahwa Teradu XXI (Yelly F. Felle) patut diduga melakukan keberpihakan pada paslon nomor urut 2 (dua). Hal ini dibuktikan dengan foto yang bersangkutan dengan pose mengacungkan 2 jari sebagai simbol paslon nomor urut 2 (Bukti P-07).
Alat Bukti:1. Foto copy SK Tim Kampanye
2. Foto copy KTP Pengadu
3. Screenshot video
4. Flashdisk yang berisi rekaman video kegiatan pengisian Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram oleh staf sekretariat
5. Foto copy dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang bertandatangan KPPS palsu
6. Foto copy dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1- KWK yang berhologram yang bertanda tangan KPPS asli
7. Foto Teradu XXI mengacungkan 2 (dua) jari simbol nomor urut 2 Pasangan Calon petahana

8. Foto Copy bukti Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua
9. Foto copy tanda terima Laporan
10. Foto copy Keputusan KPU Kab. Jayapura Nomor 27/Kpts/KPU-Kab Jpr/030.434090/2017
11. Foto copy Putusan DKPP Nomor 46 dan 88/DKPP-PKE-VI/2017
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 166/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 02-05-2017
Teradu:1. Pramono U Tantowi
2. Eka Setia Lesmana
3. Solihin
(Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Banten)
Pengadu:Uday Suhada
Pokok Perkara:1. Para teradu tidak menindak tegas beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 1 a.n. Wahidin Halim dan Andika Hazrumy maupun oleh tim suksesnya yang terbukti telah melakukan money politics. Pelanggaran tersebut diantaranya :
a. Peristiwa tangkap tangan pembagian paket sembako di Komplek Ciruas Permai Kabupaten Serang, peristiwa tersebut sudah dilaporkan kepada Teradu tertanggal 30 Desember 2017 namun Para Terau tidak memutus laporan tersebut hingga saat ini;
b. Peristiwa money politics yang terjadi di Kampung Kaum Desa Malimping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak dan sudah diputus pengadilan satu tahun penjara pada 30 Maret 2017;
c. Lomba karya tulis Karang Taruna yang dilaksanakan pada masa kampanye dan dihadiri banyak peserta dan dihadiahi uang dan souvenir masing-msing lebih dari satu juta rupiah. Atas hal ini pasangan Rano Karno dan Embay mengajukan sengketa perselisihan pemilihan tertanggal 9 Januari 2017;
d. Perlombaan Motor Cross sebagai bentuk kampanye dan pemberian hadiah berupa 5 Unit sepede motor matic berkisar seharga 8 juta rupiah yang menurut pengadu merupakan pemberian untuk mempengarui pemilih. Hal ini sudah dilaporkan ke Bawaslu dan dinyatakan tidak dilanjutkan oleh Bawaslu;
e. Peristiwa money politics di Kecamatan cisauk Kabupaten Tangerang dimana sejumlah orang tertangkap kamera sedang antri pembagian amplop berisi uang.peristiwa ini disaksikan oleh panwascam setempat dan diminta untuk dihentikan. Namun pelaku tidak mengindahkan. Hal ini harusnya jadi temuan panwascam dan ditindak lanjuti oleh Bawaslu. Namun Bawaslu tidak menindaklanjutinya dengan alasan tidak cukup bukti.
2. Pengadu meminta DKPP untuk memutus beberapa perkara pelanggaran pemilihan dimaksud dengan sanksi pembatalan Calon dan menindak tegas para komisioner yang melanggar kode etik
Alat Bukti:1. Print out berbagai pemberitaan media online terkait maraknya money politics
2. Berita acara klarifikasi terkait laporan
3. Putusan pengadilan Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg.
4. Foto-foto kegiatan lomba karya ilmiah
5. Foto lomba motor cross
6. Putusan sengketa Bawaslu terkait pokok aduan 1 huruf c
7. Foto pembagian amplop berisi uang
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 167/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 02-05-2017
Teradu:1. Sanusi Pane (Ketua)
2. Wahyul Furqon (angota)
3. Ahmad Syailendra(Anggota)
4. Banani Bahrul (Anggota)
5. Nur Halim, S.SAg (Anggota)
(Ketua dan Anggota KPU Kota. Tangerang)
6. Suharno (KPPS Kel. Sudimara Selatan)
7. Dedi (KPPS kel. Suka Asin)
8. Wisda (Anggota KPPS Suka Asin)
9. KPPS Kel Buaran Indah
10. KPPS Kel. Sukasari
11. KPPS Kelapa Indah
12. PPK Kec. Tangerang
Pengadu:Uday Suhada
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I Ketua KPU Kota Tangerang diduga melakukan perbuatan partisan dengan berpose foto bersama tim sukses pasangan calon Nomor Urut 1 yang mengacungkan 1 jari simbol kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 memposting foto yang sedang memegang roti bergambar Wahidin Halim (Calon Gubernur No. Urut 1).
2. Bahwa teradu I,II,III,IV, dan V (komisioner KPU Kota Tangerang, diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut I pada saat mengupload perolehan suara dari form C-1 KWK ke Website KPU Kota Tangerang.
3. Bahwa Teradu I,II,III,IV, dan V (komisioner KPU Kota Tangerang, tidak menindaklanjuti keberatan dan temuan kejanggalan perbedaan kelebihan surat suara dengan DPT (melebihi 2.5%) pada saat rekapitulasi suara di Kota Tangerang.
4. Bahwa Teradu VI (Ketua KPPS Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang telah membongkar kotak suara TPS 4 dan TPS 8 Kelurahan Sudimara Selatan.
5. Bahwa Teradu VII, dan Teradu VIII ketua dan anggota KPPS Kelurahan Suka Asih Kec. Tangerang telah memanfaatkan jabatan untuk bertindak di luar prosedurnya dengan meminta 50 surat suara dari TPS 2 untuk dibawa keluar TPS dengan alasan untuk perbantuan TPS berjalan yang para pemilihnya akan mencoblos di rumah sakit daerah Kabupaten Tangerang, dan surat suara yang telah dibawa keluar tersebut dikembalikan ke TPS 2 dalam keadaan sudah tercoblos tanpa melampirkan data siapa saja yang telah mencoblos 50 surat suara tersebut.
6. Bahwa Teradu IX,X,XI, dan XII ( KPPS Kel Buaran Indah, KPPS Kel. Sukasari, KPPS Kelapa Indah dan PPK Kec. Tangerang) telah melakukan pembukaan kotak suara secara ilegal di kantor kecamatan Tangerang.
Alat Bukti:1. Copy Foto Ketua KPU Kota Tangerang yang memegang roti sebagai media sosialisasi calon gubernur nomor urut 1
2. copy surat Disdukcxapil No. 471.13/460 piak/2017 tanggal 17 februari 2017
3. Model DA-1 KWK kec. Cipondoh kota tengerang
4. Model DA-1 KWK Kec. Periuk
5. Model DA-1 Kwk kec. Pinang
6. Model DA-1 KWK Kec. Cibodas
7. Model DA-1 KWK Kec. Larangan
8. Model DA-1 KWK Kec. Karang tengah
9. Model DA-1 KWK Kec. Ciledug
10. Model DA-1 KWK Kec. Tangerang
11. Model DB, DB-1 KWK, Model DB-2 KWK Kota tangerang
12. Model DA-1 Kec. Karawaci
13. Model C-1 KWK TPS 14 batu sari
14. Model C-1 KWK TPS 15 kel. Juru mudi
15. Model C-1 KWK TPS 07 kec panunggangan
16. Model C-1 KWK TPS 18 kelurahan cipondoh
17. Model C-1 KWK TPS 34 kel cipondoh
18. Model C-1 KWK TPS 24 kelurahan cipondojh makmur
19. Model C-1 KWK TPS 25 kelurahan sudimara jaya
20. Model C-1 KWK TPS 21 kelurahanm sudimara selatan
21. Model C-1 KWK TPS 19 kelurahan karang mulya
22. Model C-1 KWK TPS 7 kelurahan karang tengah
23. Model C-1 KWK TPS 08 kelurahan pondok pucung
24. Model C-1 KWK TPS 10 kel. Pondok bahar
25. Model C-1 KWK TPS 30 kelurahan gaga
26. Model C-1 KWK TPS 47 kelurahan cabang raya
27. Model C-1 KWK TPS 2 kelurahan sangiang
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 163/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 28-04-2017
Teradu:1. Ahyar (Ketua KPU Kabupaten Sarolangun)
2. Ropiqoh Pebrianti (Ketua Panwaslu Kabupaten Sarolangun)
3. Ali Wardana (Anggota KPU Kabupaten Sarolangun)
Pengadu:Adrian Bayu Kurniawan

Selaku Kuasa dari:
H. Muhammad Madel (Paslon No. Urut 1)
Pokok Perkara:1. Teradu I sengaja tidak melengkapi seluruh dokumen hasil perhitungan surat suara yakni berupa dokumen C1 KWK Plano, dokumen model C1 KWK, lampiran berita acara pemungutan dan penghitungan suara model C1 KWK, dan sertifikat hasil perhiungan suara model C1 KWK dan rincian penghitungan suara model C1 KWK. Bahwa seluruh dokumen tersebut tidak diberi cap/stempel KPPS di setiap desa dan merata di seluruh kecamatan;
2. Teradu I sengaja tidak memberikan form C6 KWK yang berada di sebagian Kecamatan di Kabupaten Sarolangun. Bahwa form C6 KWK yang tidak dibagikan tersebut tidak menghalangi warga untuk datang ke TPS sesuai KTP yang bersangkutan, namun oleh pihak KPPS tidak memberikan ijin untuk mencoblos meskipun nama mereka terdaftar dalam DPT dan Form C7 KWK;
3. Teradu I tidak pernah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat yang memiliki hak untuk memilih tentang prosedur dan tata cara pemilihan baik sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan pemilihan, dan pada saat hasil perhitungan suara;
4. Teradu II tidak menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi dan telah dilaporkan oleh masyarakat dan simpatisan Pengadu, seperti adanya rekayasa/pemalsuan Surat Model C1 TPS jumlah pemilih yang hadir di TPS 10 Kelurahan Sungai Benteng. Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di sertifikat perolehan suara ditulis 67 Pemilih, namun sebenarnya sesuai daftar hadir pemilih yang menggunakan KTP elektronik kosong/tidak ada. Selanjutnya, saat dilakukan rekapitulasi si tingkat kecamatan daftar hadir pemilih di TPS 10 kelurahan Sungai Benteng tidak ada di dalam kotak suara. Terhadap pelanggaran dan keberatan yang diajukan oleh saksi Pengadu diabaikan oleh Teradu II;
5. Teradu II tidak menindaklanjuti adanya tindak pidana money politic yang dilakukan oleh perangkat desa yang menghimbau warga untuk memilih paslon nomor 2. Selanjutnya terdapat pembagian kupon yang dilakukan oleh Paslon No. 2. Kupon tersebut dapat ditukar dengan kain sarung/mukena, peci/jilbab, dan uang senilai Rp 200,000 bagi yang mencoblos Paslon No. 2;
6. Teradu II telah memberikan keterangan palsu di media massa/elektronik yaitu menyatakan tidak ada laporan pengaduan pelanggaran Pemilu dari masing-masing Paslon;
7. Teradu III membagi-bagikan amplop berisi uang kepada jamaah yasinan serta menghimbau para jamaah untuk memilih Paslon No. 2.
Alat Bukti:1. Dokumen C1 KWK yang tidak ada cap stempel
2. Fotokopi surat pernyataan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
3. Video pernyataan ketua panwaslu yang menyatakan tidak ada laporan pelanggaran
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 164/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 28-04-2017
Teradu:1. Adil B. Suling.,S.Sos., MM (Ketua KPU Kab. Buol)
2. Armila., S.Sos (Ketua Panwaslu Kab. Buol)
Pengadu:1. Dr. IR.H. Syamsudin Koloi, MS (Pasangan Calon Pemilukada)

Memberi Kuasa Kepada :

2. H. Fadly Is. Suma, SH.,MH (Advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa terlapor II dengan sengaja menutupi kebobrokan Proses Pemilukada yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 6 Kelurahan Leok II Kec. Biau Kab. Buol terkait dengan Pidana Pemilih Ganda yang sempat dilakukan pengambilan data Visual, yang dimana pada tanggal 15 Februari 2017 di kantor Panwaslih Kab. Buol bahwa terlapor II (dua) Sdr. Armila., S.Sos, yang telah menerima pengaduan adanya tindak pidana terkait dengan Pemilih Ganda, yang dilorkan oleh team Sukses paslon No. urut 3 (tiga) yang menyertakan Audio Visual tentang pidana dimaksud namun oleh terlapor II (dua) dengan sengaja menyembunyikan barang bukti Video tersebut sehingga pelimpahan perkara ke penyidik kepolisian Resort Buol terkait dengan pidana pemilukada dimaksud tidak disertai alat bukti berupa rekaman Video yang dijadikan alat bukti di persidangan Pengadilan Negeri Buol; dan ditambah lagi dengan keterangan kesaksian terlapor II menyatakan tidak memiliki bukti lainnya tentang pidana tersebut, maka karena kebenaran itu memang ada maka oleh pihak Team sukses paslon no. urut 3 segera menyampaikan intruksi ke Majelis Hakim dalam persidangan dengan menyatakan ada bukti Video tentang pelanggaran pidana terkait peristiwa hukum di TPS 6 Kelurahan Leok II Kec. Biau Kab. Buol yang semestinya ditampilkan dalam persidangan ini karena bukti tersebut telah diserahkan kepada panwaslih Kab. Buol namun anehnya tidak disertakan dalam persidangan tersebut, maka oleh Majelis Hakim langsung mengakomodir dan meminta bukti tersebut dari team sukses paslon no. urut 3 jika masih memilikinya yang serta merta diserahkan dan diputarkan dalam persidangan serta yang melakukan sotingan audio visual diambil keterangannya Sdr. Aan, sehingga terbukti para terdakwa secara manyakinkan telah bersalah, meskipun terdapat daya upaya dari Terlapor II yang mengalami kegagalan yang diduga keras hendak menyampaikan kebenaran yang merupakan itikat jahat yang berjiwa kerdil dan tidak berpihak kepada kebenaran yang dinyatakan dengan sengaja hendak menutupi kebobrokan proses Pemilukada oleh panitia penyelenggara pemungutan suara Pemilukada Kab, Buol 2017 di TPS 6 Kelurahan Leok II Kec. Biau Kab. Buol, terkait dengan pidana pemilih Ganda.
2. Bahwa pada kejadian tanggal 21 s/d 27 September 2016 sesuai dengan Keputusan KPU Kab. Buol No. 27/KPTS/KPU-Kab/024.433186/2016 di rumah Sakit Umum Buol terlapor I (satu) Sdr. Adil B. Suling.,S.Sos., MM, dengan sengaja meniadakan pemeriksaan secara menyeluruh (Darah dan Rambut) pada bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Buol 2017, sehingga wajar jika saksi I (satu) beranggapan terlapor I hendak menantang Pasal 7 ayat 2 huruf (f) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang. Yang berbunyi “ mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim.
3. Bahwa pengadu I tidak pernah melakukan penelitian secara konprenship terhadap data para calon Bupati dan wakil Bupati 2017 mengenai keberadaan dan kebenaran ijazah nya para Calon yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh universitas atau perguruan tinggi yang mengeluarkan dari mana ijazah itu didapatkan para calon.
4. Bahwa teradu I tidak melakukan verifikasi terhadap calon Bupati dan wakil Bupati pada tahapan pemilihan 2017 dimana calon wakil Bupati Sdr. H. Abdullah Batalipu terlibat hutang Piutang yang secara jelas berdasarkan Keputusan MA dan telah berkekuatan hukum tetap memiliki hutang piutang;
5. Bahwa Teradu I (satu sengaja tidak melakukan Putusan Bawaslu terkait dengan sanksi administrasi terhadap Pasangan No. Urut 1, dan justru Teradu II melahirkan surat yang menyesatkan dengan mengeluarkan penerjemahan hasil Keputusan Bawaslu yang dimaksud;
6. Bahwa KPU Kab. Buol terdapat tambahan pemilih akibat dari adanya surat keterangan domisili (SUKET) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Buol yang mestinya oleh teradu I tidak dapat mengakomodir dan menerima pemilih yang dengan bermodalkan (SUKET) dikarenakan oleh Disdukcapil yang telah dimintakan oleh teradu I sebagaimana suratnya KPU Kab. Buol permintaan data By name By adres ke Disdukcapil tanggal 14 Februari 2017 yang berdasarkan surat edaran KPU No. 151/KPU/II/2017 tentang penyelenggara Pemungutan dan Perhitungan Suara., namun secara tegas disdukcapil melakukan penolakan sebagimana suratnya tanggal 16 februari 2017, sehingga dengan tidak adanya data kependudukan yang sah dari lembaga yang berwenang dalam kependudukan maka sudah semestinya teradu I menggap suket tidak dapat dijadikan data pemilih yang potensial bahkan patut diduga sarat akan manipulasi.
Alat Bukti:1. Berita Acara No. 283.39/BA/X/2016 perihal tuntutan pemeriksaan tes bebas narkoba secara lengkap (urine darah rambut) kepada tiga bakal calon bupati;
2. Legalisir Ijazah atas nama syamsudin koloi;
3. Legalisir ijazah atas nama Nurseha;
4. Model BB 8-KWK.KPU (surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit); atas nama Sdr. Dr.Ir H. Syamsudin Koloi, MS;
5. Model BB 8-KWK.KPU (surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit); atas nama Dra. Hj.Nurseha, M.Si;
6. Surat keterangan Pengadilan Negeri Buol dengan No. W21-U6/7/HK.02.05/IX/2016/PN.BUL; yang menyatakan Sdr. Dr. Ir. H. Syamsudin Koloi Ms, tidak pernah sebagai terpidana dan tidak sedang dicabut hak Pilihnya, serta tidak sedang memiliki tanggunggan Utang;
7. Putusan MA, dengan No. 1027 K/Pdt/2012;
8. Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan No. 01/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017;
9. Surat Panwas Kab. Buol No.155/Panwaslih-KB/I/2017 tentang Rekomendasi ;
10. Daftar nama pemilik kartu beramal;
11. Gambar foto;
12. Gambar foto SMS;
13. Foto gambar
14. Surat keputusan Tim kampanye pasangan Calon Amiridun dengan No.03/TM-Amal/X/2016;
15. Foto Kartu Beramal;
16. CD yang berisi Videi saat pemilihan berlangsung.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 165/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 28-04-2017
Teradu:1. Mimah Susanti (Ketua Bawaslu Provinsi DKI)
2. Muhammad Jufri (Anggota Bawaslu Provinsi DKI)
Pengadu:Hendarsam Marantoko (Advokat Cinta Tanah Air/ACTA)
Pokok Perkara:Bahwa Teradu I dan II sangat lambat dan mengecewakan terkait penanganan laporan hujan sembako di ±15 titik diseluruh wilayah DKI Jakarta yang diduga dilakukan oleh salah satu Paslon Pilgub DKI Jakarta yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif.
Alat Bukti:1. Fotokopi form model A.1 penerimaan laporan No.092/LP/Pilkada-Prov-DKI/IV/2017.
2. Fotokopi form model A.3 tanda bukti penerimaan laporan No.092/LP/Pilkada-Prov-DKI/IV/2017.
3. Fotokopi print out foto-foto yang tidak diberi keterangan.
4. Saksi.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 160/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 21-04-2017
Teradu:1. Ridwan Hadi
2. Robby Syah Putra
3. Fauziah
4. Junaidi
5. Muhammad
6. Hendra Fauzi
7. Basri M. Sabri
(Ketua dan Anggota KIP Aceh)
Pengadu:Safaruddin (yayasan Advokasi Rakyat Aceh)

Selaku kuasa dari:

H. Said Samsul Bahri
Pokok Perkara:1. Para Teradu dalam melaksanakan tes kesehatan terhadap seluruh pasangan calon tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 507/KPU/IX/2016. Para Teradu telah memerintahkan kepada seluruh KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan tes kesehatan terhadap seluruh pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin di Banda Aceh. Berdasarkan Putusan MA Nomor 572/KTUN/PILKDA/2016 tanggal 11 januari 2017, proses tersebut dinilai cacat administrasi.
2. Para Teradu melakukan pencoretan terhadap Pengadu dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang diusung oleh 2 (dua) partai politik yaitu PAN dan PKP Indonesia. Dalam dokumen pencalonan PAN ditandatangani oleh Zulkifli Hasan dan Jend. Eddy Soeparno, selanjutnya dokumen pencalonan PKP Indonesia oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Taku Daeng Parawansa, selain itu Pengadu juga memperoleh persetujuan dari Pjs Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson. Menurut pengadu, kedua dokumen dukungan dari PKP Indonesia telah sesuai, karena namanya tercantum dalam Kepengurusan DPN PKP Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham. Bahwa tindakan para Teradu mencoret nama pengadu sebagai hasil tindaklanjut Putusan DKPP No. 2/DKPP-PKE-VI/2017 adalah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam Putusan DKPP hanya memerintahkan untuk melakukan koreksi, bukan mencoret nama Pengadu.
3. Pencoretan Pengadu dari daftar Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh para Teradu pada tanggal 21 Januari 2017, berjarak 24 hari dari hari pemungutan suara. Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 154 ayat (12) UU No. 10 tahun 2016.
Alat Bukti:1. Fotokopi Surat Bawaslu RI No. 0706/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016 perihal Putusan Penyelesaian Sengketa dan Permasalahan Kepengurusan DPN PKPI, tanggal (tidak terbaca) November 2016
2. Fotokopi Surat Panwaslih Aceh No. 216/Panwaslih-aceh/I/2017 perihal Petunjuk dan Saran, tanggal 16 Januari 2017
3. Surat Hasil Pemeriksaan a.n H. Said Syamsul Bahri dari RSU Zainal Abidin
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015
5. SK KIP No. 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 158/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 17-04-2017
Teradu:Sumarno (Ketua KPU Provinsi DKI jakarta)
Pengadu:1. Daya Perwira Dalimi
2. Ando Christian
3. Ray Sitanggang
Selaku kuasa dari: Yuliana Zahra Mega (Cinhok)
Pokok Perkara:Teradu selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta diduga bersikap tidak netral dan menunjukkan keberpihakan pada salah satu Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyelenggarakan Debat Pilkada DKI Jakarta. Sikap Teradu yang diduga tidak netral dan adanya unsur keberpihakan ditunjukkan melalui diundangnya Perwakilan Komunitas Masyarakat yang secara terbuka menentang kebijakan Paslon Nomor Urut 2 selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Alat Bukti:1. Video Debat Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua
2. Artikel-artikel di media massa perihal pernyataan para perwakilan komunitas masyarakat yang secara terbuka menetang kebijakan Paslon Nomor Urut 2
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No.172/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 15-04-2017
Teradu:Pegie Y. Wattimena
(Ketua Bawaslu Provinsi Papua)
Pengadu:1. Elisabeth Kansai
2. Frank W. Peday
3. Rahma Jalali
(Ketua dan Anggota Panwaslu Kab.
Pokok Perkara:1. Teradu menggunakan mobil milik keluarga calon nomor urut 1 atas nama Tonny Tesar untuk kepentingan keluarga.
2. Teradu telah menjatuhkan sanksi kepada para pengadu berupa pemberhentian sementara sebagai ketua dan anggota Panwaslu Kab. Kepulauan Yapen tanpa dasar hukum yang jelas. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat perintah untuk Bawaslu Provinsi Papua mengambil alih tugas dan wewenang Panwaslu Kab. Kepulauan Yapen.
3. Teradu salah mengutip pasal sebagai dasar penerbitan surat No. 35/K.BAWASLU-PROV.PA/KP.10.00/IV/2017.
Alat Bukti:1. Print out foto mobil Calon Nomor Urut 1 di acara lawatan.
2. Surat Panwaslu Kab. Kepulauan Yapen No. 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 13 Maret 2017.
3. Berita Acara Klarifikasi dugaan mobilisasi massa yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 157/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 13-04-2017
Teradu:1. Muhammad Yasin (Ketua KIP Nagan Raya)
2. Said Mudhar, Ama. Pd (Anggota KIP Nagan Raya)
3. Usman (Anggota KIP Nagan Raya)
4. Firdaus (Anggota KIP Nagan Raya)
5. Arif Budiman (Anggota KIP Nagan Raya)
6. Jufrizal, S.Pd.I (Ketua Panwaslih Nagan Raya)
7. Said Tabrani, S.Sos (Anggota Panwaslih Nagan Raya)
8. Damharis (Anggota Panwaslih Nagan Raya)
9. Miza Irmawan, A.Kom (Anggota Panwaslih Nagan Raya)
10. Hasbi, SP (Anggota Panwaslih Nagan Raya)
Pengadu:1. Dr. A Muhammad Asrun, SH., MH
2. Ai Latifah Fardiyah, SH
3. Ismayati, SH
4. Vivi Ayunita Kusumandari, SH
5. M. Jodi Santoso, SH
(ADVOKAT)

Selaku Kuasa dari :

TR. Keumangan, SH., MH (Calon Bupati No. Urut 1)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V tidak melakukan verifikasi administrasi sehingga meloloskan calon wakil bupati yang tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Para Teradu meloloskan Calon wakil Bupati No. Urut 5 a.n Chalidin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi pendidikan minimal sebagai peserta pemilihan, karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan ijazah paket C/Setara SMA disebabkan yang bersangkutan tidak pernah memiliki ijazah SMP Paket B sebagai syarat untuk mengikuti jenjang paket C. Hal ini diperkuat dengan laporan ke Polda Aceh Laporan Nomor LP/37/2017/SPKT tanggal 22 Maret 2017 mengenai pemalsuan tanda tangan a.n Said ramlana (Kepala SMP Negeri 4 Saunagan) untuk surat keterangan No. 421.3.122/2015 tertanggal 3 November 2015 yang digunakan untuk mendapatkan ijazah paket C.
2. Bahwa Teradu II tidak memenuhi syarat sebagai komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya. Diduga said mudhar telah memanipulasi data yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota KIP Nagan raya karena terdapat perbedaan data antara biodata Penduduk warga Negara Indonesia yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Nagan Raya yang menyebutkan bahwa Said Mudhar lahir pada Tanggal 16-03-1983 dengan keterangan dalam Nimor Induk Pegawai (NIP) PNS yang bersangkutan menyebutkan bahwa Said Mudhar lahir pada tanggal 16-04-1984. Bahwa pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KIP Nagan Raya, Said Mudhar menggunakan tanggal lahir 16-03-1983 agar seakan-akan usianya mencapai 30 tahun sehinggga memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun faktanya adalah pada saat pendaftaran Said mudhar masih berusia 29 Tahun.
3. Bahwa Teradu I, II, III, IV, V mengangkat KPPS yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Said Junaidi sebagai Ketua KPSS sebagai Ketua KPPS Desa gampong Mon Bateung Kec. Seunagan Timur melalui SK Nomor 05/PPS-MB/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 sedangkan Sdr. Said Junaidi sesuai data yang dikeluarkan pada Disdukcapil Kab. Nagan Raya telah pindah domisili menjadi penduduk DKI Jakarta. Bahwa selain tidak emmenuhi syarat, Said junaidi juga menjadi Juru Kampanye Paslon No. Urut 5. Namun demikian Teradu I, II, III, IV, V tetap menagngkat dan memepertahankan Said Junaidi sebagai Ketua KPPS desa Gampong.
4. Bahwa Teradu VI, VII, VIII, IX dan X tidak menanggapi laporan yang diajukan oleh Pegadu atau Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 1. Banyaknya pelanggaran yang terjadi pasca pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Nagan Raya Tahun 2017 telah dilaporkan oleh Pengadu/Tim pemenganan kepada Panwas Kab. Nagan Raya melalui Surat No. 09/TRK-SAJA/NR/II/2017 tanggal 19 Februari 2017 perihal laporan dan mohon rekomendasi. Namun demikian laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti.
Alat Bukti:1. Copy Surat keterangan Kepala SMP Negeri 4 Seunagan No. 421.3/122/2015 tanggal 3 November 2015 yang ditandangani oleh Said Ramlana
2. Surat Kepala SMP Negeri 4 Seunagan No. 421/17/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal: Penjelasan tentang Surat No: 421.3/122/2015 tanggal 3 November 2015 yang ditujukan kepada Ketua KIP Nagan Raya
3. Surat Keterangan tanda Bukti lapor No: LP/37/III/2017/SPKT tanggal 22 Maret 2017 dengan pelapor a.n Said Ramlana
4. Surat Keterangan Kepala SMP N 4 Seunagan No. 421.3/029/2004 tanggal 12 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Said Hamzah
5. Surat Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya No. 800/131/2017 tanggal 24 Maret 2017, Perihal Pembatalan ijazah paket C a.n Khalidin
6. Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor Nomor SKTBL/40/III/2017/SPKT tanggal 27 Maret 2017 dengan pelapor Said Azman
7. Surat Pernyataan Kepala SMP Negeri 4 Seunagan No. 421/16/2017 tanggal 11 Maret 2017 yang ditandatangani Said Ramlana
8. Surat Kepala SMP Negeri 1 Seunagan No. 421.3/031/2017 tanggal tanggal 24 Maret 2017 perihal Pemberitahuan yang ditandatangi oleh Sdr. Husnaini
9. Surat dari mantan Kepala SMP Negeri 1 Seunagan atas nama Rasanidin tanggal 23 Maret 2017 ditujukan kepala Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya
10. Laporan lengkap Pengikut Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) tahun ajaran 1989/1990 dan 1990/1991, dimana didalamnya tidak ada peserta ujian a.n Khalidin
11. Surat Pernyataan siswa SMP Swasta Blang Ara angkatan 1990/1991 a.n Darmawan
12. Surat Pernyataan siswa SMP Swasta Blang Ara angkatan 1990/1991 a.n aja Rita Fitria
13. Surat Pernyataan siswa SMP Swasta Blang Ara angkatan 1990/1991 a.n Manisyah
14. Surat Pernyataan siswa SMP Swasta Blang Ara angkatan 1990/1991 a.n Ali Basyah
15. Surat Pernyataan siswa SMP Swasta Blang Ara angkatan 1990/1991 a.n Adnan
16. Surat Pernyataan siswa SMP Swasta Blang Ara angkatan 1990/1991 a.n Aja Budi
17. Kliping 3 Koran dugaan ijazah palsu
18. Biodata Penduduk WNI yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Nagan Raya yang menyebutkan bahwa Said Mudhar lahir pada tanggal 16-03-1983
19. NIP PNS yang bersangkutan yang menyebutkan bahwa Sais mudhar lahir pada tanggal 16-04-1984
20. Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS a.n Said Mudhar
21. Salinan Keputusan KPU No. 21/Kpts/KPU/2016 tentang pencabutan Keputusan KPU No. 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kab. Nagan Raya tanggal 11 Februari 2017
22. Salinan Keputusan KPU RI No. 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang pengangkatan Anggota KIP Kab. Nagan Raya Prov. Aceh periode 2013-2018 tanggal 25 Mei 2016
23. Keputusan PPS Desa Mon Bateung Nomor 05/PPS-MB/I/2017 tanggal 10 Januari 2017
24. Data Kepindahan dari Disdukcapil Kab. Nagan Raya a.n Said Juanidi
25. Foto-foto Said Junaidi pada saat menjadi juru kampanye paslon calon no.urut 5
26. C1-KWK Plano TPS Gampong mon Bateung
27. Surat Tim pemenangan TRK-SAJA No. 09/TRK-SAJA/NR/II/2017 tanggal 19 Februari perihal laporan dan mohon Rekomendasi
28. Surat Panwaslih Kab. Nagan Raya No. 034/Panwaslih-NR/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal klarifikasi laporan dan permohonan la[oran dan permoohonan Tim TRK-SAJA
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 155/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 11-04-2017
Teradu:1. La Ode Masrizal Masúd, S.IP., M.Si.
(Ketua KPU Buton Selatan)
2. Jumaidi, S.Pd.
(Ketua Panwaslu, Buton Selatan)
Pengadu:Gafarudin (Tomas)
La Una Ismail (aliansi pemerhati masyarakat Buton Selatan)
Pokok Perkara:1. Teradu 1 tidak profesional dalam menjalankan tugasnya karena tidak melakukan pemeriksaan yang teliti ata dokumen-dokumen riwayat pendidikan yang diserahkan oleh Balon Bupati/Wabup Buton Selatan Nomor 3 yaitu Agus Feisal Hidayat dan La Ode Arusani sehingga cantuman riwayat pendidikan dalam BB2. KWK dan alat peraga kampanye yang diterbitkan Teradu 1 tidak benar.
2. Teradu 1 tidak melakukan verifikasi factual atas dokumen ijazah sekolah yang diserahkan pasangan kandidat sehingga Balon yang jenjang pendidikannya tidak memnuhi syarat dinyatakan MS.
3. Teradu 1 telah menguntungkan salah satu kandidat dengan mencantumkan pendidikan MA Negeri sehingga cocok dengan preferensi masyarakat terhadap sosok pemimpin yang kuat nilai-nilai agamanya.
4. Teradu 2 telah lalai, tidak teliti dan membiarkan serta melindungi Teradu satu sehingga Balon yang seharusnya tidak lolos menjadi MS.
5. Atas kejadian tersebut saat ini masyarakat Buton Selatan merasa kecewa dan banyak melakukan demonstrasi yang memakan korban.
Alat Bukti:1. Print out pemberitaan media terkait demo ricuh di KPU Buton Selatan
2. Daftar riwayat hidup La Ode Arusani
3. Surat keterangan kepala sekolah MAN 1 Bau-bau
4. Surat keterangan kepala sekolah SMPN Banti Papua
5. Tanda bukti laporan panwas
6. Status laporan dari Gakkumdu
7. Surat dari kemendikbud
8. Tanda bukti lapor dari kepolisian
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 161/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 11-04-2017
Teradu:Junaidi (Anggota KIP Kab. Simeulue)
Pengadu:Marzan
Pokok Perkara:1. Teradu telah menyalah gunakan wewenang dengan mengambil keuntungan serta memperkaya diri sendiri untuk kepentingan pribadi pada penayangan iklan penetapan Paslon Nomor Urut 1, 2, dan 3 pada Pilkada Tahun 2017 di Media Harian Rakyat Aceh edisi tanggal 2 dan 9 November 2016 dengan anggaran biaya Rp 62.000.000.
2. Teradu merupakan Tim Pemenangan Bupati Petahana pada Pilkada Kabupaten Simeulue Tahun 2012, terbukti dengan penayangan iklan penetapan calon bupati dan wakil bupati yang tidak berimbang di media Harian Rakyat Aceh edisi 2 November 2016 dan tampak Teradu berpihak kepada petahana Paslon Nomor Urut 1.
3. Teradu telah menyalahgunakan wewenang yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Radio ASNEV JAYA Simeulue untuk iklan kampanye, sedangkan stasiun radio tersebut tidak memiliki ijin hak siar dengan anggaran biaya iklan Rp 75.638.182.-. Biaya iklan Radio tersebut dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Simeulue tahun 2017 tanpa ada kontrak kerja dengan Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue sampai sekarang
Alat Bukti:1. Tanda Penerimaan Dana Hibah Pemilukada 2016/2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Jasa Surat kabar Rakyat Aceh Edisi 2 November dan Edisi 9 november 2016
2. Tanda bukti penyetoran kepada Radio ASENAV JAYA
3. Fotokopi bukti Teradu sebagai saksi Bupati petahana pada Pilkada Tahun 2012
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 152/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 10-04-2017
Teradu:1. Husain Hi Usman (Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
2. Muhamad Tilawah (Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
Pengadu:1. Syahrani Somadayo (ketua KPU Provinsi Maluku Utara)
2. Kasman Tan (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
3. H. Buchari Mahmud (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
4. Pudja Sutamat (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
5. Safri Awal (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
Pokok Perkara:1. Bahwa KPU Kab. Halmahera Tengah atas nama Husain Hi Usman dan Muhamad Tilawah sebagai Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah telah membuat suarat pernyataan yang disampaikan ke KPU RI mengatas namakan KPU Kab. Halmahera Tengah terkait jawaban yang disampaikan oleh KPU Kab. Halmahera Tengah bersama Kuasa Hukum dalam sidang di Mahkamah Konstitusi tertanggal 21 Maret 2017 adalah tidak benar (Bukti P-1);
2. Bahwa menurut pengakuan Teradu II, bahwa surat pernyataan sudah dibuat tanggal 22 setelah sidang di Mahkamah Konstitusi tetapi diserahkan ke KPU RI bukan tanggal 22 akan tetapi Teradu tidak menyebutkan tanggal, dan surat pernyataan tersebut meneurut teradu I diserahkan ke Lawyer Bawaslu, Padahal Bawaslu tidak pernah menggunakan Lawyer dalam sidang di MK;
3. Bahwa Sdr. Hi Usman dan Muhamad Tilawah juga dalam menyampaikan ke Metro TV yang diberitakan dalam Headline News tanggal 25 Maret 2017 Pukul 06.00 WIB bahwa dalam beritanya ada kecurangan dengan rekaman kejadian di salah satu TPS kec. Patani Utara, padahal di TPS dimaksud sudah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dimana PSU berdasarkan Rekomendasi Panwas Kec. Pantani Utara;
4. Bahwa menurut pengakuan teradu II bahwa mereka melakukan Konferensi Pers dengan mengundang Metro TV dan ada dua media elektonik, dan Teradu I lupa nama orang metro TV dan Luppa tempat Konferensi Pers yang dilakukan;
5. Bahwa berdasarkan pengakuan Teradu I dan Teradu II dalam klarifikasi bahwa mereka mengambil langkah seperti ini karena dalam proses penyiapan jawaban ke Mahkamah Konstitusi, Teradu I dan teradu II tidak dilibatkan, padahal teradu I mengakui bahwa sejak awal dan terahir besoknya akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Teradu II membaca seluruh jawaban dan menururtnya tidak ada masalah hanya teradu I mengoreksi nama Kabupaten yang salah; dan hasil klarifikasi terlampir;
6. Bahwa berdasarkan urain kejadian dan alat bukti, maka teradu I dan Teradu II diduga kuat berpihak kepada Pemohon pada sengketa hasil Pilkada kab. Halmahera Tengah Tahun 2017, dalam sidang Mahkamah Konstitusi dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut diduga kuat difasilitasi oleh pemohon di MK, oleh karena itu teradu I dan teradu II sudah selayaknya diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota KPU Kab. Halmahera Tengah:
Alat Bukti:1. Hasil Klarifikasi (surat Pernyataan pengadu I, II, III, IV dan V);
2. Surat Pernyataan Teradu I;
3. Surat Pernyataan Teradu II;
4. Surat Tim Hukum Paslon Nomor Urut 1;
5. Rekapan Head Line News Metro TV Tanggal 25 Maret 2017 Pukul 06.00 WIB;
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 154/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 10-04-2017
Teradu:1. Morris C. Muabuai
2. Awal Rahmadi
3. Max A. Paduli
4. Ruben DL. Arebo
5. Septinus Ruwayari
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen)
6. Frank W. Pedai
7. Ama Jalali
8. Elisabeth Kansai
(Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen)
9. Adam Arisoi
10. Sombuk Musa Yoseph
(Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua)
Pengadu:Alloysius Renwarin (Advokat/PDRI)
Pokok Perkara:1. Teradu VI s/d VIII mengada-ada dalam menetapkan pelanggaran Paslon TOFAN dengan dasar hukum yang tidak tepat. Hal tersebut direspon oleh Teradu I s/d V secara tergesa-gesa dalam mengambil keputusan pembatalan terhadap Paslon TOFAN saat dilaksanakannya rapat pleno pembatalan Paslon yang didampingi/mendapat arahan dari Teradu IX dan Teradu X dengan mengabaikan surat KPU RI yang baru saja diterima.
2. Instruksi KPU RI yang disampaikan melalui surat, terkesan diulur-ulur oleh Teradu IX yang diduga mempunyai hubungan saudara kandung dengan Paslon nomor urut 5, sehingga dengan berbagai alasan mencoba menggunakan kedudukannya untuk menjegal Paslon nomor urut 1 yang mendapatkan perolehan suara terbanyak.
3. Terindikasi adanya arahan dari Teradu IX kepada Teradu I s/d V yang membangkang untuk tidak melaksanakan instrusi yang disampaikan KPU RI melalui surat.
Alat Bukti:1. Kajian Laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017
2. Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 3/K.Panwas-Kab.YP/III/2017
3. Surat KPU Kab. Kepulauan Yapen Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwas
4. Surat Keputusan KPU Kab. Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/ 030.434110/III/2017 tentang Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017
5. Rekaman pernyataan Ketua KPU Kab. Kepulauan Yapen tentang kehadiran dan arahan dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 150/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 07-04-2017
Teradu:1. Mimah Susanti
2. Drs. Ahmad Fahrudin
3. Muhammad Jufri
(Ketua dan anggota Bawaslu Prov. DKI Jakarta)
Pengadu:M. Aidil Fitra

Selaku kuasa dari :

Abisay B.O Gurning
(Karyawan Swasta)
Pokok Perkara:1. Pada hari kamis tanggal 9 Maret 2017 jam 15.30 WIB Sdr. Abisay B.O Gurning didampingi kuasa hukum melapor ke Bawaslu terkait dugaan politik uang Cagub Nomor. 3 pada hari selasa tanggal 7 Maret 2017 di Markas Komando GL Pro 08 Jl. Utan Kayu Utara ,menjanjikan 1 s.d. 3 Milyar per RW dimana janji ini tidak terdapat dalam visi misi Paslon Nomor. 3 yang didaftarkan ke KPU.
2. Hasil laporan tersebut Teradu menyatakan laporan bukan merupakan pelanggaran pemilihan karena tidak memenuhi syarat materiil dan formil.
3. Pengadu merasa keberatan dan menduga adanya keberpihakan Bawaslu terhadap Paslon Nomor 3.
4. Keberpihakan tersebut terlihat jelas dimana pada tanggal 1 Desember 2016 Teradu menyampaikan bahwa paslon nomor 1 (Agus dan Silvy) melakukan pelanggaran dengan menjanjikan program 1 milyar tiap RW karena program tersebut tidak ada dalam visi misi paslon dan akan diteruskan ke KPUD agar diberikan sanksi.
5. Bahwa dua kejadian serupa namun terdapat pernyataan berbeda tersebut menurut pengadu telah melanggar kode etik karena telah mengindikasikan keberpihakan
Alat Bukti:1. Keterangan saksi
2. Pemberitaan berbagai media online
3. Video pernyataan Anis Baswedan
4. Status laporan dari Bawaslu DKI
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 151/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 07-04-2017
Teradu:1. Hosea Genongga
2. Yondiles Kogoya
3. Hendrik Lumalente
4. Dinggen Bogum
5. Pieter P. Wanimbo
(Ketua dan anggota KPU Tolikara)
6. Yustinus Padang
(Sekretariat KPU)
Pengadu:Yuliper Yordan Penna Yikwa
(Ketua Panwas Tolikara)
Pokok Perkara:1. Para Teradu tidak menerbitkan SK pengangkatan KPPS se-Kabupaten Tolikara.
2. Para Teradu tidak melaksanakan rekomendasi PSU Panwaslih Tolikara pada 18 Distrik.
Alat Bukti:1. Kajian Panwas Tolikara
2. Form temuan
3. Surat panggilam dari kepolisian
4. Foto-foto dugaan pelangaran di TPS di 18
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 149/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 07-04-2017
Teradu:1. Ramdan, S.Pdi (Ketua KPU Kota Singkawang)
2. Solling, SH (Anggota KPU Kota Singkawang)
3. Erwin Irawan, S, Sos.,M.Si (Anggota KPU Kota Singkawang)
4. Riko, S.Pdi,.M.Hum (Anggota KPU Kota Singkawang)
5. Syahrial, S.Sos, (Anggota KPU Kota Singkawang)
Pengadu:M. Abdurrahman (Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 4)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada rapat koordinasi bersama seluruh Tim Pasangan Calon, dan Panwaslih, Pihak Kepolisian serta Susduk Capil kota singkawang, dimana Terlapor atau KPU Kab. Singkawang menyerahkan daftar nama-nama KPPS Se-Kota Singkawang dan pada tanggal 15 Februari tahun 2017 pas hari Pemilihan Tim pasangan Calon No urut 4 melakukan pemantauan di seluruh TPS Se-Kota Singkawang dan terindikasi ditemukan bahwa Petugas KPPS yang melaksanakan Pemungutan dan Perhitungan Suara adalah orang yang tidak tercantum di dalam daftar nama Petugas KPPS yang dimana di serahkan oleh KPU kepada Tim pasangan Calon pada tanggal 13 Februari tahun 2017, dan dari hasil pengecekan pengadu menemukan sekitar 108 petugas KPPS yang tersebar di 81 TPS se-kota Singkawang yang bertandatangan pada Dokumen C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model Model C1-KWK adalah Petugas yang tidak terdaftar nama petugas KPPS yang diberikan oleh teradu (KPU);
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017, saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman perhitungan suara tingkat Kota, yang dilaksanakan di Hotel Swiss-Belinn kota singkawang, yang dimana pengadu telah menyampaikan kepada teradu yaitu KPU, bahwa terdapat personil yang bertandatangan pada dokumen C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK adalah petugas yang tidak terdaftar sesuai dengan daftar nama petugas KPPS yang diberikan oleh Terlapor (KPU) kepada Tim pasangan Calon, namun hal tersebut langsung di bantah oleh KPU Kab. Singkawang terkait daftar nama Petugas KPPS yang diberikan kepada Tim Pasangan Calon pada rapat Koordinasi pada tgl 13 Februari 2017 adalah daftar nama petugas yang belom Valid;
3. Bahwa mengacu pada Keputusan KPU Kota Singkawang dengan Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Kota singkawang dengan Nomor 2/Kpts/KPU-Skw-019.435770/2016 tentang tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Singkawang Tahun 2017, semestinya Jadwal Pembentukan Anggota KPPS sudah selesai terbentuk selambat-lambatnya pada tanggal 14 januari 2017; dengan uraian diatas pengadu berasumsi bahwa KPU Kota Singkawang, tidak melaksanakan pembentukan Anggota KPPS sesuai dengan tahapan, dan KPU kota singkawang juga tidak memberikan informasi data yang tidak valid sehingga berdampak pada terjadinya bongkar pasang petugas KPPS pada hari pemilihan;
Alat Bukti:1. Surat pernyataan; Sdr. Riadi Broto Wasono yang menyatakan ikut rapat Koordinasi pada tgl 13 Februari 2017;
2. Keputusan KPU Kota singkawang dengan Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2017 tentang Perubahan Keempat Keputusan KPU kota singkawang dengan no.2/Kpts/KPU-Skw-019.435770/2016 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggara Pemilihan;
3. Daftar Nama Petusa KPPS
4. Formulir Model C-KWK
5. Formulir Model C1-KWK sejumlah 81 TPS
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 138/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 06-04-2017
Teradu:1. Emilius Sababalat (Ketua KPPS Dusun Purorogat Desa Malakopa Kec. Pagai Selatan)
2. Januarius (Anggota KPPS Dusun Purorogat Desa Malakopa Kec. Pagai Selatan)
3. Nikolaus (Anggota KPPS Dusun Purorogat Desa Malakopa Kec. Pagai Selatan)
4. Fransiskus (Anggota KPPS Dusun Purorogat Desa Malakopa Kec. Pagai Selatan)
5. Oreste (Anggota KPPS Dusun Purorogat Desa Malakopa Kec. Pagai Selatan)
6. Bekinando (Anggota KPPS Dusun Purorogat Desa Malakopa Kec. Pagai Selatan)
7. Asmardi Zal (Anggota KPPS Dusun Purorogat Desa Malakopa Kec. Pagai Selatan)
Pengadu:Wardiyan Resmon (Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslih Kab. Kepulauan Mentawai.
Pokok Perkara:Berdasarkan BA klarifikasi dari saksi dan terlapor terkait laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan No: 06/LP/PILBUB/II/2017, dimana terjadi dugaan pelanggaran pemilihan oleh Penyelenggara dalam hal ini Ketua dan Anggota KPPS di TPS 08 Dusun Purorogat Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan terkait penempelan contoh surat suara yang tidak difasilitasi oleh KPU Kab. Kepulauan Mentawai pada hari Rabu 15 Februari 2017 di TPS 08 Dusun Purorogat Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan.
Alat Bukti:1. Fotokopi BA Klarifikasi laporan No: 06/LP/PILBUB/II/2017
2. Foto dan video di TPS 08 Dusun Purorogat Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan pada hari pemungutan suara yang tertempel stiker contoh surat suara untuk mencoblos Paslon No.1 dan 2
3. Fotokopi stiker contoh surat suara untuk mencoblos Paslon No.1 dan 2.
4. Form model A.7-A.12 Kajian Laporan Panwas Kab. Kepulauan Mentawai No.07/TM/Pilbub/III/2017.
5. Saksi.
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 147/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 05-04-2017
Teradu:1. Amiruddin Sijaya
2. Abdul Razak
3. Yelli Nofiza
4. Mai Andri
5. Arwin
(Ketua dan Anggota KPU Kota Pekanbaru)
6. Indra Khalid Nasution
7. Agung Nugroho
8. Yasrif Yakup Tambusai
(Ketua dan Anggota Panwas Kota Pekanbaru)
Pengadu:1. Dastrayani Bibra
2. Said Usman Abdullah
(Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Nomor urut 5)

Memberikan kuasa kepada :

Wan Subantriarti, SH.,MH
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I s.d V dalam tahapan verifikasi bakal paslon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Firdaus MT tidak cermat dalam melakukan verifikasi persyaratan calon tersebut karena yang bersangkutan masih menggunakan Daftar Tanda Terima penyerahan LHKPN yang diterima KPK pada tanggal 6 November 2015.
2. Bahwa Teradu I s.d V tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada KPK yang berhak dan berwenang memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara yang merupakan kewajiban para bakal paslon sebagaimana ketentuan peraturan.
3. Bahwa Calon Walikota atas nama Firdaus MT baru menyerahkan LHKPN ke KPK pada tanggal 24 Oktober 2016, padahal tanggal tersebut merupakan tahapan penetapan paslon. Hal ini jelas telah melewati batas waktu jadwal tahapan yang telah ditetapkan KPU Kota Pekanbaru dalam memenuhi persyaratan administrasi. Tahap perbaikan syarat calon dimulai tanggal 1 Oktober-4 Oktober 2016, pengumuman perbaikan syarat paslon di laman KPU dari 4-5 Oktober 2016, sedangkan untuk penelitian perbaikan syarat calon dalah 5 Oktober-11 Oktober 2016.
4. Bahwa dalam Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) huruf d mengatakan “pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kebenaran persyaratan pendaftaran paslon sesuai dengan prosedur” sedangkan Pasal 14 mengatakan dalam melakukan pengawasan penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan paslon yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memastikan:
a. Tata cara penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan paslon pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ditemukan kejanggalan pada proses penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi paslon
5. Bahwa berdasarkan pengumuman dokumen syarat paslon pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017, LHKPN atas nama Firdaus MT tidak menyerahkan daftar kekayaan ke KPK RI sesuai tahapan yang diatur Perundang-undangan, padahal KPK melalui Direktorat LHKPN membuka loket khusus penerimaan LHKPN Calon Kepala Daerah dari tanggal 21 September- 3 Oktober 2016
6. Bahwa LHKPN atas nama Calon Walikota atas nama Firdaus MT berbeda peruntukannya sesuai dengan yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak sesuai dengan surat edaran dari KPU RI dan Surat dari KPK.
7. Bahwa Teradu VI s.d VIII tidak melaksanakan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2016 yakni tidak menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat pada pengawasan persyaratan calon atas nama Firdaus MT.
Alat Bukti:1. 1. Foto copy Tanda Terima penyerahan Formulir LHKPN (Model KPK-B) atas nama Firdaus MT tertanggal 6 November 2015
2. Foto copy Surat KPU RI Nomor: 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016 perihal pelaksanaan tahapan pencalonan yang ditujukan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada serentak Tahun 2017
3. Foto copy Surat KPK RI Nomor: R-3486/01-12/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang petunjuk teknis penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
4. Foto copy Surat Edaran KPK RI Nomor: SE-03/01/06/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang petunjuk teknis penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
5. Keputusan KPU Kota Pekanbaru nomor: 41/Kpts/KPU-004.435265/IX/2016 tanggal 10 September 2016 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Walikota Tahun 2017
6. Foto copy Tanda Bukti penerimaan Laporan ke Panwas nomor: 03/LP/PILKADA/RI-11/10/2016
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 148/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 05-04-2017
Teradu:1. Amiruddin Sijaya
2. Abdul Razak
3. Yelli Nofiza
4. Mai Andri
5. Arwin
(Ketua dan Anggota KPU Kota Pekanbaru)
6. Indra Khalid Nasution
7. Agung Nugroho
8. Yasrif Yakup Tambusai
(Ketua dan Anggota Panwas Kota Pekanbaru)
Pengadu:1. Dastrayani Bibra
2. Said Usman Abdullah
(Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru nomor urut 5)

Memberikan kuasa kepada :

Wan Subantriarti, SH.,MH
Pokok Perkara:Bahwa pada 15 Februari 2017 pukul 15.30 s.d 22.00 WIB para Teradu diduga melakukan pembiaran dan tidak memberi tahu tim paslon nomor urut 5 (lima) dengan terjadinya pembukaan kotak suara di Kelurahan Sail dan Kelurahan Rejosari Kecamatan Tanayan Raya. Pembukaan kotak suara tersebut dimaksud untuk mengambil berita acara (Form. Model C.1-KWK) yang ada di dalam kotak suara. Tetapi yang terjadi juga membuka kotak suara walaupun form. model C.1-KWK ada diluar kotak suara.
Alat Bukti:1. Foto pembukaan kotak suara di kantor Kelurahan Sail.
2. Foto pembukaan kotak suara di kantor Kelurahan Rejosari.
3. Video pembukaan kotak suara di Kantor Kelurahan Sail.
4. Video pembukaan kotak suara di Kantor Kelurahan Rejosari
5. Foto anggota KPU Kota Pekanbaru, Lurah Sail, Babinsa dan Kepolisian sewaktu pembukaan suara di Kantor Kelurahan Sail
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 141/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 31-03-2017
Teradu:1. Moris C. Muabuai
2. Awal Rahmadi
3. Max A. Paduli
4. Ruben D.L Arebo
5. Septinus Ruwayari
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen)

6. Philipus Wairara (Mengundurkan diri sejak 25 Februari 2017)
7. Rahma Jalali
8. Frank W. Pedai
9. Elizabeth Kanzai
(Ketua dan Anggota Panwas Kab. Kepulauan Yapen)
Pengadu:1. Melkianus Laviano Doom
2. Saul Ayomi
(Paslon Bupati dan Wakil Bupati No. urut 6)

Memberikan kuasa kepada:

1. Yustian Dewi Widiastuti, SH
2. Hisar Tambunan, SH
3. Yuyun Andriani, SH
4. Deden Supriadi
(Pengacara)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I s.d V telah menetapkan DPT yang tidak sesuai dengan jumlah riil penduduk. Hal ini bermula saat paslon nomor urut 1 (petahana) yakni Tony Tesaar meresmikan 4 (empat) Distrik tambahan sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah pemilih (DPT) dan TPS. Padahal menurut Pengadu, jumlah penduduk Kepulauan Yapen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 93.144 penduduk. Sementara Teradu I s.d V menetapkan DPT Pemilukada Tahun 2017 sebanyak 104.319.
2. Penambahan jumlah pemilih tersebut sangat tidak wajar apalagi berdasarkan formulir model DB.1-KWK yang diperoleh pengadu saat rekapitulasi penghitungan suara, pemilih yang menggunakan haknya hanya sebanyak 70.311 atau 67,4%
3. Bahwa DPT yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut maka terjadi hal-hal sebagai berikut:
• Banyak pemilih yang tidak mendapatkan form. model C.6 karena namanya tidak tercantum dalam DPT
• Masih banyak penduduk yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdata sebagai pemilih
• Banyak pemilih ganda bahkan ada satu yang terdapat dalam DPT beberapa TPS
• Ada anak di bawah umur yang terdaftar sebagai pemilih
• Banyak pemilih fiktif yang tidak jelas orang dan alamatnya yang mengakibatkan penggelembungan DPT
4. Bahwa terdapat penggelembungan data pemilih yang disebabkan adanya mobilisasi massa pemilih dari Kabupaten Memberamo Raya yang dikoordinir oleh Tim relawan paslon nomor 1 atas nama Usman Pedai bersama-sama Kepala Kampung Baitanisa Distrik Benuki. Sementara massa yang dimobilisasi dari Kabupaten Waropen dikoordinir oleh Daniel Wonar yang merupakan Tim sukses paslon nomor 5. Akibat dari mobilisasi tersebut maka Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan rekomendasi nomor 01/PNWS-YAPSEL/II/2016 yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, TPS 6, TPS 11 dan TPS 12 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan.
5. Bahwa Teradu VI s.d IX tidak menindaklanjuti 23 kasus laporan yang diadukan oleh semua paslon. Ketika diadakan pengecekan oleh pengadu mengenai proses tindak lanjut laporan, pihak Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen menghindar dengan alasan kekurangan dan keterbatasan tenaga. Bahkan Teradu VI tidak bertanggung jawab atas adanya laporan tersebut sehingga mengundurkan diri sebagai Ketua Panwas Kabupaten Yapen tanpa alasan yang jelas. Bahkan menurut pengadu, proses pergantian dan pelantikan Ketua Panwas sarat dengan kepentingan politik antar oknum paslon dengan para pimpinan Panwas yang baru dilantik.
6. Bahwa pendistribusian form. model C.6-KWK yang tidak merata kepada pemilih khususnya di wilayah perkotaan yang tersebar pada 99 TPS pada Distrik Yapen Selatan dan Distrik Anotaurei mengakibatkan banyakpemilih tidak menggunakan hak suaranya karena form. model C.6-KWK tersebut telah diperjual belikan dan lebih banyak dipegang serta didistribusikan oleh Tim Sukses paslon nomor urut 1. Form model C.6-KWK tersebut diserahkan kepada pemilih dengan pemberian uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu). Menurut pengadu, pada pemilukada tahun 2017 ini masih terdapat penggunaan form. model C.6-KWK yang dipergunakan pada saat pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden Tahun 2014.
7. Bahwa saat PSU tanggal 10 Maret 2017 di Distrik Yapen Barat terdapat manipulasi jumlah pemilih antara lain:
• Jumlah pemilih yang hadir di TPS-TPS sekitar 4.100 orang sedangkan yang terdaftar dalam DPT 9.987
• Terdapat banyak perbedaan nama-nama pemilih pada DPT dengan yang tercetak pada form. model C.6-KWK
Alat Bukti:1. Foto copy surat tugas nomor: 875.1/1839/SET Tertanggal 17 Oktober 2016 tentang perintah tugas Pejabat Kepala Distrik persiapan yakni Distrik Idami
2. Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor: 56/KPU-Kab/030.434110/X/2016 Tertanggal 24 Oktober 2016
3. Foto copy Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor: 55/BA/K/2016 tertanggal 24 Oktober 2016
4. Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor: 58/KPU-Kab/030.434110/X/2016 Tertanggal 25 Oktober 2016
5. Foto copy Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor: 57/BA/K/2016 tertanggal 25 Oktober 2016
6. Foto copy surat KPU Kab. Kepulauan Yapen nomor: 167/KPU-Kab/030.434110/XI/2016 Tertanggal 2 November 2016
7. Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor: 70/KPU-Kab/030.434110/X/2016 Tertanggal 6 Desember 2016
8. Foto copy Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor: 69/BSA/XII/2016
9. Foto copy Keputusan Bawaslu Provinsi Papua nomor: 004/K.BAWASLU-PROV.PA/KP.II.00/II/2017
10. Form. Model C.6-KWK a/n Jaso Polindapseh dan Baron Roymanal
11. Form. Model C.6-KWK a/n Edabeko Anaretobinggi dan Zipa Mamerebian Arabi
12. Form. Model C.6-KWK a/n Mergin Jasebone dan Hosebah Pulalo
13. Form. Model C.6-KWK a/n Fredik Raubaba dan Agusta Ayomi
14. Form. Model C.6-KWK a/n Ance Helita Runtuboi dan Derek Nigel Duwit
15. Form. Model C.6-KWK a/n Melkias Raubaba dan Marni Sanemani Raubaba
16. Foto copy surat nomor: 09/KPSHR-KY/I/2017 Tertanggal 14 Januari 2017 dari gabungan Parpol Koalisi “Perjuangan Suara Hati Rakyat”
17. Foto-foto pemekaran distrik Idami, Distrik Pegunungan Muman dan Distrik Arui Sai
18. Pernyataan mosi tidak percaya dari lima paslon
19. Foto pelantikan Ketua Panwas
20. Foto copy jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan data BPS.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 145/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 31-03-2017
Teradu:1. Yuliper Yordan Penna Yikwa
2. Abini Kogoya
3. Melianus Mayoba
(Ketua dan anggota Panwas Tolikara)
Pengadu:Weiles Weya (Tim Kampanye Paslon Nomor urut 1)
Pokok Perkara:1. Pada tanggal 17 Februari 2017 Para Teradu bertindak sewenang-wenang dengan mengeluarkan rekomendasi PSU dengan cara melanggar prosedur dan norma hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Dari aspek prosedur, rekomendasi yang dikeluarkan Teradu bertentangan dengan ketentuan pasal 22 ayat 1, 3 dan 4 Perbawaslu RI no. 11 Tahun 2016dimana rekomendasi PSU dimaksud tanpa ada laporan dari PPL atau Pengawas TPS kepada Panwascam terlebih dahulu.
2. Para Teradu membuat keterangan palsu/berbohong dengan mengatakan telah terjadi pelanggaran di 18 distrik (249 TPS) tanpa fakta dan bukti yang dibenarkan secara hukum.
Alat Bukti:1. BA Pleno Panwas Tolikara Nomor 01/BA-P/PWSL-KAB.TLK/II/2017
2. Rekomendasi Panwas Tolikara ke Ke KPU Tolikara dan PSU
3. Berita Cara Rekapitulasi suar
4. Surat Pernyataan saksi a.n. Yotam Wonda
5. Foto-foto
6. Surat pernyataan Ketua KPU Tolikara terkait rekomendasi PSU dari Panwas
7. Foto Demonstrasi Panwas
8. Laporan tindak pidana memberikan keterangan palsu
9. Rekaman video rekapitulasi 18 Distrik
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 146/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 31-03-2017
Teradu:1. Basri
2. Ahdiyenti
3. Riance Juscal
4. Al Fadli
5. Sri Asteti
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tebo)
Pengadu:Mudrika

Selaku kuasa dari :

Hamadi (wakil bupati)
Pokok Perkara:1. Pada hari Rabu 15 Februari 2017, para Teradu telah melakukan pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kab. Tebo pukul 09.00 WIB. Perbuatan membuka kotak suara tersebut tanpa memberi tahu dan tidak dihadiri oleh saksi pihak Paslon Nomor Urut 1.
2. Bahwa alasan para Teradu membuka kotak suara tersebut atas perintah Mahkamah Konstitusi. Faktanya, Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengeluarkan perintah untuk membuka kotak suara, MK hanya mengirimkan surat pemberitahuan sidang. Hal ini dapat dibuktikan melalui keterangan Hakim MK (Arief Hidayat) dalam rekaman video jalannya persidangan di MK.
Alat Bukti:1. Video rekaman proses sidang MK
2. Keterangan KPU di media soal pembukaan kotak suara
3. Berita Acara No. 27/BA/KPU-TB/III/2017 tentang pembukaan kotak suara
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 142/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 29-03-2017
Teradu:1. Nasharuddin Awaluddin, S.Sos (Ketua KPU Kab. Halmahera Tengah)
2. Abu Bakar Ibrahim (Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
3. Sri Dewi Nurlela (Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
Pengadu:Ahkamil Hamid (Wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Bahwa adanya perbedaan nama-nama kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kab. Halmahera Tengah yang dimana dalam lingkup Kec. Patani Utara antara yang tercantum dalam SK KPU Kab. halmahera Tengah dengan yang tercantum dalam Form C1.KWK berbeda nama-namanya antara lain :
a. Bahwa Desa Tepeleo TPS 1 nama KPPS berdasarkan SK KPU Kab. Halmahera tengah adalah Mahdi Halek, sedangkan nama KPPS berdasarkan Form C1-KWK adalah Alwi Yahya;
b. Bahwa Desa Tepeleo TPS 2 (dua), Nama KPPS berdasarkan SK KPU adalah Gifar Hi, ahmad sedangkan nama KPPS berdasarkan Form C1-KWK adalah adalah Umair;
c. Bahwa Desa Tepeleo Batu Dua di TPS 2 nama KPPS berdasarkan SK KPU adalah Kubais Hi rahim, dan abdul Hamid abdurrahman sedangkan nama KPPS berdasarkan Form C1-KWK adalah Dermawan dan Hudar;
d. Desa pantura Jaya TPS 01 KPPS berdasarkan SK KPU adalah Umar Usman dan Bahmid Hasim sedangkan nama KPPS berdasarkan Form C1-WKW adalahJamaludin dan Husain J;
2. Bahwa KPPS yang berbeda dengan yang tercantum dalam SK KPU dengan Nomor 04/Kpts/KPU-Prov.029/I/tahun 2017 tentang pengangkatan KPPS se-Kab. Halmahera Tengah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017, SK tersebut dibuat pada tgl 23 Januari 2017, 3 Minggu sebelum pelaksanaan Pemungutan suara tgl 15 Februari 2017, seharusnya apabila ada perubahan anggota KPPS, hal tersebut dilakukan secara terbuka, faktanya tidak pernah ada surat yang menyatakan adanya pengangkatan atau pergantian anggota KPPS dari PPS atas nama Ketua KPU Kab/kota. Dan hal ini saya pengadu ketahui setelah saya mendapatkan SK KPU dan ternyata nama-nama anggota KPPS berbeda dalam Form C1-KWK;
Alat Bukti:1. SK KPU Prov. Maluku Utara nomor 04/Kpts/KPU-Prov.029/I/Tahun 2017 tentang pengangkatan KPPS Se-Kab. Halmahera Tengah;
2. Form C1-KWK desa Blifitu TPS 1
3. Form C1-KWK Desa Gemia TPS 01;
4. Form C1-KWK Desa Maliforo TPS 01;
5. Form C1-KWK Desa Tepeleo TPS 01
6. Form C1-KWK Desa Tepeleo TPS 2
7. Form C1-KWK Desa Tepeleo Batu Dua TPS 02
8. Form C1-KWK Desa Pantura Jaya TPS 01;
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 143/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 29-03-2017
Teradu:1. Nasharuddin Awaluddin, S.Sos (Ketua KPU Kab. Halmahera Tengah)
2. Abu Bakar Ibrahim (Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
3. Sri Dewi Nurlela (Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
Pengadu:Ibrahim Layn (Wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Bahwa ditemukan fakta jawaban pihak KPU Kab. Halmahera Tengah pada persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2017 dalam perkara Nomor 8/PHP.BUP-XV/2017, terkait perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sebenarnya dalam keterangan KPU kab. halmahera di persidangan mahkamah Konstitusi yang di sampaiakan oleh Kuasa Hukum materi jawabanya bukan di buat oleh KPU Kab. Halmahera tengah dan tidak melibatkan kuasa hukum, yang dimana keranganya dalam persidangan adalah sebagai berikut :
a. Bahwa KPU menyatakan dalam persidangan MK, tidak benar telah terjadi kecurangan di 8 TPS dalam wilayah Kec. Patani Utara, yaitu TPS 01 Desa Gemia, TPS 2 Desa Gemia, TPS 01 Desa Tepeleo;
b. Bahwa KPU menyatakan di persidangan MK, menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dibeberapa TPS adalah tuduhan yang bersifat perorangan oleh satu atau dua orang pelaku;
c. Bahwa KPU menyatakan sampai dengan saat ini terhadap pelanggaran yang dituduhkan oleh pengadu kepada KPU belum ada satupun laporan, temuan, dan rekomendasi dari panwascam atau panwas kab. kepada teradu;
d. Bahwa KPU menyatakan tidak pernah ada keberatan dari saksi pasangan calon pada waktu pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS; dan adapun keterangan yang benar adalah sebagaimana klarifikasi Bawaslu Ri dan Bareskrim Mabes Polri di Ternate;
Alat Bukti:1. Form C7
2. Daftar nama DPT yang bermasalah di 8 TPS Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah;
3. Bukti Foto Pemilih atas nama Cici yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi mencoblos di TPS 1 Desa Bilifitu menggunakan Form C6 atas nama Asbia Lun;
4. Rekomendasi Panwas Panwas tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Form C7-KWK di TPS 1 Desa Bilifitu, TPS 1 dan 2 Desa Gemia, TPS 1 Maliforo, TPS 1 dan 2 Desa Tepeleo, TPS 1 dan 2 Desa Tepeleo Batu Dua, dan TPS 1 Pantura Jaya;
5. Form C7-KWK;
6. Bukti Video di TPS 1 Desa Tepeleo batu dua dan TPS 1 Desa Tepeleo;
7. Bukti CD isi gambar foto anak dibawah umur TPS 1 Desa tepeleo dan TPS 1 Desa Bilifitu;
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 114/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 29-03-2017
Teradu:1. Nasaruddin Awaluddin (Ketua KPU Kab. Halmahera Tengah)
2. Abu Bakar Ibrahim (Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
3. Sri Dewi Nurlela (Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
Pengadu:Abdul Rahim Yusuf
Pokok Perkara:1. Bahwa jawaban KPU Halmahera Tengah pada sidang MK tanggal 21 Maret 2017 pukul 13.07 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, adapun yang benar adalah sesuai dengan klarifikasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan investigasi di lapangan yang dilaksanakan dengan didampingi Bawaslu RI dan Bareskrim.
2. Bahwa dalam penyusunan materi jawaban pihak Termohon (KPU Kab. Halmahera Tengah) dalam menjawab dalil Pemohon yang disusun oleh tim Hukum, dua anggota KPU Kab. Halmahera Tengah atas nama Husain Hi. Usman dan Muhammad Tilawah tidak pernah dilibatkan mulai dari penyusunan materi sampai penyampaian di sidang MK tanggal 21 Maret 2017 yang disampaikan tim kuasa hukum dan didampingi Ketua KPU Halmahera Tengah (Teradu I) dan Abu Bakar Ibrahim (Teradu II) padahal kapasitas Husain Hi. Usman sebagai Divisi Hukum dan Pelanggaran yang bertanggung jawab langsung dengan permasalahan hukum terkait Pilkada Kab. Halmahera Tengah.
Alat Bukti:1. Surat pernyataan a.n Husain Hi. Usman
2. Surat pernyataan a.n Muhammad Tilawah
3. Video konferensi pers Husain Hi. Usman dan Muhammad Tilawah tanggal 24 Maret 2017.
4. Saksi.
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 140/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 27-03-2017
Teradu:1. Yarwin Adi Dharma (Ketua KIP Aceh Singkil)
2. Dodi Syahputra (Anggota KIP Aceh Singkil)
3. H. Syahrial Raf (Anggota KIP Aceh Singkil)
4. Tita Rospita (Anggota KIP Aceh Singkil)
5. Rahmi Syukur (Anggota KIP Aceh Singkil)
6. Baihaqi IBR (Ketua Panwaslih Aceh Singkil)
7. Zainuddin (Anggota Panwaslih Aceh Singkil)
8. Kadimon AL (Anggota Panwaslih Aceh Singkil)
9. Deva Susanti (Anggota Panwaslih Aceh Singkil)
10. Syamsinar (Anggota Panwaslih Aceh Singkil)
Pengadu:1. Samsudin (Advokat)
2. Arco Misen (Advokat)
3. Aan Sukirman (Advokat)
Selaku kuasa dari :
H. Safriadi (Calon Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022).
Pokok Perkara:1. Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Maret 2017 KIP Aceh Singkil melakukan pembukaan kotak suara dengan mengeluarkan form C1-KWK dan melakukan pembukaan surat suara dan dilakukan penghitungan oleh Ketua dan anggota KIP dan Ketua dan Anggota Panwaslih, sementara KIP Aveh Singkil Baru mnegeluarkan undangan pemberitahuan pelaksanaaan Pembukaan kotak suara untuk pemenuhan alat bukti PHPU di MK, tanggal 17 Maret 2017.
2. Teradu I pada saat rekapitulasi melakukan tindakan tidak mengakomodir berbagai laporan pelangaran yang disampaikan oleh para saksi Paslon kemudian juga dari Panwaslih Aceh singkil yang melihat terjadi banyak pelanggaran meminta untuk membuka kotak suara tetapi oleh Teradu I dikatakan Panwaslih jangan melakukkan Provokasi (Bukti rekaman video rapat pleno rekapitulasi).
3. Bahwa istri Teradu II (merupakan Anggota DPRD Kab. Aceh Singkil) menjadi saksi pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan menjadi Tim Pemenangan Paslon No.3, sehingga ada benturan kepentingan.
4. Bahwa Panwas Kabupaten Aceh Singkil telah menerima laporan perihal adanya pencoblosan lebih dari satu kali di beberpa TPS, Panwaslu hanya menerima dan laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat diteruskan.
5. Bahwa berdasarkan surat kabar online lintasatjeh.com tanggal 24 Maret 2017 dengan judul “ Lakukan pencoblosan Ganda, seorang Warga Aceh Singkil ditahan Polisi”, berdasarkan bukyi tersebut, laporan atas pencoblosan ganda berkas sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh penyidik dan tsegera dilimpahkan ke JPU. Padahal sebelumnya Panwaslih Aceh Singkil yang menerima laporan dugaan pekanggaran Pemilu tersebut berdasarkan status laporan yang dikeluarkan Teradu VI-X tanggal 24 Februari 2017 dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti.
Alat Bukti:1. Printout foto pembukaan Kotak suara dan adanya penghitungan ulang surat suara pada tanggal 16 Maret 2017.
2. Fotokopi Surat KIP Aceh Singkil No:276/442/2017 tertanggal 17 Maret 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan pembukaan kotak suara untuk pemenuhan alat bukti dalam PHPU di MK.
3. Fotokopi surat pernyataan Abd. Hakim tanggal 20 Februari 2017 tentang adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali di tempat yang berbeda.
4. Fotokopi Form model A.12 tanggal 24 Februari 2017 Panwaslih Aceh Singkil tentang pemberitahuan Status Laporan.
5. Fotokopi Surat Kabar Online Lintasatjeh.com tanggal 24 Februari 2017.
6. Video Pernyataan Provokatif Ketua KIP terhadap Anggota Panwaslih Provinsi.
7. Video beberapa pemilih yang melakukan 2 (dua) kali pencoblosan, walaupun sudah dilaporkan tapi tidak ada tindakan dari Panwaslih Aceh Singkil.
8. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 125/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 25-03-2017
Teradu:1. Usman Suhuriah, S.Pd
(Ketua KPU Prov. Sulawesi Barat)
2. M. Danial, S.Sos
(Ketua KPU Kab. Polewali Mandar)
Pengadu:Drs. H. Aldin Moh. Natsir (Ketua Umum LAKIP RI)
Pokok Perkara:1. Bahwa berita acara penetapan rekapitulasi DPT tanggal 16 Desember 2016 sebanyak = 840,091 pemilih di dalammnya terdapat DPT Kab. Poliwali Mandar sebanyak= 301.325 pemilih, ditemukan sejumlah = 2.500 pemilih ganda (terdapat diberbagai Tps nama sama NIKnya beda dan atau sebaliknya nama sama niknya sama alamat sama tercatat ditulis berulang-ulang.
2. Dalam jumlah 301.325 pemilih Kab. Polewali Mandar sebagai DPT yang ditetapkan oleh KPU Prov. Sulawesi Barat dalam Pilgub 2017 adalah angka/jumlah DPT pemilh yang tidak dapat diertanggungjawabkan secara hukkum karna didalamnya terdapat angka sejumlah = 2.500 pemilih sebagai DPT palsu atau yang disebut pemilih ganda, tidak mempunyai nilai hukum sama sekali. Sehingga serta merta dapat diapakai sebagai penambahan perolehan suara paslon nomor urut 3 di kab. Polewali mandar.
3. Bahwa pengambilan formulir C6-KWK (Model DC7-KWK halam 1) yang tidak di distribusikan oleh petugas PPS sebanyak =84.809 lembar dengan alasan yang tidak jelas yang didalamnya terdapat C-6-KWK Kab. Poliwalimandar sebanyak=28.374 lembar.
4. Bahwa jumlah pengguna surat keterangan (suket) di Kab. Poliwalimandar melebihi kuota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Kab. Poliwali mandar, hal ini patut diduga atau dicurigai penggunaannnya tidak adapat (tidak sesuai degan nama atau orangnya karena di TPS tidak ada alat pendeteksi yang dimiliki oleh petugas untuk memeriksa keaslian dan kebenaran yang me ggunakannya.
5. Bahwa sebanyal 137 (seratus tiga puluh tujuh) surat aduan masyarakat (warga setempat) di Kab. Poliwalimandar yang tidak dilayani, dan dihalang-halangi oleh petugas di TPS untuk melaksanakan/menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 februari 2017.
6. terdapat PNS/ASN yang terlilbat baik langsung ataupun tidak langsung serta dengan menggunakan sarana pemerintah dalam kegiatan pilgub 2017 di Kab. Poliwali Mandar, pengadu atau pelapor akan meneruskan laporannya ke KSN sebagaimana diatur dalam peraturan dan Undang-Undang sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
b. Undang_undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
c. Peraturan pemeritah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
d. peraturan Pemerintah No 42 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS.
Alat Bukti:1. Berita Acara Nomor 106/BAXII/2016 tentang penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap ditingkat Provinsi sulawesi Barat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
2. Model A.3.4. KWK
3. Softcopy dalam bentu flasdis daftar nama dan alamat, Nomor KTP (NIK) dalam DPT yang ditetapkan KPU Prov Sulbar yang digunakan dalam pelaksanakan pemiliha gubernur dan wakil gubernur Tahun 2017
4. C6-KWK (Model DC-7KWK halaman 1)
5. Sebanyak 137 formulir surat aduan masyarakat yang ditulis sendiri dan ditanda atangani di atas materi yang cukup terhadap kejadian langsung yang dilihat sendiri
6. bukti penyerahan dokumen dari KPU Propvinsi sulbar
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 139/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 24-03-2017
Teradu:Nasrullah (Anggota Bawaslu RI)
Pengadu:1. Fahris Abdullah
2. Ahlan Djumadil
3. Lutfi Ali
(Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah)
Pokok Perkara:1. Teradu pada sidang perkara PHP Pilkada Kab. Halmahera Tengah tanggal 21 Maret 2017 hadir dan memberikan keterangan secara aktif di MK pada acara mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Pngesahan Alat Bukti;
2. Pengadu menilai bahwa apa yang dilakukan Teradu tersebut melanggar kode etik dan bertentangan dengan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 huruf a dan b.
Alat Bukti:1. Risalah Sidang Perkara Nomor 8/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 21 Maret 2017
2. Dokumen tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwas Halmahera Selatan
3. Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2013
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 132/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 23-03-2017
Teradu:1. Hayani Imbau
2. Abdul Wahid Daming
3. Zainal Abidin
4. Yasir
(Ketua dan Anggota KPU Kota Kendari)
5. Alasman Mpesau
6. Joko Purnomo
7. Sahinuddin
(Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Kendari)
Pengadu:Ferdi Palaga (Wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di Kambu TPS 01 Mokoau C1 KWK Hologram tidak berada dalam kotak dan formulir amplop surat suara dan dinyatakan hilang.
2. Pengguna C6 KWK orang lain tertangkap tangan oleh panwas, pengguna C6-KWK orang lain telah mencoblos di TPS 01 Mokoau, Panwas dan pihak kepolisian membawa pengguna C6 KWK orang lain ke kantor Panwas untuk ditindak lanjuti.
3. Dalam kotak surat suara TPS 01 Mokoau ditemukan surat suara yang dicoblos tapi tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS sebanyak 3 (tiga) surat suara dan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS berada diformulis amplop suara sah.
Alat Bukti:1. Print out foto (pencarian C1-KWK hologram)
2. Print out foto Form C6 KWK yang digunakan orang lain
3. Print out foto 3 surat suara yang tidak ditanda tangani
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 134/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 23-03-2017
Teradu:1. Hayani Imbu (Ketua KPU Kota Kendari)
2. Abdul Wahid Daming (Anggota KPU Kota Kendari)
3. Zainal Abidin, SP (Anggota KPU Kota Kendari)
4. Yasir, S.Pd (Anggota KPU Kota Kendari)
5. Alasman Mpesau, SH., MH (Ketua Panwas Kota Kendari)
6. Joko Purnomo (Anggota Panwas Kota Kendari)
7. Sahinuddin (Anggota Panwas Kota Kendari)
Pengadu:Ferdi Palaga (Wiraswasta)
Pokok Perkara:Bahwa hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 di TPS 01 Padaleu petugas Panwas di TPS 01 Padaleu temukan pemilih Lepo-lepo atas nama ARIS DILANG.S. SAPUTRA, jenis kelamin laki-laki No. Urut dalam DPT 221, NIK 7471030107890013 telah menggunakan hak pilih di TPS 01 Padaleu yang seharusnya memilih di TPS Lepo=lepo dan tidak menggunakan surat keterangan pindah memilih, pada TPS 01 Mokaou pemilih yang yang menggunakan C6 milik orang lain telah tertangkap tangan oleh petugas panwas dan kepolisian dan pemilih yang menggunakan C6 orang lain telah menggunakan di TPS 01 Mokau, Petugas Panwas dan untuk ditindaklajuti. Dari Temuan TPS 01 Padaleu dan TPS 01 Mokoau Panwas Kota Kendari tidak menyelesaikan dan tidak ada kejelasan terkait persoalan temuan kejadian khusus di TPS 01 Padaleu dan TPS 01 Mokoau.
Alat Bukti:1. Form Model C2-KWK TPS 01 Padaleu
2. Foto C6-KWK a.n Madin Saputra
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 135/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 23-03-2017
Teradu:1. Hayani Imbu (Ketua KPU Kota Kendari)
2. Abdul Wahid Daming (Anggota KPU Kota Kendari)
3. Zainal Abidin, SP (Anggota KPU Kota Kendari)
4. Yasir, S.Pd (Anggota KPU Kota Kendari)
5. Alasman Mpesau, SH., MH (Ketua Panwas Kota Kendari)
6. Joko Purnomo (Anggota Panwas Kota Kendari)
7. Sahinuddin (Anggota Panwas Kota Kendari)
Pengadu:Ferdi Palaga (Wiraswasta)
Pokok Perkara:Bahwa pada Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan TPS 05 lalora Kec. Kambu terjadi kejadian temuan C1-KWK tidak ada jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan 2,5% maka dibukalah C7-KWK ternyata C7-KWK TPS 05 Lalora di catat tidak jelas dan belum terselesaikan di tingkat Pleno Kecamatan, pada pleno rekapitulasi KPU Kota Kendari, KPU dan Panwas telah mengabaikan kejadian temuan yang pengadu tulis di DA2-KWK dan disimpan di dalam kotak TPS 05 Lalora Kec. Kambu. Selanjutnya, Ketua dan Anggota KPU Kota Kendari telah mengesahkan, Menetapkan dan menandatangani hasil pleno tanpa membuka dan membaca kejadian khusus
Alat Bukti:1. Copy BA pemungutan dan penghitungan suara Model Form C-KWK
2. Copy Form C1-KWK dan lampirannya
3. Foto-foto C7-KWK
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 136/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 23-03-2017
Teradu:1. Hayani Imbu (ketua KPU Kota Kendari)
2. Abdul Wahid Daming, SE (Anggota KPU Kota Kendari)
3. Zainal Adidin, SP (Anggota Kota Kendari)
4. Yasir, S.Pd (Anggota KPU Kota Kendari)
5. Alasman Mpesau, SH,MH (Ketua Panwas Kota Kendari)
6. Joko Purnomo (Anggota Panwas Kota Kendari)
7. Sahinuddin (Anggota Panwas Kota Kendari)
Pengadu:Ferdi Palaga (Wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan kami meminta agar Ketua PPK Kec. Kambu untuk menghadirkan ketua KPPS TPS 12 untuk diminta pertanggungjawaban hasil perhitungan di tingkat TPS tetapi ketua PPK mengatakan bahwa KPPS-nya berada di wilayah Wawonii dan untuk Anggota KPPS smua tidak dapat di hubungi, akan tetapi Ketua PPK tetap melakukan Rekapitulasi hasil Perhitungan Kotak suara di TPS 12, dan Kami sebagai saksi tetap menolak dan tidak menerima hasil perhitungan yang dilakukan oleh ketua PPK Kec. Kambu, bahwa dengan kejadian itu kami menemukan ada pemilih a.n Awang yang tidak terdaftar pada DPT, akan tetapi menggunakan Kartu Panggilan C6 milik orang lain atas nama Laode Muh Syahban yang terdaftar di DPT No. urut 16 di TPS 12 Kel. Lalolara,
2. Bahwa permasalahan di TPS 12 belum selesai pada tingkat Pleno PPK kecamatan, akan tetapi ditingkat Pleno Rekapitulasi KPU Kota di Wilayah Kec. Kambu sudah ditetapkan dan disahkan serta sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota kendari;
3. Bahwa Panwas Kota Kendari yang sebagai Pengawas tidak menindaklanjuti permasalahan yang berada di TPS 12 Kel. Laloalara,
4. Bahwa KPU dan Panwas Kota kendari sengaja melakukan pembiaran tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi di TPS 12 Laloalara dan TPS 01, TPS 02, dan TPS 11 Kec. Kambu dan juga di TPS 08 dan TPS 07 Kel. Kambu;
Alat Bukti:1. Formulir C1 KWK dan DPT
2. Foto DPT Milik orang lain atas Laode Muh Syahban;
3. Foto Pengguna C6 Milik orang lain atas nama Awang;
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 129/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 23-03-2017
Teradu:Amin Nur (Anggota PPS Kelurahan Kasambang Kec. Tapalang)
Pengadu:Ikhsan Ibrahim, S,Kep (Anggota Panwascam Tapalang)
Pokok Perkara:Berawal dari informasi yang beredar di medsos Facebook terdapat foto Teradu mengikuti rapat tim koalisi pemenangan salah satu Paslon Gubernur dan Wagub di kediaman Bpk. Rusdianto yang beralamat di Lingkungan Dayanginna Kelurahan Dayanginna Tapalang, Mamuju.
Alat Bukti:1. Temuan laporan Panwascam Tapalang
2. Foto-foto
3. Print out foto di facebook yang menunjukkan Teradu sedang rapat dengan timses tertentu
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 132/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 23-03-2017
Teradu:1. Hayani Imbau
2. Abdul Wahid Daming
3. Zainal Abidin
4. Yasir
(Ketua dan Anggota KPU Kota Kendari)
5. Alasman Mpesau
6. Joko Purnomo
7. Sahinuddin (Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Kendari)
Pengadu:Ferdi Palaga (Wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di Kambu TPS 01 Mokoau C1 KWK Hologram tidak berada dalam kotak dan formulir amplop surat suara dan dinyatakan hilang.
2. Pengguna C6 KWK orang lain tertangkap tangan oleh panwas, pengguna C6-KWK orang lain telah mencoblos di TPS 01 Mokoau, Panwas dan pihak kepolisian membawa pengguna C6 KWK orang lain ke kantor Panwas untuk ditindak lanjuti.
3. Dalam kotak surat suara TPS 01 Mokoau ditemukan surat suara yang dicoblos tapi tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS sebanyak 3 (tiga) surat suara dan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS berada diformulis amplop suara sah.
Alat Bukti:1. Print out foto (pencarian C1-KWK hologram)
2. Print out foto Form C6 KWK yang digunakan orang lain
3. Print out foto 3 surat suara yang tidak ditanda tangani
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 134/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 23-03-2017
Teradu:1. Hayani Imbau
2. Abdul Wahid Daming
3. Zainal Abidin
4. Yasir
(Ketua dan Anggota KPU Kota Kendari)
5. Alasman Mpesau
6. Joko Purnomo
7. Sahinuddin
(Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Kendari)
Pengadu:Ferdi Palaga (Wiraswasta)
Pokok Perkara:Bahwa hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 di TPS 01 Padaleu petugas Panwas di TPS 01 Padaleu temukan pemilih Lepo-lepo atas nama ARIS DILANG.S. SAPUTRA, jenis kelamin laki-laki No. Urut dalam DPT 221, NIK 7471030107890013 telah menggunakan hak pilih di TPS 01 Padaleu yang seharusnya memilih di TPS Lepo=lepo dan tidak menggunakan surat keterangan pindah memilih, pada TPS 01 Mokaou pemilih yang yang menggunakan C6 milik orang lain telah tertangkap tangan oleh petugas panwas dan kepolisian dan pemilih yang menggunakan C6 orang lain telah menggunakan di TPS 01 Mokau, Petugas Panwas dan untuk ditindaklajuti. Dari Temuan TPS 01 Padaleu dan TPS 01 Mokoau Panwas Kota Kendari tidak menyelesaikan dan tidak ada kejelasan terkait persoalan temuan kejadian khusus di TPS 01 Padaleu dan TPS 01 Mokoau.
Alat Bukti:1. Form Model C2-KWK TPS 01 Padaleu
2. Foto C6-KWK a.n Madin Saputra
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 135/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 23-03-2017
Teradu:1. Hayani Imbu (Ketua KPU Kota Kendari)
2. Abdul Wahid Daming (Anggota KPU Kota Kendari)
3. Zainal Abidin, SP (Anggota KPU Kota Kendari)
4. Yasir, S.Pd (Anggota KPU Kota Kendari)
5. Alasman Mpesau, SH., MH (Ketua Panwas Kota Kendari)
6. Joko Purnomo (Anggota Panwas Kota Kendari)
7. Sahinuddin (Anggota Panwas Kota Kendari)
Pengadu:Ferdi Palaga (Wiraswasta)
Pokok Perkara:Bahwa pada Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan TPS 05 lalora Kec. Kambu terjadi kejadian temuan C1-KWK tidak ada jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan 2,5% maka dibukalah C7-KWK ternyata C7-KWK TPS 05 Lalora di catat tidak jelas dan belum terselesaikan di tingkat Pleno Kecamatan, pada pleno rekapitulasi KPU Kota Kendari, KPU dan Panwas telah mengabaikan kejadian temuan yang pengadu tulis di DA2-KWK dan disimpan di dalam kotak TPS 05 Lalora Kec. Kambu. Selanjutnya, Ketua dan Anggota KPU Kota Kendari telah mengesahkan, Menetapkan dan menandatangani hasil pleno tanpa membuka dan membaca kejadian khusus
Alat Bukti:1. Copy BA pemungutan dan penghitungan suara Model Form C-KWK
2. Copy Form C1-KWK dan lampirannya
3. Foto-foto C7-KWK
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 136/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 23-03-2017
Teradu:1. Hayani Imbu (ketua KPU Kota Kendari)
2. Abdul Wahid Daming, SE (Anggota KPU Kota Kendari)
3. Zainal Adidin, SP (Anggota Kota Kendari)
4. Yasir, S.Pd (Anggota KPU Kota Kendari)
5. Alasman Mpesau, SH,MH (Ketua Panwas Kota Kendari)
6. Joko Purnomo (Anggota Panwas Kota Kendari)
7. Sahinuddin (Anggota Panwas Kota Kendari)
Pengadu:Ferdi Palaga (Wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan kami meminta agar Ketua PPK Kec. Kambu untuk menghadirkan ketua KPPS TPS 12 untuk diminta pertanggungjawaban hasil perhitungan di tingkat TPS tetapi ketua PPK mengatakan bahwa KPPS-nya berada di wilayah Wawonii dan untuk Anggota KPPS smua tidak dapat di hubungi, akan tetapi Ketua PPK tetap melakukan Rekapitulasi hasil Perhitungan Kotak suara di TPS 12, dan Kami sebagai saksi tetap menolak dan tidak menerima hasil perhitungan yang dilakukan oleh ketua PPK Kec. Kambu, bahwa dengan kejadian itu kami menemukan ada pemilih a.n Awang yang tidak terdaftar pada DPT, akan tetapi menggunakan Kartu Panggilan C6 milik orang lain atas nama Laode Muh Syahban yang terdaftar di DPT No. urut 16 di TPS 12 Kel. Lalolara,
2. Bahwa permasalahan di TPS 12 belum selesai pada tingkat Pleno PPK kecamatan, akan tetapi ditingkat Pleno Rekapitulasi KPU Kota di Wilayah Kec. Kambu sudah ditetapkan dan disahkan serta sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota kendari;
3. Bahwa Panwas Kota Kendari yang sebagai Pengawas tidak menindaklanjuti permasalahan yang berada di TPS 12 Kel. Laloalara,
4. Bahwa KPU dan Panwas Kota kendari sengaja melakukan pembiaran tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi di TPS 12 Laloalara dan TPS 01, TPS 02, dan TPS 11 Kec. Kambu dan juga di TPS 08 dan TPS 07 Kel. Kambu;
Alat Bukti:Formulir C1 KWK dan DPT
2. Foto DPT Milik orang lain atas Laode Muh Syahban;
3. Foto Pengguna C6 Milik orang lain atas nama Awang;
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 130/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 23-03-2017
Teradu:1. Aris Naa (Ketua Panwaslu Kab. Maybrat)
2. Imanuel Tahrin (Anggota Panwaslu Kab. Maybrat)
3. Samuel Asmuruf (Anggota Panwaslu Kab. Maybrat)
Pengadu:Habel Howay (Ketua Tim pemenangan Paslon No.2)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu telah memberikan rekomendasi melebihi yang diminta terakit laporan Pengadu terhadap pelanggaran Pilkada di Kab. Maybrat. Bahwa Pengadu melaporkan kejadian Pelanggaran yang terjadi di 25 TPS yang tersebar di Kabupaten Maybrat.
2. Bahwa para Teradu berdasarkan laporan pengadu tersebut mengeluarkan surat No.53/Panwaslu-MBT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang meminta KPU Kab. Maybrat menunda proses Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik se-kabupaten Maybrat.
3. Bahwa setelah melakukan pengkajian, memeriksa bukti dan keterangan saksi atas laporan Pengadu tersebut pada tanggal 20 Februari 2017 para Teradu mengeluarkan Rekomendasi No:01/Rek.Panwaslu.MBT/II/2017 kepada KPU Kab. Maybrat untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada 269 TPS (seluruh TPS) di Kab. Maybrat.
4. Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kab Maybrat untuk melaksanakan PSU di 260 TPS berdasarkan pertimbangan adanya laporan dari Pengadu (Paslon No.2) dan adanya temuan dilapangan pada tanggal 10 Februari 2017 pada acara Bimtek KPPS di Samubah distrik Ayamaru tentang pembahasan proses pemilihan dengan sistem hak waris/mandat bagi pemilih oleh KPU Kab. Maybrat.
Alat Bukti:1. Fotokopi surat No:58/TIM-KARYA-PILBUP/MBT/II/2017 perihal laporan pelanggaran pilkada Kab. Maybrat yang ditujukan ke Panwaslu Kab. Maybrat.
2. Fotokopi surat Panwaslu Maybrat No:53/PANWASLU-MBT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang ditujukan kepada KPU Kab. Maybrat untuk menunda Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distri se-kab. Maybrat.
3. Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kab. Maybrat No: No:01/Rek.Panwaslu.MBT/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017 beserta lampiran BA Pleno
4. Surat pernyataan dari saksi mandat yang diusir oleh KPPS.
5. Form Model C2-KWK.
6. Video ricuh dan evakuasi Komisioner Kpu kab. Maybrat pada Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten.
7. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 137/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 23-03-2017
Teradu:1. Maria Kocu, SE (Ketua KPU Kab. Maybrat)
2. Nehemia Isir, SE., MM (Anggota KPU Kab. Maybrat)
3. Yohanes Homer, SH (Anggota KPU Kab. Maybrat)
4. Jefrianus Duwith, SE (Anggota KPU Kab. Maybrat)
5. Semuel Yumte (Anggota KPU Kab. Maybrat)
Pengadu:Habel Howay, S.Sos (Ketua Tim Pemenangan Paslon. No. Urut 2)
Pokok Perkara:1. Para Teradu tetap melaksanakan Pleno tingkat distrik walaupun ada surat Penghentian Pleno tingkat distrik dari Panwaslu Kab. Maybrat. Hal ini bermula dari Pengadu melaporkan kejadian pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Kab. Maybrat pada 25 TPS yang tersebar di Kab. Maybrat kepada Panwas Kab. Maybrat dengan surat No. 058/TIM-KARYA-PILBUP/MBT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017. Atas laporan tersebut kemudian Panwas Kab. Maybrat mengeluarkan Surat No. 53/PANWASLU-MBT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang isinya meminta kepada KPU Kab. Maybrat untuk menunda proses pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat distrik se Kab. Maybrat sampai ada Keputusan Panwaslu Kab. Maybrat tentang laporan Pelapor. Bahwa surat Panwaslu Kab. Maybrat dan justru KPU Kab. Maybrat tetap melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distik se Kabupaten Maybrat termasuk pada distrik dimana 25 TPS Bermasalah tersebut.
2. Para Teradu tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas Kab. Maybrat. Bahwa setelah melakukan pengkajian terhadap laporan dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi pada tanggal 18 Februari 2017, maka pada tanggal 20 Februari 2017 Panwas Kab. Maybrat mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 01/Rek.Panwaslu.MBT/II/2017 kepada KPU Kab. Maybrat unutk melakukan PSU pada 260 TPS di Kab. Maybrat. Namun terhadap rekomendasi dimaksud, KPU Kab. Maybrat tidak juga melaksanakan rekomendawsi Panwas Kab. Maybrat
3. Para Teradu melaksanakan pleno tingkat distrik pada distrik Aitiyo Barat melewati batas waktu. Bahwa berdasrkan lampiran PKPU No. 7 Tahun 2016 pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat distrik yang seharusnya berlangsung sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan 17 Februari 2017 namun khusus untuk distrik aitiyo barat plenonya dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2017 tanpa alasan yang jelas kepada Tim Paslon.
4. Para Teradu mengesahkan kembali hasil Pleno tingkat distrik pada distrik Aitiyo Barat. Bahwa mengingat pleno rekapitulasi penghitungang suara tingkat distrik khusus distrik Aitiyo Barat telah menyalahi tahapan pilkada, maka teradu I menganulir hasil pleno tersebut, namun akibatnya Teradu I diserang oleh pendukung Paslon No. Urut 1 sehingga mengakibatkan Teradi I harus dievakuasi oleh aparat yang berwajib ke tempat yang aman. Akibat insiden ini menyebabkan PLENO Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten Maybrat menjadi “DEAD LOCK”
5. Melaksanakan Pleno Tingkat Kabupaten tanpa kehadiran Ketua KPU Kab. Maybrat dan saksi mandat Paslon No. Urut 2 dan Panwaslu Kab. Maybrat. Bahwa setelah insiden pemukulan yang menimpa Teradu I yang menyebablkan yang bersangkutan di evakuasi dan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten maybrat menjadi dead lock, maka saksi mandat pasangan No. Urut 2 meningglkan ruang sidang pleno. Melihat kondisi ini, Teradu II, III dan IV langsung mengambil alih sidang pleno, kemudian memutuskan untuk mengeshkan kembali hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pada distrik Aitinyo Barat termasuk perolehan suara di Distrik Aitiyo Barat yang sebelumnya telah dinyatakan diskualifikasi oleh Teradu I, tanpa kehadiran saksi mandat dari paslon No. Urut 2 yang mana telah mengeluarkan berupa penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara, penetapan dan Pengumuna hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maybrat tahun 2017 tertanggal 25 Februari 2017 beserta lampirannya yakni BA Pleno No: 24/BA/KPU.MBT/II/2017, Lampiran Model DB1-KWK di Serahkan oleh Teradu II,II,IV dan V kepada saksi mandat paslon No. Urut 2.
Alat Bukti:1. Surat No. 53/PANWASLU-MBT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017
2. Surat Rekomendasi No. 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017 TANGGAL 20 Februari 2017
3. Form Model C2-KWK TPS 02 Desa Siyo Kec. Aitinyo Barat
4. Surat Pernyataan saksi bermaterai sebanyak 29 saksi
5. Video Pencoblosan TPS Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah
6. Video Penolakan Saksi mandat dan Pemilih TPS Kampung Orsu Distrik Ayamaru Jaya
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 127/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 22-03-2017
Teradu:1. Ramdan, S.Pdi (Ketua KPU Kota Singkawang)
2. Sahrial, S.Sos, (Anggota KPU Kota Singkawang)
3. Solling, SH (Anggota KPU Kota Singkawang)
4. Erwin Irawan, S, Sos.,M.Si (Anggota KPU Kota Singkawang)
5. Riko, S.Pdi,.M.Hum (Anggota KPU Kota Singkawang)
Pengadu:M. Abdurrahman (Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 4)
Pokok Perkara:1. Bahwa berdasarkan laporan Sdr. Muhamad Abdurahman Ke Panwas dengan laporan Nomor 12/LP/PILKOTA/II/2017, mengenai adanya 81 TPS dimana Petugas KPPS nya tidak terdaftar dalam daftar nama-nama petugas KPPS, dan kemudian di tindaklanjuti dengan dilakukan pengawasan dan memanggil pihak terlapor untuk di klarifikasi dan juga memeriksa dokumen-dokumen tersebut diatas, dan dari hasil klarifikasi panwas terkait dokumen-dokumen telah ditemukan 6 (enam) TPS yaitu :
a. TPS Nomor 4 (empat) Kel. Sei Garam Hilir Kec. Singkawang Utara ditemukan Nama As Taufik yang menandatangani Model C-KWK dan C1-KWK berdasarkan SK Nomor :01/Kpts/PPS/I/2017 tertanggal 14 Januari 2017, Sdr. AS Taufik namanya tidak tercantum dalam SK.
b. TPS Nomor. 17 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan ditemukan Nama Sdr. Iyanto yang menandatangani Model C-KWK dan C1-KWK berdasarkan SK Nomor :03/Kpts/PPS/I/2017 tentang perubahan pengangkatan Anggota KPPS Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, tertanggal 14 Februari 2017, Sdr. Iyanto namanya tidak tercantum dalam SK;
c. TPS Nomor 11, Kl. Roban, nama U. Suryadi, M yang menandatangani dokumen Model C-KWK dan C1-KWK berdasarkan SK Perubahan Nomor : 03/Kpts/PPS/II/2017 tertanggal 14 Februari 2017, Sdr. U. Suryadi.M yang tidak tercantum dalam SK;
d. TPS Nomor 31 Kel. Pasiran ditemukan Nama Sdr. Hefsi Zen dan Sdr. Bong Meau Kun yang menandatangani Model C-KWK dan C1-KWK berdasarkan SK nomor :03/Kpts/PPS/II/2017 tentang perubahan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara, tertanggal 14 Februari 2017, Sdr. Hefsi Zen dan Sdr. Bong Meau Kun, yang namanya tidak tercantum dalam SK,
e. TPS Nomor 11 Kel. Mayasopa ditemukan nama M. Santri yang menandatangani Model C-KWK dan C1-KWK dengan perubahan pengangkatan Anggota, PPS tertanggal 14 Februari 2017 Sdr. M. Santri namanya tidak tercantum dalam SK;
f. TPS 22 Kel. Roban dalam tandatangan tetap menggunakan nama Agus Prayitno untuk tandatangan Model C1-WKW, akan tetapi yang tandatangan atas nama Ramli, sedangkan agus Prayitno tidak hadir pada waktu pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dan di gantikan Saudara Ramli berdasarkan SK nomor 01/Kpts/PPS/I/2017, Sdr Ramli tidak tercantum dalam SK.
Alat Bukti:1. Daftar Nama Petusa KPPS
2. Formulir Model C-KWK
3. Formulir Model C1-KWK sejumlah 81 TPS
4. Foto Dokumen TPS 31
5. Foto Dokumen SK Pengangkatan KPPS;
6. Foto dokumen Berita acara Klarifikasi Formulir Model A.7 (TPS 22)
7. Formulir Model C-KWK dan C1-KWK sejumlah 6 TPS
8. Dokumen Kajian Dugaan pelanggaran Formulir Model A.8
9. Dokumen Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2017 tentang perubahan keempat atas Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 2/Kpts/KPU-SKW-019.435770/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota singkawang tahun 2017;
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 132/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 22-03-2017
Teradu:1. Hayani Imbau
2. Abdul Wahid Daming
3. Zainal Abidin
4. Yasir
(Ketua dan Anggota KPU Kota Kendari)
5. Alasman Mpesau
6. Joko Purnomo
7. Sahinuddin
(Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Kendari)
Pengadu:Ferdi Palaga (Wiraswasta)
Pokok Perkara:Pada saat Rekapitulasi Pleno tingkat Kecamatan Pengadu meminta Ketua PPK Kec. Kambu untuk menghadirkan Ketua KPPS TPS 04 Kelurahan Kambu Kec. Kambu untuk dimintai pertanggungjawaban C1 KWK hologram dan C7 KWK karena dicatat tidak dapat terbaca dengan jelas maka Pengadu meminta Panwascam Kambu untuk merekomendasikan membuka C7 KWK dan ternyata C7 KWK juga dicatat tidak jelas dan TPS 04 belum terselesaikan maka dibuatlah kejadian khusus pada C2 KWK. Pada Pleno rekapitulasi KPU Kota Kendari, Para Teradu telah mengabaikan kejadian khusus di TPS 04.
Alat Bukti:1. Fotocopy C1 KWK
2. Fotocopy C7 KWK
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 127/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 22-03-2017
Teradu:1. Ramdan, S.Pdi (Ketua KPU Kota Singkawang)
2. Sahrial, S.Sos, (Anggota KPU Kota Singkawang)
3. Solling, SH (Anggota KPU Kota Singkawang)
4. Erwin Irawan, S, Sos.,M.Si (Anggota KPU Kota Singkawang)
5. Riko, S.Pdi,.M.Hum (Anggota KPU Kota Singkawang)
Pengadu:M. Abdurrahman (Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 4)
Pokok Perkara:1. Bahwa berdasarkan laporan Sdr. Muhamad Abdurahman Ke Panwas dengan laporan Nomor 12/LP/PILKOTA/II/2017, mengenai adanya 81 TPS dimana Petugas KPPS nya tidak terdaftar dalam daftar nama-nama petugas KPPS, dan kemudian di tindaklanjuti dengan dilakukan pengawasan dan memanggil pihak terlapor untuk di klarifikasi dan juga memeriksa dokumen-dokumen tersebut diatas, dan dari hasil klarifikasi panwas terkait dokumen-dokumen telah ditemukan 6 (enam) TPS yaitu :
a. TPS Nomor 4 (empat) Kel. Sei Garam Hilir Kec. Singkawang Utara ditemukan Nama As Taufik yang menandatangani Model C-KWK dan C1-KWK berdasarkan SK Nomor :01/Kpts/PPS/I/2017 tertanggal 14 Januari 2017, Sdr. AS Taufik namanya tidak tercantum dalam SK.
b. TPS Nomor. 17 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan ditemukan Nama Sdr. Iyanto yang menandatangani Model C-KWK dan C1-KWK berdasarkan SK Nomor :03/Kpts/PPS/I/2017 tentang perubahan pengangkatan Anggota KPPS Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, tertanggal 14 Februari 2017, Sdr. Iyanto namanya tidak tercantum dalam SK;
c. TPS Nomor 11, Kl. Roban, nama U. Suryadi, M yang menandatangani dokumen Model C-KWK dan C1-KWK berdasarkan SK Perubahan Nomor : 03/Kpts/PPS/II/2017 tertanggal 14 Februari 2017, Sdr. U. Suryadi.M yang tidak tercantum dalam SK;
d. TPS Nomor 31 Kel. Pasiran ditemukan Nama Sdr. Hefsi Zen dan Sdr. Bong Meau Kun yang menandatangani Model C-KWK dan C1-KWK berdasarkan SK nomor :03/Kpts/PPS/II/2017 tentang perubahan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara, tertanggal 14 Februari 2017, Sdr. Hefsi Zen dan Sdr. Bong Meau Kun, yang namanya tidak tercantum dalam SK,
e. TPS Nomor 11 Kel. Mayasopa ditemukan nama M. Santri yang menandatangani Model C-KWK dan C1-KWK dengan perubahan pengangkatan Anggota, PPS tertanggal 14 Februari 2017 Sdr. M. Santri namanya tidak tercantum dalam SK;
f. TPS 22 Kel. Roban dalam tandatangan tetap menggunakan nama Agus Prayitno untuk tandatangan Model C1-WKW, akan tetapi yang tandatangan atas nama Ramli, sedangkan agus Prayitno tidak hadir pada waktu pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dan di gantikan Saudara Ramli berdasarkan SK nomor 01/Kpts/PPS/I/2017, Sdr Ramli tidak tercantum dalam SK.
Alat Bukti:1. Daftar Nama Petusa KPPS
2. Formulir Model C-KWK
3. Formulir Model C1-KWK sejumlah 81 TPS
4. Foto Dokumen TPS 31
5. Foto Dokumen SK Pengangkatan KPPS;
6. Foto dokumen Berita acara Klarifikasi Formulir Model A.7 (TPS 22)
7. Formulir Model C-KWK dan C1-KWK sejumlah 6 TPS
8. Dokumen Kajian Dugaan pelanggaran Formulir Model A.8
9. Dokumen Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2017 tentang perubahan keempat atas Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 2/Kpts/KPU-SKW-019.435770/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota singkawang tahun 2017;
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 128/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 22-03-2017
Teradu:1. Laode Masrizal Mas’ud
2. Ruslan Gande
3. Ismail Angi
4. Ari Ashari Supriadi
5. Gunawan
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Buton Selatan)
6. Jumadi
7. Husni
8. Nur Arismawati Hamol
(Ketua dan Anggota Panwas Kab. Buton Selatan)
Pengadu:Muhammad Faizal (Calon Bupati Buton Selatan Nomor urut 2)

Memberikan kuasa kepada : Muhammad Toufan Achmad, SH (Pengacara)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I s.d V tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas pencalonan Paslon Nomor urut 3 (tiga) khususnya berkas pencalonan Wakil Bupati atas nama La Ode Arusani. Tindakan ini kemudian diperkuat dengan hubungan keluarga dekat Teradu I dengan Sdr. La Ode Arusani (Calon Wabup No. 3) yaitu sepupu satu kali sehingga diduga kuat proses verifikasi faktual sengaja tidak dilakukan oleh para Teradu.
2. Bahwa pada saat proses pendaftaran paslon sampai pelaksanaan pencoblosan tanggal 15 Februari 2017, khusus Teradu I sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat jika yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa Teradu VI s.d VIII sama sekali tidak melakukan pengawasan pada proses verifikasi faktual pada berkas pencalonan La Ode Arusani.
Alat Bukti:1. Form. Model TT.1-KWK
2. Foto copy Berita Acara No: 42/BA/KPU.Kab.026.419169/IX/2016 tentang hasil penelitian persyaratan Pencalonan dan syarat Calon
3. Form Model TT.2-KWK
4. Foto copy Berita Acara No: 42/BA/KPU.Kab.026.419169/IX/2016 tentang hasil penelitian Perbaikan persyaratan pencalonan dan syarat calon
5. Foto copy ijazah SMP Banti Tembagapura a/n La Ode Arusani
6. Foto copy surat keterangan Kepala Sekolah SMPN Banti Tembagapura nomor: 421.2/005/SMP-NB/II/2017 Tertanggal 20 Februari 2017, tanda tangan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika
7. Foto copy Laporan nomor: 08/LP.PANWAS.KAB.BUSEL/II/2017
8. Foto copy Jawaban Panwaslu No: 51/BAWASLU.PROV.SG.03/HM.05.02/II/2017
9. Form Model BB.2-KWK riwayat hidup calon Wakil Bupati a.n La Ode Arusani
10. Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab.026.419169/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 perihal penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Buton Selatan Tahun 2017
11. Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab.026.419169/2016 perihal penetapan nomor urut
12. Foto copy ijazah Paket C
13. Surat Keterangan dari Kementrian Agama RI MAN I Negeri Baubau Nomor: 58/Ma/24.06.3.1/KP.01.1/02/2017 Tertanggal 18 Februari 2017
14. Buku Profil Paslon Nomor urut 3
15. Akta register perkara Mahkamah Konstitusi No : 06/PHPU
16. Foto copy pelimpahan perkara dari Mabes POLRI kepada Polda Sulawesi Tenggara
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 14 Maret 2017
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 124/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 21-03-2017
Teradu:1. Tanus Kagoya (Ketua KPU Kab. Lany Jaya)
2. Niritius Kiwo (Ketua Panwas Kab. Lany Jaya)
Pengadu:Briur Wenda (Paslon No.I Lany Jaya)

Memberika kuasa kepada :

1. Nasirudin Pasigai (advokat)
2. Muhammad Basir Habe (advokat)
3. Rustam Herman (advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa penyampaian surat undangan Teradu : 342/KPU-LJ/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten yang diagendakan tanggal 23 Februari 2017 Pukul 08.00 WIT dan surat No.398/KPU-LJ/II/2017 tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten yang diagendakan tanggal 24 Februari Pukul 08.00 WIT, dimana kedua undangan tersebut tidak dihadiri karena disampaikan pada malam hari sekitar Pukul 20.00, sehingga pengadu kehilangan akses untuk mengontrol dan melindungi kepentingannya sebgai Paslon.
2. Bahwa di Distrik Nikoge terjadi pengusiran saksi pasangan Calon No. Urut 1 bernama Etius Wenda dan Tinus Kagoya yang dilakukan oleh Yemis Kagoya (Calon wakil Bupati No.urut 2) bersama kepala Distrik Kagoya (Denius Kagoya) sehingga tidak bisa memperoleh salinan BA perolehan suara pasangan calon (C1-KWK), bahkan terdapat beberapa tanda tangan dari saksi yang dipalsukan dalam BA dimaksud.
3. Bahwa saat hari pemungutan suara penyelenggara di tingkat TPS dalam hal ini PPD tidak menyerahkan Form Model C!-KWK dan C2-KWK berhologram kepada para saksi yang hadir dengan alasan memang tidak ada atau tempat pecetakan dan hanya menyerahkan Form Model C1-KWK fotokopi.
4. Bahwa ada pertemuan oleh Muspida dengan KPU Kab. Lany Jaya dalam merespon aksi demo pada tanggal 23 Februari 2017 yang muncul kesepkatan agar surat suara sisa/tidak terpakai tidak boleh digunakan dalam Pleno KPU Kab. Lany Jaya, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan Pleno tingkat KPU tetap dilanjutkan.
5. Bahwa tanggal 24 Februari 2017 pukul 13.30 WIT, Brius Wenda Palson No.1 menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan Pleno karena permasalahan tentang pelanggaran pemilu belum dapat diselesaikan oleh Panwaslu dan KPU Kab. Lany Jaya.
Alat Bukti:1. Fotokopi surat pernytaan sikap KPU dan PPD se-Kab. Lany Jaya.
2. Fotokopi surat koalisi Pembaharuan Kab. Lany Jaya kepada Panwaslu Lany Jaya. No.01/P/KPLJ-BRIPAS/LJ/2017 tentang pengaduan Money Politics
3. Surat Tim koalisi pembaharuan Lany Jaya kepada Panwaslu Lany Jaya perihal Pengajuan Keberatan tentang Pelaksanaan PILKADA 2017 di distrik Melagi
4. Surat Tim koalisi pembaharuan Lany Jaya kepada Panwaslu Lany Jaya perihal pelanggaran kejahatan Pemilu distrik Nikoge.
5. Fotokopi form model A.3 tanda Bukti Penerimaan Laporan No.01/Laporan/Panwaslu-LNJ/II/2017.
6. Fotokopi surat KPU Kab. Lany Jaya NO. 342/KPU-LJ/II/2017 perihal undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten.
7. Fotokopi surat KPU Kab. Lany Jaya NO. 398/KPU-LJ/II/2017 perihal undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten.
8. Fotokopi Form model C1-KWK Plano TPS 01 desa Unikme Distrik Poga.
9. Fotokopi Form model C-KWK Plano TPS 01 desa Unikme Distrik Poga.
10. Video distrik Gelok Beam tidak melakukan pencobolsan di 12 TPS dari 13 TPS tetapi pleno perhitungan suara tetap dilangsungkan.
11. Fotokopi lampiran keputusan KPU Kab. Lany Jaya No.22/Kpts/Kpu-LJ/VII/2016 tentang pembentukan dan pengangkatan anggota PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
12. SK KPU KPU Kab. Lany Jaya No.21/Kpts/Kpu-LJ/VII/2016 tentang pembentukan dan pengangkatan anggota PPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
13. Saksi.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 125/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 21-03-2017
Teradu:1. Usman Suhuriah, S.Pd
(Ketua KPU Prov. Sulawesi Barat)
2. M. Danial, S.Sos
(Ketua KPU Kab. Polewali Mandar)
Pengadu:Drs. H. Aldin Moh. Natsir (Ketua Umum LAKIP RI)
Pokok Perkara:1. Bahwa berita acara penetapan rekapitulasi DPT tanggal 16 Desember 2016 sebanyak = 840,091 pemilih di dalammnya terdapat DPT Kab. Poliwali Mandar sebanyak= 301.325 pemilih, ditemukan sejumlah = 2.500 pemilih ganda (terdapat diberbagai Tps nama sama NIKnya beda dan atau sebaliknya nama sama niknya sama alamat sama tercatat ditulis berulang-ulang.
2. Dalam jumlah 301.325 pemilih Kab. Polewali Mandar sebagai DPT yang ditetapkan oleh KPU Prov. Sulawesi Barat dalam Pilgub 2017 adalah angka/jumlah DPT pemilh yang tidak dapat diertanggungjawabkan secara hukkum karna didalamnya terdapat angka sejumlah = 2.500 pemilih sebagai DPT palsu atau yang disebut pemilih ganda, tidak mempunyai nilai hukum sama sekali. Sehingga serta merta dapat diapakai sebagai penambahan perolehan suara paslon nomor urut 3 di kab. Polewali mandar.
3. Bahwa pengambilan formulir C6-KWK (Model DC7-KWK halam 1) yang tidak di distribusikan oleh petugas PPS sebanyak =84.809 lembar dengan alasan yang tidak jelas yang didalamnya terdapat C-6-KWK Kab. Poliwalimandar sebanyak=28.374 lembar.
4. Bahwa jumlah pengguna surat keterangan (suket) di Kab. Poliwalimandar melebihi kuota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Kab. Poliwali mandar, hal ini patut diduga atau dicurigai penggunaannnya tidak adapat (tidak sesuai degan nama atau orangnya karena di TPS tidak ada alat pendeteksi yang dimiliki oleh petugas untuk memeriksa keaslian dan kebenaran yang me ggunakannya.
5. Bahwa sebanyal 137 (seratus tiga puluh tujuh) surat aduan masyarakat (warga setempat) di Kab. Poliwalimandar yang tidak dilayani, dan dihalang-halangi oleh petugas di TPS untuk melaksanakan/menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 februari 2017.
6. terdapat PNS/ASN yang terlilbat baik langsung ataupun tidak langsung serta dengan menggunakan sarana pemerintah dalam kegiatan pilgub 2017 di Kab. Poliwali Mandar, pengadu atau pelapor akan meneruskan laporannya ke KSN sebagaimana diatur dalam peraturan dan Undang-Undang sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
b. Undang_undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
c. Peraturan pemeritah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
d. peraturan Pemerintah No 42 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS.
Alat Bukti:1. Bahwa berita acara penetapan rekapitulasi DPT tanggal 16 Desember 2016 sebanyak = 840,091 pemilih di dalammnya terdapat DPT Kab. Poliwali Mandar sebanyak= 301.325 pemilih, ditemukan sejumlah = 2.500 pemilih ganda (terdapat diberbagai Tps nama sama NIKnya beda dan atau sebaliknya nama sama niknya sama alamat sama tercatat ditulis berulang-ulang.
2. Dalam jumlah 301.325 pemilih Kab. Polewali Mandar sebagai DPT yang ditetapkan oleh KPU Prov. Sulawesi Barat dalam Pilgub 2017 adalah angka/jumlah DPT pemilh yang tidak dapat diertanggungjawabkan secara hukkum karna didalamnya terdapat angka sejumlah = 2.500 pemilih sebagai DPT palsu atau yang disebut pemilih ganda, tidak mempunyai nilai hukum sama sekali. Sehingga serta merta dapat diapakai sebagai penambahan perolehan suara paslon nomor urut 3 di kab. Polewali mandar.
3. Bahwa pengambilan formulir C6-KWK (Model DC7-KWK halam 1) yang tidak di distribusikan oleh petugas PPS sebanyak =84.809 lembar dengan alasan yang tidak jelas yang didalamnya terdapat C-6-KWK Kab. Poliwalimandar sebanyak=28.374 lembar.
4. Bahwa jumlah pengguna surat keterangan (suket) di Kab. Poliwalimandar melebihi kuota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Kab. Poliwali mandar, hal ini patut diduga atau dicurigai penggunaannnya tidak adapat (tidak sesuai degan nama atau orangnya karena di TPS tidak ada alat pendeteksi yang dimiliki oleh petugas untuk memeriksa keaslian dan kebenaran yang me ggunakannya.
5. Bahwa sebanyal 137 (seratus tiga puluh tujuh) surat aduan masyarakat (warga setempat) di Kab. Poliwalimandar yang tidak dilayani, dan dihalang-halangi oleh petugas di TPS untuk melaksanakan/menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 februari 2017.
6. terdapat PNS/ASN yang terlilbat baik langsung ataupun tidak langsung serta dengan menggunakan sarana pemerintah dalam kegiatan pilgub 2017 di Kab. Poliwali Mandar, pengadu atau pelapor akan meneruskan laporannya ke KSN sebagaimana diatur dalam peraturan dan Undang-Undang sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
b. Undang_undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
c. Peraturan pemeritah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
d. peraturan Pemerintah No 42 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS.
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 124/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 21-03-2017
Teradu:1. Tanus Kagoya (Ketua KPU Kab. Lany Jaya)
2. Niritius Kiwo (Ketua Panwas Kab. Lany Jaya)
Pengadu:Briur Wenda (Paslon No.I Lany Jaya)

Memberika kuasa kepada :

1. Nasirudin Pasigai (advokat)
2. Muhammad Basir Habe (advokat)
3. Rustam Herman (advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa penyampaian surat undangan Teradu : 342/KPU-LJ/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten yang diagendakan tanggal 23 Februari 2017 Pukul 08.00 WIT dan surat No.398/KPU-LJ/II/2017 tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten yang diagendakan tanggal 24 Februari Pukul 08.00 WIT, dimana kedua undangan tersebut tidak dihadiri karena disampaikan pada malam hari sekitar Pukul 20.00, sehingga pengadu kehilangan akses untuk mengontrol dan melindungi kepentingannya sebgai Paslon.
2. Bahwa di Distrik Nikoge terjadi pengusiran saksi pasangan Calon No. Urut 1 bernama Etius Wenda dan Tinus Kagoya yang dilakukan oleh Yemis Kagoya (Calon wakil Bupati No.urut 2) bersama kepala Distrik Kagoya (Denius Kagoya) sehingga tidak bisa memperoleh salinan BA perolehan suara pasangan calon (C1-KWK), bahkan terdapat beberapa tanda tangan dari saksi yang dipalsukan dalam BA dimaksud.
3. Bahwa saat hari pemungutan suara penyelenggara di tingkat TPS dalam hal ini PPD tidak menyerahkan Form Model C!-KWK dan C2-KWK berhologram kepada para saksi yang hadir dengan alasan memang tidak ada atau tempat pecetakan dan hanya menyerahkan Form Model C1-KWK fotokopi.
4. Bahwa ada pertemuan oleh Muspida dengan KPU Kab. Lany Jaya dalam merespon aksi demo pada tanggal 23 Februari 2017 yang muncul kesepkatan agar surat suara sisa/tidak terpakai tidak boleh digunakan dalam Pleno KPU Kab. Lany Jaya, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan Pleno tingkat KPU tetap dilanjutkan.
5. Bahwa tanggal 24 Februari 2017 pukul 13.30 WIT, Brius Wenda Palson No.1 menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan Pleno karena permasalahan tentang pelanggaran pemilu belum dapat diselesaikan oleh Panwaslu dan KPU Kab. Lany Jaya.
Alat Bukti:1. Fotokopi surat pernytaan sikap KPU dan PPD se-Kab. Lany Jaya.
2. Fotokopi surat koalisi Pembaharuan Kab. Lany Jaya kepada Panwaslu Lany Jaya. No.01/P/KPLJ-BRIPAS/LJ/2017 tentang pengaduan Money Politics
3. Surat Tim koalisi pembaharuan Lany Jaya kepada Panwaslu Lany Jaya perihal Pengajuan Keberatan tentang Pelaksanaan PILKADA 2017 di distrik Melagi
4. Surat Tim koalisi pembaharuan Lany Jaya kepada Panwaslu Lany Jaya perihal pelanggaran kejahatan Pemilu distrik Nikoge.
5. Fotokopi form model A.3 tanda Bukti Penerimaan Laporan No.01/Laporan/Panwaslu-LNJ/II/2017.
6. Fotokopi surat KPU Kab. Lany Jaya NO. 342/KPU-LJ/II/2017 perihal undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten.
7. Fotokopi surat KPU Kab. Lany Jaya NO. 398/KPU-LJ/II/2017 perihal undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten.
8. Fotokopi Form model C1-KWK Plano TPS 01 desa Unikme Distrik Poga.
9. Fotokopi Form model C-KWK Plano TPS 01 desa Unikme Distrik Poga.
10. Video distrik Gelok Beam tidak melakukan pencobolsan di 12 TPS dari 13 TPS tetapi pleno perhitungan suara tetap dilangsungkan.
11. Fotokopi lampiran keputusan KPU Kab. Lany Jaya No.22/Kpts/Kpu-LJ/VII/2016 tentang pembentukan dan pengangkatan anggota PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
12. SK KPU KPU Kab. Lany Jaya No.21/Kpts/Kpu-LJ/VII/2016 tentang pembentukan dan pengangkatan anggota PPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
13. Saksi.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 124/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 21-03-2017
Teradu:1. Tanus Kagoya (Ketua KPU Kab. Lany Jaya)
2. Niritius Kiwo (Ketua Panwas Kab. Lany Jaya)
Pengadu:Briur Wenda (Paslon No.1 Pilkada Lany Jaya)

Memberika kuasa kepada :

1. Nasirudin Pasigai (advokat)
2. Muhammad Basir Habe (advokat)
3. Rustam Herman (advokat)
Pokok Perkara:1. Teradu ke I tidak mampu mengorganisir aparatnya mulai dari tingkat KPPS, PPL, PPS, dan PPD sehingga terjadi pelanggaran secara tidak terkendali, akibatnya sangat merugikan kepentingan pasangan calon nomor urut 01 (Pengadu). Pelanggaran tersebut terekam mulai dari proses rekrutmen KPPS, PPL, PPS, dan PPD yang tidak profesional sehingga melibatkan pejabat pemerintah setempat sebagai ketua dan anggota (PPK,PPS, dan KPPS) di dalam struktur penyelenggara Pemilukada.
2. Pada tanggal 15 Februari 2017 di Distrik Gelok Beam tidak melakukan proses pencoblosan/pemungutan suara di 5 (lima) TPS dari 9 (sembilan) TPS tetapi pleno perhitungan suara di tingkat distrik tetap dilangsungkan.
3. Di Distrik Poga terjadi protes warga pada tanggal 14 Februari 2017 terhadap penerbitan Surat Keputusan KPPS ganda yang dilakukan oleh Teradu I.
4. Pada tanggal 17 Januari 2017 pasangan calon nomor urut 02 menggunakan fasilitas negara berupa kendaraan/mobil dinas Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua untuk memobilisasi masa kampanye di ibu kota Kabupaten Lanny Jaya tetapi dibiarkan oleh Teradu I dan II.
5. Pengaduan pelanggaran dari pasangan calon nomor urut 01 di ajukan kepada PANWASLU/Teradu II Kabupaten Lanny Jaya sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 sehingga masih dalam tenggang waktu 7 hari sebagaimana ditentukan dalam UU no 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Namun demikian, pada waktu itu tidak mendapatkan respon dan tindak lanjut yang kongkrit dari Teradu ke II.
6. Pada tanggal 19 Februari 2017 Teradu ke II memberikan pernyataan tentang keterlibatan ASN dan kepala Kampung sebagai penyelenggara di tingkat PPD, PPS, KPPS dan PPL karena tidak harus dipatuhi peraturan perundang-undangan maupun atasan namun pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi. Kejadian tersebut di Kantor Panwaslu Lanny Jaya.
7. Pada tanggal 29 Maret 2017 terjadi pertemuan antara Teradu ke II dengan Ketua DPRD Lanny Jaya atas nama Terius Yigibalom yang berkapasitas sebagai Wakil Ketua Tim sukses serta Ketua Partai PKS (Partai pengusung Paslon Nomor urut 02).
8. Bahwa tanggal 24 Februari 2017 pukul 13.30 WIT, Brius Wenda Palson No.1 menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan Pleno karena permasalahan tentang pelanggaran pemilu belum dapat diselesaikan oleh Panwaslu dan KPU Kab. Lany Jaya.
Alat Bukti:1. Fotokopi surat pernytaan sikap KPU dan PPD se-Kab. Lany Jaya.
2. Fotokopi surat koalisi Pembaharuan Kab. Lany Jaya kepada Panwaslu Lany Jaya. No.01/P/KPLJ-BRIPAS/LJ/2017 tentang pengaduan Money Politics
3. Surat Tim koalisi pembaharuan Lany Jaya kepada Panwaslu Lany Jaya perihal Pengajuan Keberatan tentang Pelaksanaan PILKADA 2017 di distrik Melagi
4. Surat Tim koalisi pembaharuan Lany Jaya kepada Panwaslu Lany Jaya perihal pelanggaran kejahatan Pemilu distrik Nikoge.
5. Fotokopi form model A.3 tanda Bukti Penerimaan Laporan No.01/Laporan/Panwaslu-LNJ/II/2017.
6. Fotokopi surat KPU Kab. Lany Jaya NO. 342/KPU-LJ/II/2017 perihal undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten.
7. Fotokopi surat KPU Kab. Lany Jaya NO. 398/KPU-LJ/II/2017 perihal undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten.
8. Fotokopi Form model C1-KWK Plano TPS 01 desa Unikme Distrik Poga.
9. Fotokopi Form model C-KWK Plano TPS 01 desa Unikme Distrik Poga.
10. Video distrik Gelok Beam tidak melakukan pencobolsan di 12 TPS dari 13 TPS tetapi pleno perhitungan suara tetap dilangsungkan.
11. Fotokopi lampiran keputusan KPU Kab. Lany Jaya No.22/Kpts/Kpu-LJ/VII/2016 tentang pembentukan dan pengangkatan anggota PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
12. SK KPU KPU Kab. Lany Jaya No.21/Kpts/Kpu-LJ/VII/2016 tentang pembentukan dan pengangkatan anggota PPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
13. Foto pertemuan antara Ketua Panwaslu Lanny Jaya dengan Ketua DPRD Lanny Jaya atas nama Terius Yigibalom yang berkapasitas sebagai Wakil Ketua Tim sukses serta Ketua Partai PKS (Partai pengusung Paslon Nomor urut 02).
14. Video Pada tanggal 19 Februari 2017 Ketua Panwaslu Lanny Jaya memberikan pernyataan tentang keterlibatan ASN dan kepala Kampung sebagai penyelenggara di tingkat PPD, PPS, KPPS dan PPL karena tidak harus dipatuhi peraturan perundang-undangan maupun atasan namun pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi. Kejadian tersebut di Kantor Panwaslu Lanny Jaya
15. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 126/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 20-03-2017
Teradu:1. Hamiruddin Udu
2. Hadi Mahmud
3. Munsir Salam

(Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
Pengadu:La Ode Herlianto, SH,MH (Dosen) Memberikan kuasa kepada :Nasaruddin, SH (Pengacara)
Pokok Perkara:Bahwa pada 7 Maret 2017, Teradu I, II dan III mengeluarkan rekomendasi nomor 03/LP/PILWAL/III/2017 perihal rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memerintahkan KPU Kota Kendari melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3, TPS 17, TPS 19 dan TPS 21 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari. Rekomendasi tersebut ditegaskan oleh Teradu I pada pemberitaan surat kabar di Kota Kendari. Hal itu menurut Pengadu tidak berlandaskan aturan serta pedoman pelaksana sebagai Penyelenggara Pemilu. Tugas dan wewenang dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kota Kendari seharusnya dilakukan oleh Panwaslu Kota Kendari sehingga adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sultra tersebut melampaui kewenangan serta yuridiksi yang telah dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan.
Alat Bukti:1. Fotocopy kajian laporan nomor 03/LP/PILWAL/III/2017 Tertanggal 7 Maret 2017 (Form. Model A.8)
2. Harian Berita Kota Kendari tanggal 10 Maret 2017
3. Harian Rakyat Sultra tanggal 10 Maret 2017
4. Berita online zonasultra tanggal 9 Maret 2017
5. Surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 04 Kel. Bende
6. Surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 17 Kel. Bende
7. Surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 19 Kel. Bende
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 126/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 20-03-2017
Teradu:1. Hamiruddin Udu
2. Hadi Mahmud
3. Munsir Salam

(Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
Pengadu:La Ode Herlianto, SH,MH (Dosen)

Memberikan kuasa kepada :Nasaruddin, SH (Pengacara)
Pokok Perkara:Bahwa pada 7 Maret 2017, Teradu I, II dan III mengeluarkan rekomendasi nomor 03/LP/PILWAL/III/2017 perihal rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memerintahkan KPU Kota Kendari melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3, TPS 17, TPS 19 dan TPS 21 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari. Rekomendasi tersebut ditegaskan oleh Teradu I pada pemberitaan surat kabar di Kota Kendari. Hal itu menurut Pengadu tidak berlandaskan aturan serta pedoman pelaksana sebagai Penyelenggara Pemilu. Tugas dan wewenang dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kota Kendari seharusnya dilakukan oleh Panwaslu Kota Kendari sehingga adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sultra tersebut melampaui kewenangan serta yuridiksi yang telah dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan.
Alat Bukti:1. Fotocopy kajian laporan nomor 03/LP/PILWAL/III/2017 Tertanggal 7 Maret 2017 (Form. Model A.8)
2. Harian Berita Kota Kendari tanggal 10 Maret 2017
3. Harian Rakyat Sultra tanggal 10 Maret 2017
4. Berita online zonasultra tanggal 9 Maret 2017
5. Surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 04 Kel. Bende
6. Surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 17 Kel. Bende
7. Surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 19 Kel. Bende
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 122/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 20-03-2017
Teradu:1. Laode Masrizal Mas’ud (Ketua KPU Kab. Buton Selatan)
2. Ruslan Gande (Anggota KPU Kab. Buton Selatan)
3. Ismail Angi (Anggota KPU Kab. Buton Selatan)
4. Ari Ashari Apriadi (Anggota KPU Kab. Buton Selatan)
5. Gunawan (Anggota KPU Kab. Buton Selatan)
Pengadu:H. Muhamad Faizal (Calon Bupati Buton Selatan No. Urut 2)

Memberikan kuasa kepada :Arifin, SH (Pengacara)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu tidak melaksanakan verifikasi terhadap DPT ganda sebesar 200 (dua ratus) wajib pilih di 101 (seratus satu) TPS se Kabupaten Buton Selatan.
2. Bahwa para Teradu tidak melaksanakan verifikasi terhadap daftar wajib pilih berdasarkan surat keterangan yang berbeda dengan NIK yang diterbitkan tanggal 14 Februari 2017 a/n Hamliza dan Ramila.
3. Bahwa para Teradu tidak melakukan verifikasi terhadap daftar nama wajib pilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki NIK atau nomor Kartu Keluarga sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima).
4. Bahwa para Teradu tidak melaksanakan verifikasi terhadap penerima Suket yang juga telah terdaftar di DPT sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) wajib pilih yang tersebar di semua TPS.
5. Bahwa para Teradu tidak melakukan verifikasi terhadap penggelembungan surat keterangan pengganti KTP elektronik di 88 (delapan puluh delapan) TPS
6. Bahwa para Teradu tidak melaksanakan verifikasi terhadap wajib pilih dalam DPT yang memiliki NIK yang tidak sesuai dengan data kelahiran sebanyak 1814 (seribu delapan ratus empat belas) yang tersebar di semua TPS.
7. Bahwa para Teradu tidak cermat dalam melaksanakan verifikasi terhadap wajib pilih berdasarkan SUKET yang ganda, yakni Nomor suket 4710/0001/DUKCAPIL-74.15.02/2017 digunakan oleh tiga nama yakni Wa Siha, Nur dan Anjas Suwito.
8. Bahwa para Teradu tidak cermat dalam melaksanakan verifikasi terhadap wajib pilih karena terdapat pemilih yang menggunakan E-KTP dari luar Kab. Buton Selatan tetapi terdaftar dalam DPT.
9. Bahwa para Teradu telah melibatkan pemerintah dalam hal ini Sekda yang memfasilitasi Plt. Bupati Buton Selatan Sdr. Omn Ila Ladamai untuk memperalat ASN melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Tungsura tanggal 15 Februari 2017.
10. Bahwa Teradu I diduga tidak netral karena telah memberikan fasilitas mobil dinas KPU Nopol DT 40 TO kepada saudara kandungnya La Ode Masrin yang merupakan Tim Paslon Nomor urut 3 (Tiga)
11. Bahwa berdasarkan pengakuan Jumadi (Ketua Panwas Kab. Buton Selatan) para Teradu sangat tidak cermat, tidak profesional dan tidak terbuka dalam memverifikasi ijazah SMP calon Wakil Bupati Nomor urut 3 (tiga).
Alat Bukti:1. Foto copy DPT ganda sebanyak 200 pemilih
2. Foto copy Daftar Nama wajib pilih penerima SUKET tetapi juga terdaftar pada DPT bertanggal 8 Februari 2017 sejumlah 139 SUKET
3. Foto copy DPT Daftar nama Wajib pilih penerima SUKET tetapi juga terdaftar pada DPT sejumlah 31 SUKET Tertanggal 9-13 Februari 2017.
4. Foto copy Daftar nama wajib pilih penerima SUKET tetapi juga terdaftar pada DPT sejumlah 12 SUKET tertanggal 14 Februari.
5. Foto copy Daftar nama wajib pilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak memiliki NIK sebanyak 175 orang.
6. Foto copy Daftar wajib pilih dalam DPT memiliki NIK yang tidak sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran sebanyak 1.814 pemilih tersebar di 153 TPS.
7. Foto copy penerima SUKET pengganti KTP Elektronik dengan NIK tidak sesuai dengan data kelahiran
8. Foto copy nama wajib pilih penerima penerima SUKET dengan nomor keterangan yang sama serta dipakai oleh 3 (tiga) orang pemilih yang berbeda
9. Foto copy nama wajib pilih yang menggunakan E-KTP di luar wilayah Kab. Buton Selatan tetapi terdaftar dalam DPT
10. Foto copy daftar wajib pilih yang memiliki NIK atau nomor KK tetapi tidak dimasukkan dalah DPT sebanyak 892 orang
11. Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab.026.419169/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 perihal penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Buton Selatan Tahun 2017
12. Foto copy Surat Tugas ASN dari Pemkab Buton Selatan dengan Nomor: 821.2/2015
13. Form Model DB-KWK
14. Foto copy Surat Keputusan KPU Kab. Buton Selatan nomor: 14/Kpts/KPU-Kab.026.419169/Tahun 2017
15. Form. Model BC4-KWK
16. Foto copy pemberitaan media massa perihal kecelakaan mobil dinas Teradu I
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 121/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 17-03-2017
Teradu:1. Linus Tabuni
2. Linus Bagau
3. Serpianus Sondegau
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya)
Pengadu:Yulius Yapugau
(Calon Bupati Intan Jaya periode 2017-2022) Memberikan kuasa kepada:Relika Tambunan
Pokok Perkara:Bahwa para Teradu pada tanggal 24 Februari 2017 telah melaksanakan pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten serta menetapkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) yakni Yulius Yapugau (pengadu) dan Yunus Kalabetme meraih suara terbanyak pada Pilkada Intan Jaya 2017. Kemudian para Teradu pada tanggal 15 Maret 2017 kembali melakukan pleno rekapitulasi kedua kali yang hanya dihadiri oleh 3 (orang) Komisioner tanpa kehadiran Panwaslu Kabupaten Intan Jaya, hasil pleno rekapitulasi yang diadakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jl. Raden Saleh Jakarta Nomor 16 berubah yakni paslon nomor urut 3 (tiga) Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw sebagai peraih suara terbanyak.
Alat Bukti:1. Berita Acara KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 07/BA/KPU IJ/II/2017 Tertanggal 24 Februari 2017
2. Berita Acara KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 08/BA/KPU IJ/II/2017 Tertanggal 24 Februari 2017
3. Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tertanggal 24 Februari 2017 perihal penetapan Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme sebagap pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Intan Jaya Tahun 2017
4. Foto copy Surat Panwaslu Kabupaten Intan Jaya kepada Ketua Bawaslu RI Nomor 013/PANWAS-IJ/III/2017 tertanggal 15 Maret 2017 perihal pelaksanaan pleno ulang KPU Kab. Intan Jaya
5. Foto copy Surat Panwaslu Kabupaten Intan Jaya kepada Ketua KPU Kab. Intan Jaya Nomor 011/PANWAS-IJ/III/2017 tertanggal 9 Maret 2017 perihal penerbitan SK Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.
6. Foto copy Surat Panwaslu Kabupaten Intan Jaya kepada Ketua KPU Kab. Intan Jaya Nomor 010/PANWAS-IJ/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 perihal Hasil Pleno Penetapan Calon terpilih.
7. Foto copy Surat undangan KPU Kabupaten Intan Jaya kepada Kuasa Hukum Paslon Nomor 16/UND/KPU-IJ/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 perihal Undangan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten
8. Foto-foto rapat pleno rekapitulasi di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta
9. Saksi-saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 123/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 17-03-2017
Teradu:1. Alexander R.I. Nemo, SE.
2. Esebia Tapaimu
3. Sugeng Aditriyanto
4. Natalis Amkai
5. Josep Richardus Way

(Ketua dan anggota KPU Mappi)
Pengadu:Mandela Ignasius Sinaga

Selaku kuasa dari :

Drs. Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin (Cabup dan Cawabup Kab. Mappi, Papua)
Pokok Perkara:1. Para Teradu telah menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon melalui keputusan nomor 13/KPTS/KPU-KAB/030.659892/X/2016 tentang penetapan Paslon padahal Kristosimus Yohanes Agawemu sebagai Cabup saat ditetapkan masih berstatus PNS.
2. Teradu 1 tidak profesional serta berpihak dengan adanya video dan rekaman Teradu 1 pada saat menyatakan dukungannya terhadap secara terang-terangan kepada warga masyarakat.
Alat Bukti:1. SK KPU tentang penetapan paslon
2. Rekaman video terkait pokok aduan 2
3. Rekaman audio terkait pokok aduan 2
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 119/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 16-03-2017
Teradu:Sumarno (Ketua KPU Jakarta)
Pengadu:Yuliana(Cinhok)
Pokok Perkara:1. Teradu selaku Penyelenggara pemilihan kepala daerah telah melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan kewajiban Teradu sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, yaitu meng-upload foto aksi 212 sebagai foto profil di aplikasi WhatsApp;
2. Teradu selaku Penyelenggara pemilihan kepala daerah diduga bersikap tidak netral dan menunjukkan keberpihakan pada salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Teradu selaku Penyelenggara pemilihan kepala daerah diduga memberikan perlakuan yang berbeda kepada para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Alat Bukti:1. Print out pemberitaan media terkait tindakan Teradu yang diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu
2. Surat undangan resmi rapat pleno KPU Provinsi DKI Jakarta
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 114/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 15-03-2017
Teradu:1. Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum (Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
2. Munsir Salam, S.Pd., M.Si (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
3. Dr. Haji Hadi Machmud., M. Pd (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
Pengadu:Kiesman M. Talib, SP (Deputi Direktur Pemantau Pemilu/SULTRA DEMO
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Tim Asistensi dan beberapa staf untuk melakukan monitoring dalam rangka rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamtan yaitu pada tanggal 16 s/d 22 Februari 2017. Berbekal SPT tersebut, Tim Asistensi dan staf telah melakukan tindakan dengan menggangu jalannya rapat pleno tingkat kecamatan yang terjadi di Kec. Kendari tanggal 17 Februrai 2017 pukul 14.00 WITA. Hal tersebut dilakukan berupa interupsi yang berbau provokasi sehingga memicu konflik antar pendukung paslon. Perilaku ini terjadi pada hampir seluruh pleno Rekapitulasi penghitungan suara Tingkat PPK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017.
2. Bahwa para Terad u telah mengeluArkan rekomendasi kepada KPU Prov. Sultra untuk memerintahkan KPU Kota Kendari melakukan PSU dengan Nomor Surat 81/Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/III/2017 tertanggal 7 Maret 2017 dengan dilampiri 1 (satu) rangkap kajian hukum atas laporan masyarakat Nomor 03/LP/PILWALI/III/2017 tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup dan hanya mendasarkan pada Laporan Pelapor dengan tidak mengetahui dengan pasti dan tidaK melihat kejadian dimaksud secara langsung.
3. Bahwa dalam lampiran Kajian Rekomendasi PSU memuat Bukti-bukti undangan klarifikasi Ketua dan Anggota KPPS TPS 3, TPS 4, TPS 17, TPS 19, TPS 21 Kelurahan Bende dan KPU Kota Kendari, tetapi pada faktanya undangan klarifikasi tersebut tidak pernah sampai kepada pihak yang dimaksud. Pengadu menilai, hal tersebut merupakan sikap pembodohan publik dan pembohongan kepada publik sebagaima pernytaan Ketua Bawaslu Sultra yang dimuat di media Online Zona Sultra tertanggal 10 Maret 2017
4. Bahwa para Teradu yang merekomendasikan PSU tidak menyebutkan batas waktu keluarnya dan batas waktu tindak lanjut dari rekomendasi PSU di TPS. Para Teradu diduga telah bertindak tidak cermat dan tidak professional dalam mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Prov. Sultra dimana dalam kajian hukumnya menyatakan terdapat pelanggaran di 5 TPS pada Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Yaitu TPS 3, TPS 4, TPS 17, TPS 19 dan TPS 21. Namun dalam rekomendasinya para Teradu hanya memerintahkan untuk melakukan PSU pada 4 TPS yaitu TPS 3, TPS 17, TPS 19, dan TPS 21.
5. Bahwa Para Teradu patut diduga telah bertindak sewenang-wenang karena dalam menjalankan tugas dan dungsinya diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi yanf dikeluarkan secara implisit lahir bukan karena adanya landasan hukum yang tegas tetapi karena tekanan dari kelompok tertentu yang mengindikasikan bekerja dibawah tekanan dan/atau bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu. Rekomendasi tersebut atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat ke Bawaslu Prov. Sultra setelah proses pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota Kendari telah selesai dilaksanakan. Maka dapat dipahami Pelapor menyampaikan laporan berdasarkan pertimbangan hasil pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kota yang menentukan perolehan suara masing-masing pasangan calon.
Alat Bukti:1. Copy Surat Bawaslu Prov. Sultra No. 81/Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/III/2017
2. Copy Surat Fomr Model A.8 Kajian Laporan Bawaslu Provinsi Sultra No. 03/LP/PILWALI/III/2017
3. Copy Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 19 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia
4. Copy Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia
5. Copy Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 04 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia
6. Copy Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 21 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia
7. Copy Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia
8. Copy Kronologis rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PPK Kec. Kendari
9. Copy Surat Bawaslu No. 75/Bawaslu Prov.SG/PM06.01/III/2017
10. Copy Surat Bawaslu No. 76/Bawaslu Prov.SG/PM06.01/III/2017
11. Copy Media Online “Zona Sultra.com tanggal 10 Maret 2017
12. Copy Media Online “Zona Sultra.com tanggal 10 Maret 2017
13. Copy Media Online “Zona Sultra.com tanggal 11 Maret 2017
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 115/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 15-03-2017
Teradu:1. Lidia M. Mokay (Ketua KPU Kab. Jayapura)
2. Ronald L. Manoach, ST (Ketua Panwas Kab. Jayapura)
Pengadu:Budi Projonegoro Yokhu (PNS PEMDA Kab. Jayapura)
Pokok Perkara:1. Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah serentak Kab. Jayapura tahun 2017 telah berjalan secara aman dan damai tanpa adanya gesekan yang terjadi selama pemilihan dan perhitungan suara pada tingkat Kecamatan, namun pada saat Rekapitulasi Perhitungan suara pada tingkat Kab. Jayapura terjadi “kekisruhan” yang mengakibatkan “DEADLOCK” pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi perhitungan suara yang dibuktikan dengan (Bukti Video Kisruh Pleno Rekapitulasi tingkat kab. jayapura) dengan kisruhnya pelaksanaan pleno rekapitulasi maka kami sebagai pemerintah dan Masyarakat di distrik Namblong merasa terganggu dengan pemberitaan diberbagai media Cetak dan Online, seperti bukti yang kami lampirkan berita online,
2. Bahwa pernyataan pernyataan ketua KPU kab. Jayapura dan Panwas Kab. jayapura yang sekarang mulai meresahkan warga masyarakat kami di wilayah distrik Namblong sebab pernyataan KPU dan Panwas Kab. Jayapura tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil dari 19 (sembilan Belas) Distrik di Kab. Jayapura, Distrik Namblong dan Kaureh dinyatakan tidak bermasalah sedangkan di 17 distrik yang lain dinyatakan dilakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) maka dengan ini kami mengadukan Ketua KPU dan Panwas Kab. Jayapura karena tidak konsisten dalam menegakan aturan Perundang-Undangan, karena sidang pleno KPU merupakan pengambilan Keputusan Tertinggi yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat yang dapat di pertanggung jawabkan didepan Hukum, namun Ketua KPU dan Panwas Kab. jayapura mengabaikan hasil sidang pleno tanggal 24 Februari 2017, bertempat di hotel sentani Indah Kab. jayapura, seperti KPU dalam mengambil kebijakan seperti menentukan jumlah TPS yang akan dilaksanakan PSU;
Alat Bukti:1. Berita online tgl 7 maret 2017;
2. Rekomendasi dari Panwas yang di tujukan ke KPU perihal Rekomendasi PSU
3. Video; isi pleno;
4. Flesdist;
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 116/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 15-03-2017
Teradu:1. Aminuddin
2. Amir
3. Rinto Agus Harkat
4. LD Nuriaddin
5. LD Anak Agung Raja Ika
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah)
6. Helius Udaya
7. Muh. Anine Biru
8. Safiuddin
(Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Buton Tengah)
Pengadu:1. Dian Farizka;
2. Ahmad Irwandi Lubis,
3. Moin Tualeka,
4. Unoto Dwi Yulianto,
5. Wahyudi,
6. H. Jaedi A. Naufal
7. Dewi Puspitaningsih,
8. Sofyan Kaepa,
9. Roslina Sari

Selaku kuasa dari :

1. H. Abdul Mansur Amila
2. Muhammad Saleh Ganiru
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I s/d V telah meloloskan Samahuddin dan Lantau sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 karena tidak melakukan verifikasi faktual terkait ijazah strata satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen pada Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM LPI) Makassar.
2. Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Pemerhati Pendidikan Buton Tengah meminta klarifikasi Ijazah Strata Satu (S1) Samahuddin dengan Nomor 01/MPP-KB/Skl/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016, perihal Surat Keterangan Klarifikasi Ijazah ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah IX pada Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.
3. Bahwa surat jawaban KOPERTIS Wilayah IX pada Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi dengan Surat Nomor 4437/K9/AK.03/2016, tanggal 20 Oktober 2016, perihal Balasan Permohonan Klarifikasi Ijazah IX adalah sebagai berikut:
a. Yang bersangkutan (Samahudin) mahasiswa pada STIM LPI Makassar yang terdaftar tahun 2003 sebagai peserta didik baru;
b. Riwayat status kuliah yang terlapor PD DIKTI hanya 2005/Ganjil dan 2006/Ganjil dengan jumlah 34 SKS, hal ini tidak sesuai dengan PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 Pasal 16 ayat (1) bagian d yang berbunyi “paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk programsarjana. Program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS”.
4. Bahwa Surat Keterengan STIM LPI Makassar No. 864/K/STIM/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016, menerangkan bahwa: 34 SKS yang tercantum dalam www.forlap.dikti.go.id terjadi ketidaksempurnaan proses sinkronisasi/ pemindahan data dari program database lama (ESBED) ke program database baru (FEEDER).
5. Pemusanahan surat suara rusak yang dikeluarkan oleh PT. Adi Perkasa Makassar, hanya dihadiri oleh Teradu III (Rinto Agus Harkat) dan Pihak PT. Adi Perkasa Makassar serta Pihak Kepolisian, tanpa disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buton Tengah. Bahwa dengan tidak dihadirinya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buton Tengah, serta tidak adanya Berita Acara Pemusnahan Barang yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah, maka Teradu I s/d V telah melakukan tindakan melawan hukum dan unprosedural dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, yang berakibat terjadinya tindakan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan.
6. Bahwa telah ditemukan dugaan kelebihan Surat Suara di 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Buton Tengah yaitu Kecamatan Gu, Kecamatan Lakudo, Kecamatan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka Tengah, kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Sangia Wambulu dan Kecamatan Talaga Raya.
7. Bahwa terdapat perbedaan jumlah surat suara di dalam Berita Acara, Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Buton Tengah. Menurut Bimana BA No. 73/BA/XII/2016, tangal 8 Desember 2016 tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah 2017 sebanyak 76.582 pemilih, Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (Model DA1-KWK halaman 1-1) sebanyak 76.178 pemilih dan Data Penggunaan Surat Suara (Model DA1-KWK halaman 2-1) sebanyak 76.530 pemilih Data Penggunaan Surat Suara, jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah sebanyak 78.492 suara , SEHARUSNYA adalah sebanyak 78.082 pemilih.
8. Bahwa Teradu I s/d V telah melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2/Desa Inulu Kecamatan Mawasangka Timur dan TPS Pemungutusan Suara Ulang dilaksankan di dalam rumah warga.
9. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017, telah dilakukan PSU di TPS 2/Desa Inulu, Kecamatan Wasangka Timur tanpa memberitahukan kepada PENGADU, sehingga PENGADU tidak tahu dari hasil rekapitulasi suara.
10. Bahwa TPS 2/Desa Inulu, Kecamatan Mawasangka Timur juga sangat tertutup karena posisi TPS berada di dalam, sedangkan menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyebutkan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas.
11. Bahwa Teradu VI s/d VIII telah melakukan pembiaran dan melanggar asas-asas dank ode etik penyelenggaraan Pemilu dengan adanya praktek-praktek Money Politic, khususnya dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SAMAHUDDIN, SE dan LA NTAU.
12. Bahwa telah terjadi money politic pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017, yang diduga dilakukan oleh Sdr. LA UBU selaku Tim Kampanye atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sdr. SYAIFUL selaku Kepala Desa Air Bajo, Sdr. SIARNI selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tolandona, dan Sdr. WAHAB ISKANDAR, S.H. selaku Lurah Boneoge, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana telah dilaporkan oleh Saksi PENGADU atas nama ISMUDDIN kepada Panwaslih Kabupaten Buton Tengah, sebagai berikut :
a. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 05/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 19 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya menjelaskan Sdr. LA UBU diduga telah memberikan uang kepada Sdri. SALAMA di rumahnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
b. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 06/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya menjelaskan adanya rekaman komunikasi antara Sdr. WAHAB ISKANDAR, S.H., dengan Sdr. LA UBU terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah yakni Money Politic untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang dilaporkan Sdr. SOFRY BOLQIAH kepada Saksi PENGADU.
c. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 07/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 18 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya menjelaskan Sdr. SYAIFUL diduga telah memberikan uang kepada Sdr. MUH. AMIN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya, Desa Air Bajo, Kecamatan Wasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang dilaporkan Sdr. MUH. AMIN kepada Saksi PENGADU.
d. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 08/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya menjelaskan Sdri. SIARNI diduga telah memberikan uang kepada Sdri. ZULFIAN FAHIZUH sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang dilaporkan Sdr. ZULFIAH FAHIZUH kepada Saksi PENGADU.
13. Bahwa sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan di Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah, patut diduga terjadi pelanggaran pemilihan, yakni Money Politik yang diduga dilakukan oleh Sdr. LA UBU selaku Tim Kampanye atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sdr. SYAIFUL selaku Kepala Desa Air Bajo, Sdr. SIARNI selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tolandona, dan Sdr. WAHAB ISKANDAR, S.H. selaku Lurah Boneoge, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
14. Bahwa selain perbuatan yang dilakukan Sdr. LA UBU sebagaimana dimaksud pada point huruf a diatas, yang bersangkutan juga melakukan pendistribusian uang kepada masyarakat Kelurahan Boneoge pada hari selasa tanggal 14 Februari 2017.
15. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017, sekitar pukul 20:00 WITA., Kuasa Hukum PENGADU bersama dengan Ketua Tim Pemenangan PENGADU dan bersama beberapa Saksi bermaksud untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah ke kantor Panwaslih Kabupaten Buton Tengah.
16. Bahwa Kuasa Hukum PENGADU bersama dengan Ketua Tim Pemenangan PENGADU dan bersama beberapa Saksi diterima oleh TERADU 8, selaku Kepala Divisi Pengaduan Panwaslih Kabupaten Buton Tengah.
17. Bahwa TERADU 8, pada saat itu menyampaikan kepada Kuasa Hukum PENGADU dan Ketua Tim Pemenangan PENGADU untuk datang besok saja, yaitu pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2017, sekitar pukul 11.00 WITA, dengan alasan agar pemeriksaan bisa dilakukan dari pagi untuk dituntaskan secara keseluruhan. Bahwa jadwal pengaduan/pelanggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton Tengah diketahui juga oleh Teradu VI (Helius Udaya, M.A) selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Buton Tengah.
18. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2017, Kuasa Hukum PENGADU bersama dengan Ketua Tim Pemenangan PENGADU dan bersama beberapa Saksi datang ke kantor Panwaslih Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh Teradu VI dan VIII, untuk menerima pengaduan/pelaporan atas dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton Tengah.
19. Bahwa ternyata, setelah Kuasa Hukum PENGADU bersama dengan Ketua Tim Pemenangan PENGADU dan bersama beberapa Saksi sampai ke kantor Panwaslih Kabupaten Buton Tengah, tidak ada satupun Komisioner Panwaslih yang menerima Kuasa Hukum PENGADU maupun Ketua Tim Pemenangan PENGADU, termasuk Teradu VI dan VIII.
20. Bahwa selain tidak ada satupun Komisioner Panwaslih yang menerima Kuasa Hukum PENGADU maupun Ketua Tim Pemenangan PENGADU, termasuk Teradu VI s/d VIII Kantor Panwaslih Buton Tengah juga sepi dari aktifitas kerja, bahkan kantor kosong dan pintu kantor ditutup.
21. Bahwa pada waktu rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Buton Tengah, Saksi Mandat PENGADU Bapak Musa telah membuat keberatan Model DB2-KWK tanggal 22 Februari 2017.
22. Bahwa laporan saksi mandat PENGADU Bapak Musa juga melaporkan pelanggaran ke Panwaslih Kabupaten Buton Tengah. Tetapi sampai sekarang laporan Saksi Mandat pengadu tidak ditindaklanjuti tanpa kejelasan.
23. Bahwa pada waktu rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Tengah, Teradu I s/d V mengisi Form Keberatan Model DB2-KWK tanggal 23 Februari 2017, telah mengakui adanya pengelembungan suara dan tidak ada kesesuaian antara jumlah surat suara dengan jumlah pemilih di TPS Kecamatan Sangia Wambulu, TPS 3 Desa Talaga II, Kecamatan Talaga Raya, TPS 2 Desa Kokoe, Kecamatan Talaga Raya, TPS 2 Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu, dan TPS 3 Desa Talaga II, TPS 2 Desa Talaga Besar, Kecamatan Talaga Raya, meskipun TERADU 6 dan 7 hadir di rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Buton Tengah tetapi hanya diam tidak ada tindakan apapun.
Alat Bukti:1. Ijazah Strata Satu (S1) a.n SAMAHUDDIN pada Sekolah TinggiIlmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indoensia (STIM LPI) Makassar
2. Surat dari KOPERTIS terkait Ijazah yang di keluarkan oleh STIM LPI tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat keterangan STIM LPI Makasar Nomor: 864/K/STIM/XI/2016. Menerangkan tentang Klarifikasi STIM LPI terkait data jumlah SKS Samahudin yang belum masuk ke kopertis
4. Data Profil Mahasiswa pada PDDIKTI yang dinyatakan lulus tanggal 26 Februari 2011;
5. Sistem verifikasi ijazah secara Elektronik (SIVIL) RISTEKDIKTI. Menerangkan ijazah Nomor: 8307/STIMLPI/I.S1/IV/2011, atas nama Samahuddin tidak ditemukan dalam pangkalan data Dikti;
6. Data Mahasiswa Semester 2011/ganjil Prodi Manajemen STIM LPI Makasar. Menerangkan tentang jumlah mahasiswa yang terdaftar pada STIM LPI Makasar Tahun 2011;
7. FORLAP PDDIKTI yang Menerangkan tentang tidak adanya nomor ijazah, 8307/STIMLPI/I.S1/IV/2011 dalam FORLAP PDDIKTI;
8. Data Mahasiswa Prodi Manajemen SI STIM LPI Makasar, pada SIMKAD STIM LPI Makasar, menerangkan tentang jumlah mahasiswa tahun 2013 sebanyak 1805 orang;
9. Berita Acara Nomor: 11/BA/I/2017, tanggal 31 Januari 2017, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017
10. Berita Acara Nomor: 12/BA/II/2017, tanggal 1 Februari 2017, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
11. Berita Acara Pemusnahan Barang tanggal 3 Februari 2017dikeluarkan oleh PT. Adi Perkasa Makassar;
12. Berita Acara Nomor : 14/BA/II/2017, tanggal 5 Februari 2017, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
13. Berita Acara Nomor : 16/BA/II/2017, tanggal 8 Februari 2017, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
14. Berita Acara Serah Terima tanggal 10 Februari 2017 perihal Penggantian Surat Suara Rusak;
15. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Wilayah di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Formulir Model DB1-KWK Halaman 1-1);
16. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Wilayah di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Formulir Model DA2-KWK dari seluruh Kecamatan dan dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK halaman 2-1 dan 3-1);
17. Foto TPS 2/Desa Inulu berada di dalam rumah;
18. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 05/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 19 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017
19. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 06/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017;
20. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 07/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 18 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017;
21. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 08/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017;
22. Video Pendisitribusian uang kemasyarakat Kelurahan Boneoge;
23. Bukti Video dan Foto Kantor Panwaslih tidak ada aktifitas;
24. Laporan keberatan saksi mandat PENGADU (Bpk. Musa) pada FORM DB2-KWK;
25. Form DB2-KWK, menerangkan tentang adanya pengisian keberatan pada Form DB2-KWK terkait pengelembungan suara dan tidak adanya kesesuaian antara jumlah surat suara yang di coblos dengan jumlah pemilih yang mengunakan hak suara, yang diakui oleh Teradu I s/d V;
26. Absensi dan daftar kehadiran
27. Video pembukaan kotak suara, menerangkan bahwa kotak suara dibuka secara paksa oleh Teradu
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 114/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 15-03-2017
Teradu:1. Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum (Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
2. Munsir Salam, S.Pd., M.Si (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
3. Dr. Haji Hadi Machmud., M. Pd (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
Pengadu:Kiesman M. Talib, SP (Deputi Direktur Pemantau Pemilu/SULTRA DEMO)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Tim Asistensi dan beberapa staf untuk melakukan monitoring dalam rangka rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamtan yaitu pada tanggal 16 s/d 22 Februari 2017. Berbekal SPT tersebut, Tim Asistensi dan staf telah melakukan tindakan dengan menggangu jalannya rapat pleno tingkat kecamatan yang terjadi di Kec. Kendari tanggal 17 Februrai 2017 pukul 14.00 WITA. Hal tersebut dilakukan berupa interupsi yang berbau provokasi sehingga memicu konflik antar pendukung paslon. Perilaku ini terjadi pada hampir seluruh pleno Rekapitulasi penghitungan suara Tingkat PPK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017.
2. Bahwa para Terad u telah mengeluArkan rekomendasi kepada KPU Prov. Sultra untuk memerintahkan KPU Kota Kendari melakukan PSU dengan Nomor Surat 81/Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/III/2017 tertanggal 7 Maret 2017 dengan dilampiri 1 (satu) rangkap kajian hukum atas laporan masyarakat Nomor 03/LP/PILWALI/III/2017 tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup dan hanya mendasarkan pada Laporan Pelapor dengan tidak mengetahui dengan pasti dan tidaK melihat kejadian dimaksud secara langsung.
3. Bahwa dalam lampiran Kajian Rekomendasi PSU memuat Bukti-bukti undangan klarifikasi Ketua dan Anggota KPPS TPS 3, TPS 4, TPS 17, TPS 19, TPS 21 Kelurahan Bende dan KPU Kota Kendari, tetapi pada faktanya undangan klarifikasi tersebut tidak pernah sampai kepada pihak yang dimaksud. Pengadu menilai, hal tersebut merupakan sikap pembodohan publik dan pembohongan kepada publik sebagaima pernytaan Ketua Bawaslu Sultra yang dimuat di media Online Zona Sultra tertanggal 10 Maret 2017
4. Bahwa para Teradu yang merekomendasikan PSU tidak menyebutkan batas waktu keluarnya dan batas waktu tindak lanjut dari rekomendasi PSU di TPS. Para Teradu diduga telah bertindak tidak cermat dan tidak professional dalam mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Prov. Sultra dimana dalam kajian hukumnya menyatakan terdapat pelanggaran di 5 TPS pada Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Yaitu TPS 3, TPS 4, TPS 17, TPS 19 dan TPS 21. Namun dalam rekomendasinya para Teradu hanya memerintahkan untuk melakukan PSU pada 4 TPS yaitu TPS 3, TPS 17, TPS 19, dan TPS 21.
5. Bahwa Para Teradu patut diduga telah bertindak sewenang-wenang karena dalam menjalankan tugas dan dungsinya diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi yanf dikeluarkan secara implisit lahir bukan karena adanya landasan hukum yang tegas tetapi karena tekanan dari kelompok tertentu yang mengindikasikan bekerja dibawah tekanan dan/atau bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu. Rekomendasi tersebut atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat ke Bawaslu Prov. Sultra setelah proses pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota Kendari telah selesai dilaksanakan. Maka dapat dipahami Pelapor menyampaikan laporan berdasarkan pertimbangan hasil pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kota yang menentukan perolehan suara masing-masing pasangan calon.
Alat Bukti:1. Copy Surat Bawaslu Prov. Sultra No. 81/Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/III/2017
2. Copy Surat Fomr Model A.8 Kajian Laporan Bawaslu Provinsi Sultra No. 03/LP/PILWALI/III/2017
3. Copy Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 19 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia
4. Copy Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia
5. Copy Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 04 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia
6. Copy Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 21 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia
7. Copy Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia
8. Copy Kronologis rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PPK Kec. Kendari
9. Copy Surat Bawaslu No. 75/Bawaslu Prov.SG/PM06.01/III/2017
10. Copy Surat Bawaslu No. 76/Bawaslu Prov.SG/PM06.01/III/2017
11. Copy Media Online “Zona Sultra.com tanggal 10 Maret 2017
12. Copy Media Online “Zona Sultra.com tanggal 10 Maret 2017
13. Copy Media Online “Zona Sultra.com tanggal 11 Maret 2017
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 115/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 15-03-2017
Teradu:Lidia M. Mokay (Ketua KPU Kab. Jayapura)
2. Ronald L. Manoach, ST (Ketua Panwas Kab. Jayapura)
Pengadu:Budi Projonegoro Yokhu (PNS PEMDA Kab. Jayapura)
Pokok Perkara:1. Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah serentak Kab. Jayapura tahun 2017 telah berjalan secara aman dan damai tanpa adanya gesekan yang terjadi selama pemilihan dan perhitungan suara pada tingkat Kecamatan, namun pada saat Rekapitulasi Perhitungan suara pada tingkat Kab. Jayapura terjadi “kekisruhan” yang mengakibatkan “DEADLOCK” pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi perhitungan suara yang dibuktikan dengan (Bukti Video Kisruh Pleno Rekapitulasi tingkat kab. jayapura) dengan kisruhnya pelaksanaan pleno rekapitulasi maka kami sebagai pemerintah dan Masyarakat di distrik Namblong merasa terganggu dengan pemberitaan diberbagai media Cetak dan Online, seperti bukti yang kami lampirkan berita online,
2. Bahwa pernyataan pernyataan ketua KPU kab. Jayapura dan Panwas Kab. jayapura yang sekarang mulai meresahkan warga masyarakat kami di wilayah distrik Namblong sebab pernyataan KPU dan Panwas Kab. Jayapura tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil dari 19 (sembilan Belas) Distrik di Kab. Jayapura, Distrik Namblong dan Kaureh dinyatakan tidak bermasalah sedangkan di 17 distrik yang lain dinyatakan dilakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) maka dengan ini kami mengadukan Ketua KPU dan Panwas Kab. Jayapura karena tidak konsisten dalam menegakan aturan Perundang-Undangan, karena sidang pleno KPU merupakan pengambilan Keputusan Tertinggi yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat yang dapat di pertanggung jawabkan didepan Hukum, namun Ketua KPU dan Panwas Kab. jayapura mengabaikan hasil sidang pleno tanggal 24 Februari 2017, bertempat di hotel sentani Indah Kab. jayapura, seperti KPU dalam mengambil kebijakan seperti menentukan jumlah TPS yang akan dilaksanakan PSU;
Alat Bukti:1. Berita online tgl 7 maret 2017;
2. Rekomendasi dari Panwas yang di tujukan ke KPU perihal Rekomendasi PSU
3. Video; isi pleno;
4. Flash disk;
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 116/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 15-03-2017
Teradu:1. Aminuddin
2. Amir
3. Rinto Agus Harkat
4. LD Nuriaddin
5. LD Anak Agung Raja Ika
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah)
6. Helius Udaya
7. Muh. Anine Biru
8. Safiuddin
(Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Buton Tengah)
Pengadu:1. Dian Farizka;
2. Ahmad Irwandi Lubis,
3. Moin Tualeka,
4. Unoto Dwi Yulianto,
5. Wahyudi,
6. H. Jaedi A. Naufal
7. Dewi Puspitaningsih,
8. Sofyan Kaepa,
9. Roslina Sari

Selaku kuasa dari :

1. H. Abdul Mansur Amila
2. Muhammad Saleh Ganiru
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I s/d V telah meloloskan Samahuddin dan Lantau sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 karena tidak melakukan verifikasi faktual terkait ijazah strata satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen pada Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM LPI) Makassar.
2. Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Pemerhati Pendidikan Buton Tengah meminta klarifikasi Ijazah Strata Satu (S1) Samahuddin dengan Nomor 01/MPP-KB/Skl/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016, perihal Surat Keterangan Klarifikasi Ijazah ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah IX pada Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.
3. Bahwa surat jawaban KOPERTIS Wilayah IX pada Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi dengan Surat Nomor 4437/K9/AK.03/2016, tanggal 20 Oktober 2016, perihal Balasan Permohonan Klarifikasi Ijazah IX adalah sebagai berikut:
a. Yang bersangkutan (Samahudin) mahasiswa pada STIM LPI Makassar yang terdaftar tahun 2003 sebagai peserta didik baru;
b. Riwayat status kuliah yang terlapor PD DIKTI hanya 2005/Ganjil dan 2006/Ganjil dengan jumlah 34 SKS, hal ini tidak sesuai dengan PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 Pasal 16 ayat (1) bagian d yang berbunyi “paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk programsarjana. Program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS”.
4. Bahwa Surat Keterengan STIM LPI Makassar No. 864/K/STIM/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016, menerangkan bahwa: 34 SKS yang tercantum dalam www.forlap.dikti.go.id terjadi ketidaksempurnaan proses sinkronisasi/ pemindahan data dari program database lama (ESBED) ke program database baru (FEEDER).
5. Pemusanahan surat suara rusak yang dikeluarkan oleh PT. Adi Perkasa Makassar, hanya dihadiri oleh Teradu III (Rinto Agus Harkat) dan Pihak PT. Adi Perkasa Makassar serta Pihak Kepolisian, tanpa disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buton Tengah. Bahwa dengan tidak dihadirinya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buton Tengah, serta tidak adanya Berita Acara Pemusnahan Barang yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah, maka Teradu I s/d V telah melakukan tindakan melawan hukum dan unprosedural dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, yang berakibat terjadinya tindakan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan.
6. Bahwa telah ditemukan dugaan kelebihan Surat Suara di 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Buton Tengah yaitu Kecamatan Gu, Kecamatan Lakudo, Kecamatan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka Tengah, kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Sangia Wambulu dan Kecamatan Talaga Raya.
7. Bahwa terdapat perbedaan jumlah surat suara di dalam Berita Acara, Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Buton Tengah. Menurut Bimana BA No. 73/BA/XII/2016, tangal 8 Desember 2016 tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah 2017 sebanyak 76.582 pemilih, Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (Model DA1-KWK halaman 1-1) sebanyak 76.178 pemilih dan Data Penggunaan Surat Suara (Model DA1-KWK halaman 2-1) sebanyak 76.530 pemilih Data Penggunaan Surat Suara, jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah sebanyak 78.492 suara , SEHARUSNYA adalah sebanyak 78.082 pemilih.
8. Bahwa Teradu I s/d V telah melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2/Desa Inulu Kecamatan Mawasangka Timur dan TPS Pemungutusan Suara Ulang dilaksankan di dalam rumah warga.
9. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017, telah dilakukan PSU di TPS 2/Desa Inulu, Kecamatan Wasangka Timur tanpa memberitahukan kepada PENGADU, sehingga PENGADU tidak tahu dari hasil rekapitulasi suara.
10. Bahwa TPS 2/Desa Inulu, Kecamatan Mawasangka Timur juga sangat tertutup karena posisi TPS berada di dalam, sedangkan menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyebutkan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas.
11. Bahwa Teradu VI s/d VIII telah melakukan pembiaran dan melanggar asas-asas dank ode etik penyelenggaraan Pemilu dengan adanya praktek-praktek Money Politic, khususnya dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SAMAHUDDIN, SE dan LA NTAU.
12. Bahwa telah terjadi money politic pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017, yang diduga dilakukan oleh Sdr. LA UBU selaku Tim Kampanye atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sdr. SYAIFUL selaku Kepala Desa Air Bajo, Sdr. SIARNI selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tolandona, dan Sdr. WAHAB ISKANDAR, S.H. selaku Lurah Boneoge, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana telah dilaporkan oleh Saksi PENGADU atas nama ISMUDDIN kepada Panwaslih Kabupaten Buton Tengah, sebagai berikut :
a. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 05/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 19 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya menjelaskan Sdr. LA UBU diduga telah memberikan uang kepada Sdri. SALAMA di rumahnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
b. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 06/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya menjelaskan adanya rekaman komunikasi antara Sdr. WAHAB ISKANDAR, S.H., dengan Sdr. LA UBU terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah yakni Money Politic untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang dilaporkan Sdr. SOFRY BOLQIAH kepada Saksi PENGADU.
c. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 07/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 18 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya menjelaskan Sdr. SYAIFUL diduga telah memberikan uang kepada Sdr. MUH. AMIN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya, Desa Air Bajo, Kecamatan Wasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang dilaporkan Sdr. MUH. AMIN kepada Saksi PENGADU.
d. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 08/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya menjelaskan Sdri. SIARNI diduga telah memberikan uang kepada Sdri. ZULFIAN FAHIZUH sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang dilaporkan Sdr. ZULFIAH FAHIZUH kepada Saksi PENGADU.
13. Bahwa sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan di Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah, patut diduga terjadi pelanggaran pemilihan, yakni Money Politik yang diduga dilakukan oleh Sdr. LA UBU selaku Tim Kampanye atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sdr. SYAIFUL selaku Kepala Desa Air Bajo, Sdr. SIARNI selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tolandona, dan Sdr. WAHAB ISKANDAR, S.H. selaku Lurah Boneoge, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
14. Bahwa selain perbuatan yang dilakukan Sdr. LA UBU sebagaimana dimaksud pada point huruf a diatas, yang bersangkutan juga melakukan pendistribusian uang kepada masyarakat Kelurahan Boneoge pada hari selasa tanggal 14 Februari 2017.
15. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017, sekitar pukul 20:00 WITA., Kuasa Hukum PENGADU bersama dengan Ketua Tim Pemenangan PENGADU dan bersama beberapa Saksi bermaksud untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah ke kantor Panwaslih Kabupaten Buton Tengah.
16. Bahwa Kuasa Hukum PENGADU bersama dengan Ketua Tim Pemenangan PENGADU dan bersama beberapa Saksi diterima oleh TERADU 8, selaku Kepala Divisi Pengaduan Panwaslih Kabupaten Buton Tengah.
17. Bahwa TERADU 8, pada saat itu menyampaikan kepada Kuasa Hukum PENGADU dan Ketua Tim Pemenangan PENGADU untuk datang besok saja, yaitu pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2017, sekitar pukul 11.00 WITA, dengan alasan agar pemeriksaan bisa dilakukan dari pagi untuk dituntaskan secara keseluruhan. Bahwa jadwal pengaduan/pelanggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton Tengah diketahui juga oleh Teradu VI (Helius Udaya, M.A) selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Buton Tengah.
18. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2017, Kuasa Hukum PENGADU bersama dengan Ketua Tim Pemenangan PENGADU dan bersama beberapa Saksi datang ke kantor Panwaslih Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh Teradu VI dan VIII, untuk menerima pengaduan/pelaporan atas dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton Tengah.
19. Bahwa ternyata, setelah Kuasa Hukum PENGADU bersama dengan Ketua Tim Pemenangan PENGADU dan bersama beberapa Saksi sampai ke kantor Panwaslih Kabupaten Buton Tengah, tidak ada satupun Komisioner Panwaslih yang menerima Kuasa Hukum PENGADU maupun Ketua Tim Pemenangan PENGADU, termasuk Teradu VI dan VIII.
20. Bahwa selain tidak ada satupun Komisioner Panwaslih yang menerima Kuasa Hukum PENGADU maupun Ketua Tim Pemenangan PENGADU, termasuk Teradu VI s/d VIII Kantor Panwaslih Buton Tengah juga sepi dari aktifitas kerja, bahkan kantor kosong dan pintu kantor ditutup.
21. Bahwa pada waktu rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Buton Tengah, Saksi Mandat PENGADU Bapak Musa telah membuat keberatan Model DB2-KWK tanggal 22 Februari 2017.
22. Bahwa laporan saksi mandat PENGADU Bapak Musa juga melaporkan pelanggaran ke Panwaslih Kabupaten Buton Tengah. Tetapi sampai sekarang laporan Saksi Mandat pengadu tidak ditindaklanjuti tanpa kejelasan.
23. Bahwa pada waktu rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Tengah, Teradu I s/d V mengisi Form Keberatan Model DB2-KWK tanggal 23 Februari 2017, telah mengakui adanya pengelembungan suara dan tidak ada kesesuaian antara jumlah surat suara dengan jumlah pemilih di TPS Kecamatan Sangia Wambulu, TPS 3 Desa Talaga II, Kecamatan Talaga Raya, TPS 2 Desa Kokoe, Kecamatan Talaga Raya, TPS 2 Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu, dan TPS 3 Desa Talaga II, TPS 2 Desa Talaga Besar, Kecamatan Talaga Raya, meskipun TERADU 6 dan 7 hadir di rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Buton Tengah tetapi hanya diam tidak ada tindakan apapun.
Alat Bukti:1. Ijazah Strata Satu (S1) a.n SAMAHUDDIN pada Sekolah TinggiIlmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indoensia (STIM LPI) Makassar
2. Surat dari KOPERTIS terkait Ijazah yang di keluarkan oleh STIM LPI tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat keterangan STIM LPI Makasar Nomor: 864/K/STIM/XI/2016. Menerangkan tentang Klarifikasi STIM LPI terkait data jumlah SKS Samahudin yang belum masuk ke kopertis
4. Data Profil Mahasiswa pada PDDIKTI yang dinyatakan lulus tanggal 26 Februari 2011;
5. Sistem verifikasi ijazah secara Elektronik (SIVIL) RISTEKDIKTI. Menerangkan ijazah Nomor: 8307/STIMLPI/I.S1/IV/2011, atas nama Samahuddin tidak ditemukan dalam pangkalan data Dikti;
6. Data Mahasiswa Semester 2011/ganjil Prodi Manajemen STIM LPI Makasar. Menerangkan tentang jumlah mahasiswa yang terdaftar pada STIM LPI Makasar Tahun 2011;
7. FORLAP PDDIKTI yang Menerangkan tentang tidak adanya nomor ijazah, 8307/STIMLPI/I.S1/IV/2011 dalam FORLAP PDDIKTI;
8. Data Mahasiswa Prodi Manajemen SI STIM LPI Makasar, pada SIMKAD STIM LPI Makasar, menerangkan tentang jumlah mahasiswa tahun 2013 sebanyak 1805 orang;
9. Berita Acara Nomor: 11/BA/I/2017, tanggal 31 Januari 2017, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017
10. Berita Acara Nomor: 12/BA/II/2017, tanggal 1 Februari 2017, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
11. Berita Acara Pemusnahan Barang tanggal 3 Februari 2017dikeluarkan oleh PT. Adi Perkasa Makassar;
12. Berita Acara Nomor : 14/BA/II/2017, tanggal 5 Februari 2017, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
13. Berita Acara Nomor : 16/BA/II/2017, tanggal 8 Februari 2017, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
14. Berita Acara Serah Terima tanggal 10 Februari 2017 perihal Penggantian Surat Suara Rusak;
15. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Wilayah di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Formulir Model DB1-KWK Halaman 1-1);
16. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Wilayah di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Formulir Model DA2-KWK dari seluruh Kecamatan dan dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK halaman 2-1 dan 3-1);
17. Foto TPS 2/Desa Inulu berada di dalam rumah;
18. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 05/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 19 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017
19. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 06/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017;
20. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 07/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 18 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017;
21. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 08/LP/Pilbup-Buteng/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Februari 2017;
22. Video Pendisitribusian uang kemasyarakat Kelurahan Boneoge;
23. Bukti Video dan Foto Kantor Panwaslih tidak ada aktifitas;
24. Laporan keberatan saksi mandat PENGADU (Bpk. Musa) pada FORM DB2-KWK;
25. Form DB2-KWK, menerangkan tentang adanya pengisian keberatan pada Form DB2-KWK terkait pengelembungan suara dan tidak adanya kesesuaian antara jumlah surat suara yang di coblos dengan jumlah pemilih yang mengunakan hak suara, yang diakui oleh Teradu I s/d V;
26. Absensi dan daftar kehadiran
27. Video pembukaan kotak suara, menerangkan bahwa kotak suara dibuka secara paksa oleh Teradu
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 107/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-03-2017
Teradu:1. Lazuardi, S.Tp (Ketua Panwas Kab. Kepulauan Mentawai)
2. Irayani, SP (Anggota Panwas Kab. Kepulauan Mentawai)
3. Wardiyan Resmon, ST (Anggota Panwas Kab. Kepulauan Mentawai)
4. Rosalinda, S.IP (Kepala Sekretariat Panwas Kab. Kepulauan Mentawai)
Pengadu:Hendrikus Nopianto (Tim Pemenangan Rijel-Binsar No. Urut 2)
Pokok Perkara:1. Bahwa Panwas Kab. Kepulauan Mentawai tidak melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang dijadikan oleh Simon Pei Pei Sapojati selaku Pelapor pada laporan Nomor: 04/LP/PILBUP/II/2017 dan Nomor: 05/PILBUP/II/2017
2. Simon Pei Pei Sapojati sebagai Pelapor dengan Laporan Nomor: 04/LP/PILBUP/II/2017 dan Nomor: 05/PILBUP/II/2017 tidak diberitahukan hasil penindakan pelanggaran yang diterima dari Panwas Kab. Kepulauan Mentawai
3. Laporan yang diterima di Panwas Kec. Pagai Selatan tidak dilakukan proses Penindakan Pelanggaran oleh Panwas Kab. Kepulauan Mentawai
4. Laporan yang diterima di Panwas Kab. Kepulauan Mentawai pada tanggal 21 Februari 2017 pukul 17.30 WIB dengan Pelapor Gustani Tasir perihal Money Politik oleh Timses Paslon No. Urut 1 a.n Yudas Sabaggalet dan Kortanius Sabeleake tidak dilakukan proses Penindakan pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilihan oleh panwas Kab. Kepulauan Mentawai
Alat Bukti:1. Copy 2 Lembar Pemberitahuan tentang status laporan Nomor: 04/LP/PILBUP/II/2017
2. Copy 2 Lembar Pemberitahuan tentang status laporan Nomor: 04/LP/PILBUP/II/2017
3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: /LP/PILBUP/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017
4. Surat Tugas Hendrikus Nopianto (Tim Pemenangan Rijel-Binsar)
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 105/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-03-2017
Teradu:Jumadi (Komisisoner Panwaslu Kabupaten Buton Selatan)
Pengadu:Gafarudin (Tokoh Masyarakat Buton Selatan)
Pokok Perkara:Teradu tidak melaksanakan janjinya kepada publik dan janji tertulisnya kepada masyarakat dan Pengadu untuk meneliti dugaan berpindahnya KTP dukungan Bakal Calon La Ode Budi Utama – La Ode Abdul Manan yang diserahkan ke KPU Buton Selatan Kepada Bakal Calon Independen lainnya yaitu Agus Salim – La Ode Agus
Alat Bukti:1. Fotokopi klipping berita hasil verifikasi Faktual Bakal Calo Agus Salim- La Ode Agus.
2. Surat Pernyataan Masyarakat tidak pernah menyerahkan KTP dukungan kepada Bakal Calon Agus Salim-La Ode Agus.
3. Video Pernyataan Masyarakat tidak pernah menyerahkan KTP dukungan kepada Bakal Calon Agus Salim-La Ode Agus.
4. Fotokopi Form B1 KWK untuk Balon BudiMan desa Katampe.
5. Fotokopi Form B1 KWK untuk Balon BudiMan desa Katampe
6. Klipping berita La Ode Budi wakili serahkan keberatan masyarakat KTPnya diapakai untuk kandidat lain (Buton Pos).
7. Fotokopi surat Teradu untuk berjanji akanmengadakan penelitian.
8. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 99/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-03-2017
Teradu:1. Ernesta Katana
2. Kondradus Liwu
(Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur)
Pengadu:Antonius Doni Dihen
(Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Flores Timur)

Memberikan kuasa kepada:

1. Lambertus Palang Ama, SH
2. Abdul Haris Tokan, SH (Pengacara)
Pokok Perkara:Bahwa para Teradu pada tanggal 3 Februari 2017 meminjamkan 3 (tiga) kotak suara dan 2 (dua) bilik suara kepada Sdr. Emil Diaz (Ketua PAC PDIP Kec. Larantuka/Tim Paslon nomor urut 6) dengan tujuan untuk pelatihan saksi paslon nomor urut 6 (enam). Pertimbangan Teradu meminjamkan peralatan tersebut karena masih ada banyak kotak suara dan bilik suara yang kosong dan KPU wajib memfasilitasi jika ada masyarakat yang siap membantu sosialisasi Pemilukada Flores Timur Tahun 2017. Tetapi berdasarkan keterangan saksi terdapat satu kotak suara yang hilang sehingga jumlah kotak suara yang kembali hanya 2 (dua).
Alat Bukti:1. Fotocopy lembar disposisi Ketua KPU Kab. Flores Timur kepada Sekretaris KPU Kab. Flores Timur mengenai peminjaman kotak suara dan bilik suara
2. Fotocopy surat Koalisi Bereun Flores Timur kepada Ketua KPU Kab. Flores Timur
3. Fotocopy tanda terima peminjaman kotak dan bilik suara
4. CD berupa rekaman pernyataan Ketua KPU Kab. Flores Timur dan Saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 110/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-03-2017
Teradu:1. Roslina, SH (Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
2. Ibnu Hajar (Anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
3. Fastaufi Lukman (Anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
4. Didi Surachmad (Anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
5. Desy Ananty (Anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
6. Khairil Usmany (Anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
7. Anan Fuad Anggota (KPPS TPS 3 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
8. Darmawan (Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
9. La Ludi (Anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
10. Nuriati (Anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
11. Asriani (Anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
12. Sumiati (Anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
13. La Upa (Anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia).
14. Surianti (Anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
15. Arman (Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
16. Farida A. SE (Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
17. Warda (Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
18. Fadilla A. SH (Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
19. Febri Firman (Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
20. Musrit (Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
21. Erni (Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
22. Jamaludin K (Ketua KPPS TPS 19 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
23. Wawan NL (Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
24. Kadir (Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
25. Heryadi (Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
26. Muh. Arief (Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
27. Ld Muslimin (Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
28. Hasinang (Aggota KPPS TPS 19 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
29. Mudassir, SH (Ketua KPPS TPS 21 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
30. Rahmah (Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Bende Kecamatan)
31. Sri Rahmiati (Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
32. Muh. Nasrum (Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
33. Muh. Darwis (Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
34. Sudirman (Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
35. A. Ridwan (Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia)
Pengadu:1. Hamiruddin Udu (Ketua Bawaslu Provinsi Sultra)
2. Hadi Machmud (Anggota Bawaslu Provinsi Sultra)
3. Munsir Salam (Anggota Bawaslu Provinsi Sultra)
Pokok Perkara:Bahwa para Teradu tidak bekerja dengan menjunjung prinsip profesionalisme penyelenggara pemilu pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 15 Februari 2017
Alat Bukti:1. Berkas Laporan dan Kajian Hukum Laporan Nomor 03/LP/Pilwali/II/2017;
2. Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Prov. Sultra tentang Kajian Hukum Laporan Nomor 03/LP/pilwali/II/2017
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 111/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-03-2017
Teradu:1. Amir Dj Koem (Ketua)
2. Drs. Jan F. Tuna (Anggota)
3. Noldi Biya (Anggota)
4. Herman Barter (Anggota)
5. Asri Djibu (Anggota)
Ketua dan Anggota KPU Kab. Boalemo
Pengadu:Rais Susanto Nango, Anton Abdullah S.Pd dkk (LSM)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu ketua dan angota KPU Kab. Bolemo telah melakukan perbuatan dan tindakan yang melanggar hukum yaitu dengan menerima sejumlah uang sebasar Rp. 2.000.000.,- dari Tim pasangan calon perseorangan a.n sdr. Darwis Moridu untuk meloloskan yang bersangkutan, dengan tidak lagi melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon yang harusnya tidak memenuhi syarat dijadikan mememnuhi syarat. Dan uang dikirim melalui via transfer Sdr. Herman barter.
2. Bahwa Para Teradu ketua dan anggota KPU Kab. Boalemo juga tidak mengindahkan surat rekomendasi Panwaslu Kab. Boalemo Nomor 54/Panwaslu-Kab/BLM/2016, yang isi surat tersebut bahwa KPU kab. Boalemo untuk menindaklanjuti terkait laporan masyarakat yang salah satu calon a.n Sdr. HI. Darwis Moridu bermasalah dan harusnya tidak memenuhi syarat tetapi tetap diloloskan. Akan tetapi kapu Kab. Boalemo tetap tidak bergeming dan tidak mengindahkan rekomendasi Panwaslu Kab. Boalemo.
3. Bahwa Pada Tanggal 20 Oktober 2016, dinas pendidikan Kabupaten Boalemo telah melakukan penarikan ijazah Paket C a.n Hi. Darwis Moridu dengan No. 420/795/Dispendik/X/2016. Sebagai salah satu calon Bupati Bolemo periode 2017-2022. hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 29 Tahun 2014, Pasal 2 ayat(5) bahwa pengesahan fotocopy ijazah Paket C dan surat pengganti Ijazah Paket C yang dikeluarkan Dinas Kab/Kota yang membidangi di Kab/Kota yang bersangkutan.
4. Bahwa penggunaan legalisir ijazah Paket C oleh Saudara Darwis Moridu jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan No 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional serta permendikbud No 29 Tahun 2014 Bab II Pasal 11 ayat (5) sebagaimana di maksud pengesahan fotocopy ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah yang di keluarkan oleh dinas Kabupaten/kota yang memidangi pendidikan di Kabupaten Kota yang bersangkutan.
Alat Bukti:1. Bukti Tranfer tim pasangan calon Perseorangan kepada KPU kab. Bolemo a.n Rek Herman Barter
2. Copy surat keterangan Catatan Sipil Kepolsian.
3. Copy ijazah Paket C
4. Copy Surat Dinas Pendidikan Kab. Boalemo No. 420/795/Dispendik/X/2016 perihal Penarikan legalisir
5. Copy Keputusan KPU Kab. Boalemo No. 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 tentang penetapan pasangan calon
6. Copy Surat Rekomendasi Panwaslu Kab. Boalemo No. 59/Panwasli-Kab/Blm/IX/2016 perihal Penerusan Laporan kepada KPU Kab. Boalemo.
7. Copy Tanda Terima Berkas Sengketa Kepada Panwaslih kab. Boalemo No. 01/Sengketa/Panwaslih/Pilbup-wabup/X/2016
8. Copy Surat Pernyataan saksi Terhadap penarikan legalisir a.n Muhammad Ronal Taliki.
9. Surat pernyataan Kesaksian terhadap penyuapan calon perseorangan terhadap KPU Kab. Boalemo.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 112/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-03-2017
Teradu:Samsul Bahri, S.E.,M.M (Ketua Panwaslih Aceh)
Pengadu:Marwansyah, S.Hi (Ketua KIP Kab. Aceh Tengah)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2017 bertempat di gedung DPRA banda aceh KIP Aceh (Pengadu) dalam acara Pembacaan Rekapitulasi perhitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh untuk Kab. Aceh Tengah, tiba-tiba Ketua Panwaslih Aceh yang bernama Samsul Bahri menyampaikan Intruksi dalam sidang Pleno tersebut, yang dimana dalam Intruksinya Sdr. Samsul Bahri menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah turun ke aceh tengah dan yang bersangkutan menyampaikan di aceh tengah telah terjadi perbedaan suara antara suara yang direkap oleh KIP Kab. Aceh tengah dengan hasil rekapitulasi panwaslih;
2. Bahwa setelah menyampaikan kata-kata tersebut diatas Sdr. Samsul Bahri kembali menyampaikan “sidang Silahkan dilanjut, namun saya akan mencocokan hasil KIP aceh tengah dengan data Formulir C1 asli yang kami pegang, karena selisihnya mencapai 10.000 (sepuluh Ribu) suara”,;
3. Bahwa pada saat sidang Pleno tersebut, yang diamana diatas meja tempat Sdr. Samsul Bahri tidak terlihat bahan-bahan atau kertas C1 sebagai dasar dari adanya perbedaan antara data dari KIP Aceh Tengah dengan Data yang dimiliki oleh Panwaslih Aceh, sehingga tidak dapat dilakukan pencocokan data;
4. Bahwa kemudian diluar rapat pleno dalam wawancara dengan MODUSACEH.CO (Media Online) Sdr. Samsul Bahri menyampaikan dan menagku “di Wilayah tengah hambir setiap pemilihan banyak dilakukan kecurangan, maka saya pilih wilayah itu untuk turun, dan mau saya saksikan sendiri, ternyata betul, saya hadir disini untuk melihat lansung disini”. dan dalam wawancara Sdr. Samsul Bahri mengakui 10.000 (sepuluh Ribu) surat suara yang hilang itu digiring untuk salah satu Paslon;
Alat Bukti:1. Rekaman
2. Kliping Foto Copy koran dan Print Out Media Online;
3. CD rangkap Video Kejadian di Sidang Pleno perhitungan suara;
4. Saksi-saksi yang menyaksian langsung;
5. Surat dari KIP kab. Aceh tengah yg ditujukan kpd pimpinan redaksi modusaceh.co;
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 117/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-03-2017
Teradu:Suwendro (Ketua PPK Umbulharjo)
Pengadu:1. Dian Farizka;
2. Ahmad Irwandi Lubis,
3. Moin Tualeka,
4. Unoto Dwi Yulianto,
5. Wahyudi,
6. H. Jaedi A. Naufal
7. Dewi Puspitaningsih,
8. Sofyan Kaepa,
9. Roslina Sari

Selaku kuasa dari :

1. H. Abdul Mansur Amila
2. Muhammad Saleh Ganiru
Pokok Perkara:Berkaitan dengan tidak dapat ditindaklanjutinya laporan terhadap Sdr. Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo karena melebihi batas wakti Laporan 7 Hari sejak diketahui sehingga dinyatakan kadaluarsa. Maka selanjutnya Panwas Kota Yogyakarta menindaklanjuti laporan tersebut sebagai informasi awal untuk dijadikan temuan.
Bahwa pada tanggal 6 maret 2017 Panwas Kota Yogyakarta melakukan penelusuran dengan mengundang Panwascam Umbulharjo dan PPL Muja-muju secara informal untuk mendapatkan gambaran bahwa memang benar ada indikasi apabila Sdr. Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo tidak menindaklanjuti Rekomendasi dari Panwascam Umbulharjo pada saat tahap rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
Alat Bukti:1. Copy Form Model A.8 Kajian dugaan Pelanggaran No. 017/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017
2. Formulir Temuan Model A.2 No. 017/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017
3. Copy Form Model A.1 Penerimaan Laporan No. 008/LP/PANWASKOTA-YKA/02/2017
4. Copy Form Model A Laporan Hasil Pengawasn Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017
5. Copy Form Model A.2 Formulir Temuan No. 017/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017
6. BA Rapat Pleno Tindak Lanjut Penanganan Laporan terhadap Suwendro No. 008/LP/BA/PANWASKOT-YKA/02/2017
7. BA Rapat Pleno tindak lanjut penanganan Laporan yang selanjutnya dijadikan temuan No. 017/TM/BA/PANWASKOT-YKA/03/2017
8. Undangan Klarifikasi untuk Nurleali, Ketua Panwascam Umbulharjo, Suwendro, Ketua PPS Muja-muju No. 017/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017
9. BA Rapat Pleno Tentang Kesimpulan Kajian No. 017/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017
10. Berita Acara Klarifikasi Keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji
11. Form Model DA2-KWK
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 118/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-03-2017
Teradu:Setia Edi Ariwijaya (Ketua PPK Gondokusuman)
Pengadu:Iwan Ferdian Susanto, SH (Anggota Panwas Kota Yogyakarta)
Pokok Perkara:Berkaitan laporan terhadap Ketua PPK Gondokusuman yang tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi syarat formil yaitu waktu pelaporan sudah melebihi batas waktu 7 hari sejak diketahui dan tidak terpenuhinya syarat materiil berupa nama serta alamat terlapor yang tidak dikeetahui oleh pelapor, maka selanjutnya Panwas Kota Yogyakarta menindaklanjuti laporan tersebut sebagai informasi awal untuk dijadikan temuan
Bahwa pada tanggal 7 maret 2017 Panwas Kota Yogyakarta melakukan penelurusan dengan mengundang Panwascam Gondokusuman dan PPL Kotabaru secara informal untuk emndapatkan gambaran bahwa memang benar ada indikasi Ketua PPK Gondokusuman tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Gondokusuman pada saat tahap rekapitulasi di tingkaat kecamatan
Alat Bukti:1. Copy Form Model A.8 Kajian dugaan Pelanggaran No. 018/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017
2. Formulir Temuan Model A.2 No. 018/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017
3. Copy Penerimaan Laporan Form Model A1 No. 009/LP/PANWASKOTA-YKA/02/2017
4. Berita Acara Rapat Pleno Tindak Lanjut Penanganan Laporan No. 009/LP/PANWASKOTA-YKA/02/2017
5. Copy Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kota Yogyakarta
6. Undangan Klarifikasi No. 018/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017 kepada Heri Sugianto, A. Pujianto, Ketua PPK Gendokusuman, F.X Supardi
7. Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah a.n Heri Sugianto, A. Pujianto, Setia Edi Ariwijaya
8. Berita Acara Klarifikasi a.n Heri Sugianto, A. Pujianto,Setia Edi Ariwijaya, F.X Suaprdi
9. BA Rapat Pleno Tindak Lanjut Penanganan Laporan No. 018/TM/BA/PANWASKOT-YKA/03/2017
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 106/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-03-2017
Teradu:1. Jennifer Darling Tabuni
2. Rainus Murib
3. Beleki Gire
4. Emaus Wonda
5. Ipius Wonda
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Puncak Jaya)
6. Denio Wonda
7. Paul Rumbekwan
8. Epius Wea
(Ketua dan Anggota Panwas Kab. Puncak Jaya)
Pengadu:1. Usman Telenggen
2. Rinus Telenggen (Tim Paslon Nomor Urut 2 )
Memberikan kuasa kepada :
3. Titus Tabuni, SH
4. Jean Janner, SH
(Pengacara)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 25 Februari 2017 meminta aparat keamanan untuk menyita handphone dari saksi paslon.
2. Bahwa Teradu I s.d V tidak melakukan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di 6 (enam) Distrik yakni Distrik Dagai, Distrik ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi dan Distrik Yamoneri.
3. Bahwa para Teradu telah mengusir dan menyuruh keluar dari ruangan saksi paslon dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) enam Distrik agar tidak mengikuti Rapat Pleno.
4. Bahwa Teradu VI mengeluarkan dan membuat Rekomendasi yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku
Alat Bukti:1. Fotocopy Surat Keputusan nomor: 001/CABUP-CAWABUP/IX/2016 2016 tertanggal 14 September 2016 perihal Tim Sukses Henok Ibo dan Rinus Telenggen
2. Fotocopy Keputusan KPU Kab. Puncak Jaya Nomor: 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 Tetanggal 24 Oktober 2016
3. Fotocopy Keputusan KPU Kab. Puncak Jaya Nomor: 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 Tertanggal 25 Oktober 2016
4. Fotocopy Rekomendasi Panwaslu Kab. Puncak Jaya
5. Fotocopy Form Model DA.1-KWK Distrik Ilamburawi
6. Fotocopy Form Model DA.1-KWK Distrik Yambi
7. Fotocopy Form Model DA.1-KWK Distrik Molanimike
8. Fotocopy Form Model DA.1-KWK Distrik Lumo
9. Fotocopy Form Model DA.1-KWK Distrik Dagai
10. Fotocopy Form Model DA.1-KWK Distrik Yamoneri
11. Fotocopy Keputusan KPU Kab. Puncak Jaya Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 Tertanggal 27 Februari 2017
12. Fotocopy pengadu atas nama Rinus Telenggen
13. Fotocopy pengadu atas nama Usman Telenggen
14. Surat kuasa nomor: 02/LP.PKPP/KAB.PJ/III/2017 yang ditandatangani Pengadu
15. CD dan Hard disc yang berisi saksi paslon nomor urut 2 (dua) melakukan protes keras dan keberatan terhadap KPU Kab. Puncak Jaya
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 106/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 14-03-2017
Teradu:1. Jennifer Darling Tabuni
2. Rainus Murib
3. Beleki Gire
4. Emaus Wonda
5. Ipius Wonda
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Puncak Jaya)
6. Denio Wonda
7. Paul Rumbekwan
8. Epius Wea
(Ketua dan Anggota Panwas Kab. Puncak Jaya)
Pengadu:1. Usman Telenggen
2. Rinus Telenggen (Tim Paslon Nomor Urut 2 )
Memberikan kuasa kepada :
3. Titus Tabuni, SH
4. Jean Janner, SH
(Pengacara)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 25 Februari 2017 meminta aparat keamanan untuk menyita handphone dari saksi paslon.
2. Bahwa Teradu I s.d V tidak melakukan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di 6 (enam) Distrik yakni Distrik Dagai, Distrik ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi dan Distrik Yamoneri.
3. Bahwa para Teradu telah mengusir dan menyuruh keluar dari ruangan saksi paslon dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) enam Distrik agar tidak mengikuti Rapat Pleno.
4. Bahwa Teradu VI mengeluarkan dan membuat Rekomendasi yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
Alat Bukti:1. Fotocopy Surat Keputusan nomor: 001/CABUP-CAWABUP/IX/2016 2016 tertanggal 14 September 2016 perihal Tim Sukses Henok Ibo dan Rinus Telenggen
2. Fotocopy Keputusan KPU Kab. Puncak Jaya Nomor: 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 Tetanggal 24 Oktober 2016
3. Fotocopy Keputusan KPU Kab. Puncak Jaya Nomor: 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 Tertanggal 25 Oktober 2016
4. Fotocopy Rekomendasi Panwaslu Kab. Puncak Jaya
5. Fotocopy Form Model DA.1-KWK Distrik Ilamburawi
6. Fotocopy Form Model DA.1-KWK Distrik Yambi
7. Fotocopy Form Model DA.1-KWK Distrik Molanimike
8. Fotocopy Form Model DA.1-KWK Distrik Lumo
9. Fotocopy Form Model DA.1-KWK Distrik Dagai
10. Fotocopy Form Model DA.1-KWK Distrik Yamoneri
11. Fotocopy Keputusan KPU Kab. Puncak Jaya Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 Tertanggal 27 Februari 2017
12. Fotocopy pengadu atas nama Rinus Telenggen
13. Fotocopy pengadu atas nama Usman Telenggen
14. Surat kuasa nomor: 02/LP.PKPP/KAB.PJ/III/2017 yang ditandatangani Pengadu
15. CD dan Hard disc yang berisi saksi paslon nomor urut 2 (dua) melakukan protes keras dan keberatan terhadap KPU Kab. Puncak Jaya
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 103/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 13-03-2017
Teradu:1. Munir Soamole (Ketua KPU Kab. Buru)
2. Marida Attamimi (Anggota KPU Kab. Buru).
3. Fahrudin Ali Fahmi (Anggota KPU Kab. Buru)
4. Muhamad Rifai Mudjid (Anggota KPU Kab. Buru)
5. Mirja Ohoibor (Anggota KPU Kab. Buru).
6. Muz. MF. Latuconsina (Ketua Panwas Kab. Buru)
7. Hasia Fatsey (Anggota Panwas Kab. Buru)
8. Fathi Haris Binthalib (Anggota Panwas Kab. Buru)
Pengadu:Bakir Lumbessy (Calon Bupati Buru) memberikan kuasa kepada
1. Syahiruddin Latif (Advokat)
2. Abdul Syahrir (Advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I s.d V melakukan pelanggaran penetapan tahapan, program dan jadwal batas waktu yang sudah ditentukan oleh PKPU No 7 Tahun 2016 diman Teradu I s.d V secara diam-diam telah menetapkan DPT Tahap III dan didistribusi kepada KPPS seluruh Kabuaten Buru.
2. Bahwa berdasarkan analisa dan tabulasi data keseluruhan C1-KWK oleh pengadu ditemukan suarat suara tambahan melebihi jumlah DPT per TPS di 10 Kecmatan se Kabupaten Buru. Diremukan kurang lebih 1.598 suarat suara yang diterima KPPS per TPS di 10 Kecamatan se Kabupaten Buru.
3. Bahwa Teradu I mengatakan bahwa KPU Kab. Buru tidak mengadakan dan atau mencetak formulir A.tb dan alat bantu komunikasi pemilih DPTb dan dibenarkan oleh Teradu V sebagai divisi logistik dengan alasan tidak cukup waktu.
4. Bahwa menurut pengadu, pengguna hak pilih DPTb KTP elektronik/surta keterangan lain sebanyak 5.627 pemilih, dimana seharusnya pemilih tersebut secara resmi harus di daftar pada Formulir A.tb dan Formulir alat bantu komunikasi pemilih DPTb.
Alat Bukti:1. Video Kampanye menggunakan kendaraan dinas.
2. Foto Pleno PPK Air Buaya Ditemukan Sejumlah Kertas Suara Yang Diduga Palsu Terdapat Dalam Kotak Suara
3. Fotokopi C1 KWK Kec. Liliali 17 TPS.
4. Fotokopi C1 KWK Kec. Fena Leisela 38 TPS
5. Fotokopi Daftar DPT ganda Pilkada Kab. Buru Tahun 2017.
6. Fotokopi C1 KWK Kec. Waplau 26 TPS
7. Fotokopi C1 KWK Kec. Namlea 50 TPS.
8. Fotokopi C1 KWK Kec. Lolong Guba 33 TPS
9. Fotokopi C1 KWK Kec. Wae Apo 25 TPS
10. Fotokopi C1 KWK Kec. Air Buaya 24 TPS
11. Fotokopi C1 KWK Kec. Bata Bual 12 TPS.
12. Fotokopi C1 KWK Kec. Teluk Kaiely 7 TPS.
13. Fotokopi C1 KWK Kec. Waelata 27 TPS
14. Forokopi SK Penetapan Rekapitulasi Haslil Perhitungan Suara KPU Kab. Buru.
15. Fotokopi SK Penetapan Calon Bupati dan Wabup yang Memenuhi syarat.
16. Fotokopi SK Penetapan Nomor Urut Paslon.
17. Saksi
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 101/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 13-03-2017
Teradu:1. Zainal Abidin, SE (Ketua Panwaslih Kab. Aceh Timur)
2. M. Faisal (Anggota Panwaslih Kab. Aceh Timur)
3. Hermansyah, SH (Anggota Panwaslih Kab. Aceh Timur)
4. Heri Sahputra, ST (Anggota Panwaslih Kab. Aceh Timur)
5. Rita Fahria, ST (Anggota Panwaslih Kab. Aceh Timur)
Pengadu:1. Muslim, SH
2. H. Sopian Adami, SH
3. Auzir Fahlevi, SH
4. Dian Yuliani, SH
(ADVOKAT)
SELAKU KUASA DARI :
1. Ridwan, S.Pd I., MM (Wiraswasta)
2. Abdul Rani (Wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2017, Sekira pukul 23.00 WIB Teradu 1 dan 2 bersama-sama dengan Calon Bupati Aceh Timur No. Urut 2 (Petahana) mendatangi Kantor KIP Kab. Aceh Timur dan menemui satpam dan staf KIP bahwa KIP Aceh Timur sudah mencoblos kertas suara bupati tertentu sehingga atas laporan Teradu 1 dan 2 mengakibatkan tidak kondusifnya suasana pemilukada di Aceh Timur srhingga untuk menepis issue tersebut Pihak KIP telah melaporkan kepada Kapolres Aceh Timur dengan tanda bukti Laporan Nomor: BL/08/II/2017/SPKT tertanggal 04 Februari 2017 dan sudah melakukan pemerikasaan terhadap dugaan pencoblosan kertas suara dimaksud
2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 03.00 WIB s.d 05.00 WIB Teradu 1 dan 2 bersama-sama dengan Calon Bupati Aceh Timur No. Urut 2 (Petahana) dengan disertai kurang lebih 200 orang mendatangi Kantor KIP Kab. Aceh Timur dan meminta form C-KWK dan form C1-KWK sebanyak 8 Kecamatan untuk dibawa ke Kantor Panwaslih Kab. Aceh timur. Bahwa akibat beralihnya form tersebut, maka telah dipastikan form dimaksud tidak terjamin keaslian dan keabsahannya karena sudah dua 2 hari berada di pihak Teraduselaku pihak yang tidak mempunyai kewenangan menurut ketentuan Pasal 36 huruf (g), (h) Perbawaslu No. 3 Tahun 2016 pengawas TPS di Aceh untuk menyimpannya, sehingga kemurnian perolehan suara yang termuat dalam form C-KWK dan form C1-KWK sejumlah 8 Kecamatan tersebut diatas sudah tidak dapat dipertanggungjwabkan secara hukum
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 09.00-12.00 WIB Teradu 1 membiarkan Sdr. Muhammad Yani bin Ibrahim berumur 27 Tahun warga Dusun Lampoh Dada, Desa Matang Neuheun melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 2 Desa Matang Neuheun. Seharusnya pada saat itu Teradu 1 menerbitkan rekomendasi untuk dilakukan PSU, tetapi justru dibiarkan oleh Teradu 1. Atas dasar pelanggaran tersebut, Tim Pemenangan Calon Nomor 1 melaporkan kasus ini ke Polres Aceh Timur dan pada saat ini sdr. Muhammad sudah dinyatakan sebagai Tersangka oleh Polres Aceh Timur.
4. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB berdasarkan laporan masyarakat kepada Tim Pemenangan Calon nomor Urut 1 memberikan informasi bahwa Teradu 1 adalah saudara kandung dari Sdr. Hendra Fauzi, ST yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisioner KIP Aceh, hal ini bertentangan dengan kode etik penyelnggara pemilihan umum.
5. Bahwa berdasarkan laporan para saksi kepada tim pemenangan calon nomor urut 1 memberikan informasi bahwa sekitar tanggal 28 Oktober 2017 Partai Aceh (PA) bersama pasangan calon nomor urut 2 telah memobilisasi massa ke tempat-tempat ibadah seperti masjid dan meunasah untuk kegiatan kampanye dan hal itu tidak ada tindakan atau larangan dari para Teradu.
6. Bahwa para Teradu secara bersama-sama tidak mengambil tindakan terhadap kegiatan pasangan calon nomor urut 2 yang memanfaatkan gedung pemerintah dan sekolah sebagai sarana untuk memasang spanduk dan baliho gambar psangan calon nomor urut 2 selaku petahana.
Alat Bukti:1. Surat keterangan Tanda Bukti Laporan ke Polres Aceh Timur Nomor: BL/08/II/2017/SPKT tertanggal 4 Februari 2017
2. Surat Keberatan atas hasil pilkada Aceh Timur dari Tim Pemenangan Pusat Ridwan-Abdul ke KIP Aceh Timur Nomor: 10/TP-NP/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017
3. Surat Keberatan atas hasil pilkada Aceh Timur dari Forum Partai Pendukung Ridwan-Abdul ke KIP Aceh Timur Nomor: Istimewa/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017
4. Surat jawaban KIP Kab. Aceh Timur Nomor: Istimewa/II/230 ke Forum Partai Pendukung Ridwan-Abdul tertanggal 22 Februari 2017
5. Surat Penerimaan surat pengaduan propam Nomor: SPSP2/764/II/2017/BAGYANDUAN tertanggal 28 Februari 2017
6. Surat Keterangan Teradu 1 saudara kandung dengan komisioner KIP Aceh
7. Surat Media online
8. Foto kampanye di tempat ibadah
9. Foto salah satu anggota panwaslih acaeh timur dengan tanda mengangkat dua jari
10. Foto baliho dan spanduk di kantor-kantor pemerintahan
11. Copy surat-surat pernyataan saksi Bermaterai
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 100/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 13-03-2017
Teradu:1. Drs. Arisman (Ketua KPU Kab. Bombana)
2. Kasjumriati Kadir, S.Pd., M.Pd (Anggota KPU Kab. Bombana)
3. Andi Usman, S.IP (Anggota KPU Kab. Bombana)
4. Ashar, SP (Anggota KPU Kab. Bombana)
5. Anwar (Anggota KPU Kab. Bombana)
Pengadu:1.Andi Ruspar, SH, dkk,(Wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Bahwa dalam pelaksanaan penyelenggara pemilihan Kepala Daerah Kab. Bombana disetiap tahapan, ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara baik di tingkat PPS, PPK, Maupun KPU Kab. Bombana, yang dimana dibuktikan dengan adanya rekomendasi Panwaslu Kab. Bombana dengan Nomor 029/Bawaslu-prov.SG-01/PM05.02/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 5 TPS yakni 4 TP di Kec. Poleang Tenggara dan 1 TPS di Kec. Rarowatu (TPS 2 Tahli Ite) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Bombana (Bukti Berupa Surat Rekomendasi Panwas Kab. Bombana terlapir);
2. Bahwa dimana yang dimaksud pelanggaran di TPS yaitu TPS 1 Lemon, TPS 1 larete, dan TPS 2 Larete serta TPS 1 Lamoare di kec. Poleang Tenggara dengan jenis pelanggaran yakni membuka Kotak suara di TPS tersebut pada tanggal 16 Februari 2017 sebelum Pleno ditingkat PPK Poleang Tenggara, dan pembukaan kotak suara tersebut tidak disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan Calon dan pihak Koalisi serta tidak membuat Berita Acara Pembukaan Kotak suara.
3. Bahwa di 1 TPS di Kecamatan Rarowatu adalah TPS 2 Tahi Ite dengan jenis pelanggaran karena ditemukannya warga memilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih warga Bombana;
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 Panwaslu Kab. Bombana kemabli mengeluarkan Rekomendasi PSU melalui surat Nomor : 038/Bawaslu-Prov. SG-01/PM05.02/II/2017 perihal rekomendasi PSU di TPS 1 Desa Lantari Jaya, Serta TPS 2 Desa Hukaeya, karena ditemukannya sepasang suami istri yang melakukan pencoblosan di 2 TPS, namun Pihak KPU Kab. Bombana tidak menindaklanjuti Rekomendasi panwaslu kab. bombana;
Alat Bukti:1. Surat nomor 029/Bawaslu-Prov.SG-01/PM05.02/II/2017 tentang Rekomendasi Panwaslu Kab. Bombana terkait PSU; pada tanggal 17 Februari 2017;
2. Rekomendasi Panwaslu Kab. Bombana dengan Nomor 038/Bawaslu-Prov.SG-01/PM05.02/II/2017 entang Rekomendasi PSU; tertanggal 22 Februari 2017
3. Bukti foto ucapan selamat dari Komisioner KPU Kab. Bombana yang di Upload di Fecbook yg di tujukan kepada Bupati dan wakil Bupati terpilih atas nama Bpk H. Tafdil dan Johan salim SP.
4. Bukti foto kotak suara;
5. Surat jawaban no. 47/KPU-Prov.026/II/2017 tentang tindak lanjut permintaan Melaksanakan Rekomendasi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 102/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 13-03-2017
Teradu:1. Hayani Imbu, S.Sos (Ketua KPU Kota Kendari)
2. Abdul Wahid Daming, SE (Anggota KPU Kota Kendari)
3. Zainal Abidin, SP (Anggota KPU Kota Kendari)
4. Yasri, S.Pd (Anggota KPU Kota Kendari)
5. Ade Suerani, ST (Anggota KPU Kota Kendari)
6. Muskam, S.Sos (Sekretaris KPU Kota Kendari)
7. Alasman Mpesau, SH..,MH (Ketua Panwas Kota Kendari)
8. Joko Purnomo, SH., MH (Anggota Panwas Kota Kendari)
9. Sahinuddin, SH (Anggota Panwas Kota Kendari)
10. PPK se-Kota Kendari
A. PPK Kecamatan Kendari
a. La Ode Hermanto, STP (Ketua)
b. Baharullah, SP (Anggota)
c. Nasir, S.Pd (Anggota)
d. Drs. Muhammad Alwi (Anggota)
e. La Safar, S.Sos (Anggota)
B. PPK Kecamatan Kendari Barat
a. Ading Lawid, S.Sos (Ketua)
b. La Ode Mizani, S.Pd (Anggota)
c. Nurmansyah, SE (Anggota)
d. M. Idham Khaliq Fajar Saranani (Anggota)
e. Suhardi, SH (Anggota)
C. PPK Kecamatan Mandonga
a. Joma L. S.Pd., M.Pd (Ketua)
b. Jamsir (Anggota)
c. Suardi, SP (Anggota)
d. Rieska Amaliah (Anggota)
e. Ismail Saleh Umarella, SE (Anggota)
D. PPK Kecamatan Puuwatu
a. Drs. Zainuddin Paduai (Ketua)
b. Musran Yusuf (Anggota)
c. Sahurianto, M.SP (Anggota)
d. Ratnawati, SE (Anggota)
e. Wiwin Harjuni Lily (Anggota)
E. PPK Kecamatan Wua-wua
a. Asruki, ST (Ketua)
b. Poerwanto (Anggota)
c. Andi Pada Uleng, S.Ag., SH (Anggota)
d. Abd. Muin (Anggota)
e. La Ode Fajar Arasyid, A.Md (Anggota)
F. PPK Kecamatan Baruga
a. Mahmid, S.Pd (Ketua)
b. Bustanuddin, S.Sos., M.Si (Anggota)
c. Abu, S.Sos (Anggota)
d. Sabdah, S.Pdi (Anggota)
e. Lukman Ahmad, SE (Anggota)
G. PPK Kecamatan Kadia
a. Anton (Ketua)
b. Ari Dwi Oktavianto, SE (Anggota)
c. Jamil Nur (Anggota)
d. Syaban Takdir, A.Md (Anggota)
e. Muhammad Hasan Albana (Anggota)
H. PPK Kecamatan Albana
a. Ian Parma Saputra, SH., MH (Ketua)
b. Salahudin, S.Sos (Anggota)
c. La Ode Saimin, SE (Anggota)
d. Jojon Makmur (Anggota)
e. Syafhar Bangkusa (Anggota)
I. PPK Kecamatan Poasia
a. La Ode Impo (Ketua)
b. Aslan, S.Pd (Anggota)
c. Muhammad Saban (Anggota)
d. Siti Nur Salam, SKM (Anggota)
e. Fitrian Anwar, S.Pi
J. PPK Kecamatan Abeli
a. La Sah (Ketua)
b. Gamilu, S.Pd (Anggota)
c. Ahmad Imran (Anggota)
d. Reskiyanti, S.Pt., M.Si (Anggota)
e. Robin Syahrul Ziddi (Anggota)
11. Ketua dan Anggota PPS se-Kota Kendari
A. Kecamatan Kendari
a. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Gunung Jati
b. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Kampung Salo
c. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Mangga Dua
d. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Kassilampe
e. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Kendari Caddi
f. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Mata
g. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Jati Mekar
h. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Purirano
i. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Kandai
B. Kecamatan Kendari Barat
a. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Kemaraya
b. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Watu-watu
c. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Tipulu
d. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Punggaloba
e. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Benua-benua
f. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Sodohoa
g. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Sanua
h. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Dapu-dapura
i. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Lahundape
C. Kecamatan Mandonga
a. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Mandonga
b. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Korumba
c. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Anggilowu
d. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Labibia
e. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Wawombalata
f. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Alolama
D. Kecamatan Puuwatu
a. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Puuwatu
b. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Watulondo
c. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Punggolaka
d. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Tabuuha
e. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Lalodati
f. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Abeli Dalam
E. Kecamatan Baruga
a. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Watubangga
b. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Baruga
c. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Lepo-lepo
d. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Wundudopi
F. Kecamatan Wua-wua
a. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Bonggoeya
b. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Wua-wua
c. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Mataiwoi
d. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Anawai
G. Kecamatan Kadia
a. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Kadia
b. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Bende
c. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Pondambea
d. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Wowawanggu
e. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Anaiwoi
H. Kecamatan Kambu
a. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Kambu
b. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Padaleu
c. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Mokoau
d. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Lalolara
I. Kecamatan Poasia
a. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Anduonohu
b. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Rahandouna
c. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Anggoeya
d. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Matabubu
J. Kecamatan Abeli
a. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Puday
b. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Lapulu
c. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Abeli
d. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Benua Nirae
e. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Tobimeita
f. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Anggolomelai
g. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Talia
h. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Poasia
12. Ketua dan Anggota Panwascam se Kota Kendari
A. Panwascam Kendari
a. Sumarno Julianto (Ketua)
b. Sitti Zulmi (Anggota)
c. Rizal (Anggota)
B. Panwascam Kendari Barat
a. Jumiati Silondae (Ketua)
b. Lina Anarti (Anggota)
c. Ibrahim Iskandar (Anggota)
C. Panwascam Mandonga
a. Syafruddin B (Ketua)
b. Andi Ridha (Anggota)
c. Endang Widianto (Anggota)
D. Panwascam Puuwatu
a. Azhar (Ketua)
b. Hasrianti (Anggota)
c. Aco Rahman Ismail (Anggota)
E. Panwascam Wua-wua
a. Rialdy (Ketua)
b. Shahrudin (Anggota)
c. Ainul Haq M. (Anggota)
F. Panwascam Baruga
a. Ahmad Firmansyah (Ketua)
b. Muhammad Nasir (Anggota)
c. La Rahim (Anggota)
G. Panwascam Kadia
a. Atmaja (Ketua)
b. Arifuddin Bakrie (Anggota)
c. Asman (Anggota)
H. Panwascam Kambu
a. La Ode Baramuddin (Ketua)
b. Abd. Rahman (Anggota)
c. Rosmawati, S.Sos (Anggota)
I. Panwascam Poasia
a. Sru Yuni (Ketua)
b. Ridwan (Anggota)
c. Jumaddin Arif (Anggota)
J. Panwascam Abeli
a. Ishak Iskandar (Ketua)
b. Arman, S.Sos (Anggota)
c. Musdamin (Anggota)

1. Drs. Arisman (Ketua KPU Kab. Bombana)
2. Kasjumriati Kadir, S.Pd., M.Pd (Anggota KPU Kab. Bombana)
3. Andi Usman, S.IP (Anggota KPU Kab. Bombana)
4. Ashar, SP (Anggota KPU Kab. Bombana)
5. Anwar (Anggota KPU Kab. Bombana)
Pengadu:Slamet Riadi (Wiraswasta)
SELAKU KUASA DARI:
Abdul Rasak, SP (Calon Walikota Kota Kendari Tahun 2017)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 11-14 Februari 2017 para pihak Teradu I-IX diduga telah dengan sengaja mengabaikan dan tidak menindaklanjuti secara patut surat Paslon No. 09/PC-NO.1/2017 tanggal 11 Februari 2017 tentang laporan dan permohonan yang ditujukan kepada Komisioner KPU Kota Kendari dan Panwas Kota Kendari terkait Pemilih ganda pada TPS yang berbeda pada satu Kelurahan dan Pemillih Ganda pada TPS yang berbeda dengan Kelurahan berbeda dan pemilih yang menggunakan nomor kode Provinsi pada NIK KTP berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara (Surat, Tanda Terima Surat dan Lampiran Bukti P1)
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 Teradu XII dan XIII (Terkhusus pada TPS yang terdapat pemilih dengan menggunakan KTP dan Surat Keterangan) diduga telah dengan sengaja membatasi hak-hak paslon No. 1 dengan cara menolak dan/atau tidak memberikan kesempatan saksi paslon di semua TPS se Kota Kendari untuk mendapatkan formulir Daftar Hadir Pemilih (C7-KWK) apalagi telah dimintakan sebelumnya kepada KPU melalui surat Nomor 09/PC-NO.1/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 angka 7. Hal ini dilakukan semua saksi Paslon No. 1untuk mengetahui identitas pemilih yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dan mencegah terjadinya pemilih ganda
3. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Teradu X (khusus PPK Kec. Kambu) telah mengabaikan hak-hak Paslon dengan mengabaikan usulan saksi paslon yang direkomendasikan oleh Teradu XI (Panwas Kec. Kambu No. 93/HK.02/BAWASLU.PROV.SULTRA.SG-17/KMB/II/2017 perihal pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Mokau Kec. Kambu dikarenakan terdapat surat suara yang tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS. Sehingga Patut diduga surat suara tersebut berasal dari luar TPS dan telah disediakan oleh oknum (BUKTI P2)
4. Bahwa pada tanggal 16-21 Februari 2017 Teradu X-XI diduga dengan sengaja membatasi hak-hak Paslon No. 1 di semua Kecamatan se Kota Kendari pada Pleno PPK unntuk memeriksa dan mendapatkan Formulir C7-KWK, Hal ini dilakukan karena hasil rekapitulasi C1 ditemukan pemilih menggunakan KTP suket sebesar 11.227 akan tetapi di hampir semua Pleno Kecamatan, PPK dan Panwawasscam menolak keberatn saksi Paslon No. 1 Yang mempertanyakan nama dan alamat pengguna hak suara tambahan format ATb yang jumlahnya tidak rasional (Kesaksian saksi Paslon 3)
5. Bahwa pada Tanggal 21 Februari 2017 Teradu VII, VIII dan IX diduga telah mengabaikan hak paslon dengan menolak registrasi laporan paslon terkait dugaan money politik yang akan diajukan ke Bawaslu melalui pendaftaran di Panwas. Penolakan tersebut dilakukan secara lisan dan langsung dihadapan Kuasa dari Paslon No . 1 (Kesaksian Sdr. Ikbal, SH)
6. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 bertempat di hotel Imperial kamar 220 telah terjadi pembicaraan langsung antara Asriani (Staff Logistik KPU Kota Kendari) dan Yusran Taridala (Tim Pemenangan Paslon Rasak Haris) yang disaksikan oleh Yul Fikrin, Andi Rahmawati, dan Abdul Rasak SP. Terkait penyampaian dan pengakuan Asriani sebagai staf logistik KPU Kota Kendari yang menyaksikan langsung terjadinya pelanggaran – pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Teradu I, II, III dan VI, dan hasil pembicaraan tersebut direkam langsung oleh Yusran Taridala (Tim Pemenangan Paslon Rasak Haris). Dari Pembicaraan tersebut terungkap hal – hal sebagai berikut :
a. bahwa pihak teradu I, II dan III diduga telah menerima sejumlah uang masing masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Walikota Kendari Ir. Asrun yang merupakan ayah dari Calon Walikota Kendari yang bernama Adriatma Dwi Putra (ADP).
b. Adanya komisioenr KPU yakni; yakni Teradu I, II dan III yang sering berhubungan dan bertemu dengan Walikota Kendari Ir. Asrun yang merupakan ayah dari Calon Walikota Kendari yang bernama Adriatma Dwi Putra (ADP).
c. Adanya pendistribusian formulir Alat Bantu Dokumentasi Pemilih DPTb (Pemilih menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan) di setiap TPS sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang dilakukan oleh ASRIANI bersama ANDI RAHMAWATI (staf Logistik KPU) 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan/[penggelembungan pemilih tambahan dari yang sepatutnya di sepuluh Kecamatan berdasarkan data C1 KWK. yang hal ini dipermasalahkan oleh Saksi Paslon Razak Haris pada saat pleno perhitungan perolehan suara di KPU namun tidak mendapatkan respon dari pihak KPU maupun PANWASLIH.
d. Adanya dugaan Gratifikasi dan Suap yang dilakukan oleh Asrun (Walikota Kendari) dan Adriatma Dwi Putra (Calon Walikota Kendari) kepada Panwasli Kota Kendari. Bukti Rekaman audio 2 bagian dan transkip Pembicaraan 2 Bagian (BUKTI P4)
7. Bahwa pada Tanggal 22 Februari 2017 saat Pleno Rekapitulasi KPU para pihak teradu I, sampai IX, diduga telah membatasi hak-hak pasangan calon No. 1 dan No. Urut 3. Yang mengajukan keberatan yang sebelumnya sudah dilakukan secara berjenjang oleh saksi Paslon No.urut 1. di TPS dan PPK. Hal ini dilakukan Saksi Paslon No. Urut 1 dan Saksi Paslon No. Urut 3 sebagai upaya untuk mendapatkan identitas pemilih tambahan yang mengunakan form. ATb. dan Daftar Hadir Pemilih form (C7KWK) guna mengetahui adanya pemilih ganda yang menggunakan C6 saat bersamaan juga menggunakan KTP dan atau Surat Keterangan. Akan tetapi teradu I sampai IX secara bersama-sama menolak keberatan saksi Paslon No. Urut 1 dan No. Urut 3. Hingga berujung kepada protes keras akan tetapi terus saja diabaikan dengan cara Teradu I memerintahkan kepada Teradu II dan III untuk terus membuka kotak dan membacakan hasil rekapitulasi tanpa memperdulikan keberatan saksi Paslon no. 1 dan 3. Adanya Propaganda oleh Ketua Panwascam Kec. Kendari yang membentak saksi Paslon yang dilakukan Ketua Panwascam Kecamatan Kendari sehingga keributan tidak dapat di elahkan dan berakahir dengan Walk Out Saksi Paslon No. 1 dan 3, Karena keberatan diabaikan oleh Pimpinan Sidang (teradu I). Video Pleno KPU (BUKTI P5)
8. Bahwa Tanggal 22 Februari 2017Teradu I dan IX diduga telah melakukan kesalahan Prosedur Pleno dengan tidak memberikan kesempatan kepada PPK untuk menyampaikan Laporan Hasil Pleno PPK di Kecamatan Masing-masing, dan melanjutkan Sidang Pleno, tanpa upaya untuk menghadirkan kembali saksi Paslon No. Urut 1 dan 3, sehingga Sidang Pleno dilanjutkan sampai selesai tanpa dihadiri saksi Paslon 1 dan 3, dan selesai pada sore hari. (lebih cepat dari jadwal). Video rekaman Pelno (BUKTI P6)
9. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2017 Teradu I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX diduga telah dengan sengaja mengabaikan asas kepatutan hingga berpotensi ikut merugikan dan mengabaikan hak-hak Paslon dengan Tidak memberikan data kepada Bawaslu sesuai surat permintaan Bawaslu No. 74/Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang di tujukan kepada Ketua Panwas Kota Kendari, dan Surat No. 75/Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang di tujukan kepada Ketua KPU Kota Kendari, dan Surat No. 76/Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 yang di tujukan kepada Ketua KPU Kota Kendari (penegasan atas surat sebelumnya). Akan tetapi oleh Teradu I menolak permintaan Data C7KWK tersebut sesuai surat No. 99/KPU-026.433608/III/2017 tertanggal 04 Maret 2017. Surat-surat (BUKTI P7)
10. Bawaslu melalui surat nomor 81/Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 yang di tujukan kepada Ketua KPU Kota Kendari, meneruskan temuan Paslon No. Urut 1 terkait Pemilih ganda yang tercatat pada C7KWK sebagai Pelanggaran Administrasi pemilu dan selanjutnya merekomendasikan :
a. Kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memerintahkan kepada teradu I, II, III, IV, dan V (KPU Kota Kendari) melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 TPS.
b. Mengadukan Para Terlapor atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh DKPP.

Padahal Temuan Saksi Paslon Nomor Urut 1 di Kelurahan Bende dan Wowawanggu terkait Pemilih ganda dalam TPS yang sama dan pemilih ganda pada TPS yang berbeda baik pada Kelurahan yang sama maupun Kelurahan yang berbeda serta Pemilih KTP yang tidak mencantumkan Identitas seharusnya hanya menjadi bukti awal telah terjadinya pelanggaran Administrasi Pemilu secara Masif yang dimulai dari Pemilih KPPS, PPS, PPK dam KPU. Sehingga, melahirkan subyektifitas pemilih tambahan DPTb sebanytak 11.322. (BUKTI P8)
11. Bahwa paad bulan oktober hungga Februari 2017 para pihak teradu VII, VIII, IX yang diberi tugas dan wewenang mengawasi pelaksanaan Pilwali Serentak Kota Kendari, Tidak menindak lanjuti secara patut, berbagai laporan yang diadukan/dilaporkan baik itu dari pihak teradu maupun pihak lain sebagai berikut:
a. Laporan Paslon No, 3, yang disampaikan kepada PANWASLU Kota Kendari terkait dengan tindakan Walikota Kendari pada tanggal 15 Nopember 2016 dan 16 Desember 2016 berupa melakukan foto bersama dengan ASN lingkup PEMKOT dan beberapa pengurus Partai (PKS) sambil mengangkat salam 2 (dua) jari yang merupakan salam dari Paslon No. Urur 2 ADRIATMA DWI PUTRA (putra Waliklota) dan ZULKARNAEN (pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU PILKADA.
b. Laporan Paslon No. 3 terkait dengan tindakan Wakil Walikota Kendari MUSADAR MAPPASOMBA pada saat kampanye terbatas Paslon No,2 dihadapan para pedagang pasar dan massa yang mengeluarkan pernyataan/ucapan yang substansinya nyata nyata mengajak peserta kampenye uantuk mendukung.memilih Paslon No. Urur 2. (pelanggaran Pasal 71 ayat (1) UU, PILKADA.
c. Laporan Paslon No. 3 terkait dengan tidakan Walikota Kendari yang melakukan penggantian pejabat baik itu dilakukan 6 bulan sebelum penetapan paslon maupun setelah penetapan Paslon tanggal 15 Oktober 2016. (Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA. (BUKTI P9)
Alat Bukti:1. Copy Surat Paslon No. 1 Nomor 09/PC-NO.1/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 beserta lampiran (Daftar Pemilih ganda dan daftar pemilih yang menggunakan Kode NIK berasal dari luar Provinis Sulawesi Tenggara) dan Copytanda terima Surat Nomor 09/PC-NO.1/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 Panwas Kota Kendari
2. Rekomendasi PSU dari Panwas No. 93/HK.02/BAWASLU.PROV.SULTRA.SG-17/KMB/II/2017
3. -
4. Transkip Rekaman Yusran Taridala dan Asriani Bag. 1 dan Bagian 2
5. Video Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Kendari
6. Video Rekaman rapat
7. Copy Surat Bawaslu Terkait Permintaan Data C7-KWK kepada KPU dan Panwas Kota Kendari
8. Surat Bawaslu nomor 81/Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 yang di tujukan kepada Ketua KPU
9. Copy Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan suara
10. 1 buah flash disk berisi Bukti rekaman, foto-foto C7-KWK setiap TPS,
11. Media online
12. Keputusan KPU Kota Kendari No. 37/Kpts/KPU-Kota-026.433.608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan hasil Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017
13. Copy Form DB-1 KWK
14. Copy Daftar Pemilih yang menggunakan hak suaranya 2 kali pada TPS yang sama pemilih Form Model C7-KWK
15. Form Model C7-KWK daftar hadir Pemilih di beberapa TPS Kelurahan Wowanggu Kecamatan Kadia
16. Keputusan KPU Kota Kendari No. 65/Kpts/KPU-kota-026.433608/TAHUN 2016 tentang penetapan Nomor urut dan daftar pasangan calon
17. Keputusan KPU Kota Kendari No. 64/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 104/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 13-03-2017
Teradu:1. Drs. Arisman (Ketua KPU Kab. Bombana)
2. Kasjumriati Kadir, S.Pd., M.Pd (Anggota KPU Kab. Bombana)
3. Andi Usman, S.IP (Anggota KPU Kab. Bombana)
4. Ashar, SP (Anggota KPU Kab. Bombana)
5. Anwar (Anggota KPU Kab. Bombana)
Pengadu:1. Ir. H. Kasra Jaru Munara (Calon Bupati No. Urut 1);
Pokok Perkara:1. Bahwa KPU Kab. Bomabana tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kab. Bombana yang berdasarkan dokumen surat nomor: 029/Bawaslu-Prov.SG-01/PM05.02/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU);
2. Bahwa di desa Tahi ite kec. Rarowatu terdapat warga yang memilih dengan menggunakan C6-KWK, milik orang lain, yakni di TPS 2 Tahi Ite Kec. Rarowatu. C6-KWK atas nama saudari Gai warga Kelurahan Puudohu Kec. Baula Kab. Kolaka, dan C6-KWK atas nama Hendra yang bertempat tanggal lahir di Unaha 2 Januari 1993 dengan nomor urut DPT 128, akan tetapi digunakan oleh saudara hendra yang bertempat tanggal lahir Tosu 14 April 1982 dan juga C6-KWK atas nam Mila Karmila dengan Nonor urut DPT 108 yang digunakan oleh saudari Widya warga Kel. Puundahu Kec. Baula Kab. Kolaka.
3. Bahwa pernyataan Anggota KPU Kab. Bombana a.n Kasjumriati Kadir, di media sosial terkait ucapan yang di tujukan kepada pasangan calon Bupati telah melanggar Kewajiban Independensi penyelenggara, yang dimana ucapan tersebut yaitu : “atas nama keluarga Besar KPU Kab. Bombana mengucapkan selamat Kepada Bpk H. Tafdil dan Johan Salim sebagai suara terbayak atas Pleno yang telah ditetapkan oleh KPU kab. Bombana pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2017”;
Alat Bukti:1. Surat nomor 029/Bawaslu-Prov.SG-01/PM05.02/II/2017 tentang Rekomendasi Panwaslu Kab. Bombana terkait PSU; pada tanggal 17 Februari 2017;
2. Rekomendasi Panwaslu Kab. Bombana dengan Nomor 038/Bawaslu-Prov.SG-01/PM05.02/II/2017 entang Rekomendasi PSU; tertanggal 22 Februari 2017
3. Bukti foto ucapan selamat dari Komisioner KPU Kab. Bombana yang di Upload di Fecbook yg di tujukan kepada Bupati dan wakil Bupati terpilih atas nama Bpk H. Tafdil dan Johan salim SP
4. Bukti foto kotak suara
5. Bukti CD terkait keterangan PPK Poleang Utara terkait Kotak Suara Kosong;
6. Keterangan Ketua PPK Poleang Timur Kotak suara tidak di segel;
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 109/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 13-03-2017
Teradu:1. Hayani Imbu (Ketua KPU Kota Kendari)
2. Abd. Wahid Daming (Anggota KPU Kota Kendari)
3. Hasriani Mulhadi (Staf honorer KPU Kota Kendari)
Pengadu:1. Hamiruddin Udu (Ketua Bawaslu Provinsi Sultra)
2. Hadi Machmud (Anggota Bawaslu Provinsi Sultra)
3. Munsir Salam (Anggota Bawaslu Provinsi Sultra)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I dan II dan Kepala sekretaris KPU Kota Kendari a.n Muskam Melakukan pertemuan dengan Tim Kampanye dan Paslon Walikota Kendari No. 2 a.n Adriatma Dwi Putra di rumah jabatan Walikota tanpa sepengetahuan 2 (dua) anggota KPU Kota Kendari yang lain.
2. Teradu III melakukan pertemuan Yusran Taridala (tim Kampanye Paslon Walikota Razak-Haris) dalam masa tahapan Pilwalkot Kendari pada tanggal 21 Februari 2017 di restoran Pronto dan pindah ke kamar 220 Hotel Imperial agar tidak terekam cctv.
Alat Bukti:1. Fotokopi Form Model A.8 Kajian Laporan No:02/LP/Pilwali/II/2017 Bawaslu Provinsi Sultra
2. Fotokopi BA Pleno Kajian Laporan No. 02/LP/Pilwali/II/2017
3. Rekaman pembicaraan antara Yusran Taridala dan seseorang yang disuga Teradu III.
4. Saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 103/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 13-03-2017
Teradu:1. Munir Soamole (Ketua KPU Kab. Buru)
2. Marida Attamimi (Anggota KPU Kab. Buru).
3. Fahrudin Ali Fahmi (Anggota KPU Kab. Buru)
4. Muhamad Rifai Mudjid (Anggota KPU Kab. Buru)
5. Mirja Ohoibor (Anggota KPU Kab. Buru).
6. Muz. MF. Latuconsina (Ketua Panwas Kab. Buru)
7. Hasia Fatsey (Anggota Panwas Kab. Buru)
8. Fathi Haris Binthalib (Anggota Panwas Kab. Buru)
Pengadu:Bakir Lumbessy (Calon Bupati Buru)

Memberikan kuasa kepada :

1. Syahiruddin Latif (Advokat)
2. Abdul Syahrir (Advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I s.d V melakukan pelanggaran penetapan tahapan, program dan jadwal batas waktu yang sudah ditentukan oleh PKPU No 7 Tahun 2016 diman Teradu I s.d V secara diam-diam telah menetapkan DPT Tahap III dan didistribusi kepada KPPS seluruh Kabupaten Buru.
2. Bahwa berdasarkan analisa dan tabulasi data keseluruhan C1-KWK oleh pengadu ditemukan suarat suara tambahan melebihi jumlah DPT per TPS di 10 Kecmatan se Kabupaten Buru. Diremukan kurang lebih 1.598 suarat suara yang diterima KPPS per TPS di 10 Kecamatan se Kabupaten Buru.
3. Bahwa Teradu I mengatakan bahwa KPU Kab. Buru tidak mengadakan dan atau mencetak formulir A.tb dan alat bantu komunikasi pemilih DPTb dan dibenarkan oleh Teradu V sebagai divisi logistik dengan alasan tidak cukup waktu.
4. Bahwa menurut pengadu, pengguna hak pilih DPTb KTP elektronik/surat keterangan lain sebanyak 5.627 pemilih, dimana seharusnya pemilih tersebut secara resmi harus di daftar pada Formulir A.tb dan Formulir alat bantu komunikasi pemilih DPTb.
Alat Bukti:1. Berita Acara Kelanjutan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 37/ BA / KPU-KAB / 029.433.691 / XII
2. Formulir A1.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017.
3. Surat Keputusan KPU Nomor 41 / Kpts / KPU.Buru / 029.433.691 / II / 2017 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017
4. Formulir A3-KWK DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017. DPT siluman 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Air Buaya dan Kecamatan Teluk Kaiely.
5. Daftar Pemilih ganda dengan identifikasi nomor Kartu Keluarga ( KK ) Ganda Pilkada serentak Tahun 2017 Kabupaten Buru Provinsi Maluku Kecamatan Namlea, Kecamatan Liliali, Kecamatan Waplau, Kecamatan Fena Lisela, Kecamatan Air Buaya, Kecamatan Waeapo, Kecamatan Batabual, Kecamatan Lolongguba, Kecamatan Waelata, dan Kecamatan Teluk Kaiely.
6. Surat Keterangan Kesaksian Pleno KPU Kabupaten Buru dan Formulir Model A.tb dan Alat Bantu Komunikasi Pemilih DPTb dari KPU
7. Surat Keterangan Kesaksian atas Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Buru.
8. Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 37 / Kpts / KPU.Buru / I/ 2017 Tentang Pemberhentian Anggota PPS Desa Namle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017.
9. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 96/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 13-03-2017
Teradu:1. Dominggus Saimar
2. Endang Wulan Sari
3. Karlos Awabiti
4. Silas Yembise
5. Simon Petrus Baru
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Tambrauw)
6. Yohanes Manyambauw
7. Adrianus T. Kambu
8. Rosalina Yewen
(Ketua dan Anggota Panwas Kab. Tambrauw)
Pengadu:Hans Mambrasar(LSM Solidaritas Masyarakat Peduli Demokrasi/SOMAPES)
Memberikan kuasa kepada :Metuzalak Awom, SH (Pengacara)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada bulan Juni 2016-Desember 2016 diduga Teradu I s.d V tidak sungguh-sungguh, tidak adil dan tidak cermat dalam memverifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga terjadi rekayasa pada beberapa kampong di 6 (enam) Distrik. Akibat adanya rekayasa tersebut maka dalam DPT muncul pemilih yang memiliki KTP tetapi tidak memiliki NIK serta pemilih yang memiliki NIK tetapi tidak ada KTP.
2. Bahwa para Teradu I s.d V pada Pleno Bulan Oktober 2016 menyatakan calon perseorangan atas nama Yohanis Yembra Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Menurut pengadu, hal tersebut disebabkan karena pendukung calon perseorang tersebut sebagian besar KTP-nya adalah KTP Nasional bukan KTP Elektronik. Calon perseorangan tersebut tidak diberikan kesempatan perbaikan oleh Teradu I s.d V padahal penetapan DPT baru dilakukan pada Bulan Desember 2016.
3. Bahwa Teradu I s.d V diduga tidak mengumumkan tahapan Pilkada secara terbuka sehingga paslon yang hendak bersaing sangat kesulitan untuk berpartisipasi.
4. Bahwa Teradu I, II dan III pada tanggal 23 Februari 2017 yang berada di ruang penghitungan ternyata mendukung KPU Kabupaten Tambrauw dengan mengabaikan keberatan para saksi serta menyatakan sah penghitungan suara tersebut.
5. Bahwa Teradu I, II dan III diduga mengetahui bahwa telah terjadi penghilangan 8 (delapan) kotak suara di Distrik Bikar tetapi para Teradu mengabaikan kejadian tersebut serta tetap meneruskan rekapitulasi penghitungan suara.
6. Bahwa Teradu I s.d VIII mengikuti konvoi dan menghentikan rekap penghitungan suara setelah mendapat perintah dari Ibu Distrik Bikar setelah dalam penghitungan calon petahana telah memimpin perolehan suara padahal ada 2 (dua) kotak suara yang belum dihitung.
7. Bahwa Teradu VI s.d VIII tidak menindaklanjuti laporan pengadu perihal adanya pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2017.
Alat Bukti:1. Fotocopy Daftar Pemilih Sementara (DPS) di 6 (enam) Distrik
2. Dokumen Rekap dugaan rekayasa DPT
3. Surat Keterangan bermaterai para saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 102/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 13-03-2017
Teradu:1. Hayani Imbu, S.Sos (Ketua KPU Kota Kendari)
2. Abdul Wahid Daming, SE (Anggota KPU Kota Kendari)
3. Zainal Abidin, SP (Anggota KPU Kota Kendari)
4. Yasir, S.Pd (Anggota KPU Kota Kendari)
5. Ade Suerani, ST (Anggota KPU Kota Kendari)
6. Muskam, S.Sos (Sekretaris KPU Kota Kendari)
7. Alasman Mpesau, SH..,MH (Ketua Panwas Kota Kendari)
8. Joko Purnomo, SH., MH (Anggota Panwas Kota Kendari)
9. Sahinuddin, SH (Anggota Panwas Kota Kendari)
10. Ian Parma Saputra, SH (Ketua PPK Kec. Kambu)
11. SALAHUDIN, S.Sos (Anggota PPK Kec. Kambu)
12. LA ODE SAIMIN, SE (Anggota PPK Kec. Kambu)
13. JOJON MAKMUR (Anggota PPK Kec. Kambu)
14. SYAFHAR BANGKUSA (Anggota PPK Kec. Kambu)
15. LA ODE HERMANTO, STP (Ketua PPK Kec. Kendari)
16. BAHARULLAH, SP (Anggota PPK Kec. Kendari)
17. NASIR, S.Pd (Anggota PPK Kec. Kendari)
18. DRS. MUHAMMAD ALWI (Anggota PPK Kec. Kendari)
19. LA SAFAR, S.Sos (Anggota PPK Kec. Kendari)
20. Sumarno Julianto (Ketua Panwaslih Kec. Kendari)
21. Sitti Zulmi (Anggota Panwaslih Kec. Kendari)
22. Rizal (Anggota Panwaslih Kec. Kendari)
Pengadu:Slamet Riadi (Wiraswasta)Selaku Kuasa Dari:Abdul Rasak, SP (Calon Walikota Kota Kendari Tahun 2017)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 11-14 Februari 2017 para pihak Teradu I-IX diduga telah dengan sengaja mengabaikan dan tidak menindaklanjuti secara patut surat Paslon No. 09/PC-NO.1/2017 tanggal 11 Februari 2017 tentang laporan dan permohonan yang ditujukan kepada Komisioner KPU Kota Kendari dan Panwas Kota Kendari terkait Pemilih ganda pada TPS yang berbeda pada satu Kelurahan dan Pemillih Ganda pada TPS yang berbeda dengan Kelurahan berbeda dan pemilih yang menggunakan nomor kode Provinsi pada NIK KTP berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara (Surat, Tanda Terima Surat dan Lampiran Bukti P1)
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Teradu X (khusus PPK Kec. Kambu) telah mengabaikan hak-hak Paslon dengan mengabiakna usulan saksi paslon yang direkomendasikan oleh Teradu XI (Panwas Kec. Kambu No. 93/HK.02/BAWASLU.PROV.SULTRA.SG-17/KMB/II/2017 perihal pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Mokau Kec. Kambu dikarenakan terdapat surat suara yang tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS. Sehingga Patut diduga surat suara tersebut berasal dari luar TPS dan telah disediakan oleh oknum (BUKTI P2)
3. Kejadian tanggal 17 Februari 2017 Pada saat Pleno Rekapitulasi PPK Kec, Kadia, Saksi Paslon No. Urut 1 an. La Ode Ashar dan Slamet Riadi, meminta kepada PPK dan Panwaslih untuk memeriksa dan menggandakan Dokumen Daftar Hadir Pemilih (C7KWK) dan format ATb pemilih pengguna KTP dan atau Surat Keterangan, guna mengetahui identitas pemilih KTP dan Surat Keterangan yang jumlahnya tidak wajar sesuai C1 KWK, akan tetapi Teradu XV sampai XXII sepakat untuk menyerahkan menyerahkan copy dokumen tersebut menjelang selesai Sidang Pleno. Akan tetapi sampai Pleno berakhir Dokumen tersebut juga tidak diperiksa dan apa yang disepakati dengan saksi Paslon diabaikan. Dan Panwaslih terlihat menelpon seseorang untuk meminta persetujuan terkait pemeriksaan dokumen C7KWK dan DPTb. Hinnga akhirnya menolak permintaan paslon, selanjutnya Paslon mengajukan keberatan dengan format Model DA2 KWK dan ditandatangani oleh PPK sebagimana terlampir. (Bukti P-3)
4. Kejadian Tanggal 21 Februari 2017 Bahwa Teradu VII, VIII dan IX, diduga telah mengabaikan hak-hak paslon dengan menolak registerasi Laporan Paslon Terkait dugaan Money Politik yang akan diajuakn ke Bawaslu melalui pendaftaran (registrasi) di Panwasli. Penolakan tersebut dilakukan secara lisan dan langsung dihadapan Kuasa Hukum dari Paslon No. Urut 1. (Kesaksian sdr, Ikbal, SH. MH).
5. Kejadian Tanggal 21 Februari 2017 Bertempat di Hotel Imperial Kamar 220 telah terjadi pembicaraan langsung antara Asriani (staff Logistik KPU Kota Kendari) dan Yusran Taridala (Tim Pemenangan Paslon Rasak Haris) yang disaksikan oleh Yul Fikrin, Andi Rahmawati, Abdul Razak, SP. terkait penyampaian dan pengakuan Asriani sebagai staff Logistik KPU Kota Kendari yang menyaksikan langsung terjadinya pelanggaran – pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Teradu I, II, III dan VI, dan hasil pembicaraan tersebut direkam langsung oleh Yusran Taridala (Tim Pemenangan Paslon Rasak Haris). Dari Pembicaraan tersebut terungkap hal – hal sebagai berikut :
a. bahwa pihak teradu I, II dan III diduga telah menerima sejumlah uang masing masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Walikota Kendari Ir. Asrun yang merupakan ayah dari Calon Walikota Kendari yang bernama Adriatma Dwi Putra (ADP).
b. Adanya komisioenr KPU yakni; yakni Teradu I, II dan III yang sering berhubungan dan bertemu dengan Walikota Kendari Ir. Asrun yang merupakan ayah dari Calon Walikota Kendari yang bernama Adriatma Dwi Putra (ADP).
c. Adanya pendistribusian formulir Alat Bantu Dokumentasi Pemilih DPTb (Pemilih menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan) di setiap TPS sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang dilakukan oleh ASRIANI bersama ANDI RAHMAWATI (staf Logistik KPU) 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan/[penggelembungan pemilih tambahan dari yang sepatutnya di sepuluh Kecamatan berdasarkan data C1 KWK. yang hal ini dipermasalahkan oleh Saksi Paslon Razak Haris pada saat pleno perhitungan perolehan suara di KPU namun tidak mendapatkan respon dari pihak KPU maupun PANWASLIH.
d. Adanya dugaan Gratifikasi dan Suap yang dilakukan oleh Asrun (Walikota Kendari) dan Adriatma Dwi Putra (Calon Walikota Kendari) kepada Panwasli Kota Kendari. Bukti rekaman audio 2 bagian dan Transkrip Pembicaraan 2 bagian, (Bukti P4).
6. Kejadian Tanggal 22 Februari 2017
7. Bahwa pada saat teradu II membacakan rekapitulasi Kec. Kadia (Kec. Ke-3 setelah) para pihak teradu I sampai V dan VII sampai IX, diduga telah membatasi hak-hak pasangan calon No. 1 dan No. Urut 3. yang mengajukan keberatan terkait telah ditemukannya pemilih ganda pada Kelurahan Bende dan Wowawanggu sebanyak 29 orang dan pemilih yang menggunakan C6 diata jam 12.00 sebanyak 130 orang, dan pemilih yang menggunakan KTP dan Suket sebelum jam 12 sebanyak 25 orang. selanjutnya meminta identitas pemilih tambahan (DPTb) sesuai format ATb Kecamatan Kadia yang jumlahnya yang tidak wajar sebesar 1.622 orang. Akan tetapi teradu I, II, III, IV, V, VII, VIII dan IX secara bersama-sama (berkali-kali) menolak keberatan saksi Paslon No. Utrut 1 dan No. Urut 3. Hingga berujung kepada protes keras oleh saksi Paslon 1 dan 3, akan tetapi terus saja diabaikan dengan cara Teradu I memerintahkan kepada Teradu II dan III untuk terus membuka kotak kecamatan selanjutnya dan membacakan hasil rekapitulasi tanpa memperdulikan keberatan saksi Paslon no. 1 dan 3. Akibat protes keras oleh saksi paslon 1 dan 3, Ketua Panwascam Kec. Kendari melakukan propaganda dengan membentak saksi Paslon No. 1 sehingga keributan tidak dapat di elahkan dan berakahir dengan Walk Out Saksi Paslon No. 1 dan 3, Karena keberatan diabaikan oleh Pimpinan Sidang (teradu I). Video Pleno KPU (Bukti P-5).
8. Kejadian Tanggal 22 Februari 2017 Teradu I dan IX diduga telah melakukan kesalahan Prosedur Pleno dengan tidak memberikan kesempatan kepada PPK untuk menyampaikan Laporan Hasil Pleno PPK di Kecamatan Masing-masing, dan melanjutkan Sidang Pleno, tanpa upaya untuk menghadirkan kembali saksi Paslon No. Urut 1 dan 3, sehingga Sidang Pleno dilanjutkan sampai selesai tanpa dihadiri saksi Paslon 1 dan 3, dan selesai pada sore hari. Video rekaman Pleno. (Bukti P-6).
9. Kejadian Tanggal 02 Maret 2017 Teradu I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX diduga telah dengan sengaja mengabaikan asas kepatutan hingga berpotensi ikut merugikan dan mengabaikan hak-hak Paslon dengan Tidak memberikan data kepada Bawaslu sesuai surat permintaan Bawaslu No. 74/Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang di tujukan kepada Ketua Panwas Kota Kendari, dan Surat No. 75/Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang di tujukan kepada Ketua KPU Kota Kendari, dan Surat No. 76/Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 yang di tujukan kepada Ketua KPU Kota Kendari (penegasan atas surat sebelumnya). Akan tetapi oleh Teradu I menolak permintaan Data C7KWK tersebut sesuai surat No. 99/KPU-026.433608/III/2017 tertanggal 04 Maret 2017. Surat-surat (Bukti P-7).
10. Kejadian Tanggal 07 Maret 2017 Bawaslu melalui surat nomor 81/Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 yang di tujukan kepada Ketua KPU Kota Kendari, meneruskan temuan Paslon No. Urut 1 terkait Pemilih ganda yang tercatat pada C7KWK sebagai Pelanggaran Administrasi pemilu dan selanjutnya merekomendasikan :
a. Kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memerintahkan kepada teradu I, II, III, IV, dan V (KPU Kota Kendari) melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 TPS.
b. Mengadukan Para Terlapor atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh DKPP.
11. Padahal Temuan Saksi Paslon Nomor Urut 1 di Kelurahan Bende dan Wowawanggu terkait Pemilih ganda dalam TPS yang sama dan pemilih ganda pada TPS yang berbeda baik pada Kelurahan yang sama maupun Kelurahan yang berbeda serta Pemilih KTP yang tidak mencantumkan Identitas seharusnya hanya menjadi bukti awal telah terjadinya pelanggaran Administrasi Pemilu secara Masif yang dimulai dari Pemilih KPPS, PPS, PPK dam KPU. Sehingga, melahirkan subyektifitas pemilih tambahan DPTb sebanytak 11.322 Orang. (Bukti P-8).
12. Kejadian Bulan Oktober 2017 hingga Februari 2017 Bahwa para pihak teradu VII, VIII, IX yang diberi tugas dan wewenang mengawasi pelaksanaan Pilwali Serentak Kota Kendari, Tidak menindak lanjuti secara patut, berbagai laporan yang diadukan/dilaporkan baik itu dari pihak teradu maupun pihak lain sebagai berikut :
a. Laporan Paslon No, 3, yang disampaikan kepada PANWASLU Kota Kendari terkait dengan tindakan Walikota Kendari pada tanggal 15 Nopember 2016 dan 16 Desember 2016 berupa melakukan foto bersama dengan ASN lingkup PEMKOT dan beberapa pengurus Partai (PKS) sambil mengangkat salam 2 (dua) jari yang merupakan salam dari Paslon No. Urur 2 ADRIATMA DWI PUTRA (putra Waliklota) dan ZULKARNAEN (pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU PILKADA.
b. Laporan Paslon No. 3 terkait dengan tindakan Wakil Walikota Kendari MUSADAR MAPPASOMBA pada saat kampanye terbatas Paslon No,2 dihadapan para pedagang pasar dan massa yang mengeluarkan pernyataan/ucapan yang substansinya nyata nyata mengajak peserta kampenye uantuk mendukung.memilih Paslon No. Urur 2. (pelanggaran Pasal 71 ayat (1) UU, PILKADA.
c. Laporan Paslon No. 3 terkait dengan tidakan Walikota Kendari yang melakukan penggantian pejabat baik itu dilakukan 6 bulan sebelum penetapan paslon maupun setelah penetapan Paslon tanggal 15 Oktober 2016. (Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA. (Bukti P-9).
Alat Bukti:1. Copy Surat Paslon No. 1 Nomor 09/PC-NO.1/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 beserta lampiran (Daftar Pemilih ganda dan daftar pemilih yang menggunakan Kode NIK berasal dari luar Provinis Sulawesi Tenggara) dan Copytanda terima Surat Nomor 09/PC-NO.1/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 Panwas Kota Kendari
2. Rekomendasi PSU dari Panwas No. 93/HK.02/BAWASLU.PROV.SULTRA.SG-17/KMB/II/2017
3. -
4. Transkip Rekaman Yusran Taridala dan Asriani Bag. 1 dan Bagian 2
5. Video Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Kendari
6. Video Rekaman rapat
7. Copy Surat Bawaslu Terkait Permintaan Data C7-KWK kepada KPU dan Panwas Kota Kendari
8. Surat Bawaslu nomor 81/Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 yang di tujukan kepada Ketua KPU
9. Copy Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan suara
10. 1 buah flash disk berisi Bukti rekaman, foto-foto C7-KWK setiap TPS,
11. Media online
12. Keputusan KPU Kota Kendari No. 37/Kpts/KPU-Kota-026.433.608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan hasil Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017
13. Copy Form DB-1 KWK
14. Copy Daftar Pemilih yang menggunakan hak suaranya 2 kali pada TPS yang sama pemilih Form Model C7-KWK
15. Form Model C7-KWK daftar hadir Pemilih di beberapa TPS Kelurahan Wowanggu Kecamatan Kadia
16. Keputusan KPU Kota Kendari No. 65/Kpts/KPU-kota-026.433608/TAHUN 2016 tentang penetapan Nomor urut dan daftar pasangan calon
17. Keputusan KPU Kota Kendari No. 64/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 153/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 13-03-2017
Teradu:1. Ketua dan Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat
a. Ir, Johana JJ. Lololuan (Ketua)
b. Regen Lartutul (angota)
c. Marthen kanikir (Anggota)
d. Hendrikus Kanikir (Anggota)
e. Paulus Yambormias (Anggota)
Pengadu:Rikloof Lambiombir, SH

Selaku Kuasa dari :

Petrus Paulus Werembinan Taborat (Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat) dan dkk
Pokok Perkara:1. Bahwa teradu I tidak melakukan penelitian terhadap para calon Bupati dan wakil Bupati khusunya menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dalam tanggungan hutang baik secara perorangan maupun secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab para calon.
2. Bahwa teradu II dengan sengaja membuat daftar pemilih Ganda dengan cara memasukkan nama yang sama dalam daftar pemilih tetap menggunakana Tanda titik, tanda titik ini dilakukan agar sistem di komputer tidak dapat membaca nama yang sama tersebut dan fakta nama -nama tersebut (DPT Ganda) adalah pemilih paslon No 1 dan hal ini dilakukan oleh Teradu hampir seluruuh TPS di Maluku Tenggara Barat
3. Teradu II sengaja mengumumkan dan atau menempelkan setiap TPS adalah DPT yang tidak beraturan karena tidak sesuai dengan abjad hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengecoh para pemilih, sehingga pada saat para pemilih datang ke TPS untuk mencoblos sebagian besar tidak menemukan nama mereka, sehingga para pemilih tersebut pulang dan tidak dapat menggunakan haknya sedangkan DPT yang diberikan kepada saksi adalah beraturan sesuai abjad dengan tujuan untuk mempersulit saksi dalam mencocockkan pengecekan pemilih yang ditempekan dan atau diumumkan.
4. Para Teradu I, II, III, IV, dan V sengaja mencetak surat suara pemilih melebihi ketentuan undang-undang yang berlaku dan kelebihan surat suara tersebut diketahui pada saat saksi dari masing-masing Paslon dan Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat melakukan pelipatan surat suara dan atas kejadian tersebut polres maluku Tenggara Barat telah melakukan penyitaan terhadap kelebihan surat suara tersebut.
5. Teradu III dengan sengaja membagikan surat undangan I (satu) hari sebelum pemugutan suara bahkan ada sebagian pemilih baru mendapat surat pemberitahuan pada saat pemungutan suara.
6. Teradu VI ketua KPPS sengaja melakukan money politik untuk mendukung paslon Nomor urit 1, yaitu petrus fatloon, SH.,MH dan Agustinus Utuwaly, S.Sos di pemukiman Sabal, Desa kamatubun, Kec. Warmaktian, Kab. Maluku Tanggara barat Pada Tanggal 14 Februaru 2017.
7. bahwa Teradu II terungkap Fakta bahwa telah ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka oleh penyidik Polres Maluku Tenggara Barat sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah berupa KPU Kab. Mauluku Tenggara Barat tidak menetapkan pemungutan dan/ayau perhitungan suara ulang (PSU)) sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016.
Alat Bukti:1. Copy daftar pemilih tetap pemilihn Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di Kec. Wermaktian.
2. Copy daftar pemilih tetap pemilihan Bupti dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di Kec. Molumaru
3. Copy daftar pemilih tetap pemilihan Bupti dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di Wuar Labobar
4. Copy daftar pemilih tetap prmilihn Bupti dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di Kec. Nirunmas
5. Copy daftar pemilih tetap pemilihan Bupti dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di Kec. Selaru
6. Copy daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di Kec. Tanimbar Selatan
7. Copy daftar pemilih tetap pemilihan Bupti dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di TPS Desa Weratan Kec. Wermaktian.
8. Copy daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di TPS 3 Desa Weratan Kec. Wermaktian.
9. Copy daftar pemilih tetap pamilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di TPS 1, TPS 2 Desa Arma, TPS 3 Desa Arma Kec. Nirunmas.
10. Copy Berita Acara KPU Kab. Maluku Tenggara Barat No. 05/BA/KPU-Kab. MTB/II/2017 tanggal 14 Februari 2017
11. Bukti Rekaman Video Pertemuan natara KPU, Panwaslu, Polres MTB, Gakumdu dan Pasangan Calon No. Urut, I,II, dan III
12. Copy Formulir Temuan Panwascam Tanimbar No. 03/TM/Pilkada-Tansel/II/2017 tanggal 15 Februari 2017
13. Copy Keputusan KPU MTB No. 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/tahun 2016 tentag penetapan nomor urut,
14. Copy Keputusan KPU MTB No. 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/tahun 2016 tentang rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kab. MTB.
15. Salinan putusan Pengadilan Negeri Sumlaki No. 19/Pid.Sus/2017/PN. SML
16. Surat penetapan kepolisian No.Pol STP Asts/10/III/2017/Reskrim tentang peralihan status.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 97/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 10-03-2017
Teradu:1. Hayani Imbu (Ketua KPU Kota Kendari)
2. Abdul Wahid Daming, SE (Anggota KPU Kota Kendari)
3. Zainal Abidin, SP (Anggota KPU Kota Kendari)
4. Yasir, S.Pd (Anggota KPU Kota Kendari)
5. Alasman Mpesau (Ketua Panwas Kota Kendari)
6. Joko Purnomo (Anggota Panwas Kota Kendari)
7. Sahinuddin (Anggota Panwas Kota Kendari)
Pengadu:Ferdi Palaga (Wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Bahwa KPU Kab. Kota Kendari dan Panwas Kota Kendari telah melakukan pleno tanpa melihat kejadian dan jumlah surat suara sah dan tidak saja yang bermasalah yang tersebar di 520 TPS berada di Kota Kendari.
2. Bahwa ditemukannya C7 di dalamnya ada pemilih ganda yang menggunakan pemilihan 2 kali di TPS yang sama, yaitu di TPS 02 Kel. Mokau di nomor urut DPT 49 dan 236 jenis kelamin yang sama.
Alat Bukti:1. Foto-foto
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 98/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 10-03-2017
Teradu:Alimuddin, S.Pd (Ketua KPU Kab. Buton)
2. La Ampera, S.Pd.,M.Pd (Anggota KPU Kab. Buton)
3. La Rusuli, SH (Anggoa KPU Kab. Buton)
4. Burhan, S.Si.,M.Sc (Anggota KPU Kab. Buton)
5. Bahrudin La Puka, S.Pd (Anggota KPU Kab. Buton)
Pengadu:1. La Jana Ali (Ketua Partai Gerindra)
2. Bahtiar Bidati, SH.CLA (Advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa KPU Kab. Buton menerima pendaftaran pasangan Calon Samsul Umar Abdul Samiun dan La Bakri sebagai pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Buton priode 2017-2022 berdasarkan lampiran tanda terima Model TT-1-KWK.
2. Bahwa sebelum pendaftaran pencalonan gubernur, bupati dan walikota pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017, Dewan Pimpinan Nasional Partai Nasdem mengalami pergantian kepengurusan akibat permasalahan hukum Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, yang pada tanggal 15 Oktober 2015 Patrice Rio Capella mengundurkan diri sebagai sekretaris jenderal Partai Nasdem dan telah diterima Ketua Umum Partai Nasdem Surya paloh pada tgl 15 Oktober 2015; yang kemudian ditunjuk nining indra saleh dengan jabatan Wakil sekjen DPP Partai Nasdem sebagai Plt. Sekjen menggantikan Patrice Rio Capella;
3. Bahwa dimana B-1 KWK Parpol Partai Nasdem untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Buton a.n Samsul Umar Abdul Samiun dan Labakri yang ditandatangani sebelum partai Nasdem mengajukan permohonan pengesahan perubahan SK ke Kemenkumham dari Sekjen Patrice Rio Capella ke Nining Indra Saleh tanggal 31 Agustus 2016 dan dianggap memenuhi syarat (MS); sedangkan tanggal 20 September 2016 Dirjen AHU Kemenkum HAM dengan nomor surat : AHU.4.AH.11.01-83 memberitahukan perubahan susunan kepengurusan dan AD/ART DPP Partai Nasdem yang semula Sekjen Patrice Rio Capella berganti ke Nining Indra Saleh sebagai Sekjen DPP Partai Nasdem dan Mahkamah Partai;
4. Bahwa berdasarkan UU no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah no 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati menjadi undang-undang, yang pada intinya mengatur bahwa partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon adalah partai politik yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Bahwa dimana Rekomendasi B1 KWK Parpol partai Nasdem tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati buton, yang dimana ditandatangani ketua Umum a.n Surya Paloh dan Nining Indra saleh yang sebagai Sekjen berdasarkan SK. No. 148-SK/DPP-Nasdem/V/2016 tertanggal 2 Mei tahun 2016 tentang pengangkatan Nining Indra saleh sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasdem;
6. Bahwa berdasarkan PKPU No. 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur, bupati dan wakil bupati, yang dimana menyebutkan bahwa dalam meneriman pendaftaran pasangan Calon gubernur bupati dan wakil bupati, harusnya KPU menelti keabsahan dokumen persyaratan, yaitu keabsahan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya;
7. Bahwa berdasarkan salinan atau foto copy terkait ketua umum partai politik Nasdem yang sudah di periksa kebenarannya tertanggal 19 September 2016 yang ditanda tanagani Dr. A. Ahsin Thohari SH.MH,.yang dimana dalam keputusan Mentri Hukum dan Ham No. M.HH.03.AH.11.01 tahun 2013 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurussan dan AD/ART DPP Parati Nasdem belum ada perubahan dengan ketua umum surya paloh dan Sekjen Patricce Rio Capello.
Alat Bukti:1. Fotocopy tanda terima pendaftaran calon;
2. Lampiran Model TT.1.KWK;
3. Keputusan KPU Kab. Buton No. 43/Kpts/KPU-Kab.026.433532/tahun 2016 tentang penetapan pasangan calon;
4. Fotocopy SK Kemenkum Ham no. M.HH.03.AH.11.01 tahun 2013 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan dan AD/ART DPP Partai Nasdem tertanggal 19 september 2016;
5. Fotocopy SK no. 148-SK/DPP Paratai Nasdem/V/2016 tentang pengangkatan Nining Indra Saleh sebagai Sekjen DPN Partai Nasdem tanggal 2 Mei 2016;
6. Fotocopy surat DPP Partai Nasdem Nomor 078-SE/DPP Partai Nasdem/VIII/2016 tgl 31 Agustus 2016 tentang permohonan perubahan sekjen dan anggota Mahkamah Partai Nasdem;
7. Fotocopy surat Plt. Direktur Tata Negara, dirjen AHU kemenkum ham no. AHU.4.AH.11.01-83 tanggal 20 september 2016 tentang pemberitahuan perubahan sekjen dan mahkamah partai nasdem;
8. Fotocopy B1 KWK parpol partai nasdem pasangan samsul umar abdul samiun dan la bakri tanggal 23 agustus 2016;
9. Fotocopy surat 010/pk-HF/I/2017 tanggal 18 januari 2017 dari koalisi pengusung pasangan H, Hamin- farid bachmid ke kpu ri tentang keberatan dan permintaan penjelasan secara tertulis trntang B1 kwk partai nasdem;
10. Surat kpu ri no. 174/KPU /II/2017 tanggal 21 februari 2017
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 88/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 10-03-2017
Teradu:1. Jennifer Darling Tabuni
(Ketua KPU Kab. Puncak Jaya)
2. Denio Wonda
(Ketua Panwas Kab. Puncak Jaya)
Pengadu:1. Yustus Wonda
2. Kirenius Telenggen
(Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya/Paslon Nomor Urut 1 )
Memberikan kuasa kepada :
1. Heru Widodo, SH
2. Supriyadi, SH
3. Dhimas Pradana, SH
4. Aan Sukirman, SH
(Pengacara)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I diduga berpihak, tidak jujur dan tidak adil kepada pengadu. Tindakan Teradu I bertujuan untuk memenangkan paslon nomor urut 3 (tiga) yakni Yuni Wonda dan Deinas Geley.
2. Bahwa Teradu I pada tanggal 27 Februari 2017 saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten langsung melakukan penetapan perolehan suara masing-masing paslon di 6 (enam) Distrik tanpa memperhitungkan suara di 6 (enam) Distrik yang berjumlah 31.240 suara. Enam Distrik itu adalah Dagai, ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi dan Yamoneri. Bahwa adanya permasalahan tersebut, Pengadu langsung mengajukan keberatan namun Teradu I tetap memutuskan tidak melakukan rekapitulasi sehingga berdasarkan Berita Acara rekapitulasi di 6 (enam) Distik perolehan masing-masing paslon adalah 0 (nol) atau tanpa pemilih.
3. Bahwa tindakan Teradu I dalam mengabaikan hasil suara di 6 (Enam) Distrik tersebut diduga berdasarkan rekomendasi dengan mengatasnamakan Panwas Kabupaten Puncak Jaya yang ternyata hanya ditulis dengan tangan dan tanpa didahului kajian ataupun prosedur sebagaimana pengaturan dalam Pasal 41 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
4. Bahwa Tindakan Teradu I melakukan pengabaian hasil suara di 6 Distrik yang berdasarkan pada rekomendasi Panwas Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 27 Februari 2017 tersebut tidak didahului dengan meminta arahan/masukan di tingkat atasnya (KPU Provinsi) sehingga tindakannya sama sekali tidak dilandasi profesionalisme dan tindakan tersebut jelas menunjukan perbuatan yang tidak adil dan cenderung berpihak kepada Paslon nomor urut 3.
5. Bahwa Teradu II pada tanggal 20 Februari 2017 diduga bertindak tidak netral, tidak adil dan tidak jujur dengan memerintahkan kepada Ketua PPD atas nama Minder Wanimbo dan Anggota PPD atas nama Waningga Gire agar memindahkan perolehan suara nomor urut 1 (satu) kepada paslon nomor urut 2 dan 3 sehingga perolehan suara paslon nomor urut 1 berkurang 5.110 (lima ribu seratus sepuluh) suara.
6. Bahwa Rekomendasi yang hanya dibuat oleh Teradu II sebagai Ketua Panwas Kabupaten Puncak Jaya merupakan rekomendasi yang tidak berdasarkan aturan hukum dan diduga bertujuan untuk memenangkan paslon nomor urut 3.
Alat Bukti:1. Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017
2. Surat dengan tulisan tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Teradu II tanpa kop surat, stempel dan nomor surat tertanggal 27 Februari 2017 perihal rekomendasi tidak merekap penghitungan suara di 6 Distrik
3. Surat Pengadu kepada Panwas Nomor: 30/PKBRT/TS-AB/PJ/II/2017 Tertanggal 27 Februari 2017 perihal keberatan atas dihilangkannya suara Pengadu di 6 Distrik.
4. Surat tanggapan dari Panwas Kabupaten Puncak Jaya nomor: R/86/PANWAS-PJ/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017 perihal rekomendasi Panwas agar Pengadu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi
5. Surat Pengadu Nomor: 031/TS-KPAB/II/PJ/2017 tertanggal 28 Februari 2017
6. Rekaman audio dan video menurut pengadu ada perintah Teradu II untuk mengalihkan suara
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 95/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 10-03-2017
Teradu:1. Muhammad Yasin (Ketua KIP Nagan Raya)
2. Jufrizal (Ketua Panwaslih Nagan Raya)
3. Said Junaidi (ketua KPPS TPS 1 Gampong Mon Bateung, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya)
4. Usman Ali (Ketua PPS) Desa Pasir Luar Kab. Nagan Raya.
5. Taufit (Anggota PPK Tadu Raya, Kab. Nagan Raya
Pengadu:Teuku Raja Keumangan (Calon Bupati No.urut 1 Kabupaten Nagan Raya)
Memberikan kuasa kepada
1. Muhammad Asrun (Advokat)
2. Ai Latifah Fardiyah (Advokat)
3. Ismiyati (advokat)
4. Vivi Ayunita Kusumandari (advokat)
5. M. Jodi Santoso (advokat)
periode.
2. Bahwa Teradu 1 karena kelalaiannya atau kesengajaannya telah mengakibatkan hilangnya hak pemilih yang disebabkan:
a. Tidak diberikannya surat undangan Pemilih
b. Terjadi pembuangan surat undangan pemilih (C6).
c. Saksi pengadu tidak diberikan DPT di sejumlah TPS
d. Teradu I juga telah mengabaikan dan tidak menindaklanjuti laporan keberatan yang disampaikan saksi Pengadu pada saat rekapitulasi di Kabupaten.
3. Bahwa Teradu II tidak memproses/atau menindaklanjuti laporan Timses Pengadu (Paslon 1).
4. Bahwa Teradu III merangkap jabatan sebagai ketua KPPS TPS1 Gampong Mon Bateung kecamatan Seunagan Timur sekaligus Tim Sukses Paslon No. Urut 5.
5. Bahwa Teradu IV merangkap jabatan sebagai Ketua PPS Desa Pasi Luah Kabupaten Nagan Raya sekaligus Tim Sukses Paslon No.5.
6. Bahwa Teradu V merangkap Jabatan sebagai Ketua PPK Kecamatan Tadu Raya sekaligus Tim sukses Paslon No.5
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I membentuk PPK, PPS, dan KPPS yang tidak memenuhi syarat sebgai penyelenggara Pilkada karena telah menjabat lebih dari 2 periode.
2. Bahwa Teradu 1 karena kelalaiannya atau kesengajaannya telah mengakibatkan hilangnya hak pemilih yang disebabkan:
a. Tidak diberikannya surat undangan Pemilih
b. Terjadi pembuangan surat undangan pemilih (C6).
c. Saksi pengadu tidak diberikan DPT di sejumlah TPS
d. Teradu I juga telah mengabaikan dan tidak menindaklanjuti laporan keberatan yang disampaikan saksi Pengadu pada saat rekapitulasi di Kabupaten.
3. Bahwa Teradu II tidak memproses/atau menindaklanjuti laporan Timses Pengadu (Paslon 1).
4. Bahwa Teradu III merangkap jabatan sebagai ketua KPPS TPS1 Gampong Mon Bateung kecamatan Seunagan Timur sekaligus Tim Sukses Paslon No. Urut 5.
5. Bahwa Teradu IV merangkap jabatan sebagai Ketua PPS Desa Pasi Luah Kabupaten Nagan Raya sekaligus Tim Sukses Paslon No.5.
6. Bahwa Teradu V merangkap Jabatan sebagai Ketua PPK Kecamatan Tadu Raya sekaligus Tim sukses Paslon No.5
Alat Bukti:1. Fotokopi Keputusan KIP Nagan Raya No:30/Kpts/KIP-NR/2016 tentang Penetapan Paslon
2. Fotokopi Keputusan KIP Nagan Raya No:31/Kpts/KIP-NR/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Paslon.
3. Fotokopi Keputusan PPS No.5/PPS/KT/2017 pembentukan Anggota KPPS.
4. Fotokopi Keputusan PPS No.5/PPS/01/2017 pembentukan Anggota KPPS
5. Fotokopi Keputusan PPS No.04/PPS/SB/2017 pembentukan Anggota KPPS Desa Suak Bilie.
6. Fotokopi Keputusan PPS No.1/SK/KPPS/CR/KP/I/2017 pembentukan Anggota KPPS.
7. Fotokopi Keputusan PPS No.285/06/PPS/KTR/2017 pembentukan Anggota KPPS.
8. Fotokopi Keputusan PPS No.03/PPS/LK/2017 pembentukan Anggota KPPS
9. Fotokopi Keputusan PPS No.03/PPS/LTB/2017 pembentukan Anggota KPPS.
10. Fotokopi Keputusan PPS No.03/PPS-PDP/NR/2017 pembentukan Anggota KPPS
11. Fotokopi Keputusan PPS No.06/PPS/GP/2017 pembentukan Anggota KPPS
12. Fotokopi Keputusan PPS No.005/PPS-SP/2017 pembentukan Anggota KPPS
13. Fotokopi surat Pernyataan a,n Amran perihal kesaksisan ada Pembetukan KPPS yang lebih dari dua periode.
14. Fotokopi SK PPS desa Alue Jampak tentang Pembentukan KPPS.
15. Fotokopi SK KIP Nagan Raya No.10/KPTS/KIP-NR/2016 tentang Pengangkatan Anggota PPS
16. Form Model DB1-KWK dan BA No.071/BA/KIP-NR/2017
17. Form Model DB 2 KWK
18. Fotokopi keterangan /pernyataan saksi a.n Juanda tgl 1 Maret 2017 tentang adnaya C^ yang dibuang di depan kantor Desa.
19. Fotokopi DPT TPS 1 Desa Pulo Teungoh Kec. Darul Makmur.
20. Fotokopi Surat Panwaslih No.034/Panwaslih-NR/II/2017.
21. Fotokopi tanda terima penerimaan laporan Panwwaslih Nagan Raya.
22. Foto Keterlibatan penyelenggara pemilu dalam Kampanye salah satu Paslon.
23. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 93/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 10-03-2017
Teradu:1. Sumarno (Ketua KPU Prov. DKI Jakarta)
2. Dahliah Umar (Anggota KPU Prov. DKI Jakarta)
3. Mimah Susanti (Ketua Bawaslu Prov. DKI Jakarta)
Pengadu:Munathsir Mustaman (ACTA)
Pokok Perkara:Teradu diduga melanggar kode etik karena hadir dalam pertemuan internal dengan pasangan calon basuki Jarot di Hotel Novotel Mangga Duapada tanggal 9 Maret 2017.
Alat Bukti:1. Print out berita online Kompas.com
2. Saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 88/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 10-03-2017
Teradu:1. Jennifer Darling Tabuni
(Ketua KPU Kab. Puncak Jaya)
2. Denio Wonda
(Ketua Panwas Kab. Puncak Jaya)
Pengadu:1. Yustus Wonda
2. Kirenius Telenggen
(Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya/Paslon Nomor Urut 1 )
Memberikan kuasa kepada :
1. Heru Widodo, SH
2. Supriyadi, SH
3. Dhimas Pradana, SH
4. Aan Sukirman, SH
(Pengacara)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I diduga berpihak, tidak jujur dan tidak adil kepada pengadu. Tindakan Teradu I bertujuan untuk memenangkan paslon nomor urut 3 (tiga) yakni Yuni Wonda dan Deinas Geley.
2. Bahwa Teradu I pada tanggal 27 Februari 2017 saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten langsung melakukan penetapan perolehan suara masing-masing paslon di 6 (enam) Distrik tanpa memperhitungkan suara di 6 (enam) Distrik yang berjumlah 31.240 suara. Enam Distrik itu adalah Dagai, ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi dan Yamoneri. Bahwa adanya permasalahan tersebut, Pengadu langsung mengajukan keberatan namun Teradu I tetap memutuskan tidak melakukan rekapitulasi sehingga berdasarkan Berita Acara rekapitulasi di 6 (enam) Distik perolehan masing-masing paslon adalah 0 (nol) atau tanpa pemilih.
3. Bahwa tindakan Teradu I dalam mengabaikan hasil suara di 6 (Enam) Distrik tersebut diduga berdasarkan rekomendasi dengan mengatasnamakan Panwas Kabupaten Puncak Jaya yang ternyata hanya ditulis dengan tangan dan tanpa didahului kajian ataupun prosedur sebagaimana pengaturan dalam Pasal 41 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
4. Bahwa Tindakan Teradu I melakukan pengabaian hasil suara di 6 Distrik yang berdasarkan pada rekomendasi Panwas Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 27 Februari 2017 tersebut tidak didahului dengan meminta arahan/masukan di tingkat atasnya (KPU Provinsi) sehingga tindakannya sama sekali tidak dilandasi profesionalisme dan tindakan tersebut jelas menunjukan perbuatan yang tidak adil dan cenderung berpihak kepada Paslon nomor urut 3.
5. Bahwa Teradu II pada tanggal 20 Februari 2017 diduga bertindak tidak netral, tidak adil dan tidak jujur dengan memerintahkan kepada Ketua PPD atas nama Minder Wanimbo dan Anggota PPD atas nama Waningga Gire agar memindahkan perolehan suara nomor urut 1 (satu) kepada paslon nomor urut 2 dan 3 sehingga perolehan suara paslon nomor urut 1 berkurang 5.110 (lima ribu seratus sepuluh) suara.
6. Bahwa Rekomendasi yang hanya dibuat oleh Teradu II sebagai Ketua Panwas Kabupaten Puncak Jaya merupakan rekomendasi yang tidak berdasarkan aturan hukum dan diduga bertujuan untuk memenangkan paslon nomor urut 3.
Alat Bukti:1. Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017
2. Surat dengan tulisan tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Teradu II tanpa kop surat, stempel dan nomor surat tertanggal 27 Februari 2017 perihal rekomendasi tidak merekap penghitungan suara di 6 Distrik
3. Surat Pengadu kepada Panwas Nomor: 30/PKBRT/TS-AB/PJ/II/2017 Tertanggal 27 Februari 2017 perihal keberatan atas dihilangkannya suara Pengadu di 6 Distrik.
4. Surat tanggapan dari Panwas Kabupaten Puncak Jaya nomor: R/86/PANWAS-PJ/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017 perihal rekomendasi Panwas agar Pengadu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi
5. Surat Pengadu Nomor: 031/TS-KPAB/II/PJ/2017 tertanggal 28 Februari 2017
6. Rekaman audio dan video menurut pengadu ada perintah Teradu II untuk mengalihkan suara
7. Fotocopy Formulir Model DB.1-KWK beserta lampiran
8. Fotocopy Formulir Model DB.2-KWK .
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 88/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 10-03-2017
Teradu:1. Jennifer Darling Tabuni
(Ketua KPU Kab. Puncak Jaya)
2. Denio Wonda
(Ketua Panwas Kab. Puncak Jaya)
Pengadu:1. Yustus Wonda
2. Kirenius Telenggen
(Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya/Paslon Nomor Urut 1 )
Memberikan kuasa kepada :
1. Heru Widodo, SH
2. Supriyadi, SH
3. Dhimas Pradana, SH
4. Aan Sukirman, SH
(Pengacara)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I diduga berpihak, tidak jujur dan tidak adil kepada pengadu. Tindakan Teradu I bertujuan untuk memenangkan paslon nomor urut 3 (tiga) yakni Yuni Wonda dan Deinas Geley.
2. Bahwa Teradu I pada tanggal 27 Februari 2017 saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten langsung melakukan penetapan perolehan suara masing-masing paslon di 6 (enam) Distrik tanpa memperhitungkan suara di 6 (enam) Distrik yang berjumlah 31.240 suara. Enam Distrik itu adalah Dagai, ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi dan Yamoneri. Bahwa adanya permasalahan tersebut, Pengadu langsung mengajukan keberatan namun Teradu I tetap memutuskan tidak melakukan rekapitulasi sehingga berdasarkan Berita Acara rekapitulasi di 6 (enam) Distik perolehan masing-masing paslon adalah 0 (nol) atau tanpa pemilih.
3. Bahwa tindakan Teradu I dalam mengabaikan hasil suara di 6 (Enam) Distrik tersebut diduga berdasarkan rekomendasi dengan mengatasnamakan Panwas Kabupaten Puncak Jaya yang ternyata hanya ditulis dengan tangan dan tanpa didahului kajian ataupun prosedur sebagaimana pengaturan dalam Pasal 41 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
4. Bahwa Tindakan Teradu I melakukan pengabaian hasil suara di 6 Distrik yang berdasarkan pada rekomendasi Panwas Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 27 Februari 2017 tersebut tidak didahului dengan meminta arahan/masukan di tingkat atasnya (KPU Provinsi) sehingga tindakannya sama sekali tidak dilandasi profesionalisme dan tindakan tersebut jelas menunjukan perbuatan yang tidak adil dan cenderung berpihak kepada Paslon nomor urut 3.
5. Bahwa Teradu II pada tanggal 20 Februari 2017 diduga bertindak tidak netral, tidak adil dan tidak jujur dengan memerintahkan kepada Ketua PPD atas nama Minder Wanimbo dan Anggota PPD atas nama Waningga Gire agar memindahkan perolehan suara nomor urut 1 (satu) kepada paslon nomor urut 2 dan 3 sehingga perolehan suara paslon nomor urut 1 berkurang 5.110 (lima ribu seratus sepuluh) suara.
6. Bahwa Rekomendasi yang hanya dibuat oleh Teradu II sebagai Ketua Panwas Kabupaten Puncak Jaya merupakan rekomendasi yang tidak berdasarkan aturan hukum dan diduga bertujuan untuk memenangkan paslon nomor urut 3.
Alat Bukti:1. Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017
2. Surat dengan tulisan tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Teradu II tanpa kop surat, stempel dan nomor surat tertanggal 27 Februari 2017 perihal rekomendasi tidak merekap penghitungan suara di 6 Distrik
3. Surat Pengadu kepada Panwas Nomor: 30/PKBRT/TS-AB/PJ/II/2017 Tertanggal 27 Februari 2017 perihal keberatan atas dihilangkannya suara Pengadu di 6 Distrik.
4. Surat tanggapan dari Panwas Kabupaten Puncak Jaya nomor: R/86/PANWAS-PJ/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017 perihal rekomendasi Panwas agar Pengadu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi
5. Surat Pengadu Nomor: 031/TS-KPAB/II/PJ/2017 tertanggal 28 Februari 2017
6. Rekaman audio dan video menurut pengadu ada perintah Teradu II untuk mengalihkan suara
7. Fotocopy Formulir Model DB.1-KWK beserta lampiran
8. Fotocopy Formulir Model DB.2-KWK .
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 92/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 10-03-2017
Teradu:1. Indra Khalid Nasution
2. Agung Nugroho
3. Yasrif Yakup Tambusai
(Ketua dan Anggota Panwas Kota Pekanbaru)
Pengadu:1. Dastrayani Bibra
2. Said Usman Abdullah
(Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru)

Memberikan kuasa kepada : Wan Subantriarti, SH.,MH
Pokok Perkara:Bahwa pada tanggal 18 Februari 2017 saat Pengadu akan membuat laporan dan menambah barang bukti ke Teradu VI s.d VIII terkait laporan pelanggaran pemilihan, Kantor Panwas Kota Pekanbaru ternyata kosong. Kemudian Pengadu menghubungi pegawai Panwas bagian penerimaan laporan dan dijawab sedang tidak ada di tempat karena sedang di luar kota sehingga menyarankan kepada Pengadu untuk menghubungi saja Teradu VI (Ketua Panwas) tetapi setelah dihubungi melalui telepon dan SMS tetap tidak ada respon. Tindakan Teradu VI s.d VIII tersebut menurut Pengadu merupakan tindakan yang tidak profesional.
Alat Bukti:1. Foto copy tanda bukti penerimaan Laporan ke Panwas nomor: 03/LP/PILKADA/RI-11/10/2016
2. Foto copy formulir Model A.1 perihal penerimaan laporan nomor: 03/LP/PILKADA/RI-11/02/2017 Pelapor atas nama Wan Subantriarti
3. Berita berita dari media online terkait Pemilukada Kota Pekanbaru
4. Screenshot komunikasi Pengadu dengan Panwas Kota Pekanbaru/Teradu VI
5. Foto copy pemberitahuan status laporan
6. Foto copy DPT Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2017
7. Flash disc berisi rekaman pengadu saat melaporkan pelanggaran pemilihan di Kantor Panwas yang kosong
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 89/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 09-03-2017
Teradu:1. Abdul Khair
2. Wal Ashri
3. Ridwan Napitupulu
4. Bukhori
5. Zulkifli M. Hasan
(Ketua dan Anggota KPU Kota Tebing Tinggi)
Pengadu:Muhammad Idris (Panwaslih Kota Tebing Tinggi)
Pokok Perkara:Pada tanggal 15 Februari 2017, dilakukan pemungutan suara bagi pemilih yang dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Kumpulan Pane oleh petugas KPPS 09 Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi pukul 12.30 wib dari 41 pemilih yang sudah didata hanya 5 yang diberikan hak pilih dikarenakan tidak diterimanya Form A5 dan keterbatasan waktu.
Alat Bukti:1. Berkas Temuan Nomor 001/TM/PILKADA/II/2017
2. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 20 Februari 2017
3. Video
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 90/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 09-03-2017
Teradu:1. Junaidi
2. Chairudin T
3. Juhardi Marlin
4. Ikramullah
(Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Simeuleu)
Pengadu:Amri Isa Safani(wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Dengan sengaja tidak melengkapi kelengkapan Pasangan Calon Wakil Bupati Simeuleu Periode 2017-2022 atas nama Afridawati dengan surat keterangan verifikasi faktual Ijazah sebagaimana yang ditentukan dalam Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan sebagaimana yang diberlakukan kepada seluruh Pasangan calon (diskriminatif)
2. Dengan sengaja baru mengajukan surat verifikasi faktual kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue pada tanggal 24 Oktober 2016 padahal hari itu juga KIP telah menetapkan Pasangan Calon Afridawati sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat.
3. Dengan sengaja mengabaikan keberatan dari anggota Komisioner (Marzan) yang tidak mau menandatangani Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Simeulue Nomor 270/68/BA/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue tahun 2017 karena menyangkut Ijazah.
4. Dengan sengaja tidak memproses jawaban Kepala dinas Kabupaten Simeulue tertanggal 27 Oktober 2017 atas Surat dari KIP Simeulue Nomor Nomor 270/798/BA/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 padahal jawaban tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa ijazah Paket C atas nama Afridawati berdsarkan keterangan sakisi-saksi dan bukti diragukan keabsahannya.
5. Bahwa kalau saja KIP Simeulue dan/atau Panwaslih Simeulue melakukan verifikasi faktual sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan atau memproses tentang laporan adanya dugaan Ijazah palsu atas nama Afridawati tersebut maka pastinya KIP dan atau Panwaslih akan merekomendasikan untuk membatalkan Pendaftaran Pasangan Calon dan atau tidak menerbitkan Penetapan Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Erli Hasim dan Afridawati karena akan diketahui bahwa ijazah atas nama Afridawati asli tapi palsu karena ternyata yang mengisi daftar hadir dan lembar jawab komputer siswa atas nama Afridawati tersebut adalah Sdr. Harmil selaku Pengawas yang diperintah langsung oleh Darmili (Bupati Simeulue Periode 2002-2012) melalui Kadis Pendidikan akan dilengserkan dan saksi Harmil akan dibuang ketempat yang jauh, apalagi ternyata berdasarkan keterangan Linawati selaku tutor dan Syahrian selaku Ketua PKBM Karang Taruna Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue yang menyatakan bahwa di Desa Bedegong hanya ada satu PKBM yaitu PKBM Karang Tarunah Teupah Selatan dan tidak ada PKBM Syukur. Sedangkan Afridawati tidak terdaftar di PKBM Karang Taruna sehingga Penulisan No. Induk 033 Kelompok Belajar Syukur Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan atas nama Afridawati dianggap Palsu.
6. KIP Kabupaten Simeulue dianggap tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Simeulue, hal ini dibuktikan dengan dinonaktifkannya sementara sementara Junaidi sebagai Ketua KIP Simeulue
Alat Bukti:1. Surat Keterangan Kepala Dinas Simeulue Nomor 422/398/2017 tanggal 7 Maret 2017
2. Fotokopi surat pernyataan Linawati Tutor PLS
3. Fotokopi SK Pengankatan Linawati sebagai Tutor
4. Fotokopi surat pernyataan Syahrian Ketua PKBM Karang Taruna
5. Fotokopi SK Penunjukan Penyelenggara PKBM
6. Fotokopi Daftar Nama Murid PKBM Karang Taruna Desa Badegong
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PKBM Karang Taruna
8. Fotokopi klarifikasi Ijazah a.n Afridawati dari Diknas Simeulue
9. Fotokopi Surat Ketua KIP Kabupaten Simeulue kepada Kepala Dinas Pendidikan Simeulue Nomor 270/798/2016 perihal Mohon Penjelasan dan Kronologis Ijazah a.n Afridawati
10. Surat pernyataan Kepala Dinas Kabupaten Simeulue Nomor 422/3359/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang menyatakan meragukan Keabsahan Ijazah Paket C atas nama Afridawati
11. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/68/BA/2016 yang tidak ditandatangani oleh Sdr. Marzan
12. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/69/BA/2016 yang ditandatangani ketua dan seluruh anggota KIP Simeulue
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 92/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 09-03-2017
Teradu:1. Amiruddin Sijaya
2. Abdul Razak
3. Yelli Nofiza
4. Mai Andri
5. Arwin
(Ketua dan Anggota KPU Kota Pekanbaru)

6. Indra Khalid Nasution
7. Agung Nugroho
8. Yasrif Yakup Tambusai
(Ketua dan Anggota Panwas Kota Pekanbaru)
Pengadu:1. Dastrayani Bibra
2. Said Usman Abdullah
(Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru) Memberikan kuasa kepada :Wan Subantriarti, SH.,MH
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I s.d V diduga melakukan diskriminasi memberikan dispensasi untuk melengkapi LHKPN Calon Walikota atas nama Firdaus MT (Petahana), sementara untuk Pengadu atas nama Said Usman Abdullah tidak lulus Kesehatan langsung divonis Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
2. Bahwa Teradu I s.d V diduga bertindak lalai karena terjadi kesalahan distribusi surat suara sehingga pada saat voting day TPS 55 Jalan Melati Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Marpoyan Indah tidak ada surat suara karena setelah ditelusuri ada di TPS 54.
3. Bahwa Teradu I s.d V diduga bertindak lalai karena di TPS 51 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan petugas KPPS tersebut membagi formulir model C.6 hanya sebanyak 6 (enam) padahal dalam DPT terdapat 101 pemilih.
4. Bahwa Teradu VI s.d VIII memutuskan tidak ada pelanggaran kejadian pemilih atas nama Asbari Ridho yang mencoblos dua kali di TPS yang berbeda. Menurut Pengadu, hal ini disebabkan karena carut marutnya DPT padahal Komisi I DPRD Kota Pekanbaru meminta penundaan pelaksanaan Pemilukada akibat banyak temuan kejanggalan akibat DPT yang carut marut.
5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2017 saat Pengadu akan membuat laporan dan menambah barang bukti ke Teradu VI s.d VIII terkait laporan pelanggaran pemilihan, Kantor Panwas Kota Pekanbaru ternyata kosong. Kemudian Pengadu menghubungi pegawai Panwas bagian penerimaan laporan dan dijawab sedang tidak ada di tempat karena sedang di luar kota sehingga menyarankan kepada Pengadu untuk menghubungi saja Teradu VI (Ketua Panwas) tetapi setelah dihubungi melalui telepon dan SMS tetap tidak ada respon. Tindakan Teradu VI s.d VIII tersebut menurut Pengadu merupakan tindakan yang tidak profesional.
Alat Bukti:1. Fotocopy Tanda Bukti penerimaan Laporan ke Panwas nomor: 03/LP/PILKADA/RI-11/10/2016
2. Fotocopy formulir Model A.1 perihal penerimaan laporan nomor: 03/LP/PILKADA/RI-11/02/2017 Pelapor atas nama Wan Subantriarti
3. Berita berita dari media online terkait Pemilukada Kota Pekanbaru
4. Screenshot komunikasi Pengadu dengan Panwas Kota Pekanbaru/Teradu VI
5. Foto copy pemberitahuan status laporan
6. Foto copy DPT Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2017
7. Flash disc berisi rekaman pembukaan kotak suara dan pengadu yang melaporkan pelanggaran yang hanya diterima oleh Polisi
8. Foto foto pertemuan/hearing KPU Kota Pekanbaru dengan Komisi I DPRD Kota Pekanbaru
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 91/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 09-03-2017
Teradu:1. Juri Ardiantoro
2. Sigit Amungkas
3. Arief Budiman
4. Hadar NG
5. Ferry Kurnia R
6. Ida Budhiati
7. Hasyim Asyári
(Ketua dan anggota KPU RI)
Pengadu:Bahtiar Bidati, SH. CLA (selaku kuasa dari H. Hamin, Bakal Calon Bupati Buton 2017-2022)
Pokok Perkara:Nomor 174/KPU/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal pencalonan Pilkada Kab. Buton sebagai jawaban atas surat Nomor 010/PK-HF/I/2017 perihal keberatan atas tidak diterimanya berkas calon Bupati dan Wabup Buton tahun 2017 oleh KPUD Buton terkait B1-KWK Parpol yang ditandatangani Wasekjen PKPI Tekudaeng Parawansa;
2. Bunyi surat dari Teradu tersebut pada point 3 terkait pengaturan kepengurusan parpol tingkat pusat yang berhak merekomendasikan calon untuk didaftarkan pada pilkada adalah yang telah terdaftar di kemenkumham adalah multitafsir. Hal ini berkenaan dengan apakah kepengurusan yang telah terdaftar di kemenkumham atau kepengurusan yang telah disyahkan dari kemenkumham sebelum batas akhir pendaftaran pilkada;
3. Bahwa terkait Pasal 34 ayat 1 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Teradu sudah berkoordinasi dengan kemenkumham Nomor. 467/KPU/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang permintaan salinan keputusan terakhir kepengurusan DPP Partai politik dan dijawab kemenkumham tanggal 9 September 2016;
4. Pokok aduan 1 terkait B1-KWK PArpol yang ditandatangani wasekjen PKPI Takudaeng Parawansa terkait dengan dukungan partai Nasdem terhadap pasangan calon Samsu Umra Abdul Samiun dan La Bakry yang ditandatangani ketua umum Surya PAloh dan Sekjen Nining Indra Saleh dimana tidak secara rinci kapan dan tanggal berapa tercatatnya Nining Indra Saleh di Kemenkumham sebagai sekjen Nasdem sebagai pengganti Rio Capella;
5. Teradu hanya berpedoman pada surat kemenkumham tertanggal 20 September 2016 tentang perubahan kepengurusan partai Nasdem dari Rio Capella ke Nining Inda Saleh, sementara sebelum dilaporkannya Nining Indra saleh ke kemenkumham sudah ada B1-KWK Parpol yang ditandatangani Surya Paloh dan Nining Indra Saleh;
6. Bahwa berdasarkan salinan/fotokopi yang telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya tanggal 19 September 2016 Kepengurusan NAsdem masih Surya Paloh sebagai ketum dan Rio Capello sebagai Sekjen;
7. Pengadu menilai bahwa surat jawaban Para Teradu menunjukkan bahwa Para Teradu telah bertindak tidak profesional dengan tidak melakukan verifikasi secara cermat terkait permasalahan dimaksud serta berbeda perlakuannya dengan PKPI sebagai Calon yang diusung Pengadu dengan melakukan pembiaran adanya B1-KWK Parpol di berbagai daerah yang ditandatangani Surya Paloh selaku ketum dan Nining selaku sekjen sebelum adanya surat kemenkumham terkait kepengurusan partai Nasdem terakhir yang sah dan diakui.
Alat Bukti:1. Fotokopi Surat Parpol pengusul H. Hamim dan Farid perihal permintaan penjelasan atas tidak diterimanya berkas Calon oleh KPUD Buton
2. Fotokopi surat jawaban KPU RI Nomor 174/KPU/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017
3. Fotokopi surat KPU No. 258/KPU/IX/2016 tanggal 22 Septembet 2016 perihal kepengurusan DPN PKPI
4. Fotokopi formulir permohonan infprmasi terkait salinan keputusan terakhir kepengurusan DPP Parpol ke kemenkumham
5. Fotokopi putusan DKPP Nomor 134, 138, 140, 141 dan 142/DKPP-PKE-V/2016
6. Fotokopi SK kemenkumham terkait kepengurusan NAsdem tertangal 19 September 2016
7. Fotokopi SK PArtai NAsdem tentang pengangkatan Nining Indra Saleh
8. Surat DPP Nasdem tentang permohonan perubahan sekjen dari Rio ke Nining ke kemenkumha
9. Surat pemberitahuan kemenkumham tentang pemberitahuan perubahan sekjen dan mahkamah partai Nasdem
10. Fotokopi B1-KWK PArpol Partai Nasdem sebelum tnggal 31 Agustus 2016
11. Fotokopi B1-KWK Parpol Partai Nasdem setelah tanggal 31 Agustus 2016
12. Fotokopi B1-KWK PArtai Nasdem sesudah ada surat dari kemenkumham
13. Fotokopi pemberitaan media online terkait statement para komisioner KPU RI terkait pendaftaran calon hanya bisa dilakukan oleh parpol yang punya SK kemenkumham
14. Lampiran model TT1.KWK
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 83/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 08-03-2017
Teradu:1. Jumadi
2. Husni
3. Nur Arismawati Wamol
(Ketua dan Anggota Panwas Kab. Buton Selatan)
Pengadu:Ridwan Azali(Tim Paslon Nomor urut 2 yakni Muhammad Faizal dan Wa Ode Hasniwati )
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu diduga tidak melaksanakan pengawasan terhadap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap kebenaran dokumen ijazah Calon Wakil Bupati Buton Selatan nomor urut 3 (tiga) atas nama La Ode Arusani.
2. Bahwa para Teradu diduga tidak cermat dan tidak jujur dalam memberikan jawaban atas laporan Pengadu. Pengadu melaporkan adanya dugaan ijazah palsu yang digunakan sebagai syarat calon oleh Paslon Nomor Urut 3 (tiga) tetapi oleh Teradu dijawab tidak sesuai dengan substansi laporan.
3. Bahwa para Teradu diduga tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap adanya DPT ganda. Menurut Pengadu, ada 100 (seratus) wajib pilih yang tertulis ganda di DPT dan tersebar di 161 TPS.
4. Bahwa para Teradu diduga tidak jujur dan tidak cermat dalam menjawab laporan tentang peristiwa pada tanggal 8 Februari 2017 yakni sebanyak 324 wajib pilih menerima Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan. Dari 324 wajib pilih tersebut ternyata terdapat 139 penerima Suket yang telah terdaftar dalam DPT.
5. Bahwa para Teradu diduga tidak jujur dan tidak cermat dalam menjawab laporan peristiwa antara tanggal 9 sampai 13 Februari 2017 yakni Disdukcapil Kabupaten Buton Selatan dan KPU Kabupaten Buton Selatan kembali mengeluarkan 64 (enam puluh empat) Surat Keterangan. Dari jumlah tersebut ternyata terdapat 31 (tiga puluh satu) penerima Suket yang telah terdaftar pada DPT.
6. Bahwa para Teradu diduga tidak jujur dan tidak cermat dalam menjawab laporan peristiwa tanggal 14 Februari 2017 yakni Disdukcapil Kabupaten Buton Selatan dan KPU Kabupaten Buton Selatan kembali mengeluarkan 55 (lima puluh lima) Surat Keterangan. Dari jumlah tersebut ternyata terdapat 12 (dua belas) penerima Suket yang telah terdaftar pada DPT. Padahal pada tanggal 8 Februari telah disepakati tidak ada lagi penambahan Surat Keterangan yang diperuntukkan untuk pemilih pada Pilkada tahun 2017.
7. Bahwa Teradu diduga tidak melaksanakan fungsi pengawasan terkait adanya modus pembuatan surat keterangan yang direkayasa.
8. Bahwa Teradu diduga tidak melaksanakan fungsi pengawasan terkait adanya penugasan kepada 92 (sembilan puluh dua) Aparatur Sipil Negara/ASN untuk melakukan pemantauan pada saat voting day .
Alat Bukti:1. Foto copy model TT.1.KWK
2. Foto copy model BA.HP.KWK
3. Foto copy model TT.2.KWK
4. Foto copy model BA.HP. Perbaikan.KWK
5. Foto copy ijazah SMPN Banti Tembagapura atas nama La Ode Arusani
6. Foto copy surat keterangan Kepala Sekolah SMPN Banti Tembagapura nomor: 421.2/005/SMP-NB/II/2017 Tertanggal 20 Februari 2017, tanda tangan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika
7. Foto copy Laporan nomor: 08/LP.PANWAS.KAB.BUSEL/II/2017
8. Foto copy jawaban Panwas Kabupaten Buton Selatan nomor: 51/BAWASLU.PROV.SG.03/HM.05.02/II/2017
9. Foto copy Laporan ke Panwas nomor: 10/LP.PANWAS.BUSEL/II/2017
10. Foto copy jawaban Panwas Kabupaten Buton Selatan nomor: 54/BAWASLU.PROV.SG.03/HM.05.02/II/2017
11. Foto copy Daftar nama wajib pilih penerima Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik tertanggal 8 Februari 2017
12. Foto copy Daftar nama wajib pilih penerima Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik tertanggal 9-13 Februari 2017
13. Foto copy Daftar nama wajib pilih penerima Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik tertanggal 14 Februari 2017
14. Foto copy Daftar nama wajib pilih penerima Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik yang tersebar di 79 TPS
15. Foto copy pemilik Suket a.n Hamliza dan Ramila
16. Foto copy pemilik Suket a.n Wa Siha, Nur dan Anjkas Suwito
17. Foto copy surat penugasan dari Pemda Kabupaten Buton Selatan
18. Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab.026.419169/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 perihal penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Buton Selatan Tahun 2017
19. Foto copy ijazah Paket C atas nama La Ode Arusani
20. Surat Keterangan dari Kementrian Agama RI MAN I Negeri Baubau Nomor: 58/Ma/24.06.3.1/KP.01.1/02/2017 Tertanggal 18 Februari 2017
21. Buku profil, visi, misi dan program paslon nomor urut 3 yakni Agus Feisal Hidayat dan La Ode Arusani ysng diterbitkan KPU Kab. Buton Selatan
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 85/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 08-03-2017
Teradu:Ronal Manoa (Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura)
Pengadu:Obed Kromsian (Panwas Distrik)
Pokok Perkara:1. Pada tanggal 24 Februari 2017, saat berlangsungnya pleno rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura. Ketika Ketua KPU Kabupaten Jayapura selesai membacakan hasil perolehan suara dari dua distrik, Ketua KPU memberikan kesempatan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura untuk menyampaikan pendapat. Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan keberatan dan mengeluarkan rekomendasi untuk 17 (tujuh belas) distrik dilakukan PSU. Sehingga 17 (tujuh belas) distrik yang belum dibacakan hasil perhitungan suaranya dibatalkan oleh KPU Kabupaten Jayapura dan pleno tersebut dihentikan. Hingga saat ini, pleno penetapan hasil pemungutan suara di 17 (tujuh belas) distrik tersisa tidak dilaksanakan sesuai tahapan.
2. Bahwa rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Teradu sangat tidak sesuai dengan aturan hukum yang benar dan cenderung bersifat penafsiran serta tidak di dahului oleh kajian yang sistematis dan komprehensif.
Alat Bukti:1. Video rekaman saat rapat pleno rekapitulasi.
2. Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 94/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 08-03-2017
Teradu:1. Apri Susanto (Ketua Panwaslu Kabupaten Mesuji)
2. Fatikhatul Khoiriyah (Ketua Bawaslu Provinsi Lampung)
Pengadu:1. Donny Tri Istiqomah
2. Andhika DC
3. Franditya
4. Siswadi
(Tim Hukum DPP PDI Perjuangan)
Selaku Kuasa:
Febrina Lesisie Tantina-M. Adam Ishak (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji)
Pokok Perkara:kampanye, KHAMAMI (Cabup No. 2/Petahana ) diduga kuat telah melakukan tindak pidana pemilihan yaitu pada tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di balai desa Panca Warna, Kecamatan Way Serdang, difasilitasi Camat Way Serdang (Andi Subrastono), KHAMAMI berpidato menjanjikan di depan anggota Linmas dan Ketua RT Desa se-Kecamatan Way Serdang untuk menaikkan gaji dari Rp 300.000 menjadi Rp 500.000 dengan syarat KHAMAMI bisa terpilih lagi menjadi Bupati Mesuji, yang mana kemudian perbuatan KHAMAMI tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Mesuji oleh Liasion Officer Paslon Nomor urut 1 (ZAINUDDIN) sebagaimana ternyata penerimaan Laporan 003/Bawaslu-LA.06.02/XII/2016 Model A.1 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/Bawaslu-LA.06.02/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016
2. Selanjutnya tanggal 22 Desember 2016, panwaslu Mesuji telah meminta klarifikasi dibawah sumpah terhadap Zainuddin selaku Pelapor terkait kejadian tersebut. Tanggal 26 Desember 2016, Panwaslu Mesuji mengeluarkan hasil kajiannya sebagaimana surat pemberitahuan tentang status laporan/temuan yang ditandatangani Teradu I, antara lain laporan Zainuddin ditindaklanjuti ke instansi Komisi ASN dan Penyidik di polres Mesuji.
3. Bahwa menindaklanjuti hasil kajian Panwaslu, maka tanggal 26 desember 2016 Zainuddin resmi melaporkan KHAMAMI kepada Polres Mesuji sebagaimana Laporan Nomor LP/414/XII/2016/Polda Lampung/Resor Mesuji/SKPT tentang Tindak Pidana Pemilihan.
4. Bahwa yang menjadi persoalan adalah ketika Teradu I mengeluarkan/mengumumkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan Zainuddin Nomor 003/Bawaslu LA.06/PM.06.02/XII/2016 berupa pemberitahuan status laporan/temuan, tetapi tidak meneruskan temuan dan laporan tersebut kepada Bawaslu provinsi (Teradu II) agar selanjutnya Teradu II segera melakukan pemeriksaan dan penelitian atas temuan tersebut dan jika Teradu II dalam pemeriksaan dan penelitiannya KHAMAMI terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilihan maka lewat putusan Teradu II (Bawaslu Provinsi) dapat memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan KHAMAMI sebagai pasangan calon.
5. Bahwa atas perbuatan Teradu I yang tidak menindaklajuti hasil temuannya ke Teradu II, maka Zaenuddin melalui kuasa hukumnya terpaksa melaporkan sendiri secara langsung ke Bawaslu Provinsi. Bahkan hingga saat ini surat resmi yang dilayangkan terkait laporan tersebut belum mendapat tanggapan.
Alat Bukti:1. Fotokopi form Model A.1 Penerimaan Laporan 003/Bawaslu-LA.06/PM.06.02/XII/2016
2. Fotokopi form model A.3 bukti penerimaan laporan
3. Fotokopi form model A.5 keterangan/klarifikasi di bawah sumpah
4. Fotokopi form model A.7 Berita Acara Klarifikasi
5. Fotokopi pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan atas Laporan Nomor 003/Bawaslu-LA.06.02/XII/2016
6. Fotokopi surat panggilan nomor Sp.gil/22/I/Subdit I/2017/Dit Reskrim Um a.n Khamami
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 86/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 08-03-2017
Teradu:Drs. Sumarno, M.Si.(Ketua KPUD DKI Djakarta)
Pengadu:Adhel Setiawan, dkk Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi
Pokok Perkara:2017 Teradu bertemu pada saat PSU di TPS 29 Kalibata Jakarta Selatan. Bukannya menghindar Teradu malah membiarkan Anies Baswedan meneriakkan yel-yel bersama pendukungnya, hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar ketentuan pasal 14 huruf c dan a kode etik penyelenggara pemilu;
2. Bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat di Rumah Lembang, sudh ada 28.000 pengaduan masyarakat yang tidak mendapat hak pilih yang padahal mereka adalah penduduk yang ber-KTP Jakarta namun tidak mendapatkan formulir untuk mencoblos seperti yang terjadi di TPS 37 Jl. Veteran Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
3. Teradu diduga memiliki kedekatan khusus dengan Anies BAswedan yakni sama2 aktif di HMI MPO yang diduga bisa merusk nilai independensi Teradu, namun Teradu tidak pernah mengumumkan hal ini kepada masyarakat;
4. Teradu kurun waktu 2 s.d. 8 Desember 2016 memasang Profile Picture Whatsapp demo 212 dimana menurut pengadu hal tersebut terindikasi keberpihakan Teradu;
Alat Bukti:1. Foto pertemuan sesuai pokok aduan 1
2. Printout pemberitaan online
3. DRH Teradu
4. Saksi-saksi
5. Printout percakapan Whatsapp tentang status Teradu sebagai HMI MPO
6. Printout Profil Picture Whatsaap Teradu
7. Video Pemberitaan Online serta pernyataan Teradu dan Ketua DKPP
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 86/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 08-03-2017
Teradu:1. La Ode Masrizal Masúd
2. Ruslan Gande
3. Gunawan
4. Ari Apriadi Ashari
5. Ismali Angi
(ketua dan anggota KPU Buton Selatan)
6. Jumadi
7. Nur Arismanti Womal
8. Husni
(ketua dan anggota Panwaslu Buton Selatan)
Pengadu:La Una Ismail (Aliansi Pemerhati Masyarakat Buton Selatan)
Pokok Perkara:1. Teradu tidak melakukan verifikasi factual atas dokumen ijazah yang didaftarkan melalui syarat pengajuan calon (form BB-2 KWK) pasangan Agus Feisal Hidayat- La Ode Arusani hanya berpendidikan tingkat SD, sedangkan pada SMP Banti dan MAN 1 Baubau adalah terbukti Palsu;
2. Teradu 1-5 melakukan kebohongan publik dengan menyatakan bahwa sudah klarifikasi ke MAN Baubau dan menyatakan bahwa hasil klarifikasinya adalah paket C, hal ini jelas kebohongan karena berbeda dengan dokumen yang ada pada BB-2 KWK yang sudah diupload;
3. Menerbitkan buku profil Calon yang memuat riwayat pendidikan La Ode Arusani yang palsu tersebut dan sudah tersebar di masyarakat Buton Selatan serta dijadikan referensi dalam Pilkada;
4. Memunculkan dokumen baru berupa paket C a.n. La Ode Arusani yang tidak dilampirkan dalam BB.2 KWK dan dijadikan referensi baru bagi Teradu 6-8 untuk tidak mendiskualifikasi Pasangan Agus dan La Ode Arusani;
5. Teradu 6-8 tidak menerbitkan rekomendasi untuk melakukan koreksi terhadap syarat administrasi paslon a.n. Agus Feisal dan La Ode Arusani tersebut;
6. Para Teradu terbukti telah menyelenggarakan Pemilukada secara tidak profesional dimana ditemukan banyak pemilih yang menggunakan surat keterangan dari yang berdomisili di aerah lain.
Alat Bukti:1. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMPN Banti Mimika
2. Ijazah Paket C a.n. La Ode Arusani
3. Surat Keterangan dari Kepala sekolah MAN 1 BAubau tentang benar bahwa La Ode Arusani adalah bukan siswa MAN 1 Baubau
4. Surat pemberitahuan aksi demonstrasi dari Kepolisian
5. Profil Pasangan Calon yang disebutkan La Ode Arusani lulus tahun 2008 dari MAN Baubau
6. Printout pemberitaan media online
7. DRH a.n. La Ode Arusani
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 108/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 08-03-2017
Teradu:1. Irman D. Budahu (Ketua KPU Kab. Banggai)
2. Hasrianti (Anggota KPU Kab. Banggai)
Pengadu:Aswan Ali (LSM Yayasan Forum Kedaulatan Rakyat) Luwuk Banggai.
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I dan II terhitung sejak tanggal 28 September 2016 telah ditarik kembali oleh Bupati Banggai/ pejabat Pembina kepegawaian Daerah dari kedudukannya sebagai komisioner KPU Banggai berdasarkan surat Buoati Banggai No.800/13.29/BKD namun para Teradu tidak mengindahkan keputusan tersebut dan hingga saat ini Teradu I dan II masih melaksanakan tugas sebgai komisioner KPU Kab. Banggai.
2. Bahwa berdasarkan keterangan staf perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah kab. Banggai diketahui bahwa Teradu I dan II hingga saat ini masih menerima gaji yang dibayarkan Pemkab. Banggai sehingga diduga para Teradu menerima gaji ganda.
Alat Bukti:1. Fotokopi Surat Bupati Banggai No.800/13.29/BKD Perihal Penarikan kembali Sdr. Irman D Badahu dan Hasriyanti dari Komisioner KPU Kab. Banggai tgl 28 September 2016.
2. Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah No.936/KPU-Prov-024/x/2016 perihal Izin Penugasan Anggota KPU Kabupaten Banggai tgl 19 Oktober 2016.
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS Pemkab. Banggai a.n. Irman D Budahu dan Hasrianti.
4. Fotokopi daftar Penghasilan PPNPN KPU Kab. Banggai.
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 84/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 08-03-2017
Teradu:1. Elysee Philby Sinadia
2. Jeck Stephen Seba
3. Megah Karya Sasue
4. Tomy Mamuaya
5. Chairil Anwar
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sangihe)
Pengadu:Rizaldy Patricius (Timpem Paslon no 1)
Pokok Perkara:1. Para Teradu dengan sengaja mengesahkan dokumen syarat calon Surat Bebas Hutang Jabes Ezar Gaghana, padalah yang bersangkutan masih memiliki tanggungan hutang pembelian sebuah kendaraan roda empat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Para Teradu dengan sengaja tidak meggunakan DP4 yang diserahkan Pemrintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai dasar pemutakhiran DPT;
3. Bahwa Teradu IV mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PPK se-Kabupaten Kepulauan Sangihe yang isinya memerintahkan PPK untuk melakukan pembersihan DPT dengan cara mencoret nama pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan tidak mengurangi jumlah DPT yang telah ditetapkan;
4. Para Teradu dalam melaksanakan pengadaan surat percetakan surat suara tidak melibatkan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Para Teradu membiarkan staf KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan file design surat suara kepada Saudara Novilius Tampi yang merupakan orang kepercayaan calon bupati Jabes Ezar Gaghana;
6. Para Teradu melakukan pelipatan surat suara tidak melibatkan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Sangihe, selain itu pengepakan surat suara dilaksanakan dalam ruang kerja Teradu III dan Teradu IV secara tertutup dengan melibatkan dua orang tenaga outsourcing yang merupkan keluarga dekat Teradu II dan Teradu III;
7. Para Teradu dengan sengaja meperlambat distribusi logistik untuk kecamtan nusa tabukan, sehingga pemungutan suara dan penghitungan suara tanggal 16 Februari 2017;
8. Para Teradu dalam mensdistribusikan logistik di Kecamatan Nusa Tabukan membungkus kotak suara dengan plastik warna kuning yang identik dengan salah satu partai pengusung calon;
9. Teradu II diduga tidak independen, karena bersama dengan salah satu pasangan calon mengantarkan Ketua Partai Golkar Prov. Sulawesi Utara ke bandara;
10. Teradu I diduga tidak netral, karena pada saat proses rekapitulasi Kecamatan Tahuna Barat terjadi keributan akibat dari perbedaan C1 terkait jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, sehingga saksi calon nomor 1 meminta untuk membuka kotak suara, namun Teradu I mengatakan,”Kotak itu Pak Jabes bilang jangan buka”;
11. Para Teradu membiarkan personil PPK dan PPS terlibat langsung dalam kampanye dan aktif mengkampanyekan Paslon Nomor 2.
Alat Bukti:1. Surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Surat Panwas Kabupaten Kepulauan Sangihe
3. Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe
4. Foto-foto penyelenggara yang berpihak
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 73/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 07-03-2017
Teradu:1. Abd. Haris Kaliky, SH
2. Upang Djallal
3. Hijrat Tangota
(Ketua dan Anggota Panwas Kab. Seram Bagian Barat)

4. Sukri Makatita
5. Irwan Warang
6. Taufik Serang
(Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Huamual)

7. Hasan Warang
8. Halik Asaule
9. Sali Waber
(Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Manipa)
Pengadu:1. Samson R. Atapary
2. Moh. Suhfi Majid

(Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat) Memberikan kuasa kepada :Vembriano Lesnussa, SH.,MH
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I, II dan III diduga tidak profesional, melawan hukum dan tidak netral karena tidak menindaklanjuti temuan dugaan tindak pidana pemilu. Pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Moh. Yasin Payapo dan Timotius Akerina telah disidangkan di Pengadilan Negeri Masohi dan dijatuhkan vonis pidana terhadap pasangan calon tersebut. Tetapi adanya bukti cacat administrasi tersebut tidak dilanjutkan oleh para Teradu sebagai bukti untuk mendiskualifikasi Paslon Moh. Yasin Payapo dan Timotius Akerina sebagai peserta Pilkada Seram Bagian Barat Tahun 2017.
2. Bahwa Teradu IV,V dan VI diduga bertindak tidak cermat, tidak profesional, melawan hukum dan tidak netral karena tidak menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas yang telah membiarkan anak di bawah umur memilih di TPS 4 Desa Luhu Kecamatan Huamual.
3. Bahwa Teradu VII,VIII dan IX diduga bertindak tidak cermat, tidak profesional, melawan hukum dan tidak netral karena membiarkan petugas KPPS pada TPS 2 Dusun Uwe Desa Masawoi Kecamatan Manipa mencoblosi sisa surat suara.
4. Bahwa Teradu IV s.d IX diduga bertindak tidak cermat, tidak profesional, melawan hukum dan tidak netral karena tidak melakukan upaya hukum adanya pencoblos fiktif yang dilakukan dengan upaya mobilisasi massa yang berasal dari Kota Ambon.
Alat Bukti:1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Masohi a.n Terdakwa Moh. Yasin Payapo dengan nomor: 184/Pid.B/2016/PN.MSH Tertanggal 13 Januari 2017
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Masohi a.n Terdakwa Timotius Akerina dengan nomor: 183/Pid.B/2016/PN.MSH Tertanggal 13 Januari 2017
3. Fotocopy Keputusan KPU Kab. Seram Bagian Barat Nomor 21/Kpts/KPU-KAB-029.433645/X/2016 Tertanggal 24 Oktober 2016 perihal penetapan Paslon Moh. Yasin Payapo dan Timotius Akerina sebagai peserta Pilkada Seram Bagian Barat Tahun 2017
4. Video rekaman pencoblosan oleh anak di bawah umur
5. Video rekaman KPPS mencoblosi kertas suara
6. Video rekaman mobilisasi pencoblos fiktif
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 82/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 07-03-2017
Teradu:1. Ernesta Katana (Ketua KPU Kab. Flores Timur)
2. Fransiskus Vincent Diaz (Anggota KPU Kab. Flores Timur)
3. Ajiz Tupen Peka (Anggota KPU Kab. Flores Timur)
4. Kornelius Abon (Anggota KPU Kab. Flores Timur)
5. Georgius Jule Abon (Anggota KPU Kab. Flores Timur)
6. Kondradus Liwu (Sekretaris KPU Kab. Flores Timur)
7. Roynald Halan (Kasubag Keuangan KPU Kab. Flores Timur)
Pengadu:Hamid Ahmad (Anggota Panwaslih Flores Timur)
Pokok Perkara:Bahwa para Teradu meminjamkan kotak Suara kepada Tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Paket Bereun.
Alat Bukti:1. Fotokopi surat koalisi Paket Bereun kepada Kpu Kab. Flores Timur no.45/KBFT/PENY./II/2017perihal permohonan peminjaman Kotak suara 2 buah dan Bilik Suara 2 buah.
2. Fotokopi tanda Terima KPU Kab. Flores Timur penyerahan Kotak suara dan bilik suara.
3. Fotokopi BA pemeriksaan Fisik barang Persediaan Kotak dan Bilik Suara Tahun 2016 No.04/BA/III/2016.
4. Fotokopi lembar disposisi Teradu Ketua dan Sekretaris KPU Kab. Flores Timur
5. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 81/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 07-03-2017
Teradu:1. Ridwan Hadi
2. Robby Syah Putra
3. Fauziah
4. Junaidi
5. Muhammad
6. Hendra Fauzi
7. Basri M. Sabri
(Ketua dan Anggota KIP Aceh)
Pengadu:Safaruddin (yayasan Advokasi Rakyat Aceh) Selaku kuasa dari: H. Said Samsul Bahri
Pokok Perkara:1. Para Teradu dalam melaksanakan tes kesehatan terhadap seluruh pasangan calon tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 507/KPU/IX/2016. Para Teradu telah memerintahkan kepada seluruh KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan tes kesehatan terhadap seluruh pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin di Banda Aceh. Bahwa erdasarkan Putusan MA Nomor 572 K /TUN/Pilkada/2016 tanggal 11 Januari 2017, menyatakan hasil pemeriksaan tes kesehatan terhadap Lukmanul Hakim mengandung cacat yuridis.
2. Para Teradu melakukan pencoretan terhadap Pengadu dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang diusung oleh 2 (dua) partai politik yaitu PAN dan PKP Indonesia. Dalam dokumen pencalonan PAN ditandatangani oleh Zulkifli Hasan dan Jend. Eddy Soeparno, selanjutnya dokumen pencalonan PKP Indonesia oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Taku Daeng Parawansa, selain itu Pengadu juga memperoleh persetujuan dari Pjs Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson. Menurut pengadu, kedua dokumen dukungan dari PKP Indonesia telah sesuai, karena namanya tercantum dalam Kepengurusan DPN PKP Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Alat Bukti:1. Salinan Putusan MA Nomor 572/KTUN/PILKDA/2016 tanggal 11 januari 2017
2. Surat KPU Nomor 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016
3. Surat Hasil Pemeriksaan a.n H. Said Syamsul Bahri dari RSU Zainal Abidin
4. Surat Hasil Pemeriksaaan A.n HM Nafis Amanaf
5. SK KIP No. 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017
6. SK KIP No. 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 140/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 07-03-2017
Teradu:1. Yarwin Adi Dharma (Ketua KIP Aceh Singkil)
2. Dodi Syahputra (Anggota KIP Aceh Singkil)
3. H. Syahrial Raf (Anggota KIP Aceh Singkil)
4. Tita Rospita (Anggota KIP Aceh Singkil)
5. Rahmi Syukur (Anggota KIP Aceh Singkil)
6. Baihaqi IBR (Ketua Panwaslih Aceh Singkil)
7. Zainuddin (Anggota Panwaslih Aceh Singkil)
8. Kadimon AL (Anggota Panwaslih Aceh Singkil)
9. Deva Susanti (Anggota Panwaslih Aceh Singkil)
10. Syamsinar (Anggota Panwaslih Aceh Singkil)
Pengadu:1. Samsudin (Advokat)
2. Arco Misen (Advokat)
3. Aan Sukirman (Advokat)
Selaku kuasa dari :
H. Safriadi (Calon Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022).
Pokok Perkara:1. Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Maret 2017 KIP Aceh Singkil melakukan pembukaan kotak suara dengan mengeluarkan form C1-KWK dan melakukan pembukaan surat suara dan dilakukan penghitungan oleh Ketua dan anggota KIP dan Ketua dan Anggota Panwaslih, sementara KIP Aveh Singkil Baru mnegeluarkan undangan pemberitahuan pelaksanaaan Pembukaan kotak suara untuk pemenuhan alat bukti PHPU di MK, tanggal 17 Maret 2017.
2. Teradu I pada saat rekapitulasi melakukan tindakan tidak mengakomodir berbagai laporan pelangaran yang disampaikan oleh para saksi Paslon kemudian juga dari Panwaslih Aceh singkil yang melihat terjadi banyak pelanggaran meminta untuk membuka kotak suara tetapi oleh Teradu I dikatakan Panwaslih jangan melakukkan Provokasi (Bukti rekaman video rapat pleno rekapitulasi).
3. Bahwa istri Teradu II (merupakan Anggota DPRD Kab. Aceh Singkil) menjadi saksi pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan menjadi Tim Pemenangan Paslon No.3, sehingga ada benturan kepentingan.
4. Bahwa Panwas Kabupaten Aceh Singkil telah menerima laporan perihal adanya pencoblosan lebih dari satu kali di beberpa TPS, Panwaslu hanya menerima dan laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat diteruskan.
5. Bahwa berdasarkan surat kabar online lintasatjeh.com tanggal 24 Maret 2017 dengan judul “ Lakukan pencoblosan Ganda, seorang Warga Aceh Singkil ditahan Polisi”, berdasarkan bukyi tersebut, laporan atas pencoblosan ganda berkas sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh penyidik dan tsegera dilimpahkan ke JPU. Padahal sebelumnya Panwaslih Aceh Singkil yang menerima laporan dugaan pekanggaran Pemilu tersebut berdasarkan status laporan yang dikeluarkan Teradu VI-X tanggal 24 Februari 2017 dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti.
Alat Bukti:1. Printout foto pembukaan Kotak suara dan adanya penghitungan ulang surat suara pada tanggal 16 Maret 2017.
2. Fotokopi Surat KIP Aceh Singkil No:276/442/2017 tertanggal 17 Maret 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan pembukaan kotak suara untuk pemenuhan alat bukti dalam PHPU di MK.
3. Fotokopi surat pernyataan Abd. Hakim tanggal 20 Februari 2017 tentang adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali di tempat yang berbeda.
4. Fotokopi Form model A.12 tanggal 24 Februari 2017 Panwaslih Aceh Singkil tentang pemberitahuan Status Laporan.
5. Fotokopi Surat Kabar Online Lintasatjeh.com tanggal 24 Februari 2017.
6. Video Pernyataan Provokatif Ketua KIP terhadap Anggota Panwaslih Provinsi.
7. Video beberapa pemilih yang melakukan 2 (dua) kali pencoblosan, walaupun sudah dilaporkan tapi tidak ada tindakan dari Panwaslih Aceh Singkil.
8. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 81/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 07-03-2017
Teradu:1. Ridwan Hadi
2. Robby Syah Putra
3. Fauziah
4. Junaidi
5. Muhammad
6. Hendra Fauzi
7. Basri M. Sabri
(Ketua dan Anggota KIP Aceh)
Pengadu:Safaruddin (Yayasan Advokasi Rakyat Aceh)

Selaku kuasa dari:

H. Said Samsul Bahri
Pokok Perkara:1. Para Teradu dalam melaksanakan tes kesehatan terhadap seluruh pasangan calon tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 507/KPU/IX/2016. Para Teradu telah memerintahkan kepada seluruh KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan tes kesehatan terhadap seluruh pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin di Banda Aceh.
2. Para Teradu melakukan pencoretan terhadap Pengadu dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang diusung oleh 2 (dua) partai politik yaitu PAN dan PKP Indonesia. Dalam dokumen pencalonan PAN ditandatangani oleh Zulkifli Hasan dan Jend. Eddy Soeparno, selanjutnya dokumen pencalonan PKP Indonesia oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Taku Daeng Parawansa, selain itu Pengadu juga memperoleh persetujuan dari Pjs Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson. Menurut pengadu, kedua dokumen dukungan dari PKP Indonesia telah sesuai, karena namanya tercantum dalam Kepengurusan DPN PKP Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham. Bahwa tindakan para Teradu mencoret nama pengadu sebagai hasil tindaklanjut Putusan DKPP No. 2/DKPP-PKE-VI/2017 adalah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam Putusan DKPP hanya memerintahkan untuk melakukan koreksi, bukan mencoret nama Pengadu.
3. Pencoretan Pengadu dari daftar Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh para Teradu pada tanggal 21 Januari 2017, berjarak 24 hari dari hari pemungutan suara. Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 154 ayat (12) UU No. 10 tahun 2016
Alat Bukti:1. Salinan Putusan MA Nomor 572/KTUN/PILKDA/2016 tanggal 11 januari 2017
2. Surat KPU Nomor 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016
3. Surat Hasil Pemeriksaan a.n H. Said Syamsul Bahri dari RSU Zainal Abidin
4. Surat Hasil Pemeriksaaan A.n HM Nafis Amanaf
5. SK KIP No. 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017
6. SK KIP No. 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 77/VI-P/L-DKPP/2016, Tanggal 06-03-2017
Teradu:1. Jufri Sulaiman
2. M. Rizwan H. Ali
3. Khairul Muklis
4. Ayi Jufridar
5. M. Sayuni
(Ketua dan anggota KIP Aceh Utara)

6. Zulfikar
7. Muhammad Usman
8. Shadli
9. Muryali
10. M. Furqon
(Ketua dan anggota Panwaslih Aceh Utara)
Pengadu:Fakhrurrazi H. Cut (Cabup Aceh Utara)
Pokok Perkara:1. Para Teradu 1 s.d. 5 tidak menempelkan salinan Model Form C1-KWK di Papan Pengumuman atau tempat umum di Desa-desa di seluruh Kabupaten Aceh Utara.
2. Sebanyak 18 Kecamatan tidak memberikan DA-KWK kepada saksi kami karena menolak hasil pleno Kecamatan dan PPK tidak memberikan form keberatan saksi pada saksi kami.
3. Teradu 1 s.d. 5 tidak memberikan SK dan Berita Acara Pleno Rekapitulasi pada saksi kami, saksi hanya memperoleh rekapitulasi perolehan suaranya saja karena saksi kami menolak hasil rekapitulasi tersebut dan menandatangani form keberatan saksi.
4. Teradu 6 s.d. 7 tidak pernah bertanya atau melakukan suatu tindakan sesuai kewenangannya sebagai pengawas pemilihan terkait pokok aduan 1.
5. Pengadu menduga Para Teradu sudah tidak mandiri lagi, tidak adil, serta melanggar asas kepentingan umum dikarenakan sudah dikendalikan oleh kekuasaan.
Alat Bukti:1. Foto papan pengumuman di desa-desa yang kosong tanpa salinan form C1-KWK
2. Foto papan setelah adanya keberatan
3. Screenshoot Whatsap yang memerintahkan PPK agar menempelkan form C1-KWK
4. Form DA-KWK dari 9 Kecamatan (minus 18 Kecamatan)
5. Form DB2-KWK
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 68/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 06-03-2017
Teradu:1. Adil B. Suling
2. Ibrahim R. Mangge
3. Alamsyah
4. Hawasiah Latif
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buol)
5. Armila
6. Moh. Rusmin
(Ketua dan Anggota Panwas Kab. Buol)
Pengadu:Ismail S. Domut (Wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada saat tanggal 15 Februari 2017 formulir model C.6-KWK pada 295 TPS tidak bisa ditemukan karena beberapa alasan. Menurut pengadu, seharusnya formulir model C.6-KWK tersebut dikembalikan satu hari sebelum pemungutan suara tetapi kenyataannya empat hari setelah pemungutan suara belum satu pun dari 11 (sebelas) Kecamatan mengembalikan formulir model C.6-KWK tersebut. Bahkan saat rekapitulasi suara pada tanggal 23 Februari masih tersisa 3 (tiga) Kecamatan belum mengembalikan formulir Model C.6-KWK.
2. Bahwa telah terjadi penggunaan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali atas nama Rumianti yakni di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Buol Kecamatan Biau
3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 saat pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Buol, Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) yakni Syamsudin Koloi dan Nurseha menemukan 1.343 pemilih dari 236 TPS yang tidak terdaftar dapat DPT dan DPT Tambahan telah menggunakan hak pilihnya. Pihak Teradu I s.d IV (KPU Kabupaten Buol) tidak mengetahui bahkan sampai tanggal 15 Februari 2017, KPU Kabupaten Buol tidak pernah mendistribusikan tambahan surat suara bagi pemilih tambahan yang menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan.
4. Bahwa Saksi Paslon Nomor Urut 3 juga telah mempertanyakan kepada KPU Kabupaten Buol dan Panwas Kabupaten Buol terkait logistik format yang diisi di setiap TPS hanya kopian termasuk format C1-KWK beserta lampirannya.
Alat Bukti:1. Form. Model DB-KWK
2. Form. Model DB1-KWK
3. Form. Model DB2-KWK
4. Foto copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 07/kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tertanggal 23 Februari 2017
5. Surat KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 Tertanggal 10 Februari 2017 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan suara
6. Surat KPU Kabupaten Buol Nomor 107.12/KPU-Kab-024.433186/II/2017 Tertanggal 14 Februari 2017 tentang permintaan data
7. Foto copy Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol Nomor 470/31/Bid.Piak tertanggal 16 Februari 2017 tentang Data By Name By Address
8. Foto copy Form. Model C1-KWK
9. Foto copy DPT di TPS 6 Kelurahan Buol Kecamatan Biau
10. Foto copy KTP atas nama Rumianti
11. DPT Tambahan pengguna E-KTP di TPS 7 Kelurahan Buol Kecamatan Biau
12. Foto copy DPT TPS I Molangato Kecamatan Peleleh
13. Foto copy pencatatan perekaman e-KTP yang dikeluarkan Disdukcapil
14. Foto copy Surat Keterangan (Suket) Pengganti e-KTP yang dipakai memilih di TPS 2 Dopalak Kecamatan Paleleh
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 75/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 06-03-2017
Teradu:1. Marthinus Kainama
(Ketua KPU Kota Ambon)
2. M. Jen Latuconsina
(Ketua Panwaslu Kota Ambon)
Pengadu:Vembriano Lesnussa
Selaku kuasa:
Paulus Kastanya - M.A.S. Latuconsina (Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu 1 diduga telah berbuat tidak profesional, tidak netral, dan tunduk pada kepentingan politik tertentu, pada proses Pemilihan Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2017, yang diuraikan sebagai berikut :
a. Bahwa Teradu I, pada tanggal 7 Desember 2016, telah menetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam Pilkada Kota Ambon sebesar 237.627 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh) Pemilih, sedangkan DPT terakhir yang dipergunakan dalam proses PILEG Tahun 2015, sebesar 257.518, sehingga ada terdapat selisih 19.891 suara, angka ini cukup besar dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun terdapat pengurangan jumlah pemilih yang signifikan, dan ini menjadi tidak wajar, karena hampir sebagaian warga tidak tersalurkan hak pilihnya.
b. Bahwa sebelum penetapan DPT KPU Kota Ambon melalui PPK pada 5 kecamatan, telah dilakukan Pemutahiran Data Pemilih melalui DP4 Pileg Tahun 2015, sehingga pada tanggal 4 November 2016 DPSHP (Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di Plenokan dengan angka 234.155 Pemilih, dan pada tanggal 7 Desember 2016, KPU menetapkan DPT Kota Ambon 237.627 Pemilih.
c. Bahwa kemudian pada proses Pemungutan Suara, Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Pleno Perhitungan Suara di Tingkat KPU Kota Ambon, tanggal 23 Februari 2017, ditemukan fakta yang diduga sengaja dilakukan oleh Penyelenggara berkaitan dengan pemutahiran data pemilih dan pendistribusian C6.KWK, yakni sebagai berikut:
 Bahwa jumlah Pemilih tanggal 15 Februari 2017 sebesar 243.554 Pemilih (DPT 237.627 + DPPh 308 + DPTb/e-KTP/Suket 5.619), sedangkan yang menyalurkan Hak Pilihnya sebesar 153.083 Pemilih (DPT 147.244 + DPPh 268 + DPTb/e-KTP/Suket 5.571). Dengan demikian dari Data diatas tergambar dari DPT yang ada 90.383 Pemilih atau 38 % dari warga kota tidak mempergunakan haknya secara baik.
 Bahwa sebanyak 44.486 Form C6-KWK atau 19 % yang tidak terdistribusi kepada Masyarakat.
 Bahwa angka 44.486 Form C6-KWK yang tidak terdistribusi merupakan angka yang tidak wajar dalam proses pesta demokrasi Kota Ambon, karena dalam rentang waktu antara Penetapan DPT tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan pendistribusian C6.KWK tanggal 12 s/d 14 Februari 2017, ternyata ada Meninggal Dunia, Pindah alamat, Tidak dikenal, tidak ditemui dan lainnya sehingga C6.KWK harus dikembalikan.
 Bahwa hal ini terlihat sangat aneh dan tidak wajar, yang mana sebelum DPT ditetapkan ada proses dan pentahapan verifikasi yang dilakukan dimulai dari DP4, DPS, DPShp dan DPT. Jenjangnya adalah dari DP4 dikeluarkanlah DPS yang validasinya dilakukan oleh Tim Pemutahiran data Pemilih yang tentunya adalah KPPS yang juga berdomisili pada RT setempat, sehingga pemutahiran data pemilih menjadi akurat, namun kemudian terdapat fakta tersebut diatas yakni tidak terdistribusinya C6.KWK secara utuh kepada Pemilih yang namanya terdaftar pada DPT, hal ini merupakan pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh TERADU I melalui penyelenggara dibawahnya secara terstrukstur, sistematis dan massif.
d. Bahwa proses pendistribusian C6.KWK menurut PKPU Nomor 14 Tahun 2016, Pasal 14 menyebutkan pendistribusian form C6.KWK adalah 3 (tiga) hari sebelum proses pencoblosan atau tepatnya tanggal 12 s/d 14 Februari 2017, namun yang terjadi dibeberapa TPS di Kota Ambon, bahwa Pendistribusian C6.KWK baru dilakukan pada tanggal 14 Februari atau 1 (satu) hari sebelum pencoblosan. Hal ini dipertegas oleh TERADU I pada saat rapat pleno Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017, yang menyatakan bahwa Benar proses pendistribusian C6.KWK di beberapa TPS baru dilakukan pada tanggal 14 Februari 2017.
e. Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah menandakan bahwa TERADU I lalai dan gagal mengkoordinasikan, menyelenggrakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
2. Bahwa fakta lain yang berkaitan dengan uraian tersebut diatas yakni terdapat ketidakwajaran dalam pendistribusian dan pengembalian Form C6.KWK, adalah adanya surat pernyataan dari pemilih yang namanya terdaftar pada DPT namun tidak mendapatkan Form C6.KWK dalam proses pemungutan suara ditanggal 15 Februari 2017. Dan hal ini dapat diduga telah dikoordinir oleh TERADU I melalui penyelenggara dibawahnya dengan mengurangi jumlah pemilih pada wilayah-wilayah tertentu untuk kepentingan politik dari Pasangan Calon tertentu dan kelompok politik tertentu.
3. Bahwa fakta ketidaknetralan Teradu I adalah, berdasarkan hasil konsultasi kami dengan Teradu I sehubungan penggunaan masa tenang untuk pelatihan saksi. Dinyatakan oleh Teradu I, bahwa dalam masa tenang semua kegiatan yang berkaitan dengan proses pilkada wajib dihentikan.
4. Namun faktanya Teradu I tidak komitmen dengan pernyataan yang disampaikan, karena pada masa tenang sekitar tanggal 12 dan 13 Februari Tahun 2017 Teradu I melaksanakan kegiatan pelatihan saksi bagi saksi-saksi Pasangan Calon tertentu (Pasangan Calon PAPARISA BARU), sebagai pembawa materi pelatihan saksi.
5. Bahwa lebih jauh lagi diketahui bahwa pengelolaan form C6.KWK yang seharusnya diatur oleh salah satu Komisioner KPU Bagian Divisi Logistik ternyata di ambil alih oleh TERADU I guna melancarkan kejahatannya secara terstuktur dan massif.
6. Bahwa Teradu II diduga telah berbuat tidak profesional, tidak netral, dan tunduk pada kepentingan politik tertentu, pada proses Pemilihan Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2017, bahwa Pendistribusian dan Pengembalian formulir C6.KWK yang tidak sesuai prosedur, sehingga menjadi tidak wajar dalam proses Pilkada Kota Ambon, seharusnya Teradu II selaku Ketua Panwaslih Kota Ambon juga Bagian Divisi Penindakan dugaan Pelanggaran Pemilu, mengambil langkah-langkah hukum untuk mengoreksi dan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran pada pentahapan, pemungutan dan penghitungan.
7. Bahwa faktanya walaupun diketahui Teradu I telah diduga bertindak tidak profesional sebagai penyelenggara namun Teradu II tidak melakukan sedikit pun upaya hukum untuk menanggulangi dan menindak dugaan pelanggaran oleh Teradu I.
8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka sikap Teradu II yang membiarkan Pelanggaran a-quo tetap terjadi dan tidak ditindak lanjuti, maka telah berdampak pada hilang sebagian hak warga Negara untuk memilih sesuai hak. Sehingga tindakan Teradu II tersebut diatas diduga tidak profesional, tidak cermat, tidak netral dan tunduk pada kepentingan politik tertentu.
Alat Bukti:1. DPT A6 dan DPK Pilkada 2015, yang di yang diambil dari internet.
2. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Perubahan Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017, tanggal 6 Desember 2016.
3. Hasil rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6.KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan/Negeri dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017, (Model D2.KWK).
4. Hasil Rekapitulasi Pengembalian Pengembalian Formulir Model C6.KWK yang tidak terdistribusi dari setiap Desa./Kelurahan/Negeri dalam wilayah Kota Ambon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017, (Model DB8.KWK)
5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017 (Model DA-KWK) Tanggal 19 Februari 2017, beserta Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017 (Model DA2-KWK), Kecamatan Nusaniwe.
6. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017 (Model DA-KWK) Tanggal 18 Februari 2017, beserta Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017 (Model DA2-KWK), Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
7. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017 (Model DA-KWK) Tanggal 17 Februari 2017, beserta Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017 (Model DA2-KWK), Kecamatan Teluk Ambon.
8. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017 (Model DA-KWK). Tanggal 22 Februari 2017, beserta Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017 (Model DA2-KWK), Kecamatan Sirimau
9. Daftar Surat Pernyataan warga masyarakat di beberapa wilayah kota Ambon yang namanya terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun tidak menerima C6-KWK untuk mengikuti proses pemungutan suara pilkada kota Ambon tanggal 15 Februari 2017.
10. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017. (Model DB-KWK)
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 78/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 06-03-2017
Teradu:1. Silehu Ahmad (Ketua KPU Kab. Seram Bagian Barat)
2. Syarif Hehanusa (Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat)
3. James Sahusilawane (Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat)
4. Jafar Patty (Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat)
5. Zefnath Laturumakina (Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat)
6. Haris Kaliky (Ketua Panwas Kab. Seram Bagian Barat)
7. Hijrah Tankotta (Anggota Panwas Kab. Seram Bagian Barat)
8. Upang Jalil (Anggota Panwas Kab. Seram Bagian Barat)
Pengadu:Abdul Halim Tuhateru (Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 TUNTAS)
Pokok Perkara:1. Bahwa KPU Kab. Seram Bagian Barat menetapkan Bakal Paslon menjadi Calon Bupati dan wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat administrasi yakni Drs. Mohammad Yasin Payapo dan Timotius Akerina yang pada masa pendaftaran masih terlilit hutang dan telah merugikan keuangan negara. Berdasarkan tagihan kredit Bendahara dan surat Sekretariat DPRD Provinsi Maluku No. 900/218/Set-DPRD, perihal: Mohon pengembalian kredit konsumtif tertanggal 29 Nopember 2016, diketahui bahwa plafon kredit yang bersangkutan sebesar Rp. 250.000.000 dengan potongan tagihan perbulan Rp. 7.741.433. namun sesuai fakta masih terjadi pemotongan kredit dari gaji dan tunjangan Drs. Mohamad Yasin Payopo sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku sampai dengan bulan desember 2016, padahal jika berdasarkan Keputusan KPU SBB No. 21/Kpts/KPU-KAB/029.4336445/X/2016 pada tanggal 24 Oktober 2016, perlu diketahui bahwa Drs. Mohamad Yasin sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku dan segala haknya sebagai anggota gaji dan tunjangan sejak bulan November 2016 tidak lagi menjadi tanggung jawab pos rekening bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Provinsi Maluku. Hal yang sama juga terjadi pada Calon Wakil Bupati Kabupaten SBB Timotius Akerina yakni sebesar Rp. 200.000.000
2. Bahwa diduga dalam Pendistribusian surat suara cadangan tidak sesuai dengan jumlah DPT hasil pleno KPU SBB, dalam rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten SBB khususnya tersebar dalam beberapa PPK Kecamatan Seram barat, Huamual, Amalatu, Kairatu, Taniwel, Taniwel Timur dan Huamal Belakang terdapat selisih 2,5% pada setiap DPT pada TPS di masing-masing PPK tersebut diatas yang tertuang dalam Form CI berbeda dengan DA1-KWK. Terhadap temuan ketidaksesuain tersebut, saksi paslon No. Urut 3 menyampaikan keberaatan dan minta ditindaklanjuti oleh Panwas Kab. SBB namun tidak ditindaklanjuti.
3. Bahwa penjelasan salah satu komisioner Kab. SBB atas nama Syarif Hehanusa menyatakan dalam pleno PPK Kairatu, SIDALI tidak dapat membaca nama dan NIK yang sama dalam menginput data DPT. Akan tetapi, fakta membuktikan bahwa ternyata terdapat kesamaan nama dan NIK dalam dua TPS yang dimaksud (TPS 08 dan TPS 16 Desa Kairatu)
4. Bahwa sikap tidak netral Ketua KPU Kab. SBB yang mengajak untuk mendukung salah satu Paslon Tertentu. Ajakan ini disampaikan kepada Abdul Arip Samal selaku Tim Relawan Paslon Nomor URUT 3 Via handphone yang telah terekam dengan jelas sebagaimana bukti rekaman percakapan via HP terlampir.
5. Bahwa berdasarkan Amar putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 184/Pid.sus/2016/PN.Msh tanggal 29 Desember 2016 yang mengadili perkara pidana Paslon No. Urut 4 atas nama Drs. Moh Yasin Payapo dan Timotius Akerina telah secara dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yakni secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kamoanye diluar jadwal waktu yang telah ditentukan KPU Provinsi dan KPU Kab/kota untuk masing-masing calon yang dimana menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan kampanye
Alat Bukti:1. Keputusan KPU Kab. Seram Bagian Barat, No. 21/Kpts/KPU-KAB-029.433.645/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017
2. Keputusan KPU Kab. Seram Bagian Barat No. 22/Kpts/KPU-KAB-029.433645/X/2016 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB Tahun 2017
3. Surat Pemerintah Provinsi Maluku, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku No. 900/218/Set-DPRD, Perihal: Mohon Pengembalian Kredit konsumtif yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank Maluku Cabang Ambon
4. Bukti Penerimaan Kwitansi dari DPRD Kab. SBB
5. Kesamaan nama dan NIK pada DPT TPS 08 dan TPS 16 Desa Kairatu Kecamatan Kairatu
6. Keputusan KPU Kab. Seram Bagian Barat, No. 21/Kpts/KPU-KAB-029.433.645/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017 beserta Lampiran Model BA.HP-KWK
7. Keputusan KPU Kab. SBB No. 21/Kpts/KPU-Kab-029.433.645/II/2017 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. SBB Tahun 2017 dan Form Model DB1-KWK
8. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Kairatu (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA2-KWK, Form Model DA6-KWK
9. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Huamual (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA2-KWK, Form Model DA6-KWK
10. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Seram Barat (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA2-KWK
11. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Taniwel Timur (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA2-KWK, Form Model DA6-KWK
12. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Amalatu (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA6-KWK
13. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 184/Pid.Sus/2016/PN.Mshtanggal 29 Desember 2016
14. Bukti Rekaman Penjelasan Komisioner KPU Kab. SBB
15. Bukti percakapan Ketua KPU dengan saksi pasangan calon Nomor urut 3
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 79/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 06-03-2017
Teradu:1. Yarwin Adi Dharma (Ketua KIP Aceh Singkil)
2. Dodi Syahputra (Anggota KIP Aceh Singkil)
3. H. Syahrial Raf (Anggota KIP Aceh Singkil)
4. Tita Rospita (Anggota KIP Aceh Singkil)
5. Rahmi Syukur (Anggota KIP Aceh Singkil)
6. Baihaqi IBR (Ketua Panwaslih Aceh Singkil)
7. Zainuddin (Anggota Panwaslih Aceh Singkil)
8. Kadimon AL (Anggota Panwaslih Aceh Singkil)
9. Deva Susanti (Anggota Panwaslih Aceh Singkil)
10. Syamsinar (Anggota Panwaslih Aceh Singkil).
Pengadu:1. Samsudin (Advokat)
2. Arco Misen (Advokat)
3. Aan Sukirman (Advokat)
Selaku kuasa dari
H. Safriadi (Calon Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022).
Pokok Perkara:1. Bahwa pada saat rekap di kabupaten Aceh Singkil terbukti banyak kesalahan yang dibuat oleh KIP Aceh Singkil dimana formulir C1, DA1, diakui oleh para PPK terjadi salah tulis dan tidak diperbaiki.
2. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi saksi dari beberapa pasangan calon kecuali Paslon No.urut 3, banyak mengajukan keberatan terhadap kesalahan tulis karena adanya perubahn DPT.
3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi saksi Paslon No urut 4 tidak boleh mengajukan keberatan saat rekap kecamatan Singkil dengan alasan palu sudah diketok, dengan kata lain menghalang-halangi hak saksi, bahkan hal ini didukung oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bahwa Teradu I s/d V telah melakukan kesengajaan dengan mengirimkan surat suara melebihi DPT+2,5% suara cadangan di beberapa TPS diseluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil.
5. Bahwa Pengadu sudah melaporkan ke Panwaslih Aceh Singkil dan Panwaslih baru mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya merekomendasikan KIP Aceh Singkil untuk menindaklanjuti/memperbaiki atau menindak penyelenggara (PPK, PPS, dan atau KPPS) tetapi tidak dilaksnakan oleh Teradu I s/d V.
6. Teradu I pada saat rekapitulasi melakukan tindakan tidak mengakomodir berbagai laporan pelangaran yang disampaikan oleh para saksi Paslon kemudian juga dari Panwaslih Aceh singkil yang melihat terjadi banyak pelanggaran meminta untuk membuka kotak suara tetapi oleh Teradu I dikatakan Panwaslih jangan melakukkan Provokasi (Bukti rekaman video rapat pleno rekapitulasi).
7. Bahwa istri Teradu II (merupakan Anggota DPRD Kab. Aceh Singkil) menjadi saksi pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan menjadi Tim Pemenangan Paslon No.3, sehingga ada benturan kepentingan.
8. Bahwa Teradu VI s/d X selaku ketua dan anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil tidak membuat rekomendasi atas laporan Pengadu.
9. Bahwa Panwaslih Kabupaten aceh Singkil yang telah menerima laporan pelanggaran pilkada dari berbagai masyarakat mengenai banyaknya pencoblosan dua kali di berbagai TPS se Kabupoaten Aceh singkil, Panwaslih hanya menerima dan semua laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti.
Alat Bukti:1. Fotokopi Keputusan KIP Kab. Aceh Singkil No. 278/396/KIP-A.Skl/II/2017 tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara.
2. Fotokopi Keputusan KIP Kab. Aceh Singkil No. 057/Kpts/KIP-A.Skl/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Bupati Aceh Singkil.
3. Fotokopi Keputusan KIP Kab. Aceh Singkil No. 0651/Kpts/KIP-A.Skl/2016 tentang Perubahan Keputusan No. 057/Kpts/KIP-A.Skl/2016
4. Fotokopi Form model DA2-KWK dari kecamatan Singkil Utara dan Simpang Kanan.
5. Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1 Desa Pulau Sarak Kecamatan Singkil
6. Fotokopi Form model C1-KWK TPS III desa Pulau Sarak Kec. Singkil.
7. Form Model C-KWK dan C1-KWK TPS I Desa Kilangan Kec. Singkil.
8. Form Model C-KWK dan C1-KWK TPS I Desa Selok Aceh Kec. Singkil.
9. Form Model C-KWK dan C1-KWK TPS 4 Desa Pulo Sarok Kec. Singkil
10. Form Model C-KWK dan C1-KWK TPS I Desa Ketapang Indah Kec. Singkil Utara.
11. Form Model C-KWK dan C1-KWK TPS 3 Desa Bukit Harapan Kec. Gunung Merah
12. Form Model C-KWK dan C1-KWK TPS 02 Desa Pandan Sari Kec. Gunung Merah.
13. Form Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Tulaan Kec. Gunung Merah.
14. Form Model C-KWK dan C1-KWK TPS 3 Desa Tulaan Kec. Gunung Merah.
15. Form Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa B. Harapan Kec. Gunung Merah.
16. Form Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa Sumber Mukti Kec. Kota Baharu.
17. Fotokopi surat pernyataan A.n Abd Hakim, Suaidah, Mulyanti, Muhammad Amin yang mencoblos 2 kali dan mendapat Form model C6 lebih dari 1 .
18. Fotokopi foto kotak suara TPS 1,2 dan 3desa Kota Kerangan Kec. Simpang Kanan yang tidak tersegel.
19. Form model DA1, DA2-KWK Kec. Suro Makmur.
20. Form model DA2-KWK Kec. Singkohor.
21. Form Model A.12 Pnawaslis Kab. Aceh Singkil tentang pemberitahuan Status Laporan.
22. Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslih No.318/Panwaslih-Aceh/II/2017.
23. Fotokopi surat DPRK Kab. Aceh Singkil No.278/196/DPRK/2017 perihal Kecurangan Pilkada Aceh Singkil.
24. Fotokopi surat Panwaslih Aceh Singkil No.189/PANWASLIH-ASK/II/2017 perihal balasan surat dari DPRK.
25. Video rekaman proses pelaksanaan Rapat pleno rekapitulasi Kab. Aceh Singkil.
26. Saksi.
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 80/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 06-03-2017
Teradu:1. Adam Arisoy, SE
(Ketua KPU Prov. Papua)
2. Moris C. Muabuai
3. Septinus Ruwayai
(Ketua dan anggota KPU Kep. Yapen)
Pengadu:Eva Yulianti dan
Junaedi
(Selaku Kuasa dari Tonny Tesar dan Frans Sanadi)
Pokok Perkara:1. Pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WIT Teradu 3 dan John Liston Marpaung tertangkap sedang memaksa petugas KPPS untuk mengambil Form C KWK Hologram dan lampiran C1-KWK hologram. Teradu 3 menyebut bahwa tindakannya tersebut berdasarkan perintah Teradu 2, Pengadu menilai seharusnya form tersebut masih berada di dalam kotak suara.
2. Atas kejadian tersebut pengadu melapor ke Panwas dengan nomor laporan
3. Pengadu mencurigai perbuatan Teradu 3 dan 2 sebagai anggota Divisi Hukum dan Ketua KPU Yapen sebagai langkah untuk memanipulasi data, sebab mana mungkin Teradu 2 dan 3 tidak tahu kalau C1 KWK tidak boleh diluar kotak suara pasca pemungutan dan perhitungan suara. dimana Teradu 1 dan 2 merupakan saudara kandung dari Calon nomor 5 Benyamin Arisoy.
4. Pada tanggal 24 Februari 2017 kira2 pukul 10.00 WIT dilakukan rapat pleno terbuka penetapan dan pengumuman hasil perhitungan dan perolehan suara tingkat kabupaten bertempat di gedung KNPI. Pada saat rekapitulasi ditemukan penambahan suara hanya pada pasangan nomor 5 sebanyak 1297 Suara berdasarkan perbandingan form C1 KWK. Hal ini juga bertentangan dengan data milik pengadu dan panwas yang menunjukkan bahwa suara nomor 5 berjumlah 1.110 suara bukan 2.407 suara. Panwas kemudian merekomendasikan untuk membuka ulang kotak suara yg berisi form C1 Plano dan Pengadu mengusulkan saksi-saksi namun ditolak oleh Teradu.
5. Pengadu juga menemukan bukti kecurangan lain dengan ditemukan anak dibawah umur mencoblos ke TPS 01 di distrik wonawa kampung Rembai.
Alat Bukti:1. Video terkait pokok aduan 1
2. Berita acara penetapan
3. Kajian panwas nomor 1/KL/PNWS.YP/II/2017 terkait pencoblosan anak dibawah umur
4. Foto2 anak mencoblos dibawah umur
5. Fotokopi model A3 KWK
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 78/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 06-03-2017
Teradu:1. Silehu Ahmad (Ketua KPU Kab. Seram Bagian Barat)
2. Syarif Hehanusa (Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat)
3. James Sahusilawane (Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat)
4. Jafar Patty (Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat)
5. Zefnath Laturumakina (Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat)
6. Haris Kaliky (Ketua Panwas Kab. Seram Bagian Barat)
7. Hijrah Tankotta (Anggota Panwas Kab. Seram Bagian Barat)
8. Upang Jalil (Anggota Panwas Kab. Seram Bagian Barat)
Pengadu:Abdul Halim Tuheteru (Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 TUNTAS)
Pokok Perkara:1. Bahwa KPU Kab. Seram Bagian Barat menetapkan Bakal Paslon menjadi Calon Bupati dan wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat administrai yakni Drs. Mohammad Yasin Payapo, M.Pd dan Timotius Akerina, SE, M.Si yang pada masa pendaftaran masih terlilit hutang dan telah merugikan keuangan negara. Berdasarkan tagihan kredit Bendahara dan surat Sekretariat DPRD Provinsi Maluku No. 900/218/Set-DPRD, perihal: Mohon pengembalian kredit konsumtif tertanggal 29 Nopember 2016, diketahui bahwa plafon kredit yang bersangkutan sebesar Rp. 250.000.000 dengan potongan tagihan perbulan Rp. 7.741.433. namun sesuai fakta masih terjadi pemotongan kredit dari gaji dan tunjangan Drs. Mohamad Yasin Payopo sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku sampai dengan bulan desember 2016, padahal jika berdasarkan Keputusan KPU SBB No. 21/Kpts/KPU-KAB/029.4336445/X/2016 pada tanggal 24 oktober 2016, perlu diketahui bahwa Drs. Mohamad Yasin sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku dan segala haknya sebagai anggota gaji dan tunjangan sejak bulan november 2016 tidak lagi menjadi tanggung jawab pos rekening bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Provinsi Maluku. Hal yang sama juga terjadi pada calon wakil Bupati Kabupaten SBB Timotius Akerina yakni sebesar RP. 200.000.000
2. Bahwa diduga dalam Pendistribusian surat suara cadangan tidak sesuai dengan jumlah DPT hasil pleno KPU SBB, dalam rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten SBB khususnya tersebar dalam beberapa PPK Kecamatan Seram barat, Huamual, Amalatu, Kairatu, Taniwel, Taniwel Timur dan Huamal Belakang terdapat selisih 2,5% pada setiap DPT pada TPS di masing-masing PPK tersebut diatas yang tertuang dalam Form CI berbeda dengan DA1-KWK. Terhadap temuan ketidaksesuain tersebut, saksi paslon No. Urut 3 menyampaikan keberaatan dan minta ditindaklanjuti oleh Panwas Kab. SBB namun tidak ditindaklanjuti.
3. Bahwa penjelasan salah satu komisioner Kab. SBB atas nama Syarif Hehanusa menyatakan dalam pleno PPK Kairatu, SIDALI tidak dapat membaca nama dan NIK yang sama dalam menginput data DPT. Akan tetapi, fakta membuktikan bahwa ternyata terdapat kesamaan nama dan NIK dalam dua TPS yang dimaksud (TPS 08 dan TPS 16 Desa Kairatu)
4. Bahwa sikap tidak netral Ketua KPU Kab. SBB yang mengajak untuk mendukung salah satu Paslon Tertentu. Ajakan ini disampaikan kepada Abdul Arip Samal selaku Tim Relawan Paslon Nomor URUT 3 Via handphone yang telah terekam dengan jelas sebagaimana bukti rekaman percakapan via HP terlampir.
5. Bahwa berdasarkan Amar putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 184/Pid.sus/2016/PN.Msh tanggal 29 Desember 2016 yang mengadili perkara pidana Paslon No. Urut 4 atas nama Drs. Moh Yasin Payapo dan Timotius Akerina telah secara dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yakni secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kamoanye diluar jadwal waktu yang telah ditentukan KPU Provinsi dan KPU Kab/kota untuk masing-masing calon yang dimana menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan kampanye
6. Bahwa Panwas Kab. SBB tidak mengawasi proses dan tidak menindaklanjuti kejadian pelanggaran dalam proses pilkada SBB sehingga KPU Kab. SBB bisa meloloskan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat dan menetapkan sebagai peserta calon Bupati dan wakil Bupati SBB Tahun 2017.
Alat Bukti:1. Keputusan KPU Kab. Seram Bagian Barat, No. 21/Kpts/KPU-KAB-029.433.645/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017
2. Keputusan KPU Kab. Seram Bagian Barat No. 22/Kpts/KPU-KAB-029.433645/X/2016 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB Tahun 2017
3. Surat Pemerintah Provinsi Maluku, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku No. 900/218/Set-DPRD, Perihal: Mohon Pengembalian Kredit konsumtif yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank Maluku Cabang Ambon
4. Bukti Penerimaan Kwitansi dari DPRD Kab. SBB
5. Kesamaan nama dan NIK pada DPT TPS 08 dan TPS 16 Desa Kairatu Kecamatan Kairatu
6. Keputusan KPU Kab. Seram Bagian Barat, No. 21/Kpts/KPU-KAB-029.433.645/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017 beserta Lampiran Model BA.HP-KWK
7. Keputusan KPU Kab. SBB No. 21/Kpts/KPU-Kab-029.433.645/II/2017 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. SBB Tahun 2017 dan Form Model DB1-KWK
8. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Kairatu (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA2-KWK, Form Model DA6-KWK
9. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Huamual (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA2-KWK, Form Model DA6-KWK
10. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Seram Barat (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA2-KWK
11. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Taniwel Timur (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA2-KWK, Form Model DA6-KWK
12. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Amalatu (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA6-KWK
13. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 184/Pid.Sus/2016/PN.Mshtanggal 29 Desember 2016
14. Bukti Rekaman Penjelasan Komisioner KPU Kab. SBB
15. Bukti percakapan Ketua KPU dengan saksi pasangan calon Nomor urut 3
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 76/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 06-03-2017
Teradu:1. M. Khadafi
2. Yuzalmon
3. Haidi Mursal
4. Ade Jumiarti
5. Hetta Manbayu
(Ketua dan Anggota KPU Kota Payakumbuh)
6. Suci Wildanis
7. Media Febriana
8. Ismail Hamzah
(Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Payakumbuh)
Pengadu:Hendra Yanni Anwar

Selaku kuasa dari : Suwandel Mukhtar
(Wakil Walikota Payakumbuh/Pemerintah Kota Payakumbuh)
Pokok Perkara:1. Teradu I s/d V tetap menetapkan Bakal Pasangan Calon H. Riza Falepi – H. Erwin Yunaz sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dalam Pilkada Tahun 2017. Bahwa dokumen syarat calon H. Erwin Yunaz dinilai cacat administrasi dan tidak sesuai dengan prosedur, yaitu:
a. SKCK atas nama Erwin Yunaz diterbitkan di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan Erwin Yunaz beralamat di Perum Citra Padova G.3181 RT/RW 045/008 Desa Bulusidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (KTP);
b. Teradu I s/d V tetap menerima dokumen perbaikan syarat calon diluar jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU No. 3 Tahun 2016;
2. Teradu VI s/d VIII menganggap laporan Pengadu terkait laporan pelanggaran Pemilihan yang jelas-jelas terjadi dan memenuhi unsur, tetapi Panwaslih Payakumbuh menyatakan bukan merupakan pelanggaran.
Alat Bukti:1. Fotokopi Surat Nomor 118/Panwaslih-PYK/XI/2016 perihal Penjelasan, tanggal 11 November 2016
2. Fotokopi Surat Nomor S-3389/WPJ.27/2016 perihal Data dan Keterangan Tentang Wajib Pajak, tanggal 7 November 2016
3. Fotokopi Surat Nomor 86/Panwaslih-PYK/X/2016 perihal Mohon Keterangan kepada Ketua Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 25 Oktober 2016
4. Fotokopi Tindaklanjut KPU Kota Payakumbuh Nomor 58/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslih terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 10 November 2016
5. Fotokopi Surat Nomor 88/Panwaslih-PYK/X/2016 perihal Konsultasi dan Mohon Keterangan Kanwil DJP Sumbar-Jambi, tanggal 25 Oktober 2016
6. Fotokopi Surat Nomor S-782/SP/2016 perihal Tanggapan Atas Surat Dari Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh, tanggal 28 Oktober 2016
7. Fotokopi Surat Nomor S-730/SP/2016 perihal Tanggapan Atas Surat Konsultasi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh, tanggal 12 Oktober 2016
8. Fotokopi Surat Nomor 72/Panwaslih-PYK/X/2016 perihal Mohon Keterangan kepada Direktorat Jenderal Pajak Jakarta pusat, tanggal 11 Oktober 2016
9. Fotokopi Surat Nomor 87/Panwaslih-PYK/X/2016 perihal Konsultasi dan Mohon Keterangan kepada Direktorat Jenderal Pajak , tanggal 25 oktober 2016
10. Fotokopi Surat Nomor S.PILKADA-13397/WPJ.27/KP.05/2016 perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon kepala Daerah, tanggal 14 September 2016
11. Fotokopi Surat Nomor 63/Panwaslih-PYK/IX/2016 perihal Rekomendasi, tanggal 28 September 2016
12. Fotokopi Berita Acara Nomor 10/BA/Panwaslih-PYK/X/2016, 3 Oktober 2016
13. Fotokopi Surat PN Payakumbuh Nomor W3.U4/47/HK/IX/2016 perihal Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
14. Fotokopi Surat PN Payakumbuh Nomor W3.U4/46/HK/IX/2016 perihal Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan hutang, tanggal 23 September
15. Fotokopi Surat KPP Pratama Sidoarjo Selatan Nomor PEM-00871/WPJ.22/KP.0903/2016, perihal Surat Keterangan Pengurusan Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak, tanggal 22 September 2016
16. Fotokopi Berita Acara Nomor 49/BA/X/2016 tentang klarifikasi surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga jakarta sebagai syarat menjadi calon walikota dan wakil walikota untuk pemilihan walikota dan wakil walikota payakumbuh tahun 2017, tangal 13 Oktober 2016
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 78/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 05-03-2017
Teradu:1. Silehu Ahmad (Ketua KPU Kab. Seram Bagian Barat)
2. Syarif Hehanusa (Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat)
3. James Sahusilawane (Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat)
4. Jafar Patty (Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat)
5. Zefnath Laturumakina (Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat)
6. Haris Kaliky (Ketua Panwas Kab. Seram Bagian Barat)
7. Hijrah Tankotta (Anggota Panwas Kab. Seram Bagian Barat)
8. Upang Jalil (Anggota Panwas Kab. Seram Bagian Barat)
Pengadu:Abdul Halim Tuheteru (Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 TUNTAS)
Pokok Perkara:1. Bahwa KPU Kab. Seram Bagian Barat menetapkan Bakal Paslon menjadi Calon Bupati dan wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat administrai yakni Drs. Mohammad Yasin Payapo, M.Pd dan Timotius Akerina, SE, M.Si yang pada masa pendaftaran masih terlilit hutang dan telah merugikan keuangan negara. Berdasarkan tagihan kredit Bendahara dan surat Sekretariat DPRD Provinsi Maluku No. 900/218/Set-DPRD, perihal: Mohon pengembalian kredit konsumtif tertanggal 29 Nopember 2016, diketahui bahwa plafon kredit yang bersangkutan sebesar Rp. 250.000.000 dengan potongan tagihan perbulan Rp. 7.741.433. namun sesuai fakta masih terjadi pemotongan kredit dari gaji dan tunjangan Drs. Mohamad Yasin Payopo sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku sampai dengan bulan desember 2016, padahal jika berdasarkan Keputusan KPU SBB No. 21/Kpts/KPU-KAB/029.4336445/X/2016 pada tanggal 24 oktober 2016, perlu diketahui bahwa Drs. Mohamad Yasin sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku dan segala haknya sebagai anggota gaji dan tunjangan sejak bulan november 2016 tidak lagi menjadi tanggung jawab pos rekening bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Provinsi Maluku. Hal yang sama juga terjadi pada calon wakil Bupati Kabupaten SBB Timotius Akerina yakni sebesar RP. 200.000.000
2. Bahwa diduga dalam Pendistribusian surat suara cadangan tidak sesuai dengan jumlah DPT hasil pleno KPU SBB, dalam rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten SBB khususnya tersebar dalam beberapa PPK Kecamatan Seram barat, Huamual, Amalatu, Kairatu, Taniwel, Taniwel Timur dan Huamal Belakang terdapat selisih 2,5% pada setiap DPT pada TPS di masing-masing PPK tersebut diatas yang tertuang dalam Form CI berbeda dengan DA1-KWK. Terhadap temuan ketidaksesuain tersebut, saksi paslon No. Urut 3 menyampaikan keberaatan dan minta ditindaklanjuti oleh Panwas Kab. SBB namun tidak ditindaklanjuti.
3. Bahwa penjelasan salah satu komisioner Kab. SBB atas nama Syarif Hehanusa menyatakan dalam pleno PPK Kairatu, SIDALI tidak dapat membaca nama dan NIK yang sama dalam menginput data DPT. Akan tetapi, fakta membuktikan bahwa ternyata terdapat kesamaan nama dan NIK dalam dua TPS yang dimaksud (TPS 08 dan TPS 16 Desa Kairatu)
4. Bahwa sikap tidak netral Ketua KPU Kab. SBB yang mengajak untuk mendukung salah satu Paslon Tertentu. Ajakan ini disampaikan kepada Abdul Arip Samal selaku Tim Relawan Paslon Nomor URUT 3 Via handphone yang telah terekam dengan jelas sebagaimana bukti rekaman percakapan via HP terlampir.
5. Bahwa berdasarkan Amar putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 184/Pid.sus/2016/PN.Msh tanggal 29 Desember 2016 yang mengadili perkara pidana Paslon No. Urut 4 atas nama Drs. Moh Yasin Payapo dan Timotius Akerina telah secara dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yakni secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kamoanye diluar jadwal waktu yang telah ditentukan KPU Provinsi dan KPU Kab/kota untuk masing-masing calon yang dimana menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan kampanye
6. Bahwa Panwas Kab. SBB tidak mengawasi proses dan tidak menindaklanjuti kejadian pelanggaran dalam proses pilkada SBB sehingga KPU Kab. SBB bisa meloloskan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat dan menetapkan sebagai peserta calon Bupati dan wakil Bupati SBB Tahun 2017.
Alat Bukti:1. Keputusan KPU Kab. Seram Bagian Barat, No. 21/Kpts/KPU-KAB-029.433.645/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017
2. Keputusan KPU Kab. Seram Bagian Barat No. 22/Kpts/KPU-KAB-029.433645/X/2016 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB Tahun 2017
3. Surat Pemerintah Provinsi Maluku, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku No. 900/218/Set-DPRD, Perihal: Mohon Pengembalian Kredit konsumtif yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank Maluku Cabang Ambon
4. Bukti Penerimaan Kwitansi dari DPRD Kab. SBB
5. Kesamaan nama dan NIK pada DPT TPS 08 dan TPS 16 Desa Kairatu Kecamatan Kairatu
6. Keputusan KPU Kab. Seram Bagian Barat, No. 21/Kpts/KPU-KAB-029.433.645/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017 beserta Lampiran Model BA.HP-KWK
7. Keputusan KPU Kab. SBB No. 21/Kpts/KPU-Kab-029.433.645/II/2017 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. SBB Tahun 2017 dan Form Model DB1-KWK
8. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Kairatu (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA2-KWK, Form Model DA6-KWK
9. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Huamual (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA2-KWK, Form Model DA6-KWK
10. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Seram Barat (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA2-KWK
11. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Taniwel Timur (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA2-KWK, Form Model DA6-KWK
12. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Amalatu (Form Model DA1-KWK), Form Model DA-KWK, Form Model DA6-KWK
13. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 184/Pid.Sus/2016/PN.Mshtanggal 29 Desember 2016
14. Bukti Rekaman Penjelasan Komisioner KPU Kab. SBB
15. Bukti percakapan Ketua KPU dengan saksi pasangan calon Nomor urut 3
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 63/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 03-03-2017
Teradu:1. Iskandar A. Gani
2. Fajri Bin Sulaiman
(Ketua dan anggota KIP Aceh Timur)
Pengadu:Zainal Abidin (Ketua Panwaslih Kab. Aceh Timur)
Pokok Perkara:1. Teradu dan jajarannya merusak segel kotak suara, membuka kotak suara dan mengambil dokumen Form C1-KWK berhologram, merusak segel amplop berisi form C1-KWK berhologram dan mengambil form C1-KWK berhologram diluar prosedur dan waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 178E UU Nomor 10 Tahun 2016.
2. Perbuatan Teradu tersebut pada point 1 juga diluar prosedur dan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan terbukti melanggar administrasi Pemilihan
3. Bahwa perbuatan tersebut diatas juga terbukti melanggar asas kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 11 dan pasal 12 Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Alat Bukti:1. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Aceh Timur Nomor 016/BA/Panwaslih-Aceh Timur/II/2017
2. Kajian Panwaslih Aceh Timur Nomor 027/TM/Panwaslih-Aceh Timur/II/2017
3. Printout foto pemberitaan media online
4. Berita Acara penyerahan C1-KWK berhologram dari KIP Aceh Timur kepada Panwaslih Aceh Timur sebagai Barang Bukti
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 64/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 03-03-2017
Teradu:Ketua dan Anggota Panwas Kota Gorontalo
Pengadu:1. Siti Haslina (Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo)
2. Nanang Masaudi (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo)
3. Arijadi (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu pada tanggal 24 Februari 2017 membagikan kuisioner kepada masyarakat melalui Panwascam Sipatana yang diteruskan oleh PPL
2. Bahwa isi kuisioner tersebut pada poin 10 memuat pertanyaan terkait hak pilih seseorang yang sedianya tidak pantas dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
Alat Bukti:1. Fotokopi Form model A.1 Bawaslu Provinsi Gorontalo perihal Penerimaan laporan dengan No: 03/LP/PILGUB-Wagub/II/2017.
2. Fotokopi aduan Masyarakat dari LSM Laskar Merah Putih kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo.
3. Fotokopi Kuisioner yang disebar oleh Panwas Kota Gorontalo.
4. Fotokopi print out pesan group whatssup Panwas Kota Gorontalo.
5. Fotokopi Form Model A.7 tentang Baerita Acara Klarifikasi.
6. Hasil Kajian dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo No.03/LP/PILGUB-WAGUB/II/2017.
7. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 66/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 03-03-2017
Teradu:1. Budi Darmawan (Anggota KPPS TPS 08 Desa nibung Kec. Koba)
2. Tri Badiono (Ketua KPPS TPS Desa nibung Kec. Koba)
Pengadu:1. Yudi Purwanto, S.Fil (Ketua Panwas Kab. Bangka Tengah)
2. Robianto, SE (Anggota Panwas Kab. Bangka Tengah)
3. Muhamad Utoyo, SH (Anggota Panwas Kab. Bangka Tengah)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 saat berlangsungnya proses penghitungan surat suara ditemukan salah satu dari anggota KPPS atas nama Budi Darmawan merangkap tugas sebagai saksi pasangan calon nomor urut 1;
2. Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh pengawas TPS 08 Desa Nibung atas nama Faisal Habibi,
3. Bahwa atas kejadian ini Pengawas TPS berkoordinasi dengan pangawas Pemilihan Lapangan (PPL), Panwas Kecamatan Koba dan Panwas kab. Bangka Tengah;
4. Bahwa proses perhitungan suara sempat dihentikan selama 15 menit untuk menon-aktifkan Sdr. Budi Darmawan, sebagai Anggota KPPS TPS 08 Desa Nibung, sehingga yang bersangkutan tidak dilibatkan lagi dalam proses penghitungan suara di TPS 08 sampai dengan selesai penghitungan suara;
Alat Bukti:1. Form Penerimaan Temuan Nomor 01/TM/Pilgub/II/2017;
2. Berita Acara Klarifikasi atas nama Tri Badiono;
3. Berita Acara Klarifikasi atas nama Maryadi
4. Berita Acara Klarifikasi atas nama Budi Darmawan
5. Berita Acara Klarifikasi atas nama Faisal Habibi;
6. Berita Acara Klarifikasi atas nama Abdul Rahman;
7. Hasil kajian Panwas Kab. Bangka Tengah;
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 70/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 03-03-2017
Teradu:1. Hayani Imbu S.Sos (Ketua KPU Kota Kendari)
2. Wahid Daming, SE (Anggota KPU Kota Kendari)
3. Yasir, S.Pd (Anggota KPU Kota Kendari)
4. Sainal Abidin, SP (Anggota KPU Kota Kendari)
5. Ade Suerani, SP (Anggota KPU Kota Kendari)
6. Muskam, S.Sos Sekretaris KPU Kota Kendari)
7. Alasman Mpesau, SH., MH (Ketua Panwas Kota Kendari)
8. Joko Purnomo., SH., MH (Anggota Panwas Kota Kendari)
9. Sahinuddin. SH (Anggota Panwas Kota Kendari)
Pengadu:Haris Andi Surahman (Calon Wakil Walikota Kendari tahun 2017)

DIKUASAKAN kepada:

Imam Al Ghazali (Anggota Koordinator tim kampanye dan tim pemenangan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2017)
Pokok Perkara:Sebagai Terlapor I, II,III, IV dan V tanggal 15 Februari 2017
1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, 5 orang anggota KPU Kota Kendari pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara tidak melakukan koordinasi secara berjenjang kepada PPK dan PPS untuk memonitoring pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dilakukan oleh KPPS, sehingga kecurangan atas temuan Tim RASAK-HARIS dari hasil analisis dan tabulasi data dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Bahwa PPK dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara di 10 Kecamatan saksi Paslon Nomor urut satu mengajukan keberatan atas temuan kecurangan. Atas temuan kecurangan tersebut yang telah diajukan oleh saksi Paslon Nomor urut 1 telah dikesampingkan dan tidak dilakukan perbaikan oleh PPK (Bukti Saksi 10 Kecamatan Paslon Nomor Urut 1)
b) Adanya Pemiluh ganda dan pemilih yang menggunakan hak pilih 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda di kelurahan Bende dan Wowawanggu Kecamatan Kadia berdasarkan C7-KWK (Bukti C7-KWK)
c) Hasil analisa dan tabulasi data ada indikasi Anggota KPU Kota Kendari kelebihan memberikan surat suara tambahan kepada KPPS di 520 TPS sebesar 1.357 dari jumlah dari jumlah DPT 179.414 per TPS x 2.5% data C1-KWK (Bukti Formulir C1-KWK)
d) Anggota KPU Kota Kendari tidak melakukan Bimbingan Teknis kepada KPPS tata cara pengisian dan Perumusan sistem penghitungan suara secara baik hal itu dibuktikan dari hasil analisis dan tabulasi data tim RASAK-HARIS telah ditemukan beberapa TPS pemilih menggunakan hak pilih 100% sesuai data C1-KWK (Bukti Form C1-KWK)
e) Tim RASAK-HARIS menemukan beberapa pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih di TPS tidak melaporkan diri kepada KPPS saat memilih, tetapi anggota KPPS menulis angka pada pengisian formulir C1-KWK pengguna hak pilih DPTb menggunakan hak pilih laki-laki dan perempuan (bukti Formulir C1-KWK)
f) Adanya indikasi penggelembungan suara berdasarkan hasil analisa dan tabulasi data pengguna hak pilih DPTb yaitu pemilih yang menggunakan KTP Elektronik/Surat keterangan sebesar 11.022 sesuai fakta formulir C1-KWK. Hasil pembuktian pada laporan DISDUKCAPIL kota Kendari kepada KPU Kota Kendari bahwa pengguna KTP Elektronik adalah sebesar 9.364. Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik tersebut terbilang sangat besar dimana Anggota KPU Kota Kendari telah mendistribusikan Formulir Model A.tb-KWK dan mendistribusikan formulir alat bantu Komunikasi Pemilih DPTb sesuai surat KPU No. 151/KPU/II/2017. Terkait 2 2 Formulir yang berbeda tersebut dipastikan adanya indikasi mobilisasi massa dimana Anggota KPU Kota Kendari dalam memberikan Formulir Alat Bantu Komunikasi Pemilih DPTb kepada KPPS sebanyak 20 Lembar x 520 TPS itu jumlahnya sebesar 10.400 alat bantu komunikasi Pemilih DPTb. (Bukti Pemilih Surat keterangan DISDUKCAPIL, Formulir A. Tb dan surat KPU Nomor 151/KPU/II/2017)
g) Bahwa KPU Kota Kendari tidak melakukan tanggapan terhadap surat yang telah diberikan tim RASAK-HARIS tentang temuan pemilih ganda pada DPT (Bukti Surat)
h) Bahwa ada satu TPS di Kecamatan kambu hasil rekomendasi Panwas untuk PSU, tetapi itu tidak dilakukan dan atau di tindaklanjuti oleh KPU Kota Kendari (Bukti nomor Surat terlampir)
Sebagai Terlapor I, II,III, IV dan V tanggal 22 Februari 2017
1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 KPU Kota Kendari melakukan Pleno sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari di KPU Kota Kendari dengan dihadiri Paslon Nomor urut 1 RASAK-HARIS. Pada saat penghitungan suara Anggota KPU Kota Kendari tidak memberikan kesempatan kepada PPK untuk mebacakan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan di PPK Berdasarkan rekapitulasi dari hasil penghitungan suara di TPS melalui KPPS (Bukti Rekaman video Pleno Kota Kendari)
2. Bahwa KPU Kota Kendari mengambil alih sertitfikat rekapitulasi, idealnya seharusnya KPU memberikan kesempatan kepada PPK untuk membacakan dan KPU yang menginput data rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Kendari (Bukti Rekamana Video Pleno KPU Kota Kendari)
3. Bahwa KPU Kota Kendari ada unusr kesengajaan untuk tetap melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara dan mengesampingkan kecurangan yang didapatkan tim Paslon Nomor urut 1 baik C1-KWK, C7-KWK, Formulir A.tb dan formulir alat bantu komunikasi Pemilih DPTb (Bukti C1-KWK, C7-KWK, Formulir A.tb dan Formulir Lat bantu Komunikasi Pemilih DPTb terlampir)
Sebagai Terlapor I, II,III pada tanggal 21 Februari 2017
Bahwa ada indikasi 3 Anggota KPU Kota Kendari menrima suap dengan tempat yang berbeda dari pasangan Calon Nomor urut 2 sesuai bukti rekaman pada hari selasa tanggal 21 Februari 2017 di Hotel Imperial kamar 220 mulai pukul 16.00-17.00 (Bukti transkip pembicaraan dan rekaman)
Sebagai Terlapor VI Sekretaris KPU Kota Kendari
Bahwa ada indikasi sekretaris KPU Kota Kendari memabantu paslon Nomor urut 2 dengan cara memerintahkan staf sekretariat untuk mengedarkan alat bantu komunikasi pemilih DPTb sebanyak 20 lembar per TPS x 520 TPS seluruh kecamtan se kota kendari (Bukti transkip pembicaraan dan rekaman)
Sebagai Terlapor VII, VIII dan IX tanggal 15 Februari 2017
1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 Panwas Kota Kendari sebagai pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan pada pemiolihan Walikota dan wakil walikota Kendari
2. Bahwa banyaknya temuan kecurangan berdasarkan bukti yang ditemukan oelh paslon nomor urut 1 tidak ditindaklanjuti PPL dan Panwas Kecamaatan (bukti C1-KWK, C7-KWK)
3. Bahwa Panwas Kecamatan sebagai fungsi pengawasan dalam mengawasi rekapitulasi penghitungan suara di PPK tidak pernah mengeluarkan tidak pernah membuat rekomenddasi pemungutan suara ulang atas bukti bukti temuan kecurangan Paslon Nomor urut 1 (Bukti C1-KWK, A.tb-KWK dan formulir alat bantu Komunikasi pemilih DPTb)
Sebagai Terlapor VII tanggal 22 Februari 2017
Alat Bukti:1. Bukti transkip Rekaman
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 71/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 03-03-2017
Teradu:1. Ir. Yohana Lololuan (Ketua KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
2. Paulus Jambormias, S.Sos. (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
3. Hendrikus Serin, SH (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat
4. Petrus R. Lartutul, S.Sos (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat
5. Marthen Kanikir (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat
6. Drs. Gerson Lambiombir (Ketua Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)
7. Heri Lerebulan, SH (Anggota Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)
8. Tomas Wakano, SH (Anggota Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat
Pengadu:1. Lodwyk Wessy, SH (Advokat)
2. Elia Ronny Sianressy, SH (Advokat)
3. Deni Frankli Sianressy, SH (Advokat)

Kuasa Dari :

4. Dharma Oratmangun (Pasangan Calon Bupati Maluku Tenggara Barat)
5. Markus Faraknimella (Pasangan Calon Wakil Bupati)
Pokok Perkara:1. Bahwa dalam proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat yang dimana penyelenggara KPU dan Panwaslu Maluku tenggara Barat yakni Teradu , I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, tidak menerapkan asas mandiri, Jujur, adil, Kepastian Hukum, tertib, kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, sehingga KPU dan Panwaslu Kab. Maluku Tenggara barat tidak menunjukan sifat yang domokratis, sehingga smua tahapan pemilu yang terjadi di Kab. Maluku Tenggara Barat terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang;
2. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 KPU Kab. MTB, melakukan rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2017 berjumlah 73.000.;
3. Bahwa dari (DPS) yang berjumlah 73.000, yang ditetapkan pada tgl 6 Desember 2016, maka menuru KPU Kab. MTB telah dilakukan pemutahiran data akan tetapi tanpa menjelaskan dan merincikan tata cara dan metode yang digunakan dalam pemutahiran data pemilihan dan tetap melanjutkan tahapan dengan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maluku tenggara barat berjumlah 72.091 dan dijadikan dasar dilakukan pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017;
4. Bahwa terdapat DPT yang ditetapkan oleh KPU MTB tersebut terjadi pengurangan jumlah pemilih dari jumlah daftar pemilih sementara (DPS) 73.000 menjadi 72.091 maka terjadi pengurangan sebesar 1.091 pemilih tanpa merincikan dan menjelaskan sebab dan alasan alasan yang argumentative kenapa terjadi pengurangan jumlah pemilih;
5. Bahwa penetapan daftar pemilihan tetap yang dilakukan di dalam rapat pleno KPU Kab. MTB yang dihadiri oleh Panwas, Gakumdu, Tim Pemenangan Pasangan Calon, yang dimana terjadi perbedaan menyangkut DPT tersebut sehingga Panwas Kab. MTB sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalanya tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati MTB akan tetapi Panwas Kab. MTB tidak menandatangani Berita Acara Penetapan DPS ke DPT yang dilakukan oleh KPU Kab. MTB;
6. Bahwa alasan tidak dilaksanakan penandatanganan berita acara Penetapan DPT tersebut diakibatkan karena menurut data yang dimiliki oleh Panwas Kab. MTB ada sekitar 40.000 pemilih yang belum memiliki eKTP dan dari 40.000 pemilih tersebut ada sekitar 16.000 pemilih yang belum melakukan rekaman identitas di Dinas kependudukan dan catatan sipil di Kab. MTB;
7. Bahwa penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan pada pemungutan suara pada tanggal 15 februari 2017, sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh KPU MTB dan penyelenggara lain dibawahnya pada setiap TPS yang tersebar di Desa/Kelurahan di Kab.MTB, dengan cara menghalang halangi dan membatasi para pemilih untuk tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati di TPS yang telah ditentukan;
8. Bahwa dari jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 72.091 pemilih hanya terdapat 56.114 pemilih yang menggunakan hak suara pada hari pemungutan suara pada tgl 15 Februari 2017, sedangkan yang tidak menggunakan hak suara pada hari pemungutan suara berjumlah 15.886 pemilih;
9. Bahwa pelanggaran secara terstruktur yang dilakukan oleh KPU Kab. MTB diduga adalah tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh KPU Kab. MTB dengan tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas pada saat Pleno Penetapan DPT sebagai akibat dari pengurangan jumlah suara secara signifikan dari DPS menjadi DPT, yang mengakibatkan terjadi pengurangan secara besar besaran partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya, yaitu dari jumlah DPT sebesar 72.091 Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya Sebesar 56.114 pemilih, tetapi dari total pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagian besar para pemilih datang ketempat pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya akan tetapi tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan;
Alat Bukti:1. Keputusan KPU Kab. MTB nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/tahun 2016; tentang penetapan pasangan Calon bupati dan wakil bupati;
2. Rekomendasi Nomor 074/Panwaslih-Tansel/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang penerusan pelanggaran Administrasi pemilihan Kepada Ketua PPK Tansel; untuk melaksankan pengutan suara ulang pada TPS 4;
3. Rekomendasi Panwas nomor 075/Panwaslih-Tnasel/II/2017 tggl 20 Februari 2017;
4. Rekomendasi nomor 076/panwaslih-tansel/II/2017 tgl 20 februari 2017;
5. Rekomendasi nomor 08/LP/Pilbup/II/2016 tentang laporan terhadap calon bupati Kab. MTB no urut 1 yang memberikan uang (Politik);
6. Surat keputusan KPU Kab. MTB Nomor 01/TM/Pilbup-tansel/II/2017 tentang tanggapan dan keputusan terhadap Rekomendasi Panwas Nomor 074/Panwas-tanse/II/2017;
7. Keptusan KPU kab. NTB nomor 04/KPTS/KPU-kab. MTB/II/tahun 2017 tantang Hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati;
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 69/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 03-03-2017
Teradu:1. Ketua dan Anggota KPU Kab. Dogiyai
a. Moses Magai (Ketua)
b. Andreas Tibakoto (angota)
c. Yohanes Pigai (Anggota)
d. Orva Tigi (Anggota)
2. Ketua dan Anggota
Panwaslih Kab. Dogiyai
a. Yakob Paisey (Pjs. ketua)
b. Agustinus Tigi (Anggota)
Pengadu:Fuad Abdullah S.Th.I., SH.,M.Si (Advokad) selaku Kuasa dari : Markus waine (Calon Bupati Kab. Dogiyai)
Pokok Perkara:1. Bahwa Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Dogiyai telah meloloskan Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 (satu) yang belum memperoleh surat keputusan terkait pengunduran dirinya dari Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa para teradu melakukan pelipatan kertas suara bukan dilakukan di Kantor KPU dan/atau tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Kabupaten Dogiyai, akan tetapi para Teradu melakukan pelipatan di Kabupaten Nabire yang merupakan kabupaten tetangga. Dan soal pelipatan para teradu ketua dan anggota KPU Kab. Dogiyai menyatakan bahwa peipatan dilakukan di daeah atau kabupaten lain karena dengan alasan belumm adanya pencairan dana tahap II terkait Pilkada Kab. Dogiyai.
3. Bahwa Para Teradu tidak menghormati dan menganggap bahwa pemilihan secara noken tidak sah, padahal dalam noken atau sistem ikat adalah sistem yang konstitusional dan berlangsung selaras dengan kearifan lokal yang ada yang dimana telah tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang masih dapat dibenarkan digunakan dengan syarat harus diadministrasikan secara tertib sejak ditingkat TPS dengan dicatat dan dimasukkan dalam format Model C dan model C1 yang disaksikan oleh saksi-saksi.
4. Bahwa terkait penetapan DPT yang ada di Kabupaten Dogiyai dalam Pilkada 2017 sunggh mengalami kerancuan jika dibandingkan dengan beberapa data resmi terkait kabupaten dogiyai dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri serta KPU Republik Inonesia, sehingga dengan ketidak konsistenan data dan/atau peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan dalam angka tentu megakibatkan beberapa kerugian, diantaranya adalah kevalidan data terkait penyelenggaraan Pikada di Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.
5. Bahwa Panwaslih Kab. Dogiyai dan tidak melakukan pengawasan dan tidak melakukan tindakan terhadap laporan pengaduan pengadu terhadap Panwaslih Kab. Dogiyai dan Panwaslih Kab. Dogiyai menyalahi kewenangannya sebagai penegak hukum dan bertindak semena-mena yang berdampak merugikan pasangan calon lain.
6. Bahwa pada tanggal 16 Februrai 2017 bertempat di rumah makan kawasan penginapan Dogiyai 2 Distrik Kamuu, berlangsung pertemuan antara Bupati Nabire, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1 yaitu Yaocobus Dumupa-Oscar Makai dengan Panwaslih Kabupaten Dogiyai dan ini diduga adanya keperpihakan Panwaslu terhadap pasangan calon tertentu. Bahkan pertemuan tersebut sampai didatangi masyarakat dan sampai terjadi kericuhan dan sampai adanya tembakan dari kepolisian.
7. Bahwa pada saat masyarakat datang untuk mengusir Bupati Nabire, datang sekelompok polisi bersenjata yang menghalau masyarakat tersebut, disusul oleh Kapolres Nabire yang memegang senjata laras panjang. Bberapa tembakan pun dilepaskan oleh anggota kepolisian di bawah komando Kapolres Nabire malam itu, mereka melepaskan tembakan menghadapi masyarakat yang tidak bersenjata, masyakatpun dipukuli sampai berdarah-darah hingga dibawa ke pos Brimob Kab. Dogiyai. Dan sampai di pos Brimob masyarakat a.n Yan Goo dan Calon Bupati Paslon Nomor urut 4 Angkian Goo bukannya diinterogasi secara baik tetapi malah disiksa oleh oknum Brimob, dan diduga kuat diketahui oleh para terlapor.
Alat Bukti:1. Status PNS Calon Wakil Bupati yang masih berstatus PNS
2. Model DB-KWK
3. Model DB-1 KWK
4. Model C. KWK
5. Model C.1 - KWK
6. Surat pernyataan Ikat Kamuu Selatan 1
7. Pernyataan Ikat Distrik Kamuu Selatan 2
8. Copy Keputusan KPU kab. Dogiyai Nomor 7/kpts/Kab.Dgy/II/2017
9. Data penduduk dari BPS
10. Data Bukti DAK dari Kemendagri
11. Bukti Foto pertemuan Panwaslu dengan Bupati dan tim Pasangan Calon Nomor Urut 1
12. Video pertemuan Panwaslu dengan Tim Pasangan Calon Nomor urut 1
13. Tanda terima Berkas Laporan Kepada Panwaslih Kab. Dogiyai.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 67/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 03-03-2017
Teradu:1. HI Muhammad N Tuli (Ketua KPU Provinsi Gorontalo)
2. Selvi Katili (Anggota KPU Provinsi Gorontalo)
3. Maspa Mantulangi (Anggota KPU Provinsi Gorontalo)
4. Ahmad Abdullah (Anggota KPU Provinsi Gorontalo)
5. Verianto Madjowa (Anggota KPU Provinsi Gorontalo)
6. Siti Haslina (Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo).
7. Nanang Masaudi (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo).
8. Arjadi (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo).
Pengadu:Abdullah D. Djarai (Ketua LSM Peduli Hukum dan Demokrasi)
2. Ali Fibi Sidiki (wiraswasta)
3. Mohammad Jefry I (wiraswasta)
4. Firdaus Isa (wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 Teradu ketua dan anggota KPU Provinsi Gorontalo secara sewenang-wenang melakukan pembakaran kertas suara sebanyak 12.550 yang tidak dihadiri Tim atau saksi Paslon karena para Teradu tidak pernah memberikan informasi atau pemberitahuan kepada Paslon atau tim Paslon.
2. Bahwa para Teradu Ketua dan anggota KPU Provinsi Gorontalo melakukan tindakan yang melanggar tahapan, program, dan jadwal yaitu melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon yang tidak sesuai dengan jadwal yang seharusny dilakukan tanggal 24 Oktober 2016, tetapi dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2016 Pukul 03.00 WITA dinihari di kabupaten Gorontalo Utara dan bukan di kontor KPU Provinsi. Rapat pleno tersebut juga tidak dihadiri oleh para pihak seperti Bawaslu provinsi Gorontalo dan Paslon atau yang mewakilinya.
3. Bahwa para Teradu telah melakukan manipulasi/pembohongan keputusan Pleno penetapan paslon dan berita acaranya yang sebenarnya dilakukan tanggal 25 oktober 2016 tetapi dibuat mundur menjadi tanggal 24 Oktober 2016, padahal pada tanggal tersebut para Teradu Ketua dan anggota KPU provinsi masih dalam perjalanan dari Gorontalo ke Jakarta tanggal 23 Oktober dan kembali ke Gorontalo tanggal 24 oktober 2016.
4. Para Teradu Ketua dan anggota KPU Provinsi Gorontalo memperlihatkan ketidaknetralan karena memaksakan Paslon yang tidak memenuhi syarat tetapi diloloskan yang salah satunya tidak mempunyai ijazah SD.
5. Bahwa para Teradu Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo diduga ikut membiarkan dan tidak melakukan tindakan Pengawasan sebagai tugas dan wewenangnya sebagai Pengawas Pemilu yang membiarkan Paslon yang tidak seharusnya memenuhi syarat tetapi dinyatakan memenuhi syarat.
6. Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo juga melakukan pembohongan dan memberikan keputusan tidak benar terhadap ceklist pendaftrab Paslon. Syarat cedklist tersebut menyerahkan salinan putusan pengadilan, tetapi yang diberikan hanya petikan putusan.
Alat Bukti:1. Fotokopi Form Model C-2
2. Fotokopi Form Model DA-2
3. Fotokopi Form Model DB-2
4. Fotokopi Form Model BB-2
5. Print out foto pembakaran kertas suara oleh KPU Provinsi Gorontalo.
6. Klipping koran Harian Radar Gorontalo tanggal 16 Februari 2017.
7. Print out media online metrotvnews tabggal 15 Februari 2017.
8. Fotokopi SK KPU Provinsi Gorontalo No. 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Paslon Pilgub Gorontalo Tahun 2017.
9. Fotokopi SK KPU Provinsi Gorontalo No. 15/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan nomor urut Paslon Pilgub Gorontalo Tahun 2017
10. Fotokopi PKPU No 7 Tahun 2016
11. Fotokopi notulensi Rapat Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait konsultasi penanganan dugaan pelanggaran administrasi kelngkapan syarat calon a.n Rusli Habibie.
12. Fotokopi Petikan Putusan MA RI No.348 K/PID/2016.
13. Salinan Putusan MA RI No.348 K/PID/2016
14. Salinan Putusan MK RI No 33/PHPU.D-XI/2013.
15. Fotokopi Form Model TT.1-KWK dan lampirannya.
16. Video unjuk rasa di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo.
17. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 71/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 03-03-2017
Teradu:1. Ir. Yohana Lololuan (Ketua KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
2. Paulus Jambormias, S.Sos. (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
3. Hendrikus Serin, SH (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat
4. Petrus R. Lartutul, S.Sos (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat
5. Marthen Kanikir (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat
6. Drs. Gerson Lambiombir (Ketua Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)
7. Heri Lerebulan, SH (Anggota Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)
8. Tomas Wakano, SH (Anggota Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)
Pengadu:1. Lodwyk Wessy, SH (Advokat)
2. Elia Ronny Sianressy, SH (Advokat)
3. Deni Frankli Sianressy, SH (Advokat)

Kuasa Dari :

4. Dharma Oratmangun (Pasangan Calon Bupati Maluku Tenggara Barat)
5. Markus Faraknimella (Pasangan Calon Wakil Bupati)
Pokok Perkara:1. Bahwa teradu 1 sampai 5 yaitu ketua dan Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat, telah menolak melaksanakan Rekomendasi Panwas Nomor : 074/Panwaslih-tansel/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017, dan Rekomendasi Nomor 075/Panwaslih-tansel/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017, serta Rekomendasi Panwas Nomor 076/Panwaslih-tansel/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017 yang merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan untuk melakukan pemungutan Suara (PSU) di TPS IV Desa Olilit, TPS 2 kelurahan Saumlaki dan TPS 1 Desa latdalam, Namun berdasarkan Keputusan KPU Kab. MTB malaui suratnya Nomor 32/Seskab.MTB/II/2017, menolak untuk tidak melaksanakan 3 rekomendasi tersebut dengan alasan bahwa penyerahan Rekomendasi kepada KPU Kab. MTB telah meewati tenggang waktu pengajuan rekomendasi sebagai mana diatur dalam Per-KPU;
2. Bahwa teradu panwas kab. MTB yaitu teradu VI, VII, VIII, tidak memberikan rekomendasi ke penyidik polres kab. MTB untuk segera dilakukan proses Hukum terhadap Komisioner KPU Kab. MTB, padahal telah memenuhi unsur yang diatur dalam pasal 193 UU No.10 Tahun 2016, yang dimana perbuatan yang dilakukan Komisioner KPU Kab. MTB menolak melaksanakan atau tidak menindaklanjuti rekomendasi panwas Kab. MTB tanpa didasarkan pada alasan alasan yang daitur dalam undang-undang, dan berdasarkan kewenangannya panwas Kab. MTB harus segera merekomendasikan kepada Penyidik polres MTB untuk di proses sesuai ketentuan hukum namun hal tersebut baru dilakukan oleh teradu VI,VII,VIII pada tanggal 8 Maret 2017 sehingga oleh penyidik baru diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 9 Maret 2017, dan pada hari yang sama kepala kejaksaan Negeri Saumlaki mengeluarkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana pemilu, dengan nomor PRIN-84/S.1.15/Euh.1/03/2017;
3. Bahwa teradu 1 sampai 5 dengan segala kewenanganya secara melawan hukum, memerintahkan perusaan atau rekanan yang ditunjukan oleh KPU Kab. MTB, yang dimana telah melakukan percetakan surat suara melebihi ketentuan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang yaitu 2,5 % dari jumlah pemilih tetap, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh teradu 1-5 yaitu KPU Kab. MTB, terungkap ketika dilakukan pemeriksaan gabungan yang terdiri dari Unsur pemerintah daerah MTB, dan Pihak POLRES, KPU Kab. MTB dan panwas Kab. MTB, paada saat pemeriksaan yang dilakukan di kantor KPU Kab. MTB, para pemeriksa menemukan ada kelebihan surat suara berjumlah 511 lembar kertas surat suara;
4. Bahwa Teradu 1-4 pada saat proses pemungutan suara sedang berlangsung pada tgl 15 Februari di TPS 4 desa Olilit, menggunakan kewenangannya secara melawan hukum dengan memerintahkan KPPS di TPS 4 desa Olilit, untuk menghentikan proses pemungutan suara di TPS 4, desa Olilit,;karena tidak ada solusi yang disepakati antara pemilih yang datang ke TPS IV untuk menggunakan hak pilihnya karena namanya tidak terdapat didalam DPT, tidak memeiliki e-KTP namun telah merekam di datanya di Dukcapil Kab. MTB; namun sampai hari pemilihan tgl 15 februari 2017 tersebut masyarakat tdk diberikan keterangan dari duccapil sebagai pengganti e-KTP karena blangko e-KTP habis, sedangkan orang yang datang mau memilih menggunakan KK, dan surat keterangan kepala desa tetapi tidak di izinkan memilih oleh PPS dan KPPS;
5. Bahwa Teradu 3 sebagai anggota KPU Kab. MTB telah terlibat partai politik yang diamana teradu telah di lantik dalam jabatan sebagai Sekertaris Majelis pertimbangan Partai Demokrat Cabang Maluku Tenggara Barat;
Alat Bukti:1. Surat keterangan saksi;
2. SK DPP Partai Demokrat dengan Nomor :151/SK/DPP.PD/DPC/XII/2012
3. Suarat Nomor 074/Panwaslih-tansel/II/2017 tentang Penerusan pelanggaran administrasi pemilihan yang di tujukan kepada ketua PPK tansel
4. Kajian dari Panwas kab. maluku Tenggara Barat; dengan No. 01/TM/PILBUP-Tansel/II/2-17;
5. Keputusan KPU Kab. MTB nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/tahun 2016; tentang penetapan pasangan Calon bupati dan wakil bupati;
6. Rekomendasi Nomor 074/Panwaslih-Tansel/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang penerusan pelanggaran Administrasi pemilihan Kepada Ketua PPK Tansel; untuk melaksankan pengutan suara ulang pada TPS 4;
7. Rekomendasi Panwas nomor 075/Panwaslih-Tnasel/II/2017 tggl 20 Februari 2017;
8. Rekomendasi nomor 076/panwaslih-tansel/II/2017 tgl 20 februari 2017;
9. Rekomendasi nomor 08/LP/Pilbup/II/2016 tentang laporan terhadap calon bupati Kab. MTB no urut 1 yang memberikan uang (Politik);
10. Surat keputusan KPU Kab. MTB Nomor 01/TM/Pilbup-tansel/II/2017 tentang tanggapan dan keputusan terhadap Rekomendasi Panwas Nomor 074/Panwas-tanse/II/2017;
11. Keptusan KPU kab. NTB nomor 04/KPTS/KPU-kab. MTB/II/tahun 2017 tantang Hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati;
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 162VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 03-03-2017
Teradu:Fitrinela Patonangi, SH.,MH (Anggota KPU Kab. Polewali Mandar)
Pengadu:1.Busrang Riandhy, S.Ag (Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)
Pokok Perkara:Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat a.n MULYADI tertanggal 3 Maret 2017 ke Bawaslu Sulbar diduga terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dengan pokok perkara :
1. Terkait adanya indikasi Komisioner KPU Polewali Mandar saudara Fitrinela Patonagi, SH., MH yang diduga memiliki identitas ganda berupa KTP yang digunakan saat mendaftar sebagai calon komisoner KPU Kota Makassar, Prov. Sulbar dan Calon Komisioner KPU Kab. Polewali Mandar antara Bulan Oktober – Desember 2013
2. Diduga pada saat dilantik menjadi Anggota KPU Kab. Polewali Mandar oleh KPU Provinsi Sulbar sebagai pengganti antgar waktu anggota KPU Polewali Mandar pada tanggal 7 Agustus 2015 saudara Fitrinela Patogi, SH.,MH belum memiliki identitas kependudukan yang sah dari pemerintah Kab. Polewali mandar
3. Diduga KPU prov. Sulbar tidak melakukan Verifikasi faktual atas keabsahan identitas kependudukan saudara Fitrianela Patonagi, SH., MH saat akan ditetapkan sebagai Pengganti ANTAR Waktu anggota KPU Polewali Mandar
Alat Bukti:1. Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Sulbar
2. Berita Acara No. 04/BA/Bawaslu-Prov.SR/PM.00.01/IV/2017
3. Surat Pernyataan saksi Bermaterai a.n Joko Prianto
4. Keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah/janji dan Berita Acara Klarifikasi a.n MULYADI
5. Keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah/janji dan Berita Acara Klarifikasi a.n JOKO PRIANTO
6. Surat Pengantar ke KPU Prov. Sulbar
7. Surat BawasLu Prov. Sulbar No. 063/K.BAWASLU Prov.SR/PM.00.01/IV/2017 perihal menghadirkan Sdr. Fitrinella Patonangi
8. Surat BawasLu Prov. Sulbar No. 056/K.BAWASLU Prov.SR/PM.00.01/III/2017 perihal Undangan Klarifikasi ke 3
9. Surat BawasLu Prov. Sulbar No. 056/K.BAWASLU Prov.SR/PM.00.01/III/2017 perihal Undangan Klarifikasi ke 2
10. Surat BawasLu Prov. Sulbar No. 046/K.BAWASLU Prov.SR/PM.00.01/III/2017 perihal Ralat Undangan Klarifikasi
11. Surat BawasLu Prov. Sulbar No. 044/K.BAWASLU Prov.SR/PM.00.01/III/2017 perihal Undangan Klarifikasi
12. Surat BawasLu Prov. Sulbar No. 043/K.BAWASLU Prov.SR/PM.00.01/III/2017 perihal Undangan Klarifikasi
13. Surat BawasLu Prov. Sulbar No. 043/K.BAWASLU Prov.SR/PM.00.01/III/2017 perihal Undangan Klarifikasi
14. Daftar Pemilih Tetap Pilpres
15. Media Online
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 59/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 02-03-2017
Teradu:1. Baihaqi Ibrahim
2. Zainuddin
3. Syamsinar
4. Kadimon
5. Deva Susanti
(Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil)
Pengadu:Hendri Syahputra (Calon Wakil Bupati Aceh Singkil No. Urut 4)
Pokok Perkara:Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 saat Pasangan calon nomor urut 4 (empat) yakni Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra beserta tim mendatangi kantor KIP Kabupaten Aceh Singkil untuk menyerahkan laporan dana kampanye, para Teradu diduga tidak berada di tempat sehingga Pengadu menduga para Teradu tidak melaksanakan tugas atau fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2016.
Alat Bukti:1. 3 (tiga) lembar surat pernyataan saksi
2. Rekaman video
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 61/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 02-03-2017
Teradu:Ketua dan Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan
1. Tamin, S.Pd.,M.Si
2. Sudirman Sapat, S.Pd
3. Muslim Abd. Muin B.
4. Drs. Moh. Adriatul Raaf
5. Riono kansi, SP
Pengadu:SH, dkk. kuasa dari Muhammad Risal Arwie (Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan)
Pokok Perkara:1. Bahwa ketua dan anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan (teradu I s/d teradu V) tidak menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslih Kab. Banggai Kepulauan, justru Terlapor I S/d V hanya mengeluarkan surat Nomor 98/KPU-Bangkep-024/II/2017 tanggal 10 Februari 2017, perihal penjelasan rekomendasi Panwaslih Kab. Bangkep, surat tersebut menerangkan bahwa KPU Kab. Bangkep menolak melaksanakan rekomendasi Panwaslih Kab. Banggai Kepulauan dengan alasan bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/TSM/BWSL.Sulteng/II/2017 dalam amar putusan tersebut tidak ada ketentuan terkait rekomendasi kepada KPU Kab. Banggai Kepulauan untuk menarik semua surat keputusan tentang Komposisi keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam ditingkat Desa/Kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan dan 141 desa atau kelurahan Kab. Banggai Kepulauan.
2. Bahwa apa yang dilakukan oleh para terdau diduga melanngar sumpah/janji selalku penyelenggara pemilihan umum. Dan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum.
Alat Bukti:1. perbaikan Laporan Pelanggaran TSM kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Putusan Bawaslu Sulawesi Tengah Nomor 02/TSM/Bwsl.Sulteng/I/2017
3. Surat Bawaslu Provinsi sulawesi Tengah Nomor 020/Bawaslu-Prov.St/HK.06.02/I/2017.
4. Surat Panwaslih Nomor 34/B/Panwaslu Bangkep/II/2017
5. Surat KPU Kab. Bangkep Nomor 98/KPU-Bangkep-024/II/2017.
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 62/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 02-03-2017
Teradu:Zainal Abidin (Ketua Panwaslih Kab. Aceh Timur)
Pengadu:Muslim dan Dian Yulianti selaku kuasa dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 a.n. Ridwan dan Abdul Rani
Pokok Perkara:1. Teradu bersama-sama dengan Calon Bupati Aceh Timur nomor urut 2 (incumbent) mendatangi kantor KIP Aceh Timur dan menjumpai satpam Sdr. Zainal Abidin dan Sdr. Faisal (Ketua dan anggota) dengan mengatakan bahwa KIP Aceh Timur sudah mencoblos kertas suara.
2. Teradu bersama dengan Calon Bupati Nomor Urut 2 disertai 500 orang massa mendatangi kantor KIP Aceh Timur dan meminta form C-KWK dan C1-KWK serta memindahkannya ke kantor Panwalih Aceh Timur dengan didampingi Kapolres Aceh Timur.
3. Teradu mengatakan bahwa KIP Aceh Timur tidak berhak memiliki form C1-KWK pada hari pemungutan suara, KIP baru berhak sesuai tahapan dan boleh memilikinya pada tanggal 16 Februari setelah rekaitulasi di PPK.
4. Dikarenakan form C1-KWK sudah berpindah dari kantor KIP, Pengadu menilai bahwa form tersebut sudah tidak terjaga lagi keasliannya dan rentan di manipulasi.
Alat Bukti:1. Rekaman Video saat pengambilan form C1-KWK oleh Teradu
2. Pernyataan saksi-saksi terkait
3. Surat penerimaan laporan dari propam atas terlapor Kapolres Aceh Timur
4. Foto saat kejadian (hitam putih)
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 65/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 02-03-2017
Teradu:Rosmiwati (Anggota KPPS TPS 09 Kelurahan Sungai Selatan)
Pengadu:1. Yudi Purwanto, S.Fil (Ketua Panwas Kab. Bangka Tengah)
2. Robianto, SE (Anggota Panwas Kab. Bangka Tengah)
3. Muhamad Utoyo, SH (Anggota Panwas Kab. Bangka Tengah)
Pokok Perkara:1. Bahwa mardani selaku Timses Nomor urut 04 melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu kampanye yang dilakukan pada masa tenang pada tgl 12 Februari 2017 Pukul 21.00 WIB, bahwa diduga anggota KPPS a.n (rosmiwati) membagikan 1 kain sarung dan 1 baju kaos yang berlogo PDI perjuangan dan Paslon No. urut 2 a.n (Rustam-Irwansyah) yang dibagikan kepada saudari Merlynda dan Cici;
Alat Bukti:1. Form Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/SS/02/2017;
2. Berita Acara Klarifikasi atas nama Mardani;
3. Berita Acara Klarifikasi atas nama Merlynda;
4. Berita Acara Klarifikasi atas nama Cici;
5. Hasil Kajian Panwas Kab. Bangka Tengah;
6. Bukti foto 1 buah Kaos;
7. Bukti Foto 1 buah sarung bugis warna coklat;
8. Daftar nama anggota KPPS se Kecamatan sungai selatan;
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 129/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 02-03-2017
Teradu:Amin Nur (Anggota PPS Kelurahan Kasambang Kec. Tapalang)
Pengadu:Ikhsan Ibrahim, S,Kep (Anggota Panwascam Tapalang)
Pokok Perkara:Berawal dari informasi yang beredar di medsos Facebook terdapat foto Teradu mengikuti rapat tim koalisi pemenangan salah satu Paslon Gubernur dan Wagub di kediaman Bpk. Rusdianto yang beralamat di Lingkungan Dayanginna Kelurahan Dayanginna Tapalang, Mamuju.
Alat Bukti:1. Temuan laporan Panwascam Tapalang
2. Foto-foto
3. Print out foto di facebook yang menunjukkan Teradu sedang rapat dengan timses tertentu
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 131/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 02-03-2017
Teradu:Wahyuddin A (Anggota KPPS TPS 03 Desa Bonda)
Pengadu:Syarifuddin (Ketua Panwascam Papalang)
Pokok Perkara:Teradu dalam melaksanakan tugasnya, yaitu membagikan Form C6 KWK kepada pemilih dengan menggunakan kendaraan yang terdapat stiker salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017.
Alat Bukti:1. Kajian Panwaslu Kab. Mamuju nomor 01/LP/PILGUB/II/2017
2. Surat pernyataan saksi terkait kejadian.
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 56/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 01-03-2017
Teradu:1. Syardani (Ketua Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara)
2. Khairil (Anggota Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara)
3. Rina Mei Saputri (Anggota Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara)
Pengadu:Rosehan Anwar
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Pengadu bertemu dengan Hj. Muniroh dan Murhani yang menceritakan tentang mutasi dan menyampaikan petikan dokumen mutasi tersebut kepada Pengadu.
2. Bahwa pada tanggal 1 November 2016 sekitar pukul 13.00 WITA, Pengadu melaporkan dugaan pelanggaran Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2) dan (3) kepada Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bahwa Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menghentikan laporan dengan alasan tidak memenuhin unsur tindak pidana dan administrasi pemilihan.
Alat Bukti:1. Fotokopi Formulir A.3 tanda bukti penerimaan Laporan No.01/LP/PILKADA/XI/2016.
2. Fotokopi Formulir A.1 bukti penerimaan Laporan No.01/LP/PILKADA/XI/2016.
3. Fotokopi petikan keputusan Bupati HSU No.824/040-SI/BKD/2016 tanggal 18 Oktober 2016 a.n Hj. Muniroh, M.Pd.
4. Fotokopi petikan keputusan Bupati HSU No.824/040-SI/BKD/2016 tanggal 18 Oktober 2016 a.n Murhani, A.Ma.Pd.
5. Fotokopi Formulir A.4 surat undangan Klarifikasi Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara No.84/Panwas.HSU/HK/2016.
6. Fotokopi Formulir Model A.12 tentang pemberitahuan Status Temuan.
7. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No.60/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 01-03-2017
Teradu:Ari Nupiksojati (Ketua PPK Danurejan)
Pengadu:Panwas Kota Yogyakarta
Pokok Perkara:1. Bahwa pada TANGGAL 21 Februari 2017 pukul 15.15 WIB, Sdr. Antonius Fokki Ardiyantoro melaporkan kepada panwas Kota yogyakarta terkait dugaan bahwa ketua PPK Danurejan tidak menindaklanjuti saran/masukan/rekomendasi dari panwascam Danurejan pada saat tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan.
2. Bahwa Panwas Kota Yogyakarta dalam kajian dugaan pelanggaran Model A.8 No. 007/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 berkesimpulan tindakan Sdr. Ari Nupiksojati selaku Ketua PPK Danurejan yang tidak menindaklanjuti saran/masukan/rekomendasi dari Panwascam Danurejan unutk menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam menyelesaikan permasalahan proses rekapitulasi penghitungan suara merupakan tindakan yang diduga tidak menerapkan kode etik penyelenggara pemilu.
Alat Bukti:1. Kajian Dugaan Pelanggaran Panwas Kota Yogyakarta
2. Foto Form Model DA.2 KWK
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 57/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 01-03-2017
Teradu:Agustinus Pelehang (Anggota PPK Tamako)
Pengadu:Elysee Philby Sinadia (Ketua KPU Kabupaten Kep. Sangihe)
Pokok Perkara:Teradu di dalam akun media sosial Facebook mengunggah beberapa foto diantara Kotak Suara yang akan didistribusikan ke PPS dengan terlihat mengangkat/menunjukkan 2 jari sebagai simbol dari Pasangan Calon Nomor Urut 2
Alat Bukti:1. Berita Acara Klarifikasi No. 4/BA-KLARIFIKASI/PILBUP/I/2017 tanggal 14 Februari 2017
2. Dua lembar foto Teradu
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 58/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 01-03-2017
Teradu:Sunaryo Manumpil (Anggota PPK Tabukan Selatan)
Pengadu:Elysee Philby Sinadia (Ketua KPU Kabupaten Kep. Sangihe)
Pokok Perkara:1. Teradu sering berada di Posko Pemenangan MASI Pasangan Calon Nomor Urut 1
2. Teradu menyampaikan kepada masyarakat bahwa akan dapat rumah dari HRM (Hironimus Rompas Makagansa)
Alat Bukti:1. Berita Acara Klarifikasi No. 3/BA-KLARIFIKASI/PILBUP/I/2017 tanggal 27 Januari 2017
2. print out Rekomendasi No.29/Panwas-Sangihe/II/2017 Perihal Rekomendasi terkait Pelanggaran yang dilakukan Sdr. Sunaryo Manumpil
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 72/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 01-03-2017
Teradu:H. Akhmad Deni Perdana, ST
(Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara)
Pengadu:1. Drs. Syardani
2. Khairil, S.Sos
3. Rina Mei Saputri, S.Mn
(Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Hulu Sungai Utara)

4. Akhmad Syarwani, S.Sos,.MM
5. Riza Anshari, M.Si
6. Husnul Fajri, S.Sos.,M.AP
7. Hamli, S.Ag
8. Dra. Vivi Suprihati
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Hulu Sungai Utara)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 pukul 12.30 WITA bertempat di rumah Kepala Desa Muara Tapus diduga telah terjadi pertemuan antara Calon Bupati Hulu Sungai Utara Nomor urut 1 (satu) bersama Camat Amuntai Tengah beserta Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Amuntai Tengah yang diindikasikan sebagai upaya pengorganisasian massa untuk memilih paslon nomor urut 1 (satu) di wilayah Amuntai Tengah.
2. Bahwa Pengadu telah melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara dan oleh Teradu I, II dan III temuan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan serta kurangnya alat bukti. Sementara untuk dugaan pelanggaran administrasi telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Dalam memproses laporan dari Pengadu, Teradu I, II dan III diduga tidak berdasarkan fakta hukum dengan mengklasifikasi rekaman percakapan paslon nomor urut 1 (satu) dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa yang bertentangan dengan Undang Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat (3) serta Pasal 73 Ayat (1).
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Panwaslih (Teradu I s.d III) telah memberikan peringatan/teguran kepada paslon nomor urut 1 (satu) yakni Abdul Wahid dan Husairi Abdi tetapi pengadu menyatakan hal tersebut belum cukup karena harus dikenakan sanksi sesuai Pasal 71 Ayat (5) Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tetapi tidak memberikan sanksi pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara (Teradu IV s.d VIII)
5. Bahwa Teradu IV s.d VIII (KPU Kab. Hulu Sungai Utara) tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi serta kode etik yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 (satu)
Alat Bukti:1. Fotocopy formulir model A-1
2. Fotocopy formulir model A-5
3. Foto pertemuan Calon Bupati Nomor urut 1 (satu) dengan Camat Amuntai Tengah
4. Fotocopy formulir model A.12
5. Surat Teguran/Peringatan Panwaslih kepada Paslon Nomor urut 1 (satu) Nomor 08/Bawaslu Prov.KS/XII/PM-01.02 Tertanggal 9 Januari 2017
6. Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 10/Kpts/KPU-Kab-022.435993/Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017
M
5. Riza Anshari, M.Si
6. Husnul Fajri, S.Sos.,M.AP
7. Hamli, S.Ag
8. Dra. Vivi Suprihati
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Hulu Sungai Utara)
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 60/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 01-03-2017
Teradu:Ari Nupiksojati (Ketua PPK Danurejan)
Pengadu:Panwas Kota Yogyakarta
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 pukul 15.15 WIB, Sdr. Antonius Fokki Ardiyantoro melaporkan kepada panwas Kota yogyakarta terkait dugaan bahwa ketua PPK Danurejan tidak menindaklanjuti saran/masukan/rekomendasi dari panwascam Danurejan pada saat tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan.
2. Bahwa Panwas Kota Yogyakarta dalam kajian dugaan pelanggaran Model A.8 No. 007/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 berkesimpulan tindakan Sdr. Ari Nupiksojati selaku Ketua PPK Danurejan yang tidak menindaklanjuti saran/masukan/rekomendasi dari Panwascam Danurejan unutk menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam menyelesaikan permasalahan proses rekapitulasi penghitungan suara merupakan tindakan yang diduga tidak menerapkan kode etik penyelenggara pemilu.
Alat Bukti:1. Kajian Dugaan Pelanggaran Panwas Kota Yogyakarta
2. Foto Form Model DA.2 KWK
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 72/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 01-03-2017
Teradu:1. Drs. Syardani
2. Khairil, S.Sos
3. Rina Mei Saputri, S.Mn
(Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Hulu Sungai Utara)
4. Akhmad Syarwani, S.Sos,.MM
5. Riza Anshari, M.Si
6. Husnul Fajri, S.Sos.,M.AP
7. Hamli, S.Ag
8. Dra. Vivi Suprihati
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Hulu Sungai Utara)
Pengadu:H. Akhmad Deni Perdana, ST (Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 pukul 12.30 WITA bertempat di rumah Kepala Desa Muara Tapus diduga telah terjadi pertemuan antara Calon Bupati Hulu Sungai Utara Nomor urut 1 (satu) bersama Camat Amuntai Tengah beserta Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Amuntai Tengah yang diindikasikan sebagai upaya pengorganisasian massa untuk memilih paslon nomor urut 1 (satu) di wilayah Amuntai Tengah.
2. Bahwa adanya peristiwa tersebut di atas, telah terjadi pertemuan yang diduga ada unsur pelanggaran pemilihan tetapi para Teradu yakni pihak KPU dan Panwaslih tidak memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 135A Ayat (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahkan Pengadu menduga para Teradu bertindak tidak netral dengan tidak memberikan sanksi kepada calon Petahana.
3. Dalam memproses laporan dari Pengadu, Teradu I, II dan III diduga tidak berdasarkan fakta hukum dengan mengklasifikasi rekaman percakapan paslon nomor urut 1 (satu) dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa yang bertentangan dengan Undang Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat (3) serta Pasal 73 Ayat (1).
4. Bahwa Teradu I s.d III telah memberikan peringatan/teguran kepada paslon nomor urut 1 (satu) yakni Abdul Wahid dan Husairi Abdi tetapi pengadu menyatakan hal tersebut belum cukup karena harus dikenakan sanksi sesuai Pasal 71 Ayat (5) Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tetapi tidak memberikan sanksi pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara (Teradu IV s.d VIII)
5. Bahwa Teradu IV s.d VIII (KPU Kab. Hulu Sungai Utara) tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 (satu)
Alat Bukti:1. Fotocopy formulir model A-1
2. Fotocopy formulir model A-5
3. Foto pertemuan Calon Bupati Nomor urut 1 (satu) dengan Camat Amuntai Tengah
4. Fotocopy formulir model A.12
5. Surat Teguran/Peringatan Panwaslih kepada Paslon Nomor urut 1 (satu) Nomor 08/Bawaslu Prov.KS/XII/PM-01.02 Tertanggal 9 Januari 2017
6. Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 10/Kpts/KPU-Kab-022.435993/Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017
7. Flash disk berisi rekaman video dan audio pertemuan Calon Petahana dengan Camat Amuntai Tengah beserta jajarannya.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 72/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 01-03-2017
Teradu:1. Drs. Syardani
2. Khairil, S.Sos
3. Rina Mei Saputri, S.Mn
(Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Hulu Sungai Utara)
4. Akhmad Syarwani, S.Sos,.MM
5. Riza Anshari, M.Si
6. Husnul Fajri, S.Sos.,M.AP
7. Hamli, S.Ag
8. Dra. Vivi Suprihati
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Hulu Sungai Utara)
Pengadu:H. Akhmad Deni Perdana, ST (Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 pukul 12.30 WITA bertempat di rumah Kepala Desa Muara Tapus diduga telah terjadi pertemuan antara Calon Bupati Hulu Sungai Utara Nomor urut 1 (satu) bersama Camat Amuntai Tengah beserta Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Amuntai Tengah yang diindikasikan sebagai upaya pengorganisasian massa untuk memilih paslon nomor urut 1 (satu) di wilayah Amuntai Tengah.
2. Bahwa adanya peristiwa tersebut di atas, telah terjadi pertemuan yang diduga ada unsur pelanggaran pemilihan tetapi para Teradu yakni pihak KPU dan Panwaslih tidak memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 135A Ayat (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahkan Pengadu menduga para Teradu bertindak tidak netral dengan tidak memberikan sanksi kepada calon Petahana.
3. Dalam memproses laporan dari Pengadu, Teradu I, II dan III diduga tidak berdasarkan fakta hukum dengan mengklasifikasi rekaman percakapan paslon nomor urut 1 (satu) dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa yang bertentangan dengan Undang Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat (3) serta Pasal 73 Ayat (1).
4. Bahwa Teradu I s.d III telah memberikan peringatan/teguran kepada paslon nomor urut 1 (satu) yakni Abdul Wahid dan Husairi Abdi tetapi pengadu menyatakan hal tersebut belum cukup karena harus dikenakan sanksi sesuai Pasal 71 Ayat (5) Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tetapi tidak memberikan sanksi pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara (Teradu IV s.d VIII)
5. Bahwa Teradu IV s.d VIII (KPU Kab. Hulu Sungai Utara) tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 (satu)
Alat Bukti:1. Fotocopy formulir model A-1
2. Fotocopy formulir model A-5
3. Foto pertemuan Calon Bupati Nomor urut 1 (satu) dengan Camat Amuntai Tengah
4. Fotocopy formulir model A.12
5. Surat Teguran/Peringatan Panwaslih kepada Paslon Nomor urut 1 (satu) Nomor 08/Bawaslu Prov.KS/XII/PM-01.02 Tertanggal 9 Januari 2017
6. Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 10/Kpts/KPU-Kab-022.435993/Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017
7. Flash disk berisi rekaman video dan audio pertemuan Calon Petahana dengan Camat Amuntai Tengah beserta jajarannya.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 45/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 28-02-2017
Teradu:Suriadi (Sekretaris KPU Kabupaten Serdang Bedagai)
Pengadu:Muhammad Sofian (Ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai)
Pokok Perkara:Bahwa Teradu pada tanggal 25 Oktober 2016 diduga melakukan percobaan penyuapan kepada salah satu Komisioner KPU Kabupaten Serdang Bedagai yakni Edi Susilo. Motif Teradu melakukan penyuapan adalah agar Komisioner KPU Kabupaten Serdang Bedagai dapat meloloskan Teradu sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
Alat Bukti:1. Fotocopy Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 37/Sesprov-002/I/2017 Tertanggal 19 Januari 2017 perihal Pernyataan Pelantikan Suriadi.
2. Fotocopy Berita Acara KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 008/BA/KPU-SB/002.434750/II/2017 Tertanggal 13 Februari 2017
3. Fotocopy Keputusan Sekjen nomor: 17/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 Tertanggal 11 Januari 2017 perihal pengangkatan Sekretaris KPU Kab. Serdang Bedagai
4. Fotocopy Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 28/BA/X/Tahun 2016 Tertanggal 1 November 2016
5. Fotocopy Surat Edaran KPU RI Nomor 106/SJ/I/2014 Tertanggal 30 Januari 2014
6. Fotocopy Surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 02/KPU-SB/002.434750/I/2017 Tertanggal 20 Januari 2017
7. Foto uang bukti penyuapan
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 53/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 28-02-2017
Teradu:A. Ketua dan Anggota KPU Kab. Lembata
1. Petrus Payong Pati
2. Bernabas H.Nd Marak
3. Gariel Tobisona
4. Yusuf Maswari Paokuma
5. Carles Primus Kia

B. Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Lembata
1. Drs. Rafael Boli Lewa
2. Lambertus Bala Kolin
3. Ignasius Siukuba
Pengadu:Viktor Mado Watun, SH.,M.Hum
Pokok Perkara:1. Tanggal 24 Oktober 2016 KPU Kab. Lembata menetapkan 5 Poasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lembata tahun 2017, dan tanggal 25 Oktober 2016 yaitu 6 orang warga lembata, atas nama Yokobus Liwa, Sevasius Suban, Fransiskus Limawai, Antonius Gelat, Y0hanes Boro dan Yohanes B. Brino Tolok menadatagangi Panwaslih kab. Lembata dan melaporkan Sdra, Eliaser Yentji Sunur terkait kebijakan Mutasi yang dilakukan bulan mei dan bulan juli 2016 karena dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2.
2. Kemudian tanggal 28 Oktober 2016, KPU RI mengeluarkan surat Nomor 588/KPU/X/2016 yang menegaskan bahwa Eliaser Yentji Sunur bukan petahana, kemudian tanggal 9 November 2016, KPU Provinsi NTT mengeluarkan surat Nomor 700/KPU-Prov-018/IX/2016 yang juga menegaskan bahwa Sdr.Eliaser Yentji Sunur yang telah ditetapkan menjadi Calon Bupati Lembata tanggal 25 November 2016 tersebut. Dan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otda mengeluarkan surat perihal tanggapan terhadap tindaklanjut rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata dengan penjelasan sebagai berikut:
• Menyatakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Lembata selaku petahana ditegaskan bahwa menteri dalam negeri tidak pernah menerbitkan persetujuan tertulis terhadap mutasi yang diusulkan oleh Bupati Lembata.
• Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (5) menegaskan “dalam hal gubernur atau wakil gubenrnur , Bupati dan wakil Bupati dan Walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota.
• Kebijakan penerapan sanksi sesuai kewenangannya diserahkan sepemnuhnya dilaksanakan oleh Kpu provinsi NTT dan Kpu Kab. Lembata.
3. PanwaslihKab. Lembata yaitu ketua dan anggota melakukan pembiaran terhadap pasanga calon nomor urut 5 yaitu pada tanggal 11-12-13-14 Februari 2017 Sdr. Eliaser Yentji Sunur melakukan kampanye dan blusukan dan dibiarkan oleh Panwaslih dan tanpa dilaukan teguran atau apapun.
Alat Bukti:1. Model DB-2 KWK
2. Surat Mendagri No. 337/9447/OTDA
3. Berita acara perubahan DAA-KWK kelurahan Selandoro dan DA-1 KWK
4. SPT Mutasi Nomor BUK 870/1158/BKD/2016
5. SPT Mutasi Nomor BUK 870/1208/BKD/2016
6. Tanda bukti Laporan ke Panwaslu Kab. Lembata.
7. Kajian dugaan pelanggaran Panwaslih Kab, Lembata Nomor 03 Kajian /Panwaslh-Kab/Lbt/XI/2016
8. Keputusan Kpu Kab. Lembata Nomor 25/kpts.Kpu-Kab.018.434047/X/2016
9. Surat KPU Kab. Lembata Nomor 36/KPU-Kab-018.434047/II/2017
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 54/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 28-02-2017
Teradu:1. Silehu Achmad
2. Drs. James sahusilawane
3. Japar Patty, SE
4. Zefnat Laturimakina, SH
5. Syarif Hehanusa, SE

(Ketua dan Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat (SBB))

6. Haris Kaliky, SH
7. Hijrah Tan Kotta
8. Upang Jalal

(Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Seram Bagian Barat (SBB)).
Pengadu:Hemy Alex Wenno (Ketua Tim Paslon No.1)
Pokok Perkara:1. Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat telah meloloskan pasangan calon a.n Drs. Mohhmmad Yasin Payapo, M.Pd dan Timotius Akerina, SE,.M.Si, padahal yang bersangkutan masih terlilit hutang yang telah merugikan keuangan negara yaitu dari surat sekretaris DPRD Provinsi Maluku utara No. 900/218/Set-DPRD perihal mohon pengembalian kredit konsumtif, yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank maluku Cabang Ambon, tertanggal 29 November 2016, yang tercantum hutang yang bersangkutan kepada PT. Bank Maluku Cabang Ambon sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan potongan tagihan per bulan 7.741.433 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dan masih terjadi pemotongan kredit gaji dan tunjangan Drs. Mohhmmad Yasin Payapo, M.Pd sampai dengan bulan Desember 2016, padahal jika berdasarkan keputusan KPU Kab. Seram Bagian Barat No. 21/Kpts /KPU-Kab-029.433645/X/2016 tanggal 24 oktober 2016 diketahui bahwa yang bersangkutan Drs. Mohammad Yasin Payapo, M.Pd sudah tidak lagi menjabat anggota DPRD Provinsi Maluku dan segala haknya sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku dari gaji dan tunjangan sejak bulan November 2016 bukan lagi menjadi tanggungjawab bendahara sekretaris DPRD Provinsi Maluku. Begitu juga dengan Sdr Timotius Akerina, SE,.M.Si, kasusnya sama dengan Sdr. Drs. Mohhmmad Yasin Payapo, M.Pd yang masih ditanggung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, tetapi masih ditanggung oleh DPRD provinsi Maluku terhadap hutangnya kepada PT. Bank Maluku Cabang Ambon.
2. Bahwa para Teradu ketua dan anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat dalam pemilihan Bupati periode 2017-2022 dalam rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat khususnya pada PPK kecamatan Seram Barat, PPK Kecamatan Huamal, PPK Kecamtan Aamalatu, PPK kec. Kairatu , PPK Kecamatan Taniwel, PPK kecamatan Taniwel Timur dan PPK kecamatan Huamual Belakang terdapat selisih 2.5% pada setiap DPT (Daftar pemilih Tetap) pada TPS di masing-masing PPK.
3. Bahwa dalam pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kab. Seram Bagian Barat tanggal 22 s/d 23 Februari 2017 telah terjadi perubahan dan/atau ketidaksesuaian DPT yang ditetapkan oleh KPU dan DPT yang terdaftar di tingkat rekapitulasi PPK pada jumlah laki-laki dan perempuan terjadi selisih pada Kec. Taniwel, Kec. Taniwel Timur, dan kec. Amalatu, dan terhadap temuan hal tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n Drs. Paulus Samuel Puttileihalat dan Hi. Amiruddin, SE menyampaikan keberatan dan meminta ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kab Seram Bagian Barat namun tidak ditindaklanjuti.
4. Bahwa KPU dan Panwaslih Kab. Seram Bagian Barat yang mengetahui ketidakbenaran persyaratan sebagaimana dimaksud, ketika melakukan verifikasi administrasi, serta verifikasi faktual terhadap berkas persyaratan Drs. Mohhmmad Yasin Payapo, M.Pd dan Timotius Akerina, SE,.M.Si,sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, namun tetap menetapkannnya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab, Seram Bgaian Barat, padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab. SBB No. 36/Kpts/KPU.Kab.029.433645/II/2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB pada formlir Model DB-1 KWK halaman 1.1 pada kolom jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemillih tetap (DPT) Kecamatan Huamual adalah berjumlah 37.584 sdangkan dalam beerita acara Formulir DA-1 KWK halam 1.1 jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 37.364. hal tersebut telah terjadi selisih jumlah DPT berdasarkan Formulir Model DB-1 KWK dan Formulir DA-1 KWK sejumlah 220 orang. Dan hal ini patut diduga KPU dan Panwaslih Kab. Seram Bagian Barat sengaja menghilangkan hak suara pemilih dari jumlah penghilangan suara tersebut KPU dan Panwaslih merugikan paangan calon Drs. Paulus Semuel Puttileihalat dan HI. Amiruddin, SE.
Alat Bukti:a. Copy Keputusan KPU Kab. SBB Nomor. 21/Kpts/LPU-Kab-029.433645/X/2016 tentang penetapan pasangan calon
b. Copy Keputusan KPU kab. SBB No. 22/Kpts/LPU-Kab-029.433645/X/2016 tentang penetapan no urut pasangan calon
c. Copy Surat Pemerintah Prov. Maluku Sekretariat DPRD Provinsi Maluku No. 900/218/Set-DPRD perihal Mohon pengembalian Kredit Konsumtif
d. Copy Bukti Penerimaan Bank Maluku
e. Form Model DA-1 KWK
f. Copy Keputusan KPU Kab. SB No. 36/Kpts/KPU-Kab-029.433645/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan hasil pemilihan bUpati dan Wakil Bupati seram Bagian Barat.
g. Form Model DB-1 KWK
h. Form Model C-1-KWK
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 55/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 28-02-2017
Teradu:1. Basri
2. Ahdiyenti
3. Riance Juscal
4. Al Fadli
5. Sri Asteti
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tebo)
Pengadu:Mudrika
Selaku kuasa dari :
M. Toha (Tim Pemenangan)
Pokok Perkara:1. Teradu I s/d V tidak profesional dalam perekrutan KPPS, sehingga banyak anggota KPPS yang merangkap sebagai Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 2
2. Teradu I s/d V melakukan pelanggaran TSM.
3. Teradu I s/d V telah menghilangkan Hak pilih masyarakat pada pilkada 2017.
4. Teradu I s/d V telah membuat tulisan nama di form C6-KWK seluruh TPS se-Kabupaten Tebo (alat bukti terlampir bukti P-5).
5. Teradu I s/d V diduga berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
Alat Bukti:1. Surat Pernyataan dari Kyai Solihun terkait pernyataan Ketua KPU Kab Tebo perihal kesepakatan untuk memenangkan paslon Nomor urut 2
2. Foto-foto anggota KPPS bersama dengan Paslon Nomor urut 2
3. Perbandingan DPT Pilgub dan DPT Pilbup
4. Video
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 53/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 28-02-2017
Teradu:1. Petrus Payong Pati
2. Bernabas H.Nd Marak
3. Gariel Tobisona
4. Yusuf Maswari Paokuma
5. Carles Primus Kia
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Lembata)
Pengadu:Viktor Mado Watun, SH.,M.Hum
Pokok Perkara:1. Tanggal 24 Oktober 2016 KPU Kab. Lembata menetapkan 5 Poasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lembata tahun 2017, dan tanggal 25 Oktober 2016 yaitu 6 orang warga lembata, atas nama Yokobus Liwa, Sevasius Suban, Fransiskus Limawai, Antonius Gelat, Y0hanes Boro dan Yohanes B. Brino Tolok menadatagangi Panwaslih kab. Lembata dan melaporkan Sdra, Eliaser Yentji Sunur terkait kebijakan Mutasi yang dilakukan bulan mei dan bulan juli 2016 karena dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2.
2. Kemudian tanggal 28 Oktober 2016, KPU RI mengeluarkan surat Nomor 588/KPU/X/2016 yang menegaskan bahwa Eliaser Yentji Sunur bukan petahana, kemudian tanggal 9 November 2016, KPU Provinsi NTT mengeluarkan surat Nomor 700/KPU-Prov-018/IX/2016 yang juga menegaskan bahwa Sdr.Eliaser Yentji Sunur yang telah ditetapkan menjadi Calon Bupati Lembata tanggal 25 November 2016 tersebut. Dan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otda mengeluarkan surat perihal tanggapan terhadap tindaklanjut rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata dengan penjelasan sebagai berikut:
• Menyatakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Lembata selaku petahana ditegaskan bahwa menteri dalam negeri tidak pernah menerbitkan persetujuan tertulis terhadap mutasi yang diusulkan oleh Bupati Lembata.
• Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (5) menegaskan “dalam hal gubernur atau wakil gubenrnur , Bupati dan wakil Bupati dan Walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota.
• Kebijakan penerapan sanksi sesuai kewenangannya diserahkan sepemnuhnya dilaksanakan oleh Kpu provinsi NTT dan Kpu Kab. Lembata.
3. PanwaslihKab. Lembata yaitu ketua dan anggota melakukan pembiaran terhadap pasanga calon nomor urut 5 yaitu pada tanggal 11-12-13-14 Februari 2017 Sdr. Eliaser Yentji Sunur melakukan kampanye dan blusukan dan dibiarkan oleh Panwaslih dan tanpa dilaukan teguran atau apapun.
Alat Bukti:1. Model DB-2 KWK
2. Surat Mendagri No. 337/9447/OTDA
3. Berita acara perubahan DAA-KWK kelurahan Selandoro dan DA-1 KWK
4. SPT Mutasi Nomor BUK 870/1158/BKD/2016
5. SPT Mutasi Nomor BUK 870/1208/BKD/2016
6. Tanda bukti Laporan ke Panwaslu Kab. Lembata.
7. Kajian dugaan pelanggaran Panwaslih Kab, Lembata Nomor 03 Kajian /Panwaslh-Kab/Lbt/XI/2016
8. Keputusan Kpu Kab. Lembata Nomor 25/kpts.Kpu-Kab.018.434047/X/2016
9. Surat KPU Kab. Lembata Nomor 36/KPU-Kab-018.434047/II/2017
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 54/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 28-02-2017
Teradu:1. Silehu Achmad
2. Drs. James sahusilawane
3. Japar Patty, SE
4. Zefnat Laturimakina, SH
5. Syarif Hehanusa, SE
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat (SBB)

6. Haris Kaliky, SH
7. Hijrah Tan Kotta
8. Upang Jalal
(Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Seram Bagian Barat (SBB).
Pengadu:Hemy Alex Wenno (Ketua Tim Paslon No.1)
Pokok Perkara:1. Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat telah meloloskan pasangan calon a.n Drs. Mohhmmad Yasin Payapo, M.Pd dan Timotius Akerina, SE,.M.Si, padahal yang bersangkutan masih terlilit hutang yang telah merugikan keuangan negara yaitu dari surat sekretaris DPRD Provinsi Maluku utara No. 900/218/Set-DPRD perihal mohon pengembalian kredit konsuntif, yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank maluku Cabang Ambon, tertanggal 29 November 2016, yang tercantum hutang yang bersangkutan kepada PT. Bank Maluku Cabang Ambon sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan potongan tagihan per bulan 7.741.433 (tujuh juta tujuh ratus empuluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dan masih terjadi pemotongan kredit gaji dan tunjangan Drs. Mohhmmad Yasin Payapo, M.Pd sampai dengan bulan Dsember 2016, padahal jika berdasarkan keputusan KPU Kab. Seram Bagian Barat No. 21/Kpts /KPU-Kab-029.433645/X/2016 tanggal 24 oktober 2016 diketahui bahwa yang bersangkutan Drs. Mohhmmad Yasin Payapo, M.Pd sudah tidak lagi menjabat anggota DPRD Provinsi Maluku dan segala haknya sebagai anggota DPRD Provinsi maluku dari gaji dan tunjangan sejak bulan november 2016 bukan lagi menjadi tanggungjawab bendahara sekretaris DPRD Provinsi Maluku. Begitu juga dengan Sdr Timotius Akerina, SE,.M.Si, kasusnya sama dengan Sdr. Drs. Mohhmmad Yasin Payapo, M.Pd yang masih ditanggung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, tetapi masih diatnggung oleh DPRD provinsi Maluku terhadap hutangnya kepada PT. Bank Maluku Cabang Ambon.
2. bahwa para Teradu ketua dan anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat dalam pemilihan Bupati periode 2017-2022 dalam rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Seram Bagian barat khususya pada PPK kecamatan Seram Barat, PPK Kecamatan Huamal, PPK Kecamtan Aamalatu, PPK kec. Kairatu , PPK Kecamatan Taniwel, PPK kecamatan Taniwel Timur dan PPK kecamatan Huamual Belakang terdapat selisih 2.5% pada setiap DPT (Daftar pemilih Tetap) pada TPS di masing-masing PPK.
3. Bahwa dalam pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kab. Seram Bagian Barat tanggal 22s/d23 Februari 2017 telah terjadi perubahan dan/atau ketidak sesuain DPT yang ditetapkan oleh KPU dan DPT yang terdaftar di tigkat rekapitulasi PPK pada jumlah laki-laki dan perempuan terjadi selesih pada kec. Taniwel, Kec. Taniwel Timur, dan kec. Amalatu, dan terhadap temuan hal tersebut saksi pasangan calon nomor urut 1 a.n Drs. Paulus samuel puttileihalat dan Hi. Amiruddin, SE menyampaikan keberatan dan meminta ditindaklanjuti oleh panwaslih kab seram bagian barat namun tidak ditindaklanjuti.
4. Bahwa KPU dan Panwaslih Kab. Seram Bagian Barat yang mengetahui ketidakbenaran persyaratan sebagaimana dimaksud, ketika melakukan verifikais administrasi, serta verifikasi faktual terhadap berkas persyaratan Drs. Mohhmmad Yasin Payapo, M.Pd dan Timotius Akerina, SE,.M.Si,sebagai Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, namun tetap menetapkannnya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab, Seram Bgaian Barat,padahal yang bersangkutan tidak mememnuhi syarat sebagai pasangan calon.
5. Bahwa berdasarkan Kpetusan KPU Kab. SBB No. 36/Kpts/KPU.Kab.029.433645/II/2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB pada formlir Model DB-1 KWK halaman 1.1 pada kolom jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemillih tetap (DPT) kecamatan Huamual adalah berjumlah 37.584 sdangkan dalam beerita acara Formulir DA-1 KWK halam 1.1 jumlah pemilih yangn terdaftar dalam DPT sebanyak 37.364. hal tersebut telah terjadi selisih jumlah DPT berdasakan Formulir Model DB-1 KWK dan Formulir DA-1 KWK sejumlah 220 orang. Dan hal ini patut diduga KPU dan Panwaslih Kab. Seram bagian barat sengaja menghilangkan hak suara pemilih dari jumlah penghilangan suara tersebut KPU dan panwaslih merugikan paangan calon Drs. Paulus Semuel Puttileihalat dan HI. Amiruddin, SE.
Alat Bukti:1. Copy Keputusan KPU Kab. SBB Nomor. 21/Kpts/LPU-Kab-029.433645/X/2016 tentang penetapan pasangan calon
2. Copy Keputusan KPU kab. SBB No. 22/Kpts/LPU-Kab-029.433645/X/2016 tentang penetapan No Urut pasangan calon
3. Copy Surat Pemerintah Prov. Maluku Sekretariat DPRD Provinsi Maluku No. 900/218/Set-DPRD perihal Mohon pengembalian Kredit Konsumtif
4. Copy Bukti Penerimaan Bank Maluku
5. Form Model DA-1 KWK
6. Copy Keputusan KPU Kab. SB No. 36/Kpts/KPU-Kab-029.433645/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan hasil pemilihan bUpati dan Wakil Bupati seram Bagian Barat.
7. Form Model DB-1 KWK
8. Form Model C-1-KWK
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 53/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 28-02-2017
Teradu:1. Petrus Payong Pati
2. Bernabas H.Nd Marak
3. Gariel Tobisona
4. Yusuf Maswari Paokuma
5. Carles Primus Kia
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Lembata)
Pengadu:Viktor Mado Watun, SH.,M.Hum
Pokok Perkara:1. Tanggal 24 Oktober 2016 KPU Kab. Lembata menetapkan 5 Poasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lembata tahun 2017, dan tanggal 25 Oktober 2016 yaitu 6 orang warga lembata, atas nama Yokobus Liwa, Sevasius Suban, Fransiskus Limawai, Antonius Gelat, Y0hanes Boro dan Yohanes B. Brino Tolok menadatagangi Panwaslih kab. Lembata dan melaporkan Sdra, Eliaser Yentji Sunur terkait kebijakan Mutasi yang dilakukan bulan mei dan bulan juli 2016 karena dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2.
2. Kemudian tanggal 28 Oktober 2016, KPU RI mengeluarkan surat Nomor 588/KPU/X/2016 yang menegaskan bahwa Eliaser Yentji Sunur bukan petahana, kemudian tanggal 9 November 2016, KPU Provinsi NTT mengeluarkan surat Nomor 700/KPU-Prov-018/IX/2016 yang juga menegaskan bahwa Sdr.Eliaser Yentji Sunur yang telah ditetapkan menjadi Calon Bupati Lembata tanggal 25 November 2016 tersebut. Dan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otda mengeluarkan surat perihal tanggapan terhadap tindaklanjut rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata dengan penjelasan sebagai berikut:
• Menyatakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Lembata selaku petahana ditegaskan bahwa menteri dalam negeri tidak pernah menerbitkan persetujuan tertulis terhadap mutasi yang diusulkan oleh Bupati Lembata.
• Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (5) menegaskan “dalam hal gubernur atau wakil gubenrnur , Bupati dan wakil Bupati dan Walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota.
• Kebijakan penerapan sanksi sesuai kewenangannya diserahkan sepemnuhnya dilaksanakan oleh Kpu provinsi NTT dan Kpu Kab. Lembata.
3. PanwaslihKab. Lembata yaitu ketua dan anggota melakukan pembiaran terhadap pasanga calon nomor urut 5 yaitu pada tanggal 11-12-13-14 Februari 2017 Sdr. Eliaser Yentji Sunur melakukan kampanye dan blusukan dan dibiarkan oleh Panwaslih dan tanpa dilaukan teguran atau apapun.
Alat Bukti:. Model DB-2 KWK
2. Surat Mendagri No. 337/9447/OTDA
3. Berita acara perubahan DAA-KWK kelurahan Selandoro dan DA-1 KWK
4. SPT Mutasi Nomor BUK 870/1158/BKD/2016
5. SPT Mutasi Nomor BUK 870/1208/BKD/2016
6. Tanda bukti Laporan ke Panwaslu Kab. Lembata.
7. Kajian dugaan pelanggaran Panwaslih Kab, Lembata Nomor 03 Kajian /Panwaslh-Kab/Lbt/XI/2016
8. Keputusan Kpu Kab. Lembata Nomor 25/kpts.Kpu-Kab.018.434047/X/2016
9. Surat KPU Kab. Lembata Nomor 36/KPU-Kab-018.434047/II/2017
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 54/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 28-02-2017
Teradu:1. Silehu Achmad
2. Drs. James sahusilawane
3. Japar Patty, SE
4. Zefnat Laturimakina, SH
5. Syarif Hehanusa, SE
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat (SBB)
6. Haris Kaliky, SH
7. Hijrah Tan Kotta
8. Upang Jalal
(Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Seram Bagian Barat (SBB).
Pengadu:Hemy Alex Wenno (Ketua Tim Paslon No.1)
Pokok Perkara:1. Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat telah meloloskan pasangan calon a.n Drs. Mohhmmad Yasin Payapo, M.Pd dan Timotius Akerina, SE,.M.Si, padahal yang bersangkutan masih terlilit hutang yang telah merugikan keuangan negara yaitu dari surat sekretaris DPRD Provinsi Maluku utara No. 900/218/Set-DPRD perihal mohon pengembalian kredit konsuntif, yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank maluku Cabang Ambon, tertanggal 29 November 2016, yang tercantum hutang yang bersangkutan kepada PT. Bank Maluku Cabang Ambon sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan potongan tagihan per bulan 7.741.433 (tujuh juta tujuh ratus empuluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dan masih terjadi pemotongan kredit gaji dan tunjangan Drs. Mohhmmad Yasin Payapo, M.Pd sampai dengan bulan Dsember 2016, padahal jika berdasarkan keputusan KPU Kab. Seram Bagian Barat No. 21/Kpts /KPU-Kab-029.433645/X/2016 tanggal 24 oktober 2016 diketahui bahwa yang bersangkutan Drs. Mohhmmad Yasin Payapo, M.Pd sudah tidak lagi menjabat anggota DPRD Provinsi Maluku dan segala haknya sebagai anggota DPRD Provinsi maluku dari gaji dan tunjangan sejak bulan november 2016 bukan lagi menjadi tanggungjawab bendahara sekretaris DPRD Provinsi Maluku. Begitu juga dengan Sdr Timotius Akerina, SE,.M.Si, kasusnya sama dengan Sdr. Drs. Mohhmmad Yasin Payapo, M.Pd yang masih ditanggung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, tetapi masih diatnggung oleh DPRD provinsi Maluku terhadap hutangnya kepada PT. Bank Maluku Cabang Ambon.
2. bahwa para Teradu ketua dan anggota KPU Kab. Seram Bagian Barat dalam pemilihan Bupati periode 2017-2022 dalam rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Seram Bagian barat khususya pada PPK kecamatan Seram Barat, PPK Kecamatan Huamal, PPK Kecamtan Aamalatu, PPK kec. Kairatu , PPK Kecamatan Taniwel, PPK kecamatan Taniwel Timur dan PPK kecamatan Huamual Belakang terdapat selisih 2.5% pada setiap DPT (Daftar pemilih Tetap) pada TPS di masing-masing PPK.
3. Bahwa dalam pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kab. Seram Bagian Barat tanggal 22s/d23 Februari 2017 telah terjadi perubahan dan/atau ketidak sesuain DPT yang ditetapkan oleh KPU dan DPT yang terdaftar di tigkat rekapitulasi PPK pada jumlah laki-laki dan perempuan terjadi selesih pada kec. Taniwel, Kec. Taniwel Timur, dan kec. Amalatu, dan terhadap temuan hal tersebut saksi pasangan calon nomor urut 1 a.n Drs. Paulus samuel puttileihalat dan Hi. Amiruddin, SE menyampaikan keberatan dan meminta ditindaklanjuti oleh panwaslih kab seram bagian barat namun tidak ditindaklanjuti.
4. Bahwa KPU dan Panwaslih Kab. Seram Bagian Barat yang mengetahui ketidakbenaran persyaratan sebagaimana dimaksud, ketika melakukan verifikais administrasi, serta verifikasi faktual terhadap berkas persyaratan Drs. Mohhmmad Yasin Payapo, M.Pd dan Timotius Akerina, SE,.M.Si,sebagai Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, namun tetap menetapkannnya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab, Seram Bgaian Barat,padahal yang bersangkutan tidak mememnuhi syarat sebagai pasangan calon.
5. Bahwa berdasarkan Kpetusan KPU Kab. SBB No. 36/Kpts/KPU.Kab.029.433645/II/2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB pada formlir Model DB-1 KWK halaman 1.1 pada kolom jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemillih tetap (DPT) kecamatan Huamual adalah berjumlah 37.584 sdangkan dalam beerita acara Formulir DA-1 KWK halam 1.1 jumlah pemilih yangn terdaftar dalam DPT sebanyak 37.364. hal tersebut telah terjadi selisih jumlah DPT berdasakan Formulir Model DB-1 KWK dan Formulir DA-1 KWK sejumlah 220 orang. Dan hal ini patut diduga KPU dan Panwaslih Kab. Seram bagian barat sengaja menghilangkan hak suara pemilih dari jumlah penghilangan suara tersebut KPU dan panwaslih merugikan paangan calon Drs. Paulus Semuel Puttileihalat dan HI. Amiruddin, SE.
Alat Bukti:1. Copy Keputusan KPU Kab. SBB Nomor. 21/Kpts/LPU-Kab-029.433645/X/2016 tentang penetapan pasangan calon
2. Copy Keputusan KPU kab. SBB No. 22/Kpts/LPU-Kab-029.433645/X/2016 tentang penetapan No Urut pasangan calon
3. Copy Surat Pemerintah Prov. Maluku Sekretariat DPRD Provinsi Maluku No. 900/218/Set-DPRD perihal Mohon pengembalian Kredit Konsumtif
4. Copy Bukti Penerimaan Bank Maluku
5. Form Model DA-1 KWK
6. Copy Keputusan KPU Kab. SB No. 36/Kpts/KPU-Kab-029.433645/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan hasil pemilihan bUpati dan Wakil Bupati seram Bagian Barat.
7. Form Model DB-1 KWK
8. Form Model C-1-KWK
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 45/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 28-02-2017
Teradu:Suriadi (Sekretaris KPU Kabupaten Serdang Bedagai)
Pengadu:Muhammad Sofian (Ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai)
Pokok Perkara:Bahwa Teradu pada tanggal 25 Oktober 2016 diduga melakukan percobaan penyuapan kepada salah satu Komisioner KPU Kabupaten Serdang Bedagai yakni Edi Susilo. Motif Teradu melakukan penyuapan adalah agar Komisioner KPU Kabupaten Serdang Bedagai dapat meloloskan Teradu sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
Alat Bukti:1. Foto copy Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 37/Sesprov-002/I/2017 Tertanggal 19 Januari 2017 perihal Pernyataan Pelantikan Suriadi
2. Foto copy Berita Acara KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 008/BA/KPU-SB/002.434750/II/2017 Tertanggal 13 Februari 2017
3. Foto copy Keputusan Sekjen nomor: 17/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 Tertanggal 11 Januari 2017 perihal pengangkatan Sekretaris KPU Kab. Serdang Bedagai
4. Foto copy Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 28/BA/X/Tahun 2016 Tertanggal 1 November 2016
5. Foto copy Surat Edaran KPU RI Nomor 106/SJ/I/2014 Tertanggal 30 Januari 2014
6. Foto copy Surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 02/KPU-SB/002.434750/I/2017 Tertanggal 20 Januari 2017
7. Foto uang bukti penyuapan
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 47/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 27-02-2017
Teradu:1. Laode Masrizal Mas’ud
(Ketua KPU Kab. Buton Selatan)
2. Ruslan Gande
(Anggota KPU Kab. Buton Selatan)
3. Ismail Angi
(Anggota KPU Kab. Buton Selatan)
4. Gunawan
(Anggota KPU Kab. Buton Selatan)
5. Ari Apriadi
(Anggota KPU Kab. Buton Selatan)
Pengadu:Ridwan Azali (Tim Paslon Nomor urut 2 yakni Muhammad Faizal dan Wa Ode Hasniwati )
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu pada tanggal 17 September 2016 diduga tidak melakukan verifikasi faktual keabsahan dokumen pendukung persyaratan Calon Wakil Bupati Buton Selatan a.n La Ode Arusani (Formulir Model BB.2-KWK).
2. Bahwa para Teradu diduga tidak melakukan klarifikasi pada Instansi yang berwenang terhadap dokumen persyaratan calon berupa ijazah SMP Calon Wakil Bupati Buton Selatan a.n La Ode Arusani. Bahkan Pengadu menduga ijazah tersebut adalah palsu.
3. Bahwa para Teradu diduga tidak memverifikasi dokumen persyaratan calon (Formulir Model BB.2-KWK) Calon Wakil Bupati Buton Selatan a.n La Ode Arusani yang tidak berkesesuaian antara data pada kolom riwayat pendidikan bagian pendidikan formal. Pada jenjang SMA tertulis institusi MAN Baubau sedangkan pada data pendukung jenjang SMA adalah ijazah Paket C.
4. Bahwa para Teradu telah meloloskan dan menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n Agus Feisal Hidayat dan La Ode Arusani yang seharusnya tidak memenuhi syarat calon pada Form. Model BB.2-KWK.
Alat Bukti:1. Fotocopy ijazah SMPN Banti Tembagapura atas nama La Ode Arusani
2. Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP Negeri Banti Nomor 421.2/005/SMP-NB/II/2017 Tertanggal 20 Februari 2017
3. Formulir Model BB.2-KWK berisi riwayat hidup Calon Wakil Bupati a.n La Ode Arusani
4. Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab.026.419169/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 perihal penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Buton Selatan Tahun 2017
5. Foto copy ijazah Paket C atas nama La Ode Arusani
6. Surat Keterangan dari Kementrian Agama RI MAN I Negeri Baubau Nomor: 58/Ma/24.06.3.1/KP.01.1/02/2017 Tertanggal 18 Februari 2017
7. Buku profil, visi, misi dan program paslon nomor urut 3 yakni Agus Feisal Hidayat dan La Ode Arusani ysng diterbitkan KPU Kab. Buton Selatan
Hasil: dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 50/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 27-02-2017
Teradu:1. Wahyu A. Thalib, SH (Ketua PPS Desa Tapa Aog)
2. Mardani Kadarasi, S.Ip (Anggota PPS Desa Tapa Aog)
3. Susilawati Tongkad, S.Pd (Anggota PPS Desa Tapa Aog)
4. Cindrawati Piri (Sekretaris PPS Desa Tapa Aog)
5. Devalia Mondow, SH (Bendahara PPS Desa Tapa Aog)
6. Abdul Fitra Datundugon (Pelaksana Teknis PPS Desa Tapa Aog)
Pengadu:Deandels Samboadile, SE (Anggota KPU Kab. Bolaang Mongondow)
Pokok Perkara:Bahwa Para Teradu pada tanggal 15 Februari 2017 usai penghitungan suara berkunjung ke rumah calon bupati Nomor urut 1 dan berfoto bersama serta di Upload media sosial (Facebook)
Alat Bukti:1. SK KPU Kab. Bolaang Mongondow No. 22/Kpts/KPU-BM-023.436220/PILBUP/2017 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota PPS Desa Tapa Aog Kev. Lolayan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017 tanggal 19 Februari 2017
2. Berita Acara No. 19/BA/KPU-BM/PILBUP/II/2017 tanggall 19 Februari 2017
3. Daftar Hadir Rapat Pleno
4. Berita Acara Klarifikasi
5. Notulen Rapat klarifikasi
6. Foto-foto di facebook
7. Saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 51/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 27-02-2017
Teradu:1. Martunus
2. Zainul Azis
3. Afrizon
(Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Kampar)
Pengadu:Harianto Arbi (masyarakat)
Pokok Perkara:1. Tidak dilaksanakannya tindaklanjut rekomendasi oleh Komisioner Panwaslu Kabupaten Kampar untuk rekomendasinya sendiri yaitu rekomendasi Panwaslu kabupaten kampar Nomor 015/RI-04/02/2017 perihal rekomendasi mengambil/menarik C6-KWK yang terindikasi ganda.
2. Para Teradu tidak profesional selaku pengawas Pilkada dalam hal penetapan DPT Pilkada Kampar 2017 sehingga adanya 20.070 DPT Ganda
3. Para Teradu tidak profesional selaku pengawas Pilkada dalam hal penggunaan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil bagi Pemilih berjumlah 7.165
4. Para Teradu tidak profesional selaku pengawas Pilkada dalam hal adanya surat keterangan palsu, undangan palsu, dan politik uang
Alat Bukti:1. Daftar DPT ganda
2. Daftar Surat Keterangan se-Kabupaten Kampar
3. Surat rekomendasi Panwaslih Nomor 015/RI-04/02/2017 perihal rekomendasi mengambil/menarik C6-KWK yang terindikasi ganda.
4. Contoh Surat Keterangan Palsu
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 52/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 27-02-2017
Teradu:A. Ketua dan Anggota Kab. Jayapura
1. Lidya Mokay, S.Sos
2. Renida Torobi
3. Pieter Walli
4. Fred Hendri Sorontaouw
5. Manuel Nasadid

B. Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Jayapura
6. Ronal Manoa
7. Laela Kambewang
8. Bezalael Ongge

C. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua
9. Adam Arisoi
10. Ir. Sombuk Musa yosep
11. Beatrix Wanane, S.IP,MM
12. Izak Hikoyabi
13. Tarwinto, S.Pd

D. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua
14. Pendeta Robert Y Horik
15. Fegie Yoanti Wattimena
16. Anugrah Pata
Pengadu:Mathius Awoitauw, SE., M.Si (Bupati Kab Jayapura) dan Giri Wijayantoro (Calon Wakil Bupati Jayapura)

Memberikan Kuasa kepada :

Taufik Basari dkk (Advokad)
Pokok Perkara:1. Ketua dan Anggota KPU Kab. Jayapura (teradu 1 s / d V) diduga melakukan keperpihakan kepada salah satu pasangan calon dan bersikap tidak netral dengan hanya mendengarkan masukan dari pasangan nomor urut 1 dan mengakomodir setiap keinginan dari pasangan Nomor urut 1, sementara jika pasangan nomor urut 2 menyapikan masukan dan laporan ketua dan anggota KPU Kab Jayapura bersikap tidak akomodatif dan cenderung konfrontatif dengan Pengadu, protes dan keberatan pengadu sama sekali tidak pernah ditanggapi oleh para Teradu ketua dan Anggota KPU Kab. Jayapura.
2. Ketua dan anggota KPU Kab. Jayapura pada tanggal 18 Februari jam 1.30 membuat surat pernyataan sikap ke Panwaslu Kab. Jayapura perihal permohonan PSU dan Diskualifikasi pasangan calon Nomor urut 2 tanpa bukti dan laporan pelanggaran di TPS dan distrik pada saat penghitungan suara, tanpa adanya bukti dan alasan hukum yang jelas serta tanpa adanya laporan pelanggaran di TPS dan distrik pada saat penghitungan suara dan rekapitulasi suara.
3. Ketua dan anggota KPU Kab Jayapura sengaja menghambat dan menunda-nunda pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kab. Jayapura yang harusnya berlangusng tanggal 22 Februari 2017, dengan alasan kotak suara dan dokumen pemilihan masih di tangan Panwaslih Kab. Jayapura dan setelah didesak akhirnya KPU Kab. Jayapura pada tanggal 24 Februari 2017 dini hari pukul 03.00 WIT menerima undangan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk melakukan pleno rekapitulasi pada sore harinya.
4. Ketua dan Anggota KPU Kab Jayapura menutup Rapat Pleno dan tidak menyelesaikan tugas untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.
5. Ketua dan anggota Panwas Kab. Jayapura (Teradu VI s / d VII) mengambil kotak suara di Distrik Waibu sebelum penghitungan suara di Distrik Waibu dan kotak suara yang telah diambil sebelum penghitungan suara di Distrik Waibu, di kantor KPU beberapa tidak terkunci lagi setelah di bawa ke rekapitulasi tingkat KPU Kab. Jayapura. Kemudian ketua dan anggota Panwaslu Kab. Jayapura menyatakan ada 236 petugas di 17 Distrik yang berbeda namanya dengan SK KPU Kab. Tetapi tidak dijelaskan siapa saja namanya, apa alasannya, di TPS-TPS mana saja dari 17 Distrik tersebut. Panwas juga tidak menerangkan apa kaitan temuan perbedaan nama tersebut dengan proses pemungutan suara dan perolehan suara, dan ketika ditanya apa dasar hukum bagi Panwas untuk merekomendasikan PSU, Panwas tidak dapat menjelaskan. Dan saat mengusulkan PSU di 17 Distrik tersebut tidak berdasarkan hukum dan sudah melewati batas karena rekomendasi PSU itu paling lambat 4 hari setelah pemungutan suara.
6. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua (Teradu IX s/d XIII), tidak melakukan supervisi dan teguran atas tindakan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan KPU Kab. Jayapura.
7. Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi papua (Teradu XIV s/d XVI) tidak melakukan supervisi dan teguran atas tindakan dan pelangggaran-pelanggaran yaang dilakukan oleh Panwaslu Kab. Jayapura
Alat Bukti:1. Video Pelaksanaan rapat Pleno di KPU kab. Jayapura
2. Foto Kejadian pengambilan Kotak suara oleh KPU di Distrik Waibu Kab. Jayapura dan Kotak suara yang tidak terkunci di KPU
3. Copy surat keputusan KPU Nomor 074/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 25 Oktober 2016
4. Copy Surat Pernyataan Sikap KPU Kab. Jayapura
5. Form Model C-KWK (belum ada)
6. Form Model DA KWK (belum ada)
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 46/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 23-02-2017
Teradu:1. Yarwin Adi Darma (Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil)
2. Syahrial Raf (Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil)
3. Rahmi Syukur (Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil)
4. Dodi Syahputra (Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil)
5. Tita Rospita (Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil
Pengadu:Putra Ariyanto (Wiraswasta/Calon Bupati Kabupaten Aceh Singkil No. Urut 4)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 Pengadu (pasangan Calon No.4) beserta tim mendatangi kantor KIP Aceh Singkil sekitar pukul 17.35 WIB, sampai tepat pukul 18.00 WIB belum ada satu lembar pun tanda terima berkas LPPDK dikeluarkan oleh KIP Aceh Singkil melalui sekretariat.
2. Bahwa sekitar pukul 18.02, sesuai rekaman video terlampir, sekretariat KIP bersama utusan Paslon No.3, menandatangani tanda terima yang waktunya dituliskan mundur sebelum jam 18.00. Hal tersebut nyata dan Pengadu saksikan langsung, bahkan ada salah seorang petugas dari sekretariat Panwaslih Aceh Singkil berada dilokasi tersebut.
3. Bahwa selanjutnya berturut-turut, sekitar jam 19 WIB lewat, Paslon 2 dan 1, akhirnya mengikuti langkah yang telah dilakukan Paslon No.3 dan berhasil dikeluarkan tanda terima oleh KIP Aceh Singkil melalui sekretariat dengan disaksikan dan diperbolehkan oleh para Teradu yang berada ditempat kejadian pada saat itu.
Alat Bukti:1. Rekaman video Pemberian tanda terima penyerahan LPPDK.
2. Foto-foto dalam penyerahan dan pemberiah tanda terimaLPPDK pada tanggal 12 Februari 2017 setelah pukul 18.00 WIB.
3. Pernyataan dan keterangan Saksi.
4. Foto buku tamu.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 49/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 23-02-2017
Teradu:1. Wawan Budiyanto (Ketua KPU Kota Yogyakarta)
2. Suwendro (Ketua PPK Kecamatan Umbulharjo)
3. Edi Haryono (Ketua PPK Kecamatan Ngampilan)
4. Eko Kurniadi (Ketua PPK Kecamatan Kotagede)
5. Setia Adi W (Ketua PPK Kecamatan Gondokusuman)
6. Ari Nupikso Jati Ketua PPK Kecamatan Danurejan)
Pengadu:Andie Kartala (BP Pemilu DPC PDIP Kota Yogyakarta)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I menolak atau tidak memenuhi permohonan saksi terkait meminta untuk dibukanya kotak surat suara tidak sah di seluruh TPS se-Kota Yogyakarta. Permohonan ini diajukan terkait adanya kesalahan prosedur dimana pada waktu rekapitulasi ditingkat PPK Umbulharjo dan PPK Kotagede ditemukan adanya beberapa surat suara sah yang dinyatakan tidak sah. Hal ini mengindikasikan adanya 14 ribu surat suara tidak sah yang ada diyakini terdapat banyak suara sah.
2. Bahwa Panwas Kota Yogyakarta dalam rekapitulasi di tingkat kota telah merekomendasikan 2 suara tidak sah menjadi suara sah di TPS 4 Kotabaru dan 1 suara tidak sah menjadi suara sah di TPS 14 Muja Muju.
3. Teradu II sebagai ketua PPK Umbulharjo tidak membuat berita acara pembukaan kotak suara di TPS 1 sampai TPS 19 Tahunan dan TPS 1 sampai 11 Muja Muju dibuka Teradu II juga tidak mengindahkan rekomendasi Panwas untuk membuka kotak surat suara tidak sah, justru menghentikan pembukaan kotak surat suara tidak sah TPS 12 Muja Muju.
4. Teradu III sebagai ketua PPK Ngampilan ketika membuka kotak suara tidak sah tidak membuat berita acara pembukaan kotak suara, hal itu dilakukan di TPS 1 Ngampilan dan TPS 7 Notoprajan.
5. Teradu IV juga melakukan hal yang sama yaitu tidak membuat berita acara ketika membuka 18 kotak suara tidak sah dari TPS 1 sampai TPS 18 Prenggan Kotagede.
6. Teradu V tidak menjalankan rekomendasi Panwas untuk membuka kotak suara tidak sah di TPS 4 Kotabaru.
7. Teradu VI meminta pertimbangan Panwas terkait adanya permohonan dari saksi Paslon No. 1 untuk membuka kotak suara tidak sah, kemudian Panwascam merekomendasikan kepada PPK untuk membuka kotak suara rusak namun rekomendasi itu tidak dilaksanakan.
Alat Bukti:1. Fotokopi Form model DA2-KWK Kecamatan Umbulharjo.
2. Fotokopi Form model DA2-KWK Kecamatan Danurejan.
3. Fotokopi Form model DB2-KWK.
4. Fotokopi SK DPC PDI Kota Yogyakarta No: 001/KPTS/DPC/II/2016 tentang struktur, komposisi, dan Personalia badan Pemenangan Pemilu (BP-Pemilu) Cabang PDIP Kota Yogyakarta.
5. Saksi.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 41/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 22-02-2017
Teradu:1. Ketua dan Anggota KPU Kab. Lembata, Prov. NTT
a. Petrus Payong Pati (Ketua)
b. Drs. Gabriel Tobisona (Angota)
c. Bernabas H.N Marak, SH (Anggota)
d. Yusuf Maswari Paokuma, SH (Anggota)
e. Carles Primus Kia, SH (Anggota)
Pengadu:Melky Pranata Keodoeboen, SH (Advokad)
Selaku kuasa dari : Yohanes Viany K. Burin, SH (Calon Wakil Bupati Lembata)
Pokok Perkara:1. Bahwa Para Teradu Ketua dan anggota KPU Kab. Lembata telah melakukan pelanggaran kode etik dengan sengaja meloloskan salah satu calon Bupati a.n Eliaser Yentji Sunur yang adalah petahana dimana para teradu tidak melaksanakan rekomendasi Panwasllih Kab. Lembata untuk mencoret atau membatalkan pencalonan Eliaser Yentji Sunur sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Rekomendasi Panwaslih Kab. Lembata Nomor 03/Kajian/Panwaslih-Kab/Lbt/XI/2016 tentang penerusan dugaan pelanggaran pada point V rekomendaasi menyatakan bahwa Panwaslih Kab. Lembata merekomendasikan kepada KPU kab. Lembata tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 25/Kpts.KPU-Kab.018.434047/X/2016. Tentang penetepan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lembata periode 2017-2022.
2. Bahwa Para Teradu juga tidak melaksanakan surat menteri dalam negeri Nomor 337/9447/OTDA sifat segera, perihal tanggapan terhadap tindak lanjut rekomendasi Panwaslih Kab. Lembata yang isinya antara lain menyatakan bahwa:
a. Mutasi yang dilakukan oleh Bupati Lembata selaku Petahana.
b. Bahwa ditegaskan Menteri Dalam Negeri tidak pernah menerbitkan persetujuan tertulis terhadap mutasi yang diusulkan oleh Bupati Lembata karena yang bersangkutan terkena Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Lembata tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslih dan surat pengesahan Mendagri tersebut sehingga dipandang tidak independen dan memihak kepada calon tertentu.
4. Sehubungan dengan kejadian tersebut diatas, maka agar DKPP memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dimaksud dengan permohonan memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada ke lima komisoner KPU Kab. Lembata karena mencederai demokrasi dan menjadikan Pilkada di Lembata cacat hukum.
Alat Bukti:1. Copy Surat Mendagri No. 337/944/OTDA perihal tanggapan terhadap tindaklanjut Rekomendasi Panwaslih Kab. Lembata tanggal 25 November 2016
2. Copy surat keputusan Bupati Lembata Nomor 422.Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan tenaga guru dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah dasarlingkup pemerintah Kab. Lembata tanggal 21 Mei 2016.
3. Copy Lampiran Pegawai yang di mutasi tanggal 12 Mei 2016
4. SPT (surat Perintah Tugas) Bupati lembata Nomor;BUK.870/1158/BKD/2016 a.n Rosalia Eras Florena Sape Ruing tanggal 27 Juli 2016
5. SPT (surat Perintah Tugas) Bupati lembata Nomor;BUK.870/1206/BKD/2016 a.n Eli Sabet Buto Weking tanggal 26 Juli 2016
6. SPT (surat Perintah Tugas) Bupati lembata Nomor;BUK.870/1207/BKD/2016 a.n Veronika poli ST tanggal 26 Juli 2016
7. SPT (surat Perintah Tugas) Bupati lembata Nomor: BUK.870/208/BKD/2016 a.n Maria Theresia Tuto Tukan, S.KM tanggal 26 Juli 2016
8. SPT (surat Perintah Tugas) Bupati lembata Nomor;BUK.870/1209/BKD/2016 a.n Marselinus Kause tanggal 26 Juli 2016
9. SPT (surat Perintah Tugas) Bupati lembata Nomor;BUK.870/1210/BKD/2016 a.n Gradiana Roswita, A.Md.Lingtanggal 26 Juli 2016
10. Copy Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 421 Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengakatan PNS dalam jabatan Struktural Eselon III Lingkup pemerintah Kab. Lembata tanggal 20 Mei 2016 dan lampirannya.
11. Kajian Dugaan pelanggaran Panwaslih Kab. Lembata Nomor 01/Kajian/panwaslih-Kab/lbt/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016
12. Copy Kajian dugaan Pelangaran Panwaslih Kab. Lembata Nomor 03/kajian/Panwaslih –Kab/LBT/XI/2016 tanggal 5 November 2016.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 42/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 22-02-2017
Teradu:Abdul Moein (Ketua KPU Jakarta Utara)
Pengadu:Leonard Eko Wahyu Widhyatmoko
Pokok Perkara:Teradu tidak menindaklanjuti Putusan Sidang Komisi Informasi Publik sebagaimana yang direkomendasikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan data DPT Kelurahan Pejagalan dan mendirikan TPS di wilayah terkait (Kolong Tol).
Alat Bukti:1. Fotokopi Putusan KIP Nomor 0034/X/KIP-DKI-PS-A-M/2016
2. Fotokopi Surat Nomor 620/KPU-Prov-010/XII/2016 perihal Tindak lanjut Mediasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
3. Print-out chating WhatsApp kepada Ketua PPS Kelurahan Pejagalan
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 43/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 22-02-2017
Teradu:1. Mimah Susanti
2. Muhammad Jufri
(Ketua dan Anggota Bawaslu DKI Jakarta)
Pengadu:Leonard Eko Wahyu Widhyatmoko
Pokok Perkara:Para Teradu tidak terbuka dalam menindaklanjuti laporan Pengadu, dan tanpa konfirmasi Bawaslu DKI Jakarta mengeluarkan Surat Nomor 021/KJK/PM.06.01/II/2017 yang isinya laporan Pengadu merupakan pelanggaran administrasi.
Alat Bukti:1. Surat Nomor 021/KJK/PM.06.01/II/2017 perihal Pemberitahuan Status Laporan
2. Fotokopi berita acara klarifikasi
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 44/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 22-02-2017
Teradu:1. Mukhtaruddin, SH. MH
2. Nurdin, SE
3. Agusni, SP
4. Eddy Safwan, SE
5. Saiful Hadi
(Ketua dan Anggota KIP Bireun)
Pengadu:Zulfikar Muhammad
Pokok Perkara:1. Pada tanggal 23 Desember 2016 Teradu menetapkan balon H. Saifannur sebagai calon yang dapat maju sebagai kontestan pilkada, padahal berdasarkan dokumen calon yang diterima KIP, Saifannur dinyatakan tidak memenuhi syarat jasmani.
2. Bahwa Teradu dalam menjalankan putusan MA Nomor 566K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016 telah menyalahi prinsip hukum tentang “kedudukan yang sama dimuka hukum”dengan sengaja melangkahi perintah UU Nomor 10. Tahun 2016 pasal 7 ayat (2) huruf f yaitu tentang kewajiban paslon diperiksa kesehatan secara menyeluruh oleh Tim
Alat Bukti:1. Berkas Pencalonan H. Saufannur
2. Keputusan KIP Bireuen No. 85/Kpts/KIP-Bireuen Tahun 2017
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 48/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 21-02-2017
Teradu:Laode Masrizal Mas’ud (Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan)
Pengadu:1. Laode Budi Utama
2. Laode Abdul Manan
(Bakal Calon Perseorangan Pilkada Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017)

Memberikan kuasa kepada :

1. Robiatin Adawiyah, SH
2. Ibrahim Aziz, SH
(Pengacara)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu diduga melanggar mekanisme dan prosedur yang berakibat fatal dan merugikan hak konstitusi Pengadu. Menurut Pengadu, tindakan Teradu yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.Busel/KWK/VIII/2016 tentang penetapan hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan bakal paslon perseorangan dalam Pilkada Buton Selatan tahun 2017 sangat merugikannya karena tanpa terlebih dahulu memberitahukan secara resmi melalui Keputusan KPU perihal kelengkapan persyaratan pencalonan.
2. Bahwa Teradu diduga telah melakukan kebohongan publik, memihak dan bertindak tidak profesional. Teradu memberikan pernyataan di media massa bahwa dokumen B1.KWK Pasangan Bakal Calon Laode Budi Utama dan Laode Abdul Manan tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKPU. Pihak KPU Kabupaten Buton Selatan padahal sudah menerima dokumen yang diserahkan oleh pengadu tanpa catatan kekurangan dan kemudian memberikan Form B.2 KWK kepada Pengadu. Selain itu, Teradu menjadikan paslon lain sebagai rujukan pada saat memberikan pernyataan mengenai B.1 KWK milik Pengadu.
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 19.00 WITA di Kantor KPU Kabupaten Buton Selatan, Teradu diduga telah bertindak mengelabuhi atau membohongi Pengadu. Teradu memerintahkan pengadu beserta timnya untuk meninggalkan kantor KPUD dengan alasan dokumen yang diserahkan oleh Pengadu sudah memenuhi syarat (MS). Tetapi Pengadu pada tanggal 12 Agustus 2016 malah menerbitkan surat keputusan yang menyatakan Pengadu tidak berlanjut pada tahap verifikasi selanjutnya. Hal ini menurut Pengadu sebagai tindakan pengelabuhan dan menghindari transparansi penyelenggaraan tahapan pemilihan
Alat Bukti:1. Foto copy Keputusan KPU Kab. Buton Selatan nomor 24/Kpts/KPU-KAB.BUSEL/KWK/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal penetapan hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan bakal paslon perseorangan dalam Pilkada Buton Selatan tahun 2017
2. Foto copy form. Model BA.1-KWK Perseorangan Nomor 18/BA/KPU-Kab.Busel/KWK/VIII/2016 Tertanggal 12 Agustus 2016 perihal hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam Pilkada.
3. Foto copy berita dari harian Buton Pos dan Suara Buton Selatan
4. Foto copy Surat Pernyataan 3 (tiga) saksi
5. Foto copy tanda terima penyerahan dukungan paslon perseorangan dalam Pilkada Buton Selatan tahun 2017 tertanggal 10 Agustus 2016
6. Foto copy form model B.2 KWK Perseorangan
7. Foto copy rekap surat pernyataan dukungan dari paslon Laode Budi Utama dan Laode Abdul Manan
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 76/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 21-02-2017
Teradu:1. M. Khadafi
2. Yuzalmon
3. Haidi Mursal
4. Ade Jumiarti
5. Hetta Manbayu
(Ketua dan Anggota KPU Kota Payakumbuh)

6. Suci Wildanis
7. Media Febriana
8. Ismail Hamzah
(Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Payakumbuh)
Pengadu:Hendra Yanni Anwar

Selaku kuasa dari : Suwandel Mukhtar
(Wakil Walikota Payakumbuh/Pemerintah Kota Payakumbuh)
Pokok Perkara:1. Teradu I s/d V tetap menetapkan Bakal Pasangan Calon H. Wendra Yunaldi - H. Ennaidi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dalam Pilkada Tahun 2017. Kajian Panwaslu Kota Payakumbuh menyatakan dokumen syarat calon terkait tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak milik H. Wendra Yunaldi TMS, karena yang bersangkutan mempunyai tunggakan pajak. Sehingga H. Wendra Yunaldi tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Walikota.
2. Teradu I s/d V tetap menetapkan Bakal Pasangan Calon H. Riza Falepi – H. Erwin Yunaz sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dalam Pilkada Tahun 2017. Bahwa dokumen syarat calon H. Erwin Yunaz dinilai cacat administrasi.
3. Teradu VI s/d VIII mengabaikan laporan Pengadu terkait pelanggaran Pemilihan dugaan penggelembungan suara.
Alat Bukti:1. Fotokopi Surat Nomor 118/Panwaslih-PYK/XI/2016 perihal Penjelasan, tanggal 11 November 2016
2. Fotokopi Surat Nomor S-3389/WPJ.27/2016 perihal Data dan Keterangan Tentang Wajib Pajak, tanggal 7 November 2016
3. Fotokopi Surat Nomor 86/Panwaslih-PYK/X/2016 perihal Mohon Keterangan kepada Ketua Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 25 Oktober 2016
4. Fotokopi Tindaklanjut KPU Kota Payakumbuh Nomor 58/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslih terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 10 November 2016
5. Fotokopi Surat Nomor 88/Panwaslih-PYK/X/2016 perihal Konsultasi dan Mohon Keterangan Kanwil DJP Sumbar-Jambi, tanggal 25 Oktober 2016
6. Fotokopi Surat Nomor S-782/SP/2016 perihal Tanggapan Atas Surat Dari Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh, tanggal 28 Oktober 2016
7. Fotokopi Surat Nomor S-730/SP/2016 perihal Tanggapan Atas Surat Konsultasi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh, tanggal 12 Oktober 2016
8. Fotokopi Surat Nomor 72/Panwaslih-PYK/X/2016 perihal Mohon Keterangan kepada Direktorat Jenderal Pajak Jakarta pusat, tanggal 11 Oktober 2016
9. Fotokopi Surat Nomor 87/Panwaslih-PYK/X/2016 perihal Konsultasi dan Mohon Keterangan kepada Direktorat Jenderal Pajak , tanggal 25 oktober 2016
10. Fotokopi Surat Nomor S.PILKADA-13397/WPJ.27/KP.05/2016 perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon kepala Daerah, tanggal 14 September 2016
11. Fotokopi Surat Nomor 63/Panwaslih-PYK/IX/2016 perihal Rekomendasi, tanggal 28 September 2016
12. Fotokopi Berita Acara Nomor 10/BA/Panwaslih-PYK/X/2016, 3 Oktober 2016
13. Fotokopi Surat PN Payakumbuh Nomor W3.U4/47/HK/IX/2016 perihal Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
14. Fotokopi Surat PN Payakumbuh Nomor W3.U4/46/HK/IX/2016 perihal Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan hutang, tanggal 23 September
15. Fotokopi Surat KPP Pratama Sidoarjo Selatan Nomor PEM-00871/WPJ.22/KP.0903/2016, perihal Surat Keterangan Pengurusan Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak, tanggal 22 September 2016
16. Fotokopi Berita Acara Nomor 49/BA/X/2016 tentang klarifikasi surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga jakarta sebagai syarat menjadi calon walikota dan wakil walikota untuk pemilihan walikota dan wakil walikota payakumbuh tahun 2017, tangal 13 Oktober 2016
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 39/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 20-02-2017
Teradu:1. Muhammad Haidar Fitri
2. Anik Sholihatun
3. Koko Suhendro
4. Subchan Zuhri
5. Andi Rahmat
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Jepara)
Pengadu:Taufik Basari, dkk
Pokok Perkara:1. Pada hari H pemungutan suara, yakni tanggal 15 Februari 2017 Pengadu merasa dirugikan oleh Teradu dengan tidak membagikan undangan C6 (Surat Undangan) kepada para pemilih yang tercatat pada DPT sejumlah 51.811 pemilih. Menurut Pengadu, mayoritas pemilih Pengadu masih sangat tradisional dimana tidak mau datang ke TPS jika tidak mendapatkan Surat Undangan untuk memilih di TPS.
2. Teradu diduga tidak netral dan berpihak dengan adanya indikasi banyaknya surat suara yang rusak dan diduga surat suara tersebut mencoblos Pengadu.
3. Teradu tidak melakukan verifikasi terhadap identitas pemilih yaitu tidak memeriksa KTP dan KK sehingga banyak pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Teradu hanya berpatokan pada C6 saja saat pemilih datang ke TPS.
Alat Bukti:1. Print out berbagai macam pemberitaan online terkait KPPS yang diduga terlibat politik uang serta pemberitan terkait kerawanan ratusan TPS di Jepara
2. List/daftar jumlah pemilih serta permaslahan di TPS versi Pengadu.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 38/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 20-02-2017
Teradu:1. Yatarullah
2. Sardalis
3. Hasbi Abu Hasan
4. Ahmad Dahlan
5. Dahmizar
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Kampar)
Pengadu:Harianto Arbi
Pokok Perkara:1. Para Teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar No. 015/RI-04/02/2017 perihal Rekomendasi mengambil/menarik Formulir Model C6-KWK yang terindikasi ganda.
2. Para teradu diduga tidak profesional dalam melakukan penetapan DPT
3. Para Teradu diduga tidak profesional dalam penggunaan surat keterangan oleh Disdukcapil bagi pemilih.
Alat Bukti:1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU
2. Daftar Pemilih berdasarkan surat keterangan berjumlah 1810 Pemilih yang dikeluarkan oleh disdukcapil dan berdasarkan informasi yang diberikan Panwaslu Kab. Kampar, jumlah surat keterangan tersebut berjumlah 8000 lebih
3. Daftar pemilih ganda sejumlah 20070 pemilih
4. Surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar No. 015/RI-04/02/2017 perihal Rekomendasi mengambil/menarik C6-KWK yang terindikasi ganda.
5. Contoh form C6-KWK Ganda
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 39/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 20-02-2017
Teradu:1. Muhammad Haidar Fitri
2. Anik Sholihatun
3. Koko Suhendro
4. Subchan Zuhri
5. Andi Rahmat

(Ketua dan Anggota KPU Kab. Jepara)
Pengadu:Taufik Basari, dkk selaku kuasa dari pasangan Calon Bupati dan Wabup a.n. Subroto dan Nur Yahman
Pokok Perkara:1. Pada hari H pemungutan suara, yakni tanggal 15 Februari 2017 Pengadu merasa dirugikan oleh Teradu dengan tidak membagikan undangan C6 (Surat Undangan) kepada para pemilih yang tercatat pada DPT sejumlah 51.811 pemilih. Dimana menurut Pengadu, mayoritas pemilih Pengadu masih sangat tradisional dimana tidak mau datang ke TPS jika tidak mendapatkan Surat Undangan untuk memilih di TPS.
2. Teradu diduga tidak netral dan berpihak dengan adanya indikasi banyaknya surat suara yang rusak dan diduga surat suara tersebut mencoblos Pengadu.
3. Teradu tidak melakukan verifikasi terhadap identitas pemilih yaitu tidak memeriksa KTP dan KK sehingga banyak pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Teradu hanya berpatokan pada C6 saja saat pemilih datang ke TPS.
Alat Bukti:1. Printout berbagai macam pemberitaan online terkait KPPS yang diduga terlibat politik uang serta pemberitan terkait kerawanan ratusan TPS di Jepara
2. List/daftar jumlah pemilih serta permaslahan di TPS versi Pengadu.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 121/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 17-02-2017
Teradu:1. Linus Tabuni
2. Linus Bagau
3. Serpianus Sondegau
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya)
Pengadu:Yulius Yapugau
(Calon Bupati Intan Jaya periode 2017-2022) Memberikan kuasa kepada:Relika Tambunan
Pokok Perkara:Bahwa para Teradu pada tanggal 24 Februari 2017 telah melaksanakan pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten serta menetapkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) yakni Yulius Yapugau (pengadu) dan Yunus Kalabetme meraih suara terbanyak pada Pilkada Intan Jaya 2017. Kemudian para Teradu pada tanggal 15 Maret 2017 kembali melakukan pleno rekapitulasi kedua kali yang hanya dihadiri oleh 3 (orang) Komisioner tanpa kehadiran Panwaslu Kabupaten Intan Jaya, hasil pleno rekapitulasi yang diadakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jl. Raden Saleh Jakarta Nomor 16 berubah yakni paslon nomor urut 3 (tiga) Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw sebagai peraih suara terbanyak.
Alat Bukti:1. Berita Acara KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 07/BA/KPU IJ/II/2017 Tertanggal 24 Februari 2017
2. Berita Acara KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 08/BA/KPU IJ/II/2017 Tertanggal 24 Februari 2017
3. Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tertanggal 24 Februari 2017 perihal penetapan Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme sebagap pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Intan Jaya Tahun 2017
4. Foto copy Surat Panwaslu Kabupaten Intan Jaya kepada Ketua Bawaslu RI Nomor 013/PANWAS-IJ/III/2017 tertanggal 15 Maret 2017 perihal pelaksanaan pleno ulang KPU Kab. Intan Jaya
5. Foto copy Surat Panwaslu Kabupaten Intan Jaya kepada Ketua KPU Kab. Intan Jaya Nomor 011/PANWAS-IJ/III/2017 tertanggal 9 Maret 2017 perihal penerbitan SK Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.
6. Foto copy Surat Panwaslu Kabupaten Intan Jaya kepada Ketua KPU Kab. Intan Jaya Nomor 010/PANWAS-IJ/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 perihal Hasil Pleno Penetapan Calon terpilih.
7. Foto copy Surat undangan KPU Kabupaten Intan Jaya kepada Kuasa Hukum Paslon Nomor 16/UND/KPU-IJ/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 perihal Undangan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten
8. Foto-foto rapat pleno rekapitulasi di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta
9. Saksi-saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 123/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 17-02-2017
Teradu:1. Alexander R.I. Nemo, SE.
2. Esebia Tapaimu
3. Sugeng Aditriyanto
4. Natalis Amkai
5. Josep Richardus Way

(Ketua dan anggota KPU Mappi)
Pengadu:Mandela Ignasius Sinaga Selaku kuasa dari : Drs. Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin (Cabup dan Cawabup Kab. Mappi, Papua)
Pokok Perkara:1. Para Teradu telah menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon melalui keputusan nomor 13/KPTS/KPU-KAB/030.659892/X/2016 tentang penetapan Paslon padahal Kristosimus Yohanes Agawemu sebagai Cabup saat ditetapkan masih berstatus PNS.
2. Teradu 1 tidak profesional serta berpihak dengan adanya video dan rekaman Teradu 1 pada saat menyatakan dukungannya terhadap secara terang-terangan kepada warga masyarakat.
Alat Bukti:1. SK KPU tentang penetapan paslon
2. Rekaman video terkait pokok aduan 2
3. Rekaman audio terkait pokok aduan 2
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 120/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 16-02-2017
Teradu:1. Ir, Johana JJ. Lololuan (Ketua)
2. Regen Lartutul (angota)
3. Marthen kanikir (Anggota)
4. Hendrikus Kanikir (Anggota)
5. Paulus Yambormias (Anggota)
(Ketua dan Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
Pengadu:Rikloof Lambiombir, SH

Selaku Kuasa dari :

Petrus Paulus Werembinan Taborat (Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat) dan dkk
Pokok Perkara:- Bahwa teradu I tidak melakukan penelitian terhadap para calon Bupati dan wakil Bupati khusunya menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon Bupati dan Wakjil Bupati Maluku Tenggara Barat
- Bahwa teradu II dengan sengaja membuat daftar pemilih Ganda dengan cara memasukkan nama yang sama dalam daftar pemilih tetap menggunakana Tanda titik, tanda titik ini dilakukan agar sistem di komputer tidak dapat membaca nama yang sama tersebut dan fakta nama -nama tersebut (DPT Ganda) adalah pemilih paslon No 1 dan hal ini dilakukan oleh Teradu hampir seluruuh TPS di Maluku Tenggara Barat
- Teradu II sengaja mengumumkan dan atau menempelkan aetiap TPS adalah DPT yang tidak beraturan karena tidak sesuai dengan abjad hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengecoh para pemilih, sehingga pada saat para pemilih datang ke TPS untuk mencoblos sebagian besar tidak menemukan nama mereka, sehingga para pemilih tersebut pulang dan tidak dapat menggunakan haknya sedangkan DPT yang diberikan kepada saksi adalah beraturan sesuai abjad dengan tujuan untuk mempersulit saksi dalam mencocockkan pengecekan pemilih yang ditempekan dan atau diumumkan.
- Para Teradu I, II, III, IV, dan V sengaja mencetak surat suara pemilih melebihi ketentuan undang-undang yang berlaku dan kelebihan surat suara tersebut diketahui pada saat saksi dari masing-masing Paslon dan Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat melakukan pelipatan surat suara dan atas kejadian tersebut polres maluku Tenggara Barat telah melakukan penyitaan terhadap kelebihan surat suara tersebut.
- Teradu III dengan sengaja membagikan surat undangan I (satu) hari sebelum pemugutan suara bahkan ada sebagian pemilih baru mendapat surat pemberitahuan pada saat pemungutan suara.
Alat Bukti:1. Copy daftar pemilih tetap prmilihn Bupti dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di kec. Wermaktian.
2. Copy daftar pemilih tetap prmilihn Bupti dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di Kec. Molumaru
3. Copy daftar pemilih tetap prmilihn Bupti dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di Wuar Labobar
4. Copy daftar pemilih tetap prmilihn Bupti dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di Kec. Nirunmas
5. daftar pemilih tetap prmilihn Bupti dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di Kec. Selaru
6. Copy daftar pemilih tetap prmilihn Bupti dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di Kec. Tanimbar Selatan
7. Copy daftar pemilih tetap prmilihn Bupti dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di TPS Desa Weratan Kec. Wermaktian.
8. Copy daftar pemilih tetap prmilihn Bupti dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di TPS 3 Desa Weratan Kec. Wermaktian.
9. Copy daftar pemilih tetap prmilihn Bupti dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat di TPS 1, TPS 2 Desa Arma, TPS 3 Desa Arma Kec. Nirunmas.
10. Copy Berita Acara KPU Kab. Maluku Tenggara Barat No. 05/BA/KPU-Kab. MTB/II/2017 tanggal 14 Februari 2017
11. Bukti Rekaman Video Pertemuan natara KPU, Panwaslu, Polres MTB, Gakumdu dan Pasangan Calon No. Urut, I,II, dan III
12. Copy Formulir Temuan Panwascam Tanimbar No. 03/TM/Pilkada-Tansel/II/2017 tanggal 15 Februari 2017
13. Copy Keputusan KPU MTB No. 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/tahun 2016 tentag penetapan nomor urut,
13. Copy Keputusan KPU MTB No. 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/tahun 2016 tentang rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kab. MTB.
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 131/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 02-02-2017
Teradu:Wahyuddin A (Anggota KPPS TPS 03 Desa Bonda)
Pengadu:Syarifuddin (Ketua Panwascam Papalang)
Pokok Perkara:Teradu dalam melaksanakan tugasnya, yaitu membagikan Form C6 KWK kepada pemilih dengan menggunakan kendaraan yang terdapat stiker salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017.
Alat Bukti:1. Kajian Panwaslu Kab. Mamuju nomor 01/LP/PILGUB/II/2017
2. Surat pernyataan saksi terkait kejadian.
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 24/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 27-01-2017
Teradu:Prof. Dr. Muhammad(Ketua Bawaslu RI )
Pengadu:Wesly Silalahi (Peserta Pilkada Kota Pematangsiantar Tahun 2015)
Pokok Perkara:Bahwa pada 13 Januari 2017 saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI Teradu diminta oleh Pimpinan Komisi II untuk menanggapi keluhan Paslon nomor urut 4 (empat) Pilkada Pematangsiantar Tahun 2015 (Pengadu) mengenai bukti Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim POLRI Nomor B/52/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016 atas penetapan tersangka atas paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 (dua) dan Komisioner KPU Kota Pematangsiantar. Teradu menyampaikan kepada Pimpinan Komisi II yang disaksikan para tamu undangan bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tersebut adalah palsu. Menurut Teradu, pernyataan tersebut disampaikan setelah berkomunikasi melalui telepon dengan Penyidik Kasubdit III Dit Tipidkor Bareskrim POLRI yakni Kombes Abdul Karim. Pernyataan Teradu tersebut jelas tidak berpedoman pada asas kepastian hukum dan tidak menjunjung tinggi profesionalitas. Menurut pengadu, seharusnya Teradu melakukan konfirmasi bukan di luar Ruang RDP karena yang disampaikan masih diragukan kebenarannya serta mesti didukung dengan bukti berupa keterangan dari Laboratorium Forensik Mabes Polri dan/atau keterangan langsung dari penyidik.
Alat Bukti:1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/52/XII/2016 Tertanggal 20 Desember 2016
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/48/XII/2016 Tertanggal 10 Desember 2016
3. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: Dumas/41/XI/2016/Tipidkor tertanggal 29 November 2016
4. Fotocopy putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 01/TSM/BWSL.SUMUT/11/2016 Tertanggal 21 Desember 2016
5. Fotocopy Putusan Bawaslu RI nomor 001/KB/BWSL/12/2016 Tertanggal 18 Januari 2017
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 24/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 27-01-2017
Teradu:Prof. Dr. Muhammad (Ketua Bawaslu RI )
Pengadu:Wesly Silalahi (Peserta Pilkada Kota Pematangsiantar Tahun 2015)
Pokok Perkara:Bahwa pada 13 Januari 2017 saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI Teradu diminta oleh Pimpinan Komisi II untuk menanggapi keluhan Paslon nomor urut 4 (empat) Pilkada Pematangsiantar Tahun 2015 (Pengadu) mengenai bukti Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim POLRI Nomor B/52/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016 atas penetapan tersangka atas paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 (dua) dan Komisioner KPU Kota Pematangsiantar. Teradu menyampaikan kepada Pimpinan Komisi II yang disaksikan para tamu undangan bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tersebut adalah palsu. Menurut Teradu, pernyataan tersebut disampaikan setelah berkomunikasi melalui telepon dengan Penyidik Kasubdit III Dit Tipidkor Bareskrim POLRI yakni Kombes Abdul Karim. Pernyataan Teradu tersebut jelas tidak berpedoman pada asas kepastian hukum dan tidak menjunjung tinggi profesionalitas. Menurut pengadu, seharusnya Teradu melakukan konfirmasi bukan di luar Ruang RDP karena yang disampaikan masih diragukan kebenarannya serta mesti didukung dengan bukti berupa keterangan dari Laboratorium Forensik Mabes Polri dan/atau keterangan langsung dari penyidik.
Alat Bukti:1. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/52/XII/2016 Tertanggal 20 Desember 2016
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/48/XII/2016 Tertanggal 10 Desember 2016
3. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: Dumas/41/XI/2016/Tipidkor tertanggal 29 November 2016
4. Foto copy putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 01/TSM/BWSL.SUMUT/11/2016 Tertanggal 21 Desember 2016
5. Foto copy Putusan Bawaslu RI nomor 001/KB/BWSL/12/2016 Tertanggal 18 Januari 2017
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 14/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 26-01-2017
Teradu:1. Drs. Muh. N. Tuli, M.Ag
2. Ahmad Abdullah, S.Ag
3. Maspa Matulangi. S.Ag
4. Selvi Katili, SE
5. Varianto Madjowa
(Ketua dan Anggota KPU Prov. Gorontalo)
6. Siti Haslina Said, SH.MH
7. Nanang Masaudi, S.Pd
8. Drs. Arijadi
(Ketua dan Anggota Bawaslu Prov. Gorontalo)
Pengadu:Fadel Muhmmad dan Hi. Tonny S. Junus
Memberi Kuasa Kepada :

1. Sandi E. Situngkir, SH.MH
2. Tanda P. Nasution, SH
3. Ismail Melu
4. Sumantiri Hulawa, SH
5. Sarif Poneta, SH
Pokok Perkara:1. Bahwa Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim MM, mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tanggal 23 September 2016. dimana Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim MM menyerahkan jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile kepada KPU Provinsi Gorontalo dan dalam lampiran Model TT.1 KWK tercantum bahwa Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim selaku calon gubernur telah menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan KPU Prov. Gorontalo menyatakan Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f jo Pasal 42 ayat (1) huruf I angka 3 PKPU Noor 9 Tahun 2016.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 diketahui ternyata ketika pasangan calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim MM mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Prov. Gorontalo ternyata Drs. H. Rusli Habibie, M.AP tidak menyerahkan salinan putusan pengadilan tetapi hanya memberikan petikan putusan.
3. Bahwa dari temuan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Prov. Gorontalo telah melakukan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut, dan dari hasil klarifikasi Bawaslu pada tanggal 10 Januari 2017 Bawaslu Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa temuan mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi syarat calon atas nama terlapor Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi syarat calon Gubernur Gorontalo.
4. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui rapat mengeluarkan pendapat yang menyatakan “antara petikan putusan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah sama”.
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo secara nyata membiarkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Prov. Gorontalo, ditambah lagi apa yang dilakukan oleh KPU Prov. Gorontalo dibenarkan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo.
Alat Bukti:1. Copy Petikan Putusan Nomor 348 K/PID/2016 Mahkamah Agung
2. Copy Surat Keterangan Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor B-1212/R.5/Epp.1/09/2016
3. Tanda Terima Pendapaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim MM
4. Model TT.1KWK Tanda Terima pendaftaran
5. Copy surat keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Gorontalo
6. Copy berita acara klarifikasi Bawaslu Prov. Gorontalo.
7. Copy pemberitahuan tentang status temuan
8. Copy surat Pengadilan negeri Kelas 1 B Gorontalo No. 20.WI/88/HK.01/1/2017
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 13/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 20-01-2017
Teradu:Drs. Safli Alian (Ketua Panwaslih Kab. Aceh Selatan
Pengadu:Rahmatina, S.Kom.
Pokok Perkara:1. Bahwa teradu terdaftar dan menjadi anggota Partai Politik atau partai politik yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 Tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau pengurus partai politik lokal.
2. Bahwa teradu Drs. Safli Alian selaku ketua Panwaslih Kab. Aceh selatan patut diduga melakukan pelanggaran kode etik karena terlibat dalam keanggotaan partai politik.
Alat Bukti:1. CD Rekaman pembicaaran tentang teradu sebagai pengurus partai.
2. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik
3. Surat keputusan Bawaslu No. 0156/K.Bawaslu/HK.01.01/V/2016 tentang penetapan anggota panitia pengawas pemilihan Kab. Aceh Selatan.
4. Copy surat keputusan DPW PAN No. Pan/01/A/kpts/K-S/09/V/2011.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 15/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 20-01-2017
Teradu:1. Abdurrohim (Anggota KPU Kabupaten Pandeglang)
2. Ahmad Suja’i (Ketua KPU Kabupaten Pandeglang)
Pengadu:1. Akhmad Nouvan Hidayat (Ketua LSM Komite Masyarakat untuk Partisipasi dan Transparansi/KOMPAST)
2. Halimi (Wakil Sekretaris LSM KOMPAST)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I (Abdurrohim) melakukan bisnis jual beli kaos Penyelenggara dengan harga Rp. 70.000/buah kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Pandeglang.
2. Bahwa Teradu II (Ahmad Suja’i) seolah-olah tidak mengetahui dan atau karena kealpaannya melakukan pembiaran adanya bisnis jual beli kaos di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang.
Alat Bukti:1. Satu buah kaos penyelenggara.
2. Fotokopi surat No.161/LSM-KOMPAST/11/2016 perihal permintaan Informasi dan Penjelasan kepada Ketua KPU Kab. Pandeglang.
3. Fotokopi pernyataan/testimoni anggota PPS Desa Cigeulis a.n Encep Dijayakusumah perihal pembelian kaos Penyelenggara dari uang operasional PPS
4. Fotokopi surat KPU Provinsi Banten no. 310/KPU-Prov.015/XII/2016 perihal jawaban surat LSM KOMPAST.
5. Transkip SMS informasi dari PPK dan Panwascam terkait pembelian Kaos Penyelenggara pemilihan.
6. Fotokopi surat No.162/LSM-KOMPAST/11/2016 perihal laporan adanya bisnis pembuatan kaos kepada Ketua KPU Provinsi Banten.
7. Fotokopi surat KPU Kabupaten Pandeglang no. 344/KPU-Kab/PDG-015.436409/XI/2016 perihal penjelasan.
8. Fotokopi surat No.163/LSM-KOMPAST/11/2016 perihal laporan adanya bisnis pembuatan kaos kepada Ketua KPU RI dan Satgas Saber Pungli Pusat.
9. Form Model A.4 surat undangan klarifikasi Bawaslu Provinsi Banten No.017/K/BT/PM.06.01/1/2017 kepada Akhmad Nouvan Hidayat.
10. Surat pernyataan a.n Akhmad Nouvan Hidayat yang menyatakan menolak untuk diklarifikasi terakait laporan ke Bawaslu Provinsi Banten No.73/LP/PILGBW/I/2017.
11. Fotokopi klipping koran Radar Banten tanggal 10 dan 23 Desember 2016
12. Fotokopi klipping berita Banten News 23 Desember 2016
13. Fotokopi klipping koran Harian Sentana tanggal 23 Desember 2016.
14. Saksi.
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 12/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 19-01-2017
Teradu:1. Ir. Johana J. J Lololuan (Ketua KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
2. Paulus Jambormias, S.Sos (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
3. Petrus Regen Lartutul, S.Sos (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
4. Hendrikus Serin, SH (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
5. Marthen Kanikir (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
6. Gerson Lambiombir, S.Sos. Msi (Ketua Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)
7. Herman J. Kelbulan, SH (Anggota Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)
8. Thomas T. Wakano, SH (Anggota Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)
Pengadu:1. Meivri D. Nirahua, SH. (Advokat)
2. Yustin Tuny, SH (Advokat)
KUASA DARI :
1. Josepus Kulalean, S.Sos (PNS/Calon Wakil Bupati)
2. Jefri Jekson Kelmaskossu (PNS/Calon Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 KPU Kab. Maluku Tenggara Barat, telah melakukan verifikasi administrasi tahap pertama (I) terhadap 8.115 dukungan KTP yang dimasukkan oleh tim pemenangan pasangan calon. verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Teradu yaitu KPU Kab. Maluku Tenggara Barat, tidak ada saksi dari calon perseorangan, Panwaslih, dan anggota kepolisian, yang harusnya menyaksikan proses verifikasi tersebut;
2. Bahwa dalam verifikasi administrasi tahap pertama yang dilakukan Teradu KPU Kab. Maluku Tenggara Barat terhadap 8.115 dukungan KTP yang dimasukan oleh ketua tim pemenangan perseorangan telah ditemukannya jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK perseorangan sebanyak 8110 pendukung serta dinyatakan memenuhi syarat jumlah minimal dukungan. Dengan hal ini Teradu KPU Kab. Maluku Tenggara Barat tidak menyerahkan berita acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat.
3. Bahwa teradu KPU Kab. Maluku Tenggara Barat dalam melakukan Verifikasi Administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan pernyataan dukungan dalam pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, ditemukan 840 dukungan yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan perseorangan (Form B.1 KWK Perseorangan) yang tidak sesuai dengan fotokopi KTPkependu-dukan. Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, sebanyak 26 orang pendukung dan pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan Form. B.1-KWK perseorangan sebanyak 311 pendukung, serta pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitaskependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS 8 orang pendukung, dan pendukung yang dicoret karena faktor belum memenuhi syarat usia sebanyak 2 pendukung.
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 teradu KPU Kab. Maluku Tenggara barat, telah mengeluarkan Model BA. 3-KWK perseorangan, berupa berita acara verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan daftar pendukung pontensial pemilihan, dari hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh teradu diperoleh jumlah dukungan sebanyak 685 orang yang tidak tercantum dalam DPT dan atau DP4.
5. Bahwa teradu 2 a.n Paulus Jambormias, S.Sos telah menghilangkan dukungan pengadu sebanyak 571 dukungan di Kec. Tanimbar Selatan Kelurahan Saumlaki, yang terungkap pada saat musyawarah di Kantor Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat, yang dibuktikan dengan (video musyawarah).
6. Bahwa Teradu a.n Hendrikus Serin SH, selaku Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat tidak independen karena sampai saat ini masih berstatus sebagai pengurus partai politik yang dibuktikan dengan SK partai politik atau pengakuan Teradu yang dibuktikan dengan (Video Musyawarah).
7. Bahwa Teradu 1 sampai dengan 5 tidak menyerahkan BA. 1 KWK-Perseorangan, BA.2 KWK-Perseorangan, BA.3 KWK-Perseorangan, BA.4 Perseorangan dan BA.7 KWK-Perseorangan kepada Pengadu pada setiap proses tahapan. Seluruh berita acara sebagaimana disebutkan di atas, pengadu menerimanya setelah tanggal 25 Oktober 2016 Pengadu menyurati Teradu 1 kemudian BA sebagaimana disebutkan di atas diserahkan oleh Teradu II kepada Pengadu tertanggal 28 Oktober 2016 ‘Intinya Berita Acara diserahkan 4 Hari setelah Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat (Bukti Surat Permintaan dan Tanda Terima Berita Acara).
8. Bahwa Teradu 1 sampai dengan 5 tidak menyerahkan seluruh Lampiran BA. 1 KWK-Perseorangan, BA.2 KWK-Perseorangan, BA.3 KWK-Perseorangan, BA.4 Perseorang-an dan BA.7 KWK-Perseorangan kepada Pengadu sehingga Pengadu tidak mengetahui sama sekali isi daripada lampiran Berita Acara dimaksud.
9. Bahwa Teradu 1 sampai dengan 5 meloloskan 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat yang terindikasi menggunakan narkotika (bukti surat keterangan narkotika).
10. Bahwa Teradu 6 sampai 8 yaitu Panwaslih Kab. Maluku Tenggara Barat lemah dalam melakukan pengawasan terhadap verifikasi tahap pertama sampai selesai yang dilakukan oleh KPU Kab. Maluku Tenggara Barat, yang dimana pengadu telah mengajukan keberatan tim pemenangan pasangan calon perseorangan telah membuat keberatan akan tetapi Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat tidak mau menanggapinya.
11. Bahwa putusan sengketa terhadap pengadu yang dikeluarkan oleh Panwas dengan Nomor : 01/PS/PWSL.MTB.31.09/X/2016 terdapat dua jenis produk putusan yang diterima oleh pelapor sehingga pelapor ragu dalam menilai keabsahan dari kedua putusan ini.
Alat Bukti:1. Fotocopy Salinan BA.1-KWK Perseorangan
2. Fotocopy Salinan BA. 2-KWK Perseorangan
3. Fotocopy Salinan BA. 3-KWK Perseorangan
4. Fotocopy Salinan BA. 4-KWK Perseorangan
5. Fotocopy Salinan BA. 5-KWK Perseorangan
6. Fotocopy Salinan BA. 7-KWK Perseorangan
7. Fotocopy Surat Keputusan KPU Kab. Maluku Tenggara Barat Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/201
8. CD Video.
9. Keputusan KPU Kab. Maluku Tenggara Barat No. 02/Kpts/KPU.MTB/V/2016
10. Surat No. 07/SEK-INDP/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 perihal Pemintaan Data
11. Tanda Terima dari KPU Kab. MTB tertanggal 28 Oktober 2016
12. Berita Acara Penyerahan Dokumen Perbaikan No. 117/BA/KPU-Kab.MTB/2016 tertanggal 21 Oktober 2016
13. Copy Model BA1-KWK Perseorangan Perbaikan
14. Copy Model BA.2-KWK Perseprangan Perbaikan
15. Copy Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan
16. Copy Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan
17. Copy Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan
18. Foto Buram Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kab,. MTB
19. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No. : KET/161-01/IX/2016/BNNP a.n Markus Faraknimella
20. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No. : KET/163-01/IX/2016/BNNP a.n Petrus P. Werembun
21. Putusan Sengketa No. 01/PS/PWSL.MTB.31.09/X/2016
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 10/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 17-01-2017
Teradu:1. Warsid
2. Bachtiar Hastiarto
3. Umi Fadilah
(Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Cilacap)
Pengadu:Eko Katamto
Pokok Perkara:1. Pengadu melaporkan dugaan pelanggaran kampanye oleh Pasangan Calon Tatto Suwarto dan Pamuji, Nomor Urut 2 karena pada tanggal 23 Desember 2016 Pasangan tersebut melakukan kampanye di halaman Pendopo Kab. Cilacap. Acara tersebut sebenarnya adalah acara sambutan atas kemenangan PSCS (Persatuan Sepak Bola Cilacap dan Sekitarnya) dalam ISC (Indonesia Soccer Championship) B 2016. Paslon dimaksud menjanjikan uang Rp50 juta saat orasi untuk tim dan official. Paslon tersebut melakukan pawai keliling dengan melambaikan salam 2 jari kepada masyarakat di sepanjang jalan.
2. Atas kejadian tersebut Panwas membuat kajian dan mengeluarkan rekomendasi kepada pelanggaran administrasi dan diteruskan kepada KPU.
3. Pengadu merasa rekomendasi Panwas tidak tepat dan tidak sesuai dengan harapan Pengadu yang melihat sudah jelas bahwa Paslon dimaksud telah melakukan kampanye di luar aturan serta memberikan uang Rp50 juta kepada tim dan official PSCS.
Alat Bukti:1. Rekaman Video Kampanye Nomor 2 a.n. Tatto Suwarto
2. Kajian Panwas Cilacap Nomor 006/LP/Pilkada.07/XII/2016
3. SK Kepengurusan PSCS
4. Klarifikasi dibawah sumpah
5. Surat Panwas Cilacap Nomor 146/Bawaslu Prov.JT-07/LP.06.02/I/2017 tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilihan
6. Printout pemberitaan media online
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 9/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 16-01-2017
Teradu:Irfansyah (Anggota Panwaslih Prov. Aceh)
Pengadu:Muhammad
2. Nasrullah
3. Daniel Zuchron
4. Endang Wihdatiningtyas
5. Nelson Simanjuntak
(Ketua dan anggota Bawaslu RI)
Pokok Perkara:1. Menandatangani surat keluar Panwaslih Aceh tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan administrasi.
2. Tidak melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi ddan melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu dalam melakukan pengawasan pemilihan di Aceh selaku koordinator Divisi Pencegahan dan pelanggaran Panwaslih Aceh.
3. Jarang hadir dalam rapat Pleno dan jarang menandatangani berita acara hasil Pleno.
Alat Bukti:1. Fotokopi surat yang ditandatangani Komisioner Panwaslih Aceh a.n Irfansyah perihal rekomendasi/Persetujuan personil Pelaksana pada Panwaslih Aceh No.Ist/Panwaslih/2016
2. Fotokopi BA rapat pleno Penunjukan Kepala sekretariat dan bendahara Panwaslih Aceh tanggal 27 Juni 2016.
3. Fotokopi absen hadir rapat pleno Penunjukan Kepala sekretariat dan bendahara Panwaslih Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Fotokopi media cetak harian Serambi Indonesia edisi Jumat, 1 Juli 2016;
5. Fotokopi surat Panwaslih Aceh perihal Penting No. 12/Panwaslih /VII/2016 tanggal 11 Juli 2016.
6. Fotokopi lembaran disposisi perihal pengaduan Manipulasi Indentitas Panwaslih Gayo Lues No.17/Panwaslih-GL/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016.
7. Fotokopi surat Panwaslih Aceh perihal pelaksanaan kegiatan workshop Hasil Pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 No...../Undangan/VIII/SPT/2016 tanggal 5 September 2016 yang ditandatangani oleh Irfansyah, S.Ag,S.H.
8. Fotokopi Putusan DKPP RI No.109/DKPP-PKE-V/2016.
9. Fotokopi BA Klarifikasi terhadap Ketua Panwaslih Aceh a.n Samsul Bahri tanggal 4 November 2016.
10. Fotokopi BA Klarifikasi terhadap Anggota Panwaslih Aceh a.n Tharmizi, Irhamsyah, dam Ismunazar tanggal 4 November 2016.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 11/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 16-01-2017
Teradu:1. Drs. Muh. N. Tuli, M.Ag
2. Ahmad Abdullah, S.Ag
3. Maspa Matulangi. S.Ag
4. Selvi Katili, SE
5. Varianto Madjowa
(Ketua dan Anggota KPU Prov. Gorontalo)
6. Siti Haslina Said, SH.MH
7. Nanang Masaudi, S.Pd
8. Drs. Arijadi
(Ketua dan Anggota Bawaslu Prov. Gorontalo)
Pengadu:Fanly Katily (LSM Insan Reformasi Prov. Gorontalo) kuasa dari Tonny S. Junus
Pokok Perkara:1. KPU Prov. Gorontalo dengan sengaja meloloskan bakal pasangan calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim MM, sehingga menjadi calon dalam pemilukada Prov. Gorontalo dengan menjadikan syarat salinan putusan sama dengan petikan putusan.
2. Bawaslu Prov. Gorontalo tidak melakukan pengawasan dengan baik dan dengan sengaja meloloskan pasangan calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim MM.
Alat Bukti:1. Model TT.1-KWK
2. Drs. H. Rusli Habibie M.AP memberitahukan di depan publik atau khalayak umum terkait putusan MA yang dimuat dalam Radar Gorontalo.
3. Copy Petikan Putusan Nomor 348 K/PID/2016 Mahkamah Agung
4. Copy Surat Keterangan Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor B-1212/R.5/Epp.1/09/2016
5. Copy Surat KPU Prov. Gorontalo No. 1156/KPU-Prov.027/II/X/2016 perihal surat keputusan untuk pasangan calon.
6. Copy surat keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur prov. Gorontalo.
7. Pemberitahuan tentang status temuan Bawaslu Prov. Gorontalo.
8. Kajian Bawaslu
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 235/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 13-01-2017
Teradu:1. Ir. Johana J. J Lololuan (Ketua KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
2. Paulus Jambormias, S.Sos (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
3. Petrus Regen Lartutul, S.Sos (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
4. Hendrikus Serin, SH (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
5. Marthen Kanikir (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
6. Gerson Lambiombir, S.Sos. Msi (Ketua Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)
7. Herman J. Kelbulan, SH (Anggota Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)
8. Thomas T. Wakano, SH (Anggota Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)
Pengadu:1. Meivri D. Nirahua, SH. (Advokat)
2. Yustin Tuny, SH (Advokat)

KUASA DARI :

3. Joesepus Kulalean, S.Sos (PNS/Calon Wakil Bupati)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 KPU Kab. Maluku Tenggara Barat, telah melakukan VerifikasiAdminis-trasi tahap pertama (I) terhadap 8.115 dukungan KTP yang dimasukkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon. Dan terhadap Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh Teradu yaitu KPU Kab. Maluku Tenggara Barat, tidak ada saksi dari Calon Perseorangan Panwasli, dan Anggota Kepolisian, yang harusnya menyaksikan Proses Verifikasi Tersebut;
2. Bahwa dalam Verifikasi Administrasi tahap pertama yang dilakukan Teradu KPU Kab. Maluku Tenggara Barat terhadap 8.115 dukungan KTP yang dimasukan oleh Ketua Tim pemenangan perseorangan telah ditemukannya jumlah fotocopy identitaskependu-dukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK perseorangan sebanyak 8.110 pendukung serta dinyatakan memenuhi syarat jumlah minimal dukungan. Dengan hal ini teradu KPU Kab. Maluku Tenggara Barat tidak menyerahkan Berita Acara hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal sebaran Dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat.
3. Bahwa teradu KPU Kab. Maluku Tenggara Barat dalam melakukan Verifikasi Adminis-trasi terhadap Kesesuaian data Pendukung dengan pernyataan dukungan dalam pemilihan, Bupati dan wakil Bupati Maluku Tenggara barat, ditemukan 840 dukungan yang dicoret karena Nama alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan perseorangan (Form B.1 KWK Perseorangan) yang tidak sesuai dengan foto Copy KTP Kependudukan. Dan pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukanpendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, Sebanyak 26 orang pendukung, dan pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotocopy Indentitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan Form. B.1-KWK perseorangan sebanyak 311 pendukung, serta pendukung yang di Coret karena alamat yang tertera pada Indentitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan Wilayah administrasi PPS 8 orang pendukung, dan pendukung yang di coret karena faktor belum memenuhi syarat Usia sebanyak 2 Pendukung;
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 Teradu KPU Kab. Maluku Tenggara barat, telah menegeluarkan Model BA. 3-KWK perseorangan, berupa Berita Acara Verifikasi Administrasi Terhadapkesesuai-an data pendukung dengan Daftar pendukung Pontensial Pemilihan, dari hasil Verifikasi administrasi yang di lakukan oleh teradu diperoleh jumlah dukungan sebanyak 685 orang yang tidak tercantum dalam DPT dan atau DP4;
5. Bahwa teradu 2 a.n Paulus Jambormias, S.Sos telah menghilangkan dukungan pengadu sebanyak 571 dukungan di Kec. Tanimbar Selatan Kelurahan Saumlaki, yang terungkap pada saat musyawarah di Kantor Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat, yang dibuktikan dengan (video musyawarah)
6. Bahwa Teradu a.n Hendrikus serin SH, selaku Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat. tidak Independen karena sampai saat ini masih berstatus sebagai Pengurus Partai Politik yang di Buktikan dengan SK Partai Politik atau pengakuan Teradu yang dibuktikan dengan (video musyawarah)
7. Bahwa teradu 6 sampai 8 yaitu Panwaslih Kab. Maluku Tenggara Barat lemah dalam melakukan pengawasan terhadap Verifikasi Tahap pertama samapai selesai yang dilakukan oleh KPU Kab. Maluku Tenggara Barat, yang dimana pengadu telah mengajukan Keberatan Tim Pemenangan pasangan Calon Perseorangan telah membuat keberatan akan tetapi Panwas Kab. Maluku tenggara barat Tidak Mau menanggapinya;
Bahwa putusan Sengketa terhadap pengadu yang di keluarkan oleh Panwas dengan Nomor : 01/PS/PWSL.MTB.31.09/X/2016 terdapat dua jenis produk putusan yang diterima oleh pelapor sehingga pelapor ragu dalam menilai keapsahan dari kedua putusan ini.
Alat Bukti:1. Fotocopy Salinan BA.1-KWK Perseorangan
2. Fotocopy Salinan BA. 2-KWK Perseorangan
3. Fotocopy Salinan BA. 3-KWK Perseorangan
4. Fotocopy Salinan BA. 4-KWK Perseorangan
5. Fotocopy Salinan BA. 5-KWK Perseorangan
6. Fotocopy Salinan BA. 7-KWK Perseorangan
7. Fotocopy Surat Keputusan KPU Kab. Maluku Tenggara Barat Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/2016;
8. CD Video
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 7/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 13-01-2017
Teradu:Eko Prayetno (Ketua PPS Desa Rejo Binangun, Kab. Mesuji, Prov. Lampung)
Pengadu:1. Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I.,M.H (Ketua Bawaslu Provinsi Lampung).
2. Andriansyah (Panwas Mesuji).
Pokok Perkara:1. Bahwa laporan Penerusan dari Bawaslu Provinsi Lampung terkait temuan dari Panwas Kecamatan Simpang Kab. Mesuji masalah dugaan pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh Ketua PPS Desa Rejo Binangun;
2. Berdasarkan kajian Bawaslu Provinsi Lampung bahwa Ketua PPS atas nama Eko Prayetno pada tanggal 26 Desember 2016 mengatakan telah mengadiri kampanye diologis yang dilakukan oleh Calon Bupati Mesuji No urut 2 di Desa Wira Bangun Kec. Simpang Pematang, dan Sdr. Eko Prayetno, telah menggunakan atribut dari Calon yakni berupa kaos, dan juga Sdr. Eko Prayetno sebagai Ketua PPS, juga telah meneriakkan Yel-Yel dan slogan Pasangan Calon No. urut 2 (dua);
3. Berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta tersebut, Panwaslu menyimpulkan : dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua PPS Desa Rejo Binangun merupakan pelanggaran Kode Etik sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No. 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
Alat Bukti:1. Kajian Laporan No. 003/BAWASLU. LA-06.02/PM.05.02/XII/2016;
2. Laporan hasil Pengawasan;
3. Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu No. 001/K.Bawaslu-LA/PP.00/I/2017;
4. Tanda terima dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu;
5. Surat pernyataan Sdr. Eko Prayetno;
6. Pemberitahuan tentang status laporan/temuan;
7. Keterangan Klarifikasi;
8. Berita acara Klarifikasi;
9. Keterangan klarifikasi dibawah sumpah janji;
10. Berita acara kalrifikasi atas nama Eko prayetno;
11. Undangan klarifikasi;
12. Berita acara Rapat Laporan Dugaan Pelanggaran No. 005/Bawaslu LA-06.02/BA/XII/2016;
13. Formulir temuan;
14. Bukti temuan berupa Video, dugaan pelanggaran Kode etik Ketua PPS;
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 8/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 13-01-2017
Teradu:1. Hosea Genongga, S.Sos (Ketua KPU Kab. Tolikara)
2. Yondiles Kogoya (Anggota KPU Kab. Tolikara)
3. Dinggen Bogum (Anggota KPU Kab. Tolikara)
4. Hendrik L. Lumalente (Anggota KPU Kab. Tolikara)
Pengadu:Ir. Mathias R. Refra (Wartawan) / (TIM Pemenangan)
Pokok Perkara:1. Bahwa KPU Kab. Tolikara telah melanggar Kode Etik dengan membatalkan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n Dr. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, S.Pd sebagai Peserta Pemilukada 2017;
2. Bahwa rapat pleno KPU Kab. Tolikara pada hari senin tanggal 24 Oktober 2016, hanya menetapkan dua pasangan Calon Yaitu, Usman G. Wanimbo, SE. M.Si dan Dinus Wanimbo SH. dan pasangan Calon a.n Amos Yikwa SP.M.Si dan Robeka Enembe, S.PPT.M.KP, sementara untuk bakal Pasangan Calon Dr. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, S.Pd, yang diusung gabungan Partai Politik Yaitu :
1. PDIP (dua Kursi)
2. HANURA (dua Kursi)
3. PPP (dua Kursi)
4. Golkar (satu Kursi)
Berdasarkan dukungan telah memenuhi syarat dukungan Partai Politik paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD, akan tetapi Colon a.n Dr. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, S.Pd, dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditetapkan tidak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017;
3. Bahwa terjadi kejanggalan dalam rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Tolikara tanggal 24 Oktober 2016 diantaranya adalah:
A. Pimpinan Rapat tidak membacakan agenda rapat;
B. Bahwa dalam rapat pleno tanggal 24 Oktober 2016 Pimpinan rapat tidak membacakan hasil verifikasi syarat Calon secara rinci sebab pada saat rapat pleno penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kab. tolikara tanggal 24 Oktober 2016, ditempat Aula kantor KPU Kab. Tolikara, dan KPU Kab. Tolikara tidak menayangkan slide masing-masing berkas bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dilakukan Verifikasi guna disaksikan bersama-sama oleh Panwaslu Kab. Tolikara, maupun Bakal Pasangan Calon;
C. Bahwa Calon a.n John Tabo dan Barnabas Weya dinyatakan sebagai Paslon yang tidak memenuhi syarat namun tidak dijelaskan bagian mana yang menjadi alasan penerbitan Berita Acara Nomor 31/BA/KPU-KAB.TLK/X/2017, tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tolikara Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 maupun surat Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU.Kab-Tlk/X/2016, tentang penetapan pasangan Calon Wakil Bupati dan Wakil Bupati yang tidak menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tolikara Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016,
4. Bahwa kejanggalan Surat Keputusan dan Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU Kab. Tolikara dalam penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Tolikara tertanggal 24 Oktober 2016, yaitu :
a. KPU Kab. Tolikara dengan sengaja mengakui dan mengakomodir kepengurusan DPC Tolikara yang telah dibekukan dengan surat oleh DPW PPP Provinsi Papua dan DPP PPP;
b. KPU Kab. Tolikara tidak membacakan atau membahas hasil tahapan dalam Verifikasi sesuai dengan Jadwal Tahapan; dan
c. Tidak ada penandatanganan Berita Acara oleh 5 Komisioner KPU Kab. Tolikara;
5. Bahwa KPU Kab. Tolikara tidak mengindahkan keterangan dari DPD Partai HANURA Provinsi Papua dan DPW Paratai PPP Provinsi Papua tentang anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, jika terjadi perselisihan ditingkat DPC Partai Politik maka kewenangan diambil alih oleh Pengurus satu tingkat diatasnya;
6. Bahwa KPU Kab. Tolikara mengabaikan surat Keputusan DPD Partai HANURA Provinsi Papua dan DPW Partai PPP Provinsi Papua tentang Pengambilalihan Kewenangan DPC Partai Hanura dan DPC Partai PPP Kab. Tolikara sebagaimana Perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 42 ayat 5 huruf, a, dalam hal pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Kab/Kota, Pendaftaran Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan partai politik tingkat Pusat;
Alat Bukti:1. Surat pernyataan kesaksian Piter Petric Wanimbo di atas materai;
2. Surak keterangan Rahmat H. Kogoya dibawah Matrai;
3. Surat Keputusan DPP Partai Hanura No. SKEP/B/034/DPP-HANURA/VIII/2016 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Provinsi Papua Periode 2017-2022 tertanggal 5 Agustus 2016;
4. Formulir Model B.1-KWK Parpol Partai HANURA tertanggal 9 September 2016;
5. Surat Keputusan DPP Partai PPP Nomor 043/SK/DPP/C/VIII/2016 tentang Persetujuan DPP Partai PPP untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Tolikara Provinsi Papua masa Bhakti 2017-2022;
6. Formulir Model B.1-KWK Parpol DPP Partai DPP PPP tertanggal 15 Agustus 2016;
7. Surat Keputusan DPD Partai Hanura Provinsi Papua No. SKEP/032/DPD-Hanura/VIII/2016 tentang, Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Cabang Kab. Tolikara tertanggal 20 Agustus 2016;
8. Surat Keputusan DPW Partai PPP Nomor 008/SK/DPW-PPP/Z/IX/2016 tentang pembekuan DPC PPP Kab. Tolikara dan Penetapan pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kab. Tolikara tertanggal 22 September 2016;
9. Surat Keputusan DPW Partai PPP nomor 006/SK/DPW-PPP/Z/IX/2016 tentang Pembekuan DPC Partai PPP Kab. Tolikara dan Penetapan Pelaksana Tugas Ketua dan Sekeretaris DPC Partai PPP Kab. Tolikara tertanggal 09 September 2016;
10. Berita Acara DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/102/DPP-HANURA/IX/2016 tentang Klarifikasi Dokumen Keputusan Rekomendasi Calon Kepala Daerah Kab. Tolikara dan Surat Keputusan Pengambil Alihan wewenang DPC Kab. Tolikara dalam Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tolikara Provinsi Papua Tahun 2017 tertanggal 29 September 2016;
11. Surat Keterangan DPP Partai PPP Nomor 0336/KET/DPP/X/2016;
12. Surat Ketarangan DPP Partai PPP Nomor 0337/KET/DPP/X/2016’
13. Surat Keputusan KPU Kab. Tolikara nomor 26/Kpts/KPU.Kab-Tlk/X/2016 tentang Penetapan pasangan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang tidak menjadi peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Tolikara Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016;
14. Berita Acara KPU Kab. Tolikara Nomor 31/BA/KPU-Kab.Tlk/X/2017 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang tidak menjadi peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Tolikara Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016;
15. Surat KPU RI Nomor 546/KPU/X?2016 perihal Pencalonan PILKADA KAB. Tolikara tertanggal 18 Oktober 2016;
16. Foto pengumuman tentang daftar Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat pad pendaftaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tolikara Tahun 2017.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 4/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 06-01-2017
Teradu:Drs. Norison Salawati (Anggota KPU Kab. Morotai)
Pengadu:Lenie Ruitang (PNS/istri Teradu)
Pokok Perkara:1. Bahwa diduga Teradu melakukan pengancaman pembunuhan kepada Teradu/istri pada bulan Desember 2015
2. Bahwa diduga Teradu melakukan Penganiyaan kepada Teradu/istri di dalam rumah tempat tinggal mereka pada bulan Maret 2015
Alat Bukti:1. Surat tanda Terima Laporan No:STPL/01/I/2016/POLSEK (Pengancaman)
2. Surat tanda Terima Laporan No:STPL/03/III/2016/POLSEK (Penganiayaan)
3. Surat tanda Terima Laporan No:STPL/03/IX/2016/POLSEK (Perselingkuhan)
4. Surat tanda Terima Laporan No:STPL/02/IX/2016/POLSEK (Pencemaran Nama Baik dan Pengancaman
5. Surat Pernyataan Bersama antara Pengadu dan Teradu
6. Copy Surat Pernyataan bermaterai dari Yulce Yuliana Bawole tertanggal 9 Desember 2015
7. Copy Surat Pernyataan bermaterai dari Yulce Yuliana Bawoletertanggal 7 Januari 2016
8. Copy Surat Pernyataan bermaterai dari Meri Kawalis tertanggal 7 Januari 2015
9. Surat TNI AU Sam Ratulangi perihal Permohonan DP tertanggal 20 November 2015
10. Draft Surat Penyataan Damai dari Teradu
11. Surat Pernyataan Teradu tertanggal 11 September 2012
12. Copy Surat Persetujuan Istri Kepada Suami tertanggal 10 September 2012
13. Copy surat ijin Jalan Sepeda Motor
14. Legalisir Kartu Keluarga
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 1/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 04-01-2017
Teradu:1. Yeremias Numberi, SH (Ketua KPU Kota Jayapura)
2. Tjipto Wibowo, S.Pd.,M.Si (Anggota KPU Kota Jayapura)
3. Yusuf H. Sraun, S.AP (Anggota KPU Kota Jayapura)
4. Regina A. Yaung, S.Pd (Anggota KPU Kota Jayapura)
5. Oktovianus Injaman, SH.,MH (Anggota KPU Kota Jayapura)
Pengadu:Christian M. Kondobua, SH KUASA DARI : Boy Markus Dawir, SP
Pokok Perkara:1. Bahwa KPU Kota Jayapura telah melanggar Kode Etik penyelenggara pemilu dengan tidak cermat dan tidak tertib dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura dan KPU Kota Jayapura juga tidak melakukan Verifikasi Persyaratan Pencalonan;
2. Bahwa dalam pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2017-2022, yang dimana terdapat tindakan KPU Kota Jayapura yang dianggap oleh pengadu bahwa telah melanggar asas Profesionalisme yaitu KPU Kota Jayapura telah lalai memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran Calon peserta pemilu kepala daerah Kota Jayapura 2017-2022; yang dimana dalam dukungan Pasangan Calon dari Drs. Benhur Tommy Mano, MM dan Ir. H Rustam Saru, MM, yang telah didaftarkan ke KPU Kota Jayapura oleh gabungan Partai Politik Pengusung yaitu : (1). PDIP, (2). NASDEM, (3). GERINDRA, (4). PAN, (5). PKB, (6). GOLKAR, (7). HANURA, (8). PKPI, dan untuk Pasangan Calon dari Boy Markus Dawir, SP dan Dr. H. Nuralam, SE.,M.Si yang telah didaftarkan Ke KPU Kota Jayapura oleh Gabungan Partai Politik Pengusung, antara Lain : (1). PPP, (2). Demokrat, (3).PKPI;
3. Bahwa tindakan KPU Kota Jayapura yang kami nilai melanggar asas Profesionalisme antara lain adalah :
a. Bahwa Model B.1-KWK Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat No. SKEP/B/025/DPP-HANUARA/VII/2016 tentang persetujuan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kepada Pasangan Dr. Drs, Benhur Tommy Mono, MM dan Ir. H. Rustam Saru, MM, yang telah ditandatangani oleh Pelaksanaan harian Ketua Umum dan Sekertaris jendaral;
b. Bahwa pada pendaftaran pasangan Calon Dr. Drs, Benhur Tommy Mono, MM dan Ir. H. Rustam Saru, MM, dimana partai Hanura sebagai paratai pengusung tidak menyertakan surat keputusan Menkumham tentang pengesahan susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat, akan tetapi SK KPU tetap menganggap dukungan Partai Hanura, SAH, dan tercatat dalam Form Model TT.1-KWK sebagai ada;
c. Bahwa dalam Form Model B.1-KWK Keputusan DPP partai Nasdem Nomor : 066-kps/DPP-Nasdem/VIII/2016, tentang persetujuan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017-2022 kepada pasangan Calon Dr. Drs, Benhur Tommy Mono, MM dan Ir. H. Rustam Saru, MM, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jendral Nining Indra Shaleh, yang dimana dalam lapiran SK Kemenkumham No. M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2013 tentang pengesahan perubahan susunan Kepengurusan dan Anggaran dasar/anggaran rumah tangga DPP Partai Nasdem, yang dianama nama yang sesuai SK adalah Ketum . Surya Paloh dan Sekjen Patrice Rio Capella.
d. Bahwa dalam Form Model B.1-KWK Keputusan DPP Partai Gerindra No. 08-341/B.1-KWK/DPP-Gerindra/2016 tentang persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada Pasangan Calon Dr. Drs, Benhur Tommy Mono, MM dan Ir. H. Rustam Saru, MM, yang dimana ditandatanganin oleh Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum : H. Prabowo Subianto dan Sekjen H. Ahmad Muzani, tidak dibubuhi Cap atau Stempel partai akan tetapi dianggap sah oleh KPU Kota Jayapura dan diterima;
e. Dalam Model B.1 KWK DPP Parati Golkar tentang persetujuan Pasangan Calon Dr. Drs, Benhur Tommy Mono, MM dan Ir. H. Rustam Saru, MM, dalam penandatanganya dukungan tidak di Cap atau Stempel Parati akan tetapi tetap dianggap sah oleh KPU Kota Jayapura;
f. Dalam dukungan partai golkar tidak menyertakan SK Kemenkumham tentang Pengesahan Perubahan susunan kepengurusan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga DPP Partai Golkar;
g. Partai Golkar juga tidak menyertakan surat dari DPP Partai Golkar perihal persetujuan dukungan hanya surat pengesahan No. R-405/Golkar/IX/2016 yang ditandatangani oleh ketum Seya Novanto dan sekjen idrus Marham, yang tidak di Cap atau stempel Partai;
h. Partai Amanat Nasional tidak menyertakan Form Model B.1 KWK dalm berkas pendaftaran dan hanya melampirkan surat Keputusan DPP Parati PAN
i. Bahwa dalam pencalonan Calon a.n Dr. Drs, Benhur Tommy Mono, MM dan Ir. H. Rustam Saru, MM, tidak menyarahkan Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari KPK, tetapi pada tanda terima Form Model TT.1-KWK, pada tabel B. Angka 1. Syarat calon. Poin 11 tidak diisi dan dikosongkan;
j. Bahwa pasangan Calon a.n Dr. Drs, Benhur Tommy Mono, MM dan Ir. H. Rustam Saru, MM tidak menyertakan surat keterangan tidak sedang dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
k. Pasangan Calon Dr. Drs, Benhur Tommy Mono, MM dan Ir. H. Rustam Saru, MM juga tidak menyertakan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak; yang dibuktikan dengan Model TT.1-KWK pada tabel B. Angka 1 Syarat Calon, Poin 12 tidak diisi/dikosongkan; dan juga tidak menyertakan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak, yang dibuktikan dengan Form Model T.T.1-KWK, pada Tabel B. Angka 1 Syarat Calon huruf b, tidak diisi;
l. Bahwa KTP Calon walikota atas nama Dr. Drs, Benhur Tommy Mono, MM yang dilapirkan dalam berkas pendaftaran, KTP tersebut sudah habis masa berlakunya sejak 30 April 2016; namun tetap saja diterima oleh KPU Kota Jayapura;
m. Bahwa KPU Kota Jayapura menerima partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Jayapura yang di Pimpin oleh Ketua Ir. H. Junaidi Rahim dan Sekretris Lakollo Lukas, sebagai Partai Pengusung tanpa mempertimbangkan SK Susunan Pengurusan Dewan Pimpinan Kota Jayapura yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Provinsi PKPI dengan nama yang sama dengan Ketua Provinsi;
n. Dilain Pihak dukungan bagi pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Kota Jayapura Calon a.n Boy Markus Dawir, SP-Dr. H. Nuralam, SE.,M.Si dalam Form Model B1-KWK DPN PKPI dinyatakan Cacat Hukum karena ditandatangani nama lain yang bukan sekertaris , walaupun nama lain itu tertaftar dalam data Base pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang terdaftar dalam Kementrian Hukum dan HAM RI;
o. Pada saat pendaftaran Kadidat pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura a.n Boy Markus Dawir, SP-Dr. H. Nuralam, SE.,M.Si diwajibkan menunjukkan Form, Model B.1-KWK dari maing-masing partai Pengusung yang didalamnya juga meneliti tanda tangan dan Cap/setempel partai;
p. Dan pada saat pendaftaran Kadidat pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura a.n Boy Markus Dawir, SP-Dr. H. Nuralam, SE.,M.Si KPU Kota Jayapura tidak memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani rohani, dan bebeaas penyalahgunaan norkotika di rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota Kepada bakal Calon;
4. Bahwa melihat dari uraian diatas begitu banyak kelalaian atau ketidak cermatan yang terjadi saat KPU Kota Jayapura menerima pendaftaran peserta Pemilu Kepala Daerah Kota Jayapura hal ini dpt dinilai sebagai bentuk keberpihakan KPU Kota Jayapura kepada salah satu pasangan Calon;
Alat Bukti:1. Form Model B1-KWK Keputusan DPP Partai Hanura nomor : SKEP/B/025/DPP-Hanura/VII/2016 tentang persetujuan pasangan Calon a.n Drs. Benhur Tommy Mano, MM dan Ir. H Rustam Saru, MM;
2. Form Model B.1-KWK Keputusan DPP Partai Nasdem No. 066-Kpts/DPP-Nasdem/VIII/2016tentang persetujuan pasangan calon walikota a.n Drs. Benhur Tommy Mano, MM dan Ir. H Rustam Saru, MM;
3. Form Model B.1-KWK Keputusan DPP Partai Gerindra No. 08-341/B.1-KWK/DPP-Gerindra/2016 tentang persetujuan pasangan calon Walikota dan wakil walikota kepada pasangan Calon a.n Dr. Drs. Benhur Tommy Mano, MM dan Ir. H Rustam Saru, MM;
4. Form Model B1-KWK DPP partai Golkar; tentang persetujuan pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tommy Mano, MM dan Ir. H Rustam Saru, MM;
5. Surat DPP Partai PAN No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/61/VIII/2016;
6. Form Model TT.1-KWK Pasangan Dr. Drs. Benhur Tommy Mano, MM dan Ir. H Rustam Saru, MM;
7. Foto KTP Dr. Drs. Benhur Tommy Mano, MM;
8. SK Susunan Pengurusan Dewan Pimpinan Kota Jayapura dengan yang ditandatangani oleh ketua Dewan Pimpinan Provinsi PKPI;
9. Form Model B.1-KWK DPN PKPI Dukungan bagi Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Jayapura dukungan Boy Markus Dawir, SP;
10. Keputusan Kementrian Hukum dan HAM RI tanggal 10 November 2016, tentang pengesahan Perubahan-pengurusan DPNP PKPI yang mengesahkan Isran Noor dan Sekjen Samuel Samson;
11. SK DPN PKPI Tanggal 15 Maret 2016 tentang susunan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Papua Periode 2016-2021;
12. SK 112/SKEP/DPN PKPI/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016; tentang pemberhentian samuel samson;
13. Surat 01/ST/DPN PKPI/VII/2016 tgl 14 Juli 2016; tentang Sdr. Takudaeng untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekjen PKPI;
14. Surat No. 171/SKEP/DPN PKPI/VII/2016 tgl 27 Juli 2016, SK DPN PKPI Tentang Calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditandatangani oleh Takudaeng;
15. B1-KWK Parpol tgl 28 Juli 2016 tentang persetujuan DPN PKPI kepada Pasangan Calon Boy Markus Darwin, SP dan Dr, H Nuralam SE,.M.Si yang ditandatangani oleh Isran Noor dan Takudaeng;
16. SK No. 023/SK/DPP-PKPI-Prov. Papua/IX/2016 tgl 16 September 2016; SK DPK PKPI Kota Jayapura yang ditandatangani oleh Ketua Dewan pimpinan Prov. Ramses Wally;
17. Surat Penegasan Susunan Personalia DPN PKPI dari Kemekum HAM bahwa Ketua PKPI adalah Isran Noor dan Samuel Samson;
18. Surat penegasan dari KPU RI;
19. TT.1-KWK tgl 23 September 2016 tentang Tanda terima Pendaftaran pasangan BMD Alam oleh Ketua DPK PKPI Mada Pariama dan Sekjen Achrilaus Fonataba menggunakan B.1-KWK yang ditanda tangani oleh Isran noor dan Takudaeng;
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 3/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 04-01-2017
Teradu:Marzan (Anggota KIP Kab. Simeuleu)
Pengadu:Karisah Hamzah (Masyarakat/Pensiunan PNS)
Pokok Perkara:Bahwa Teradu pada tanggal 26 Desember 2016 yakni saat pendaftaran calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeuleu diduga telah memberikan keterangan palsu dengan menyatakan tidak pernah terlibat sebagai anggota Partai Politik sebagaimana ketentuan perundangan syarat untuk menjadi anggota KIP. Tetapi Pengadu mendapatkan informasi yang disertai alat bukti (terlampir) bahwa Teradu merupakan anggota dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeuleu Provinsi Aceh.
Alat Bukti:1. Fotocopykartu anggota Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat Kab. Simeulue dengan nomor anggota 11110900001362 a.n Marzan
2. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Aceh nomor: 293-SK/DPW-Nasdem-Aceh/II/2012 Tertanggal 20 Februari 2012
3. FotocopyKeputusan KPU Nomor: 482/Kpts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 30 Mei 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeuleu Provinsi Aceh
4. Saksi-saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 243/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 30-12-2016
Teradu:1. Prof. Dr. Muhammad, S.Ip., M.Si. (Ketua Bawaslu RI)
2. Pegie Y. Watimena, ST., M.Kom. (Ketua Bawaslu Provinsi Papua)
Pengadu:Boy Markus Dawir (Anggota DPR Provinsi Papua/Paslon Pilkada Kota Jayapura) Memberikan kuasa kepada Bolivar Sigalingging, SH ( Aliansi Masyarakat Papua Peduli Demokrasi).
Pokok Perkara:1. Bahwa tanggal 6 Desember 2016 Bawaslu RI mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan No. 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016 perihal penyampaian BA keterangan a.n Samuel Samson yang berisi perintah melakukan penerusan BA keterangan Samuel Samson kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme Temuan dan memberikan laporan tindak lanjut atas temuan tersebut ke Bawaslu RI.
2. Bahwa surat Bawaslu RI No. 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016 ini mnegandung pesan terselubung dari Teradu I sebgai ketua Bawaslu RI kepada Teradu II sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua untuk mengkondisikan BA keterangan Samuel Samson agar dapat digunakan sebgai referensi dalam mempertimbangkan legalitas PKPI. Indikiasi tersebut dapat diketahui dari konten dan struktur surat tersebut yang meliputi:
a. No. Surat ditulis tangan.
b. Tidak dijelaskan dasar dibuatnya BA keterangan dari Samuel Samson.
c. Tidak dijelaskan siapa Sanuel Samson dan dalam kapasitas serta otoritas apa memberikan atau dimintai keterangan dari Bawaslu RI;
d. Pada baris pertama sampai ketiga surat disebutkan bahwa “keterangan yang disampaikan Samuel Samson terkait surat dukungan yang dituangkan dalam Form B.1-KWK pada pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura” tidak dijelaskan Form B.1-KWK yang ditandatangani itu digunakan paslon mana untuk mendaftar ke KPU Kota Jayapura.
e. Perintah menindaklanjuti dalam mekanisme temuan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan menunjukkan seolah BA Keterangan Samuel Samson itu sudah benar dan sah sebagai acuan hukum untuk dipakai Bawaslu Provinsi Papua guna menyikapi Pencalonan di Kota Jayapura.
3. Bahwa dari surat No. 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016 Pengadu menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a. Sebelum pengambilan keterangan, Teradu I seyogyanya melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan Kemenkumhamguna mendapatkan Keputusan kepengurusan yang sah dan memastikan lagi dengan KPU RI terkait proses pencalonan yang telah berjalan dengan PKPI sebagai partai pengusung.
b. Memperhatikan dualisme kepengurusan PKPI, tetapi Teradu I secara sepihak hanya mengambil keterangan dari kubu Samuel Samson, sedangkan dari kubu Isran Noor tidak diambil.
c. Apbila melihat surat Bawaslu RI No.0729/K.Bawaslu/PM.0700/XI/2016 tanggal 22 November 2016, Teradu I sudah memahami dualisme kepengurusan DPN PKPI, tetapi dengan mengeluarkan surat baru tersebut (surat No. 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016) menimbulkan perbedaan sikap dan bertolak belakang (ketidak-pastian hukum) pada Penyelenggara ditingkat bawah dalam menjalankan tugas dan kewenangan-nya.
4. Bahwa Teradu II sebgai ketua Bawaslu Provinsi Papua diduga tidak netral dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan melakukan tindakan:
a. Tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran/kecurangan yang dilakukan Pasangan calon BTM-Harus, termasuk poin ketiga dari surat Bawaslu RI No. 0729/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016 yang menyatakan “bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan, Bawaslu Provinsi Papua bersama-sama dengan Panwaslu Kota Jayapurasedang menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.
b. Adanya tindakan supervisi yang dilakukan Teradu II kepada ketua Panwaslu Kota Jayapura dengan memprotes keputusan sidang ajudikasi Panwaslu dan mengancam ketua dan anggota Panwaslu Kota Jayapura akan dinonaktifkan karena mengambil keputusan yang salah.
c. Teradu II tidak netral karena tidakme-nindaklanjuti surat Bawaslu RI No.S-0062/K.Bawaslu/PM/00.00.00/X/2016 tentang Pengawasan terhadap Paslon atas nama Benhur Tommy Mano yang kasusnya telah terdaftar di KPK.
Alat Bukti:1. Fotokopi dokumen sengketa PKPI pada Paslon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura 2017-2022 Boy Markus Dawir, SP dan DR. H. Nuralam, SE., M.Si. yang memuat:
a. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19.AH.11.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPN PKPI
b. Fotokopi Keputusan DPN PKPI No.18/SKEP/DPN PKP IND/III/2016 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Papua.
c. Fotokopi Keputusan DPN PKPI No.112/SKEP/DPN PKP IND/VII/2016 tentang Pemberhentian Samuel Samson Sebgai Sekretaris Jenderal.
d. Fotokopi Surat Tugas No.001/ST/DPN PKP IND/VII/2016 tentang surat tugas sdr. Takudaeng P untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Sekjen PKPI.
e. Fotokopi Keputusan DPN PKPI No. 171/SKEP/DPN PKP IND/ VII/2016 tentang Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura 2017-2022.
f. Fotokopi Form B.1-KWK Parpol tanggal 28 Juli 2016 tentang Persetujuan DPN PKPI kepada Paslon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Boy Markus Dawir dan H. Nuralam.
g. Fotokopi Keputusan DPP PKPI Papua No.023/SK/DPP-PKPI-Prov. PAPUA/IX/2016 tentang susunan Personalia DPK Kota Madya Jayapura.
h. Fotokopi Surat Kemenkum HAM No. AHU.4.AH.11.01-84 tentang Penegasan susunan Personalia DPN PKPI dari Kemenkum HAM bahwa Ketua PKPI adalah Isran Noor dan Sekjen Samuel Samson.
i. Fotokopi Surat KPU RI No.528/KPU/IX/2016 tentang Penegasan KPU RI perihal Kepengurusan DPN PKPI .
j. Fotokopi form TT.1-KWK
k. Form Model BA. HP KWK.
l. Fotokopi BA Rapat Pleno No.43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016.
m. Fotokopi Pengajuan Sengketa I Paslon BTM HARUS No.01/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016
n. Fotokopi Putusan Sengketa panwas Kota Jayapura No.001/KS/PWS.JYP.33.01/X/2016 objek gugatan BA Pleno KPU hasil penelitian Syarat Pencalonan No.43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016.
o. Fotokopi Keputusan KPU Kota Jayapura No.56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang penetapan Paslon dalam Pilwalko Jayapura Th 2017.
p. Fotokopi SK KPU Kota Jayapura No.57/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Pencabutan no. Urut Paslon.
q. Fotokopi Surat Bawaslu RI No.S-0662/K.Bawaslu/PM..00.00/X/2016. Tentang Peninjauan kembali penetapan Benhur Tomy Mano terkait laporan dugaan korupsi di KPK.
r. Fotokopi surat no.29/TP.bmd-alam/XII/16 perihal keberatan dari tim kampanye BMD –ALAM.
s. Fotokopi surat No.35/TP.bmd-alam/XII/16 tentang surat dari Tim Kampanye BMD-AlAM perihal laporan keberatan.
t. Fotokopi putusan sengketa II Panwaslu Kota Jayapura No.003/KS/PWSL.JYP.33.01/XI/2016
u. Fotokopi surat Bawaslu RI No.0708/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016 tentang putusan penyelesaian sengketa terkait permasalahan kepengurusan DPN PKPI.
v. Fotokopi putusan PTTUN No.21/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS
w. Fotokopi surat Bawaslu RI No.0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016 tentang peninjauan kembali sengketa PKPI terkait BA pemeriksaan Samuel Samson.
x. Fotokopi surat KPU Kota Jayapura No.251/KPU-KT/030-434279/XII/2016 tentang oemberitahuan fasil rapat pleno.
y. Fotokopi tanda terima memori kasasi atas putusan No 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN. MKS.
z. Fotokopi surat KPU RI No.688/KPU/XII/2016 tentang pelaksanaan Putusan no. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN. MKS.
aa. Fotokopi surat KPU Provinsi Papua No.506/B2/KPU-PROV/030/XII/2016. Tentang Pencabutan permohonan Kasasi atas Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN. MKS.
bb. Fotokopi surat KPU Kota Jauapura No.254/KPU-KT/030.434279/XII/2016 tentang permohonan pembatan/pencabutan kasasi No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN. MKS.
2. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 242/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 29-12-2016
Teradu:1. Helmi Syahrizal
2. Afrizal
3. Syofyan Ali
4. Yadwar
5. Hazizah
(Ketua dan Anggota KIP Kab. Aceh Jaya)
6. Muhadi
7. Usdineva
8. Abdul Hamid
9. Mahlal
10. Mutar Wali
(Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Aceh Jaya)
Pengadu:Junaidi(Calon Bupati Aceh Jaya)
Pokok Perkara:1. Teradu I s/d V telah menetapkan Tgk. Yusri S Sebagai Calon Wakil Bupati Aceh Jaya tanpa melakukan verifikasi secara benar dan cermat sesuai peraturan perundang-undangan terhadap dugaan ijazah palsu yang disampaikan oleh Pengadu;
2. Teradu VI s/d X telah menerbitkan putusan terhadap laporan terkait dugaan ijazah palsu Tgk. Yusri S, dengan merekomendasikan kepada KIP kab. Aceh Jaya untuk tetap menjalankan hasil Pleno terbuka dalam penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Aceh jaya tahun 2017, tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian dan pemeriksaan secara benar dan cermat sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa menurut Pengadu, Ijazah yang diserahkan Tgk. Yusri S sebagai dokumen syarat calon kepada KIP Kab. Aceh Jaya diduga palsu karena terdapat kejanggalan, yaitu:
a) Pada tahun 1979 belum dikenal adanya EBTANAS, tetapi masih berlaku sistem Ujian Sekolah. Namun pada surat Keterangan dimaksud tertulis EBTANAS. Pada tahun 1979 usia Yusri S sudah menginjak 18 tahun (kelahiran tahun 1961), sedangkan pada umumnya usia 18 tahun sudah berada pada tingkat pendidikan menengah atas.
b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai, tidak ada.
c) Saksi yang disertakan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud No. 29 tahun 2014, karena saksi yang disertakan adalah adik kandung dari Tgk. Yusri S
d) Pada format surat keterangan pengganti ijazah/STTB Hilang dimaksud seharusnya disertai cap tiga jari tangan kiri sesuai Permendikbud No. 29 tahun 2014 (Format 1A dan 1B)
Alat Bukti:1. Fotokopi Surat Keputusan KIP Kab. Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016
2. Ftokopi Surat Keputusan KIP Kab. Aceh Jaya Nomor 24 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2017
3. Fotokopi Surat KIP Kab. Aceh Jaya Nomor 342/KIP.Kab.001.434619/XI/2016 perihal Penyampaian Informasi dan Dokumen, tanggal 28 November 2016
4. Fotokopi Form BB.2 KWK tanggal 30 September 2016
5. Fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/STTB hilang No. 421.1/58/2016 tanggal 4 Oktober 2016 a.n Yusri S diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Krueng Sabee
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara, tanggal 13 Mei 1982 a.n Yusri S
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Taoh Mirah Peusangan aceh Utara tanggal 8 Juni 1985
8. Fotokopi Laporan Pengaduan Keabsahan Ijazah Tgk. Yusri S yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih kab. Aceh Jaya No. 02/SEKBER-JB/XI/2016 tanggal 28 November 2016
9. Fotokopi bukti tanda terima laporan (form model A3) Nomor 009/LP/PILKDA-AJ/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016
10. Fotokopi Surat Panwaslih No.075/Panwaslih –AJ/XII/2016 perihal Rekomendasi terkait dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada Ketua KIP Kab. Aceh Jaya tanggal 10 Desember 2016
11. Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor 009/LP/PILKADA-AJ/XII/2016 (form A-8)
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 244/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 29-12-2016
Teradu:1. Juri Ardiantoro
2. Ida Budhiati
3. Hadar Nafis Gumay
4. Sigit Pamungkas
5. Arif Budiman
6. Ferry Rizky Kurniansyah
7. Hasyim Asyhari

(Ketua dan Anggota KPU)
Pengadu:Ahmad Irawan, SH dkk. Selaku Kuasa dari Zulharman (Caleg DPRD Muara Enim 2014)
Pokok Perkara:1. Bahwa pokok pengaduan Pengadu dalam hal ini adalah keberatan terhadap tindakan Para Teradu yang tidak melaksanakan putusan MK No. 7/PUU-XIII/2015. Tidndakan para Teradu tersebut memenuhi kualifikasi penggunaan/tidak menggunakan kewenangan yang menyimpang dari etika penyelenggara pemilu;
2. Bahwa tanggal 6 Juni 2016 dibacakan putusan MK No. 7/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menemukan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pengadu yang dilakukan Teradu dengan cara membuat keputusan keliru mengenai penetapan bilangan pembagi pemilih pasca Pemilu, penataan dan pengisian DPRD kabupaten induk dan kabupaten pemekaran;
3. Putusan tersebut diatas disikapi Pengadu dengan mengambil langkah sebagi berikut :
a. Mengirimkan surat pada tanggal 1 Agustus 2016 kepada Teradu yang isinya meminta untuk mengeksekusi putusan MK a quo sesuai peraturan perundang-undangan;
b. Pada hari yang sama juga Pengadu meminta untuk melakukan audiensi dan meminta waktu agar Pengadu bisa mempresentasikan hasil putusan MK serta menyampaikan kepentingan Pengadu;
c. Pada tanggal 22 Agustus 2016 kembali Pengadu menanyakan konfirmasi kepada Teradu terkait surat sebelumnya yang tidak ada tanggapan;
d. Hingga 2 bulan setelah surat terakhir tidak ada tanggapan dan tindak lanjut, pada tanggal 13 Oktober 2016 Pengadu kembali mengirimkan surat sekaligus menegaskan permohonan status tindak lanjut dari putusan MK a quo;
e. Bahwa hingga saat Pengaduan ini disampaikan ke DKPP ( 6 bulan setelah surat permohonan tindak lanjut) pengadu belum mendapatkan penjelasan dan atau pkeputusan yang sifatnya tertulis.
4. Bahwa dengan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan, Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.
Alat Bukti:1. Surat-surat Pengadu Kepada KPU RI
2. Tanda Terima Surat
3. Putusan MK Nomor 7/PUU-XIII/2015.
4. Pernyataan Saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 239/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 27-12-2016
Teradu:1. Hosea Genongga (Ketua KPU Kabupaten Tolikara)
2. Hendrik L. Lumalente (Anggota KPU Kabupaten Tolikara)
3. Dinggen Bogum (Anggota KPU Kabupaten Tolikara)
4. Yondiles Kogoya
(Anggota KPU Kabupaten Tolikara)
5. Nehemia Jitmau
(Anggota KPU Kabupaten Tolikara)
Pengadu:Rahmad H Kogoya diteruskan oleh Panwas Kab. Tolikara
1. Abini Kogoya
2. Yuli Peryodan
3. Melianus Mayoba
(Ketua dan Anggota Panwaslu Kab.Tolikara)
Pokok Perkara:1. Bahwa Para Teradu (KPU Kabupaten Tolikara) dalam menetapkan DPS dan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 tidak melakukan verifikasi daftar pemilih di tiap kampung dan tidak melakukan rekapitulasi di tingkat Distrik. Hal ini dibuktikan dengan nama-nama yang tertera menjadi PPS dan PPDP tidak mengakui merupakan anggota PPS dan PPDP.
2. Bahwa para Teradu (KPU Kabupaten Tolikara) telah melanggar peraturan perundangan undangan karena telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan PPDP yang ternyata dibuat sendiri oleh Ketua KPU Kab. Tolikara (Teradu I) dan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Tolikara dan nama-nama yang tertera pada SK tersebut ternyata fiktif.
Alat Bukti:1. Form. Model A.1
2. Kajian Laporan Panwaslu Kab. Tolikara Nomor: 01/LP/PWS-TLK/PILKADA/XII/2016 Perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Kab. Tolikara
3. Daftar Berita Acara Klarifikasi Laporan Panwaslu Kab. Tolikara
4. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Tolikara Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab.Tlk/Tahun 2016 Tertanggal 20 Juli 2016 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Tolikara
5. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Tolikara Nomor: 20/Kpts/KPU-Kab.Tlk/Tahun 2016 Tertanggal 31 Agustus 2016 tentang pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017
6. Saksi-saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 240/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 27-12-2016
Teradu:1. Ketut Ariyani
2. Putu Sugiardana, SH., MH.
(Ketua dan Anggota Panwaslu Buleleng)
Pengadu:I Wayan Sumadra
(Ketua Tim Pemenangan Dewa Nyoman dan I Gede Dharma/Pasangan SURYA)
Pokok Perkara:1. Teradu 2 yang merupakan anggota Panwaslu Kab. Buleleng 2017 adalah seorang akademisi yang juga merangkap sebagai Tim Asistensi Pembahasan Raperda Kab. Buleleng tahun 2016 di Pemkab Buleleng yang mana pasangan incumbent ikut dalam proses Pilkada Buleleng yang tentunya ada konflik kepentingan didalam menjalankan tugasnya;
2. Teradu 1 memiliki hubungan ipar (tingkat kedua) dengan salah satu pendukung loyal pasangan PAS, namun selama ini tidak pernah menyampaikan posisi tersebut pada rapat terbuka sehingga terjadi konlik kepentingan dalam menyikapi dan melaksanakan tugasnya sebagai Panwaslu;
3. Teradu 1 dinilai Pengadu tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugasnya sebagai panwaslu, hal ini disebabkan karena adanya pertanyaan dari pihak TNI dan Polri akibat pernyataan Teradu 1 terkait kinerja KPU yang kurang baik karena pada saat verifikasi administrasi meloloskan KTP yang berstatus PNS dan TNI Polri yang kemudian dirilis oleh media.
4. Panwas tidak mengeluarkan rekomendasi apapun terkait adanya pelaporan intimidasi dari pasangan PAS dan PPS yang tidak bekerja dengan baik saat verifikasi factual tahap II di Desa Bila Kecamatan Kubutambahan. Panwas malah memberikan rekomendasi yang tidak sesuai dengan permintaan Pengadu.
5. Teradu 1 dan 2 baru memunculkan rekomendasi verifikasi ulang di desa Bila sesuai harapan Pengadu pada point 4 pada saat Pengadu mengajukan upaya hukum. Ini jelas tidak profesional serta tidak mengindahkan banyaknya kesaksian terkait banyaknya indtimidasi yang dilakukan terhadap tim SURYA
6. Seharusnya Panwas melakukan upaya pencegahan terkait intimidasi dan tidak hanya duduk tenang dan hanya mau menerima laporan saja.
7. Keberpihakan terlihat saat menerima laporan yang terjadi. Pada saat Pengadu melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan intimidasi dan kecurangan tim lawan Teradu hanya menyuruh membawa saksi dan tidak ada tindaklanjut, sementara saat tim lain melaporkan Teradu sangat cepat melakukan kajian dengan GAKKUMDU.
Alat Bukti:1. SK Bupati Buleleng Nomor 180/999/HK/2015 tentang pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Rapperda Kab. Buleleng
2. Laporan Paslon SURYA terhadap Panwaslu Buleleng
3. Print out pemberitaan media online dari nusabali.com terkait pokok aduan Nomor 3
4. Surat Panwas terkait penerusan rekomendasi Nomor 83/Bawaslu-Prov.BA-03/HM.02.03/102016
5. Status penyelesaian sengketa oleh panwas
6. Tanda bukti penerimaan laporan nomor 020, 021, 014, 15
7. Penolakan permohonan sengketa oleh panwas Nomor 256
8. Saksi-saksi
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 238/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 23-12-2016
Teradu:Elisabeth Kansai, SE (Anggota Panwaslu Kab. Kep. Yapen Provinsi Papua)
Pengadu:1. Fegie Y. Wattimena
2. Yacob Pasei
3. Anugrah Pata
(Ketua dan Anggota Bawaslu Papua)
Pokok Perkara:Pada saat seleksi administrasi Panwas Distrik se Kab. Kep. Yapen telah terjadi penganiayaan terhadap Ibu Elisabeth Kansai oleh seseorang bernama Jefri Aisoi yang belakangan diketahui adalah suami dari Teradu. Sejak saat itu kinerja Teradu terganggu dan tidak melakukan tugas pengawasan dengan baik. Teradu juga sering menimbulkan kegaduhan terhadap staf dan komisioner lainnya, Teradu pernah mengancam Ketua dan Anggota Panwas lainnya serta Kepala sekretariat dan staf pasca kejadian itu. Teradu juga sering tidk datang ke kantor dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota Panwas.
Alat Bukti:1. Formulir Temuan
2. Kajian Bawaslu Propinsi Papua
3. Surat Pernyataan Teradu
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 236/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 20-12-2016
Teradu:1. Mangasi Tua Purba, SH (Ketua KPU Kota Pematangsiantar)
2. Jafar Sidik Saragih. S.Thl (Anggota KPU Kota Pematangsiantar)
3. Riswanty Panjaitan, S.Th., M. Th (Anggota KPU Kota Pematangsiantar)
4. Drs. H. Amril Zein (Anggota KPU Kota Pematangsiantar)
5. Batara Manurung, S.Pd (Anggota KPU Kota Pematangsiantar)
Pengadu:Ibnu Manurung (Wiraswasta/mantan timses Paslon Teddy Robinson Siahaan-Zaenal Purba)
Pokok Perkara:1. Bahwa diduga Para Teradu secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pembiaran terjadinya pengumpulan, Perampasan, penyandaraan dan/atau transaksi ribuan Formulir C6 yang dilakukan oleh Tim pemenangan atau Relawan Paslon No. 2 Hulman Sitorus-Hefriansyah tertanggal 14-15 Desember 2016 dihampir semua kelurahan se Kota Pematangsiantar diantaranya : R. Nainggolan di Jl. Kemiri Pematangsiantar sebagaimana telah dilaporkan oleh Pengadu. Kemudian, di Jl. Kesatria Lr. 29 BDB, Jl. Tongkol, Jl. Murai No. 16, Jl. Kruis Perumahan Silou Mangi, Jl. Bahkota II dan Jl. Sriwijaya Gg. Seka, Kota Pematangsiantar, a.n Terlapor masing-masing: Juraida, Wagini, Wahyun, Op. Samuel Siregar, Vivi Ari, Tiurma Siahaan, Gonjales, Barto Silitonga dan Somma Aruan (Laporan ke Panwas Terlampir)
2. Bahwa diduga Para Teradu secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pembiaran terjadinya Bahwa diduga Para Teradu secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pembiaran terjadinya pengumpulan, Perampasan, penyandaraan dan/atau transaksi ribuan Formulir C6 yang dilakukan oleh Tim pemenangan atau Relawan Paslon No. 2 Hulman Sitorus-Hefriansyah tertanggal 15 November 2016 secara door to door di Jl. Kesatria Lr. 29 BDB, Jl. Tongkol, Jl. Murai No. 16, Jl. Kruis Perumahan Silou Mangi, Jl. Bahkota II dan Jl. Sriwijaya Gg. Seka, Kota Pematangsiantar, a.n Terlapor masing-masing: Juraida, Wagini, Wahyun, Op. Samuel Siregar, Vivi Ari, Tiurma Siahaan, Gonjales, Barto Silitonga dan Somma Aruan. Kejadian ini telah dilaporkan oleh Mangatas Marulita Silalahi ke Panwas Kota Pematangsiantar. (Laporan ke Panwas Terlampir)
3. Bahwa diduga Para Teradu secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pembiaran terjadinya pengumpulan, perampasan, penyanderaan dan/atau transaksi puluhan ribu Formulir C6 tertanggal 15 November 2016 di rumah pribadi almarhum Hulman Sitorus yang dilaksanakan secara terbuka, masif dan tontonan publik sehingga sempat menimbulkan kerusuhan dan konflik horizontal yang mengakibatkan sejumlah warga luka-luka. Sebagaimana telah dilaporkan Daulat Sihombing ke KPU Kota Pematangsiantar.
4. Bahwa diduga Para Teradu secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pembiaran beredarnya secara bebas iklan kampanye Paslon No. Urut 2 yang terbit di Surat Kabar Harian Posmetro Medan edisi Rabu, tanggal 16 November 2016 halaman XII (hari H pemungutan Pemungutan suara Pilkada Kota Pematangsiantar) tentang ajakan memilih Paslon No. Urut 2, Iklan dimuat dalam satu halaman full colour dan dibagi bagi di hampir seluruh TPS se Kota Pematangsiantar. (Surat Kabar sebagaimana dimaksud terlampir)
5. Bahwa para Teradu tidak melaksanakan/tidak menjalankan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 K/TUN/PILKADA/2015 tertanggal 4 Februari 2016 antara KPU Kota Pematangsiantar melawan Fernando Simanjuntak/ H. Arsidi, SE yang menguatkan Putusan PT. TUN Medan Nomor: 17/G/PILKADA/2015/PTTUN-Mdn tertanggal 12 Januari 2016
Alat Bukti:1. Fotokopi Form Model A.1 Laporan ke Panwas Kota Pematangsiantar No: 017/LP/PILKADA-PS/XI/2016 nama Pelapor Mangatas Marulitua
2. Form Model A.3 Panwas Kota Pematangsiantar Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Victoria Sidabutar, SH No: 017/LP/PILKADA-PS/XI/2016 tertanggal 19 November 2016
3. Fotokopi Surat/Laporan untuk Ketua KPU Pematangsiantar dari Tim Pemenangan Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba perihal:Diskualifikasi Paslon Walikota Siantar Hulman Sitorus-Efriansyah tertanggal 15 November 2016
4. Fotokopi Form Model A.3 tanda bukti Penerima Laporan Panwas Kota Pematangsiantar a.n Fetra Christianos Tumanggor No: 029/LP/PILKADA-PS.XI/2016 tertanggal 19 November 2016
5. Fotokopi tanda penerimaan barang bukti No. 029/LP/PILKADA-PS.XI/2016 tertanggal 19 November 2016 dari Fetra Christianos Tumanggor
6. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi a.n Fetra Christianos Tumanggor tertanggal 21 November 2016
7. Fotokopi Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji a.n Fetra Christianos Tumanggor
8. Fotokopi salinan Putusan MA RI No. No. 28 K/TUN/PILKADA/2015
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 233/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 16-12-2016
Teradu:Fitri Manopo (Ketua Panwasscam Anggrek)
Pengadu:Jaharudin Umar (Ketua Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara)
Pokok Perkara:Teradu a.n Fitri Manopo selaku Ketua Panwascam Anggrek yang juga merupakan staff/PTT di kantor Kecamatan Anggrek terlibat dalam kegiatan Senam Pagi bersama Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Tim Kampanye, ASN/PNS (Camat, Sekcam, Staf/PTT), Kepala Desa dan Aparat Desa Se-Kecamatan Anggrek.
Alat Bukti:1. Kajian Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/GO.04/Panwas-Angg/TM.01.01/XI/2016
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 10/GO.04/HK.01.01/XII/2016
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 232/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 14-12-2016
Teradu:1. H. Ahmad Firdaus Marvel’s
2. Maryadi Mustafa
3. Maryani
4. Said Kairil Asmi
5. Pratama
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin)
Pengadu:Kemas Khoirul Mukhlis (Organisasi Lintas Politika)
Pokok Perkara:1. Para Teradu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat.
2. Menurut Pengadu, terhadap apa yang telah dilakukan oleh calon wakil bupati petahana atas nama Beni Hernedi yaitu menerbitkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 821.2/35/KEP/BKD.DIKLAT/2016 tertanggal 27 September 2016 yang isinya antara lain mencabut keputusan Bupati yang telah dikeluarkan pada tanggal 12, 13, dan 15 Juli 2016 dan mengangkat PNS pejabat struktural dan pemberian tunjangan kepada pegawai yang dimaksud.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, tindakan yang dilakukaan oleh calon wakil bupati petahana tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun oleh Para teradu, justru ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati musi banyuasin.
Alat Bukti:1. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 821.2/35/KEP/BKD.DIKLAT/2016 tertanggal 27 September 2016
2. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 134/Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017
3. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 130/Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016 tentang Penetapaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017
4. Fotokopi Surat pernyataan bermaterai atas nama Ihwan Muslimin yang menyatakan bahwa ybs. Merupakan salah seorang PNS yang dimutasi jabatan dari Kadin Perindustrian dan Perdangangan Kab. Musi banyuasin menjadi Staf Ahli Bupati, kemudian dimutasi kembali menjadi staf BKD Kab. Musi Banyuasin
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 234/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 13-12-2016
Teradu:Sri Ayu Chandra Sari (Anggota Panwas Kecamatan Singkawang Tengah)
Pengadu:Sri Ayu Chandra Sari (Anggota Panwas Kecamatan Singkawang Tengah)
Pokok Perkara:1. Teradu mengetahui dan hadir pada kegiatan kampanye salah satu partai Pengusung dan/atau Tim kampanye Pasangan Calon Walikota Singkawang No. Urut 2 yang dilaksanakan di zona kampanye Pasangan Calon No Urut 4. Namun Teradu tidak memberikan teguran atau tidak melakukan tindakan demi menghentikan kegiatan kampanye tersebut, justru membiarkan kampanye tersebut tetap berlangsung hingga selesai.
2. Bahwa sikap teradu yang melakukan pembiaran terkesan memihak dan tidak netral serta tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap Pasangan Calon No. Urut 4 sebagai akibat perbuatan tersebut Pasangan Calon No Urut 4 merasa dirugikan dan hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan sehingga suasana Pemilu menjadi tidak kondusif.
3. Bahwa perbuatan teradu seperti ini juga dilakukan teradu secara berulang-ulang terhadap Pasangan Calon No Urut 4 semenjak tahapan verifikasi faktual.
Alat Bukti:1. Video kegiatan
2. Foto Pesan Singkat Pelapor kepada Saksi 3 a.n Nureska, S.Pdi) selaku Ketua Panwas Kecamatan Singkawang Tengah.
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 231/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 05-12-2016
Teradu:1. Ridwan, S.Pd (Ketua KIP Kab. Pidie)
2. T. Samsul Bahri, S.Pd (Anggota KIP Kab. Pidie)
3. Mohammaddiah Adam, S.H (Anggota KIP Kab. Pidie)
4. Heri Saputra, Amd (Anggota KIP Kab. Pidie)
5. Drs. Muddin (Anggota KIP Kab. Pidie)
Pengadu:Dr. (HC) A. Bakar Assajawy dan Drs. Mukhtar (Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pidie/Wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Bahwa diduga para Teradu melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan peristiwa yang diadukan dan/atau dilaporkan sebagai berikut:
a. Pada tanggal 24-25 September 2016 bertempat di RSUZA Banda Aceh para Teradu tidak memberikan Surat Keputusan tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan, dan tidak memberikan Surat Keputusan tentang Penetapan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan serta para Teradu tidak memberuikan SK Tim Medis Pemeriksa Kesehatan atau daftar Tim Medis
b. Pada tanggal 29 September 2016 bertempat di Masjid Al Falah, Kab. Pidie para Teradu tidak memberikan Surat Keputusan Tentang Pedoman Teknis Uji mampu Baca Al quran dan Tidak memberikan hasil uji mampu baca Al Quran serta tidak memberikan Berita Acara
c. Pada tanggal 30 September 2016 bertempat tinggal di KIP Kab. Pidie para Teradu tidak mengundang acara Rapat Pleno Penelitian Administrasi Dokumen dan Tidak memberikan Berita Acaara Nomor 48.4/BA/KIP.Pidie/2016 tanggal 30 September 2016, Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan dan tidak memberikan formulir Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK
d. Pada tanggal 1 Oktober 2016 bertempat di KIP Kab. Pidie para Teradu menolak menerima syarat dukungan (dukungan KTP) tahap dua)
e. Pada Tanggal 24-25 Oktober 2016 bertempat di kantor KIP Kab. Pidie para Teradu tidak mengundang Rapat Pleno Penetapan Calon, tidak mengikutsertakan nama Bapaslon dalam Berita Acara Penetapan serta tidak memberikan surat Keputusan tentang Penetapan Calon, dan Baru Diberikan pada Tanggal 25 Oktober 2016, setelah selama dua hari meminta dan menunggu sejak tanggal 24 Oktober 2016
f. Pada tanggal 11-12 November 2016 bertempat di Rumah sakit Umum dr. Zainal Abidin Banda Aceh,
- Menjelang Pemeriksaan Kesehatan ulang sesuai dengan keputusan dan amar putusan panwaslih Kab. Pidie yang dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 Teradu II tidak memberikan Surat Keputusan sesuai dengan Perintah Undang-undang dan PKPU tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Baru diberikan sekitar jam 15.00 setelah diminta oleh Paslon dan diperintahkan oleh Ketua KIP aceh
- Teradu II tidak Professional dan tidak jujur kepada Pengadu karena meminta secara lisan agar pemeriksaan Kesehatan Ulang dilakukan pada hari sabtu tanggal 12 November 2016 tanpa surat atau dokumen apa apa
- Teradu II marah-marah dan emosional saat membuka, memimpin dan menutup Rapat, padahal urusan yang diembannya bukanlah pribadi melainkan tugas dan wewenangnya sebagai komisioner KIP Kab. Pidie
g. Pada tanggal 14-21 November 2016 bertempat di Kantor KIP Kab. Aceh, para Teradu tidak memberikan Kejelasan dan Kepastian Hukum terhadap Pencalonan Para Pengadu.
Alat Bukti:1. Keputusan KIP Kab. Pidie No. 17.3/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017
2. Keputusan KIP Kab. Pidie No. 25.2/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017
3. Keputusan KIP Kab. Pidie No. 24.3/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rumah sakit umum Zainul Abidin sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas penyalahgunaan Narkotika
4. Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh tertanggal 6 September 2016 yang ditujukan kepada Ketua KIP Provinsi Aceh No. 91/IX/IDI ACEH/2016 perihal Tim Pemeriksaan Kesehatan tertanggal 6 September 2016
5. Surat KIP Aceh Nomor 270/2847, tanggal 19 September 2016 Perihal Tata cara Pelaksaan pemeriksaan Kesehatan yang ditujukan Kepada Ketua KIP aceh
6. Kesepakatan Bersama Antara KIP Aceh dengan RSUZA No. 02/Kb/Kip-Aceh/2016 No: 445/10688/2016
7. Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia tertanggal 6 Juli 2015 No. 7789/PB/A.3/07/2015
8. Surat KPU RI No. 507/KPU/IX/2016 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan tertanggal 10 Septemebr 2016
9. Keputusan KIP Kab. Aceh Jaya No. 20 Tahun 2016 tntang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Alquran tertanggal 23 September 2016
10. Keputusan KIP Kab. Aceh Utara No. 160/Kpts/KIP/AUT/TAHUN 2016 TENTANG Pedoman Teknis uji mampu baca Alquran tertangal 9 September 2016
11. Keputusan KIP Kab. Acceh Tamiang No. 95/Kpts/KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Uji mampu Baca Alquran
12. Surat Keterangan Hasil Uji Baca Alquran a.n Abduln Manaf Bakal Paslon Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 2016
13. Surat Keterangan Hasil Uji Baca Alquran a.n Lukamanul Hakim Bakal Paslon Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 2016
14. Surat Keterangan dari Tim Penilai Uji Mampu Baca Alquran yang ditandatangani oleh Drs. Tgk. H. A Rahman Bitai sebbagai Ketua Tim Penilai tertanggal 29 September 2016
15. Keputusan KIP Kab. Aceh Utara No. 108/Kpts/KIP-AUT/Tahun 2016 tentang Penetapan Bakal Paslon Perseorangan Mmemnuhi syarat dan tidak memnuhi syarat jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara 2017
16. Keputusan KIP Kab.. Aceh Utara No. 169/Kpts/KIPO-AUT/Tahun 2016 tentang Pentapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utaara Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016
17. BA Rapat Pleno KIP Kab. Aceh Tamiang No. 90/BA/X/2016 tentang Penetapan Paslon tertanggal 24 Oktober 2016
18. Keputusan KIP Pemilihan Kab. Aceh Tamiang No. 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016 Tentang penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017
19. Form Model BA.HP-KWK, Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi pencalonan dan persyaratan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 29 September 2016
20. Formulir Model BA-HP PERBAIKAN-KWK , BA Hasil Perbaikan Hasil Penelitian Perbaiakn Persyaraatan Administrasi Dokumen Kab. ACEH Tamiang Tahun 2017
21. Surat KIP Kab. Aceh Tamiang No. 1145/KPU-Kab-001.434600/IX/2016 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Tertanggal 29 September 2016
22. Berita Acara KIP Kab. Aceh Utara No. 148.3/BA/KIP-AUT/2016 tentang Penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Aceh Utara Tahun 2016 tertanggal 24 Oktober 2015
23. Form Model BA.HP-KWK dan Lampirannya Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Calon Kab. Aceh Utara Tahun 2017 tertanggal 1 Oktober 2016
24. Keputusan KIP Kab. Pidie No. 27.Kpts/KIP-Kab. Pide/ Tahun 2016 tentang Penetapan Paslon teertanggal 24 Oktober 2016
25. Keputusan KIP Kab. Aceh Tamiang No. 127.Kpts/KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Ulang Kesehatan Jasmani dan Rohani
26. Surat KIP Kab. Pidie No. 270/324/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016 perihal Penolakan terhadap jumlah minimal dukungan perbaikan
27. Surat Keterangan Selsesai Pemeriksaan kesehatan a.n Dr. (HC) A. Bakar Assajawy tanpa Nomor dari TIM pemeriksa Kesehatan Khusus tertanggal 25 September 2016
28. Surat Keterangan Selsesai Pemeriksaan Kesehatan a.n Drs. Mukhtar tanpa Nomor dari TIM pemeriksa Kesehatan Khusus tertanggal 25 September 2016
29. Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan No. 812/5629/2016
30. Surat HASIL Pemeriksaan Kesehatan No. 812/5629/2016
31. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani No. A44/X/PILKADA/IDI/2011 tertanggal 31 Oktober 2011
32. Surat KIP Kab. Pidie No. 270/497/XI/2016 perihal Pemberitahuan Tes Kesehatan Ulang tertanggal 10 November 2016
33. BA No. 270/504/XI/2016 tentang Penjelsan Teknis Tes Kesehatan Ulang tertanggal 10 November 2016
34. Surat KIP Pidie No. 270/507/XI/2016 perihal pemberitahuan jadwal Tes esehatanm Ulang tertanggal 10 November 2016
35. Tanda Terima KIP Kab. Pidie tentang penyerahan Copy Surat Keputusan No. 27/Kpts/KIP-Kabb.Pidie/Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016
36. Putusan Sengketa Panwas No. 01.SKT/Panwaslih Pidie/X/2016 tertanggal 9 november 2016
37. Kronologis Pemeriksaan Kesehatan Ulang Dr. (HC) A. Bakar Assajawy dan Drs. Muktar di Rumah Sakit Umum RSUZA yang dibuat Oelh Tim Advokasi
38. Keputusan KPU Kab. Pati No. 34.Kpts/KPU-kab-012.329311/2016 tentang standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani tertanggal 15 Septmeber 2016
39. Copy Dokumen Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Kesehatan Jiwa dari Dinas Kesehatan AU dr. Esnawan Antariksa a.n Dr. (HC) A. Bakar Assajawy
40. Copy Dokumen Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Kesehatan Jiwa dari Dinas Kesehatan AU dr. Esnawan Antariksa a.n Drs. Mukhtar
41. Satu Bendel copy surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluruh Indonesia
42. Keputusan KIP Kab. Aceh Tengah No. 68/Kpts/KIP-AT.001.434492/XI/2016
43. Keputusan KPU Kota Pekan Baru No. 67/Kpts/KPU-Kota-Kota-004.435265/XI/2016
44. BA No. 24/BA/KIP/Kab. Pidie 2016 terrtanggal 15 Agustus 2016
45. Surat Tim Advokasi No. 09/TADP/XI/2016 perihal mohon klarifikasi tentang status pencalonan tanggal 21 November 2016
46. Surat KIP Kab. Aceh Tamiang No. 1146/KPU-Kab-001.001.434600/IX/2016 tertanggal 29 September 2016
47. Surat KIP Kab. Aceh Tamiang No. 1276/KIP-Kab.434600/VII/2016 tertanggal 19 Oktober 2016
48. Surat KIP Kab. Aceh Utara No. 270/683.1/X/2016 tertanggal 1 Oktober 2016
49. Surat KIP Kab. Pidie No. 270/286/IX/2016 tertanggal 22 September 2016
50. CD rekaman Audi dari Ponsel pada saaat rapat pada tanggal 12 November 2016
51. Kliping Media Onling
52. Satu Bendel Berita Acara dari Pawas Kab. Pidie
53. Satu Bendel Tanda Terima dan Bukti Pengiriman Surat No. 09/TADP/XI/2016 tertanggal 21 November 2016
54. Saksi-Saksi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 227/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 05-12-2016
Teradu:1. Laode Masrizal Mas’ud
(Ketua KPU Kab. Buton Selatan)
2. Jumadi
(Ketua Panwaslu Kab. Buton Selatan)
Pengadu:Laode Budi Utama
(Bakal Calon Perseorangan Pilkada Kab. Buton Selatan Tahun 2017)
Memberikan kuasa kepada :
Robiatin Adawiyah, SH
(Pengacara)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 15.30 WITA di Kantor KPU Kabupaten Buton Selatan, KPU Kab. Buton Selatan (Teradu I) memundurkan waktu perhitungan syarat dukungan dan persebaran yang berupa hardcopy formulir model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan oleh Tim dari Pengadu. Adanya kejadian tersebut, Teradu II tidak melaksanakan tugas untuk menegur Teradu I padahal menurut Pengadu tindakan Teradu I tidak sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2016 dan Surat Edaran KPU Tanggal 9 Agustus 2016 .
2. Bahwa para Teradu tidak melaksanakan tugasnya dalam memberitahukan hak-hak kandidat.
3. Bahwa ada indikasi syarat dukungan yang berupa hard copy formulir model B-1-KWK Perseorangan yang diserahkan oleh bakal calon perseorangan Budiman (Laode Budi Utama dan Laode Abdul Manan) tidak terjaga seperti yang dijanjikan oleh KPU Kabupaten Buton Selatan (Teradu I) serta ada indikasi hardcopy KTP digunakan oleh kandidat lain.
Alat Bukti:1. Fotokopi tanda terima penyerahan dukungan paslon perseorangan dalam Pilkada Buton Selatan tahun 2017 ditandatangani oleh Teradu I.
2. Fotokopi surat sanggahan dari KPU Kab. Buton Selatan nomor 53/KPU-Kab.Busel/KWK/VIII/2016 Tertanggal 16 Agustus 2016 perihal jawaban sanggahan pengadu
3. Fotokopi form. Model BA.1-KWK Perseorangan Nomor 18/BA/KPU-Kab.Busel/KWK/VIII/2016 Tertanggal 12 Agustus 2016 perihal hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam Pilkada Buton Selatan 2017
4. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Buton Selatan nomor 24/Kpts/KPU-KAB.BUSEL/KWK/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal penetapan hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan bakal paslon perseorangan dalam Pilkada Buton Selatan tahun 2017
5. Fotokopi form model B.2-KWK Perseorangan atas nama La ode Budi Utama dan La Ode Abdul Manan
6. Fotokopi surat sanggahan Pengadu kepada Teradu I perihal Keputusan KPU Kab. Buton Selatan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.Busel/KWK/VIII/2016 Tertanggal 13 Agustus 2016
7. Fotokopi berkas kronologis proses pengisian SILON di Kantor KPU Kab. Buton Selatan oleh Tim BudiMan
8. Fotokopi Form A.1 dan A.3 pelaporan Tim BudiMan ke Panwaslu Kab. Buton Selatan
9. Fotokopi tiga surat pernyataan warga/pemilih pendukung Bakal Calon Perseorangan BudiMan
10. Fotokopi surat Panwaslu Kab. Buton Selatan nomor 96/BAWASLU.PROV.SG.03/HM.05.02/IX/2016 Tertanggal 25 November 2016 perihal pemberitahuan status laporan bakal paslon BudiMan
11. Dua Compact Disc berisi kesaksian warga/pendukung BudiMan
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 226/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 30-11-2016
Teradu:1. Helmi Syahrizal
2. Afrizal
3. Sofyan Ali
4. Yadwar
5. Dra. Hazizah
(Ketua dan anggota KIP Kab. Aceh Jaya)
6. Muhadi
7. Usdineva
8. Abdul Hamid
9. Mahlal
10. Mutar Wali
(Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Aceh Jaya)
Pengadu:Safaruddin, SH selaku Kuasa dari Hamdani (Tim Pemenangan Pasangan Junaidi dan Bustami Syarbani Cabup dan Cawabup Aceh Jaya)
Pokok Perkara:1. Pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016 bertempat di Kantor KIP Kab. Aceh Jaya Para Teradu 1 s.d. 5 menyatakan salah satu bakal calon wakil Bupati Aceh Jaya yang diusung oleh Partai Aceh dan Partai Demokrat yakni Saudara Yusri, S. telah memenuhi seluruh syarat administrasi. Dan oleh pihak Teradu dinyatakan lolos pada saat berita acara penelitian hasil perbaikan persyaratan administrasi Dokumen persyaratan Calon meskipun sdr, Yusri telah jelas-jelas memberikan keterangan serta melampirkan persyaratan yang tidak benar yakni sbb:
a. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Hilang dari SDN 2 Krueng Sabee atas nama Yusri tidak tertera nomor induk siswa dan tidak ada daftar nilai serta tidak sesuai format baku permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 serta menyelesaikan SD pada usia 18 tahun.
b. Ijazah MTS Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara Tahun ajaran 1981/1982 atas nama Yusri tidak tertera mata pelajaran dan daftar nilai serta tidak dilegalisir oleh pihak berwenang melainkan hanya oleh KPPA (Komite Pemenangan Partai Aceh);
c. Ijazah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara TAhun ajaran 1984/2985 a.n. Yusri juga tidak tertera mata pelajaran dan daftar nilai serta tidak dilegalisir oleh pihak berwenang tapi dilegalisir oleh KPPA;
d. Atas dasar tersebut Pengadu menilai Para Teradu tidak Profesional, tidak teliti tidak cermat serta cenderung memihak dimana Ketua KIP Aceh Jaya mempunyai hubungan keluarga dengan T. Irfan TB yang merupakan pasangan dari Yusri.
2. Teradu 6-10 menolak proses pengaduan Pengadu yang diadukan pada 16 November 2016 dengan alasan Laporan pemohon belum memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan perbawaslu No. 11 Tahun 2014 tentang pengawasan pemilu dan pemohon tidak menyertakan SK/Surat Tugas dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), padahal pemohon bukan mewakili YARA.
Alat Bukti:1. Fotokopi Ijazah SD, MTs dan MA a.n. Yusri yang dilampirkan dalam model BA. HP-KWK
2. Fotokopi salinan BA Perbaikan –KWK
3. Salinan Permendikbud No. 29 Tahun 2014
4. Salinan Keputusan Penetapan Paslon KIP Aceh JAya
5. Fotokopi tentang pemberitahuan status hubungan keluarga anatara Ketua KIP Aceh Jaya dan Calon T. Irfan TB
6. Fotokopi model BB. 2 KWK
7. Surat dari Panwas nomor 065/Panwaslih-AJ/XI?2016
8. BA hasil rapat tentang verifikasi dan klarifikasi terkait keabsahan ijazah calon bupati dan wabup Aceh Jaya
9. Penerimaan laporan mode A.1 Panwaslih
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 225/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 29-11-2016
Teradu:1. Andi Gunawan
2. Sigit Nugroho
(Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Musi Banyuasin)
Pengadu:H. Suharyono (advokat) selaku kuasa dari Amiri Aripin (calon bupati Musi Banyuasin)
Pokok Perkara:1. Para Teradu dalam melakukan prosedur penanganan dugaan pelanggaran pemilihan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
2. Pengadu merasa dijebak oleh para Teradu, dimana seharusnya para teradu melakukan klarifikasi terkait dugaan ijazah palsu yang digunakan Pengadu sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran bakal pasangan calon dilakukan di kantor Panwaslu sesuai undangan yang diterima Pengadu, bukan di kantor Satreskrim Polres Musi Banyuasin.
Alat Bukti:1. Fotokopi surat undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Pengadu Nomor : 135/Bawaslu-Prov.SS-05/KP.01.00/XI/2016, tertanggal 7 November 2016.
2. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: SP-Gil/P05/XI/2016/Reskrim, tanggal 18 November 2016.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 229/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 28-11-2016
Teradu:1. La Ode Habili (Kepala Sekretariat PPS Desa Latawe)
2. La Ida, S.Pd(Kepala Sekretariat Panwascam Kec. Napano Kusambi) Kabupaten Muna Barat, Prov. Sulawesi Tenggara
Pengadu:Diman.,S.Pd (Anggota Panwascam Kec. Napano Kusambi)
Pokok Perkara:Bahwa Para Teradu pada tanggal 16 November 2016 menghadiri kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua) La Ode Muhammad Rajiun Tumada dan Achmad Lamani. Para Teradu pada saat kampanye tersebut naik ke atas panggung dan bercakap dengan paslon sembari mengangkat dua jari tanda nomor urut paslon tersebut.
Alat Bukti:1. Foto copy Formulir Model A
2. Foto copy Formulir Model A2
3. Foto copy Keterangan/Klarifikasi Pengadu
4. Foto copy Berita Acara klarifikasi
5. Foto copy undangan klarifikasi
6. Foto copy Surat Keputusan Panwaslih Kab. Muna BARAT No. 067/KEP/PANWASLU.KAB.MUNA BARAT/VIII/2016 Tertanggal 25 Agustus 2016 Tentang Staf Panwas Kecamatan Pilkada Muna Barat Tahun 2017
7. Foto Print Teradu I dan II di tempat kampanye Paslon Nomor 2 (dua)
8. Print status facebook Teradu II
9. Foto copy Keputusan Kepala Desa Latawe Nomor 04 Tahun 2016 Tertanggal 25 Juli 2016 tentang pengangkatan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS
10. Foto kopi undangan keterangan saksi
11. Kajian Panwascam Napano Kusambi Nomor 27/TM/PILKADA/XI/2016 Tertanggal 22 November 2016 Perihal keterlibatan sekretariat dalam kampanye Paslon
12. Fotokopi Berita Acara Pleno No. 28/Pleno/Panwas-NK/XI/2016 Tertanggal 26 November 2016
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 223/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 24-11-2016
Teradu:Achwan (ketua Panwaslu Kabupaten Pati)
Pengadu:Janses E. Sihaloho Selaku Kuasa dari :Itkonul Khakim
Pokok Perkara:Teradu tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengawas Pemilu dengan tidak mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan kampanye yang dilakukan calon bupati petahana H. Haryanto. Bahwa calon bupati petahana H. Haryanto telah melakukan pelanggaran yaitu mengeluarkan surat perintah tugas Nomor 094/5349 tertanggal 25 Oktober 2016 dan mengeluarkan Surat Bupati Nomor 710/637 Rhs, tertanggal 2 November 2016. Sedangkan pelaporan dugaan pelanggaran Pemilihan dilakukan pada tanggal 17 November 2016.
Alat Bukti:1. Bukti Formulir A.12 tentang Pemberitahuan tentang status laporan
2. Bukti Surat Perintah Tugas Nomor 094/5349 tertanggal 26 Oktober 2016
3. Bukti Surat Bupati Nomor 710/637 Rhs, tertanggal 2 November 2016
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 224/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 24-11-2016
Teradu:1. Aspahani (Ketua KPU Prov. Sumatera Selatan)
2. Liza Lizuarni (Anggota KPU Prov. Sumatera Selatan)
3. Heny Susantih (Anggota KPU Prov. Sumatera Selatan)
4. Ahmad Naafi (Anggota KPU Prov. Sumatera Selatan)
5. Alexander Abdullah (Anggota KPU Prov. Sumatera Selatan)
6. Ahmad firdaus Marvels (Ketua KPU Kab. Musi Banyuasin)
7. Maryadi Mustafa (Anggota KPU Kab. Musi Banyuasin).
8. Maryani (Anggota KPU Kab. Musi Banyuasin).
9. Said Kairil Asmi (Anggota KPU Kab. Musi Banyuasin).
10. Pratama (Anggota KPU Kab. Musi Banyuasin
Pengadu:1. Rustam Effendi
2. Tarmizi
3. Sigit Purnomo
4. Miftaqul Jannah
(Mantan Ketua dan Anggota KPU Musi Banyuasin)
Memberikan kuasa kepada Alamsyah Hanafiah, Dody Novizar dkk (Advokat)
Pokok Perkara:gugatan penundaan terhadap SK KPU Provinsi Sumatera Selatan (Teradu I s.d. V) No: 100/KPTS/KPU.Prov-006/IX/2014 ke PTUN Palembang, dan telah diputus dengan No:50/G/2014/PTUN-PLG yang pada amar putusannya: “Mengadili dalam penundaan: 1). Mengabulkan permohonan penundaan para Penggugat; 2). Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan No: 100/KPTS/KPU.Prov-006/IX/2014 tanggal 10 September 2014 tentang pemberhentian Ketua dan anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. Mengadili dalam Pokok perkara: 1) Mengabulkan gugatan para penggugat; 2). Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No: 100/KPTS/KPU.Prov-006/IX/2014 tanggal 10 September 2014 tentang pemberhentian Ketua dan anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; 3). Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan No: 100/KPTS/KPU.Prov-006/IX/2014 tanggal 10 September 2014 tentang pemberhentian Ketua dan anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bahwa atas putusan tersebut Teradu melakukan banding ke PTTUN Medan dan telah diputus dengan No:51/B/2015/PT.TUN-Medan yang amarnya menyatakan: 1).Menerima permohonan Banding tergugat/Pembanding; 2). Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No:50/G/2014/PTUN-PLG tanggal 8 januari 2015.
3. Bahwa atas Putusan tersebut para Teradu mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung dan telah diputus dengan No:401 K/TUN/2015, dengan amar putusan menyatakan: Mengadili menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bahwa selanjutnya Ketua PTUN Palembang menerbitkan Penetapan Eksekusi dengan No:02/Pen.Eksekusi/2016/PTUN-PLG pada tanggal 19 Mei 2016 dan telah diantarkan kepada para Teradu dan Pengadu oleh Panitera PTUN Palembang pada tanggal 20 Mei 2016.
5. Bahwa para teradu faktanya tidak mau melaksanakan putusan PTUN Palembang perihal penundaan SK KPU No: 100/KPTS/KPU.Prov-006/IX/2014 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa Teradu VI-X dengan cara berkolusi dengan Teradu I-V dan memaksakan kehendak memohon pelantikan selaku PAW KPU Kab. Musi Banyuasin periode 2014-2019.
7. Bahwa Para Pengadu juga melaporkan hal tersebut kepada komisi I DPRD Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya Komisi I DPRD Kab. Musi Banyuasin melakukan Rapat kerja dengan Kamar TUN MA RI ubtk mengklarifikasi tentang keabsahan PAW KPU Kab. MUBA paska Putusan kasasi MA. Selanjutnya Komisi I DPRD Kab. MUBA berkunjung ke kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan (Teradu I-V) namun ditanggapi dengan kata-kata “kami tidak mau diintervensi oleh siapapun, mau melaksanakan putusan pengadilan itu hak kami”, hal itu merupakan perbuatan tidak santun dan tidak melayani kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Bahwa pada tanggal 15 November 2016 Komisi I DPRD Kabupaten Musi Banyuasin memanggil Teradu VI-X (Ketua dan anggota KPU Kab. Musi Banyuasin) untuk rapat kerja guna mengklarifikasi amar putusan MA RI No:401 K/TUN/2015, namun Para Teradu VI-X VI-X (Ketua dan anggota KPU Kab. Musi Banyuasin) tidak dating dan tidak ada kabar beritanya sehingga mengabaikan dan tidak menghadiri undangan rapat kerja tersebut. Bhakan menurut informasi para Teradu VI-X sedang berlibur ke Bali yang diduga menggunakan uang Negara yang ada di kas KPU Kab. Musi Banyuasin.
Alat Bukti:1. BA Study komparatif Komisi I DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan Ketua kamar TUN MA RI tanggal 21 Juli 2016.
2. Salinan Putusan PTUN Palembang No:50/G/2014/PTUN-PLG tanggal 6 Januari 2015.
3. Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan No. No: 100/KPTS/KPU.Prov-006/IX/2014 tanggal 10 September 2014 tentang pemberhentian Ketua dan anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
4. Salinan Putusan PT TUN Medan No:51/B/2015/PT TUN-MDN tanggal 14 April 2015.
5. Salinan Putusan MA RI No:401 K/TUN/2015 tanggal 7 September 2015.
6. Salinan Penetapan eksekusi Ketua PTUN Palembang No:02/Pen.Eksekusi/2016/PTUN-PLG pada tanggal 19 Mei 2016.
7. Fotokopi surat pengantar pengiriman Penetapan Perintah Ketua kepad Tergugat.
8. Fotokopi surat DPRD Kab. Musi Banyuasin No:005/1186/DPRD/XI/2015.
9. Fotokopi surat DPRD Kab. Musi Banyuasin No:005/1187/DPRD/XI/2015.
10. Saksi.
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 223/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 24-11-2016
Teradu:Achwan (Ketua Panwaslu Kabupaten Pati)
Pengadu:Janses E. Sihaloho
Selaku kuasa
A Itkonul Khakim
Pokok Perkara:Teradu tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengawas Pemilu dengan tidak mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan kampanye yang dilakukan calon bupati petahana H. Haryanto. Bahwa calon bupati petahana H. Haryanto telah melakukan pelanggaran yaitu mengeluarkan surat perintah tugas Nomor 094/5349 tertanggal 25 Oktober 2016 dan mengeluarkan Surat Bupati Nomor 710/637 Rhs, tertanggal 2 November 2016. Sedangkan pelaporan dugaan pelanggaran Pemilihan dilakukan pada tanggal 17 November 2016.
Alat Bukti:1. Bukti Formulir A.12 tentang Pemberitahuan tentang status laporan
2. Bukti Surat Perintah Tugas Nomor 094/5349 tertanggal 26 Oktober 2016
3. Bukti Surat Bupati Nomor 710/637 Rhs, tertanggal 2 November 2016
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 217/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 21-11-2016
Teradu:1. Ridwan Tomagola (Ketua KPU Kab. Maluku Tengah)
2. Marthinus Tehuayo (Anggota Kab. Maluku Tengah)
3. Jaliman Latuconsina (Anggota KPU Kab. Maluku Tengah)
4. Erny Lessy (Anggota KPU Kab. Maluku Tengah)
5. Abdussamad Ningkeula (Anggota KPU Kab. Maluku Tengah)
6. Stenly Maelissa (Ketua Panwaslu Kab. Maluku Tengah)
Pengadu:1. Aziz Mahulete
2. Johan J. Lewerissa
(Bakal Calon Wakil Bupati Pilkada Maluku Tengah 2017) Memberikan kuasa kepada :Jonathan Kaimana, SH dkk
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I s.d V diduga tidak melakukan penelitian dan verifikasi pada saat proses pendaftaran yang dilakukan oleh Pengadu. Bahkan Teradu I s.d V secara sepihak langsung menolak berkas pendaftaran bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Aziz Mahulete dan Johan J. Lewerissa. Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Aziz Mahulete dan Johan J. Lewerissa yang mendaftar melalui gabungan Parpol PKB, PPP dan PKPI ditolak oleh para Teradu I s.d V dengan alasan dukungan PKPI tidak ditandangani oleh Ketum Isran Noor dan Sekjen Samuel Samson sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan.
2. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa, Teradu VI dengan tidak cermat memutuskan sengketa dengan mengabaikan segala fakta hukum yang terjadi dalam persidangan yang mana putusannya tidak sedikitpun bersinggungan dengan materi permohonan Pengadu dan jawaban dari Teradu I s.d V serta fakta-fakta persidangan termasuk keterangan saksi ahli.
3. Bahwa Teradu VI pernah mengangkat staf pada Kantor Panwaslih Kab. Maluku Tengah a.n Clara Soukotta namun faktanya setelah dikonfirmasi yang bersangkutan tidak pernah bekerja pada kantor Panwaslih Kab. Maluku Tengah. Hal ini berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Clara Soukotta. Pengangkatan pegawai fiktif ini jelas perbuatan yang merugikan keuangan negara
Alat Bukti:1. Fotocopy Surat Pengumuman KPU Kab. Malteng Nomor: 14/Peng/KPU.Kab.028.433639/X/2016 Tertanggal 24 Oktober 2016 tentang pendaftaran bakal paslon dalam masa penundaan tahapan pemilihan Bupati & Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017
2. Fotocopy Berita Acara No: 21/BA/KPU.Kab.028.433639/X/2016 Tertanggal 31 Oktober 2016 tentang pengembalian dokumen pendaftaran bakal calon kepada parpol atau gabungan parpol dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017
3. Fotocopy Surat Keputusan KPU Kab. Maluku Tengah Nomor: 33/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 Tertanggal 31 Oktober 2016 tentang penetapan paslon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada Kab. Maluku Tengah Tahun 2017
4. Foto scan Surat Keputusan DPN PKPI Nomor: 019/DPN PKP IND/XI/2016 Tertanggal 4 November 2016 perihal pencabutan dukungan kepada paslon Azis Mahulete & Johan J Lewerissa oleh DPN PKPI. Surat ini disampaikan kepada Panwas Kab. Maluku Tengah
5. Foto scan Surat Keputusan DPN PKPI Nomor: 15/SKEP/DPN PKP IND/IX/2016 Tertanggal 29 Oktobe 2016 perihal Dukungan kepada paslon Azis Mahulete dan Johan J Lewerissa sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Maluku Tengah Tahun 2017
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ketua dan Sekretaris DPP PKPI Provinsi Maluku a.n Noya Lenda Meilany dan Husein Lessy
7. Fotocopy Keterangan Teradu I s.d V (KPU Kab. Maluku Tengah) pada tanggal 10 November 2016 saat sengketa di Panwas Kab. Maluku Tengah
8. Fotocopy keterangan pihak terkait (paslon Tuasikal Abua dan Marlatu Leleury) pada tanggal 9 November 2016 saat sengketa di Panwas Kab. Maluku Tengah
9. Fotocopy Putusan sengketa Nomor: 002/PS/PWSL.MLT.31.07/XI/2016 Tertanggal 15 November 2016
10. Fotocopy KTP Clara Soukotta
11. Fotocopy daftar hadir pegawai Panwas Kab. Maluku Tengah yang ditandatangani Clara Soukotta
12. Fotocopy Surat pernyataan Clara Soukotta
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 220/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 21-11-2016
Teradu:1. Prof. Dr. Muhammad
2. Nelson Simanjuntak
3. Nasrullah
4. Daniel Zuchron
5. Endang Wihdatiningtyas (Ketua dan Anggota Bawaslu RI)
6. Nelce RP Ringu, S.TP
7. Jemris D. Fointuna
8. Yopi Banu
(Ketua dan anggota Bawaslu NTT)
Pengadu:Hendriyanus R. Tonubessi, S.H., M.Hum.
Selaku Kuasa dari : Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM. MH., (Calon Walikota Kupang 2017)
Pokok Perkara:1. Pengadu menilai bahwa Para Teradu bertindak tidak profesional, berpihak, serta memunculkan norma hukum baru dengan telah menandatangani dan menerbitkan Surat nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016, tanggal 11 November 2016, hal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu tindak lanjut surat bawaslu nomor 1151/K.Bawaslu/ KP.04.01/XI/2016, yang ditujukan kepada ketua KPU Kupang terkait dengan masalah pergantian pejabat dalam rentan waktu yang dilarang oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2).
2. Para Teradu telah menunjukkan keberpihakannya dengan menerbitkan beberapa ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang maupun asas hukum untuk kemudian dijadikan dasar bagi KPU Kota kupang dalam meloloskan calon walikota atas nama Jonas Salean yang ternyata bersangkutan senyatanya telah melakukan tindakan pergantian pejabat dalam tenggang waktu yang dilarang oleh Undang-undang pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016
Alat Bukti:1. Keputusan bawaslu NTT No.264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November tentang tindak lanjut surat bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016
2. Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016
3. Surat edaran Bawaslu RI Nomor 0645/k.bawaslu/pm.06.00/X/2016 perihal pedoman penanganan pelanggaran terkait perbuatan penggantian pejabat sebagaimana diatur pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016
4. Keputusan Bawaslu NTT tentang pemberhentian sementara dan pengambilalihan tupoksi dan wewnang Panwaslu Kupang
5. Keputusan sengketa nomor 01/Prm/JR/X/2016 dari panwas Kupang
6. Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon
7. Surat panwas kupang perihal rekomendasi penerusan pelanggaran administrasi Nomor 87/Panwaslu
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 221/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 21-11-2016
Teradu:1. Mizan Muhammad (Ketua Panwaslih Aceh Besar)
2. Fadhal Husen (Anggota Panwas Aceh Besar Kordiv Sdm dan Organisasi)
Pengadu:Mujiburrahman
(Wiraswasta/ calon Panwascam Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Pengadu dipanggil ke Hotel Permata Hati guna mengambil undangan pelantikan anggota Panwas Kab. Aceh Besar. Setelah Pengadu pulang dari Hotel, Ketua Panwaslih (Teradu I) menelepon Pengadu yang intinya memberitahukan pembatalan pelantikan Pengadu dengan alasan Pengadu bukan penduduk Kec. Simpang Tiga.
2. Bahwa faktanya Pengadu memegang, mendaftar dan lulus terpilih sebagai calon Panwascam dengan KTP sebagaimana terlampir. Beberapa saat kemudian Fadhal Husain (Teradu II) juga menelepon Pengadu tentang hal yang sama.
Alat Bukti:1. Kartu Peserta Ujian Seleksi Panwaslih Kab. Aceh Besar.
2. Undangan Pelantikan Panitia Pengawas Kecamatan tanggal 15 September 2015.
3. Pengumuman kelulusan dai Harian Serambi Indonesia Hal. 8 tanggal 13 September 2016.
4. Fotokopi Pengumuman Panwas Pemilihan Kab. Aceh Besar No. 021/Panwas/AB/IX/2016
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 222/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 20-11-2016
Teradu:1. Drs. Germanus Atawuwur (Ketua Panwaslu Kota Kupang)
2. Ismail Manoe, S.Pt (Anggota Panwaslu Kota Kupang)
3. Noldi Tadu Hungu, S.Pt (Anggota Panwaslu Kota Kupang)
Pengadu:Matheos Viktor Mesakh (Lakmas Cendana Wangi)
Pokok Perkara:Pengadu telah membuat laporan tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Panwaslu Kota Kupang yaitu :
a. Para teradu tidak membuat berita acara atas musyawarah yang tidak mencapai kesepakatan dalam formulir Model PS-9 berita acara Musyawarah yang dilampiri dengan notulensi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) dan pasal 28 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
b. Dalam keputusan tidak mencapai kesepakatan yang dibuat Para Teradu juga tidak mempertimbangkan keterangan pemohon, lembaga pemberi keterangan, serta bukti-bukti yang dikemukakan dalam musyawarah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
c. Para Teradu membuat keputusan tidak mencapai kesepakatan, tidak ditandatangani oleh ketiga Pimpinan Musyawarah, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Perabawaslu Nomor 8 tahun 2016 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
d. Para teradu dalam keputusannya tidak memberikan penilaian dan pendapat dikaitkan dengan aturan perundang-undangan.
Alat Bukti:1. Copy Surat Keterangan Panwaslu Kota Kupang Nomor 105/Sek.Panwas-KK/XI/2016
2. Copy Tanda Terima Berkas Panwaslu Kota Kupang
3. Copy Tanda Terima salinan keputusan sengkeata Pemilhan walikota Kupang Tahun 2017 dengan Nomor 103/Panwaslu-KK/XI/2016
4. Copy Keputusan Sengketa Panwaslu Kota Kupang Nomor 01/ADV-PDBN/Prem/X/2016
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 237/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 20-11-2016
Teradu:1. Josep Sihombing (Ketua Panwaslih Kota Pematangsiantar)
2. Ida Nurtahan Purba, SE (Anggota Panwaslih Kota Pematangsiantar)
3. Darwan Edyanto Saragih (Anggota Panwaslih Kota Pematangsiantar)
Pengadu:Fetra Tumanggor (Wartawan)
Pokok Perkara:1. Bahwa diduga para Teradu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama membiarkan terjadinya berbagai bentuk kecurangan dan/atau pelanggaran penyelenggaraan Pilkada Kota Pematangsiantar, termasuk tidak menanggapi dan/atau tidak menindaklanjuti berbagai laporan kecurangan dan/atau pelanggaran pelaksanaan Pilkada Kota Pematangsiantar dalam hal:
1. Laporan Ke Panwas Pematangsiantar tertanggal 14 November 2016 a.n pelapor Ibnu Manurung perihal: pengumpulan 10 (Sepuluh) Formulir C6 oleh R. Nainggolan yang mengaku atas suruhan Selamat, salah seorang tim sukses Paslon No. 2 a.n Hulman Sitorus-Hefriansyah
2. Laporan ke Panwas Kota Pematangsiantar tertanggal 15 November 2016 a.n Pelapor Daulat Sihombing (Ketua Pelaksana Harian Tim Pemenangan TRS-Zainal) perihal terjadinya dugaan transaksi dan/atau pengumpulan atau perampasan atau penumpukan atau penyanderaan puluhan ribu Formulir C6 di rumah pribadi Paslon Walikota Hulman Sitorus yang berlangsung secara terbuka, massif dan tontonan publik sehingga sempat menimbulkan gadung dan konflik yang mengakibatkan jumlah warga luka-luka
3. Laporan ke Panwas Kota Pematangsiantar tertanggal 15 November 2016 a.n n Pelapor Mangatas Marulita Silalahi perihal Pengumpulan/pengutipan puluhan hingga ratusan formulir C6 oleh Timses Paslon No.2 di Jl. Kesatria Lr. 29 BDB, Jl. Tongkol, Jl. Murai No. 16, Jl. Kruis Perumahan Silou Mangi, Jl. Bahkota II dan Jl. Sriwijaya Gg. Seka, Kota Pematangsiantar, a.n Terlapor masing-masing: Juraida, Wagini, Wahyun, Op. Samuel Siregar, Vivi Ari, Tiurma Siahaan, Gonjales, Barto Silitonga.
4. Laporan ke Panwas Kota Pematangsiantar tertanggal 19 November 2016 a.n Pelapor Fetra Tumanggor perihal Iklan Surat Kabar Harian posmetro Medan, Edisi Rabu tanggal 16 November 2016 halaman XII (hari H pemungutan Pemungutan suara Pilkada Kota Pematangsiantar) tentang ajakan memilih Paslon No. Urut 2, Iklan dimuat dalam satu halaman full color dan dibagi bagi di hampir seluruh TPS se Kota Pematangsiantar.
Alat Bukti:1. Fotokopi Form Model A.1 Laporan ke Panwas Kota Pematangsiantar No: 017/LP/PILKADA-PS/XI/2016 nama Pelapor Mangatas Marulitua
2. Fotokopi Form Model A.3 Panwas Kota Pematangsiantar Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Victoria Sidabutar, SH No: 017/LP/PILKADA-PS/XI/2016 tertanggal 19 November 2016
3. Fotokopi Surat/Laporan untuk Ketua KPU Pematangsiantar dari Tim Pemenangan Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba perihal:Diskualifikasi Paslon Walikota Siantar Hulman Sitorus-Efriansyah tertanggal 15 November 2016
4. Fotokopi Form Model A.3 tanda bukti Penerima Laporan Panwas Kota Pematangsiantar a.n Fetra Christianos Tumanggor No: 029/LP/PILKADA-PS.XI/2016 tertanggal 19 November 2016
5. Fotokopi tanda penerimaan barang bukti No. 029/LP/PILKADA-PS.XI/2016 tertanggal 19 November 2016 dari Fetra Christianos Tumanggor
6. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi a.n Fetra Christianos Tumanggor tertanggal 21 November 2016
7. Fotokopi gan/klarifikasi di bawah sumpah/janji a.n Fetra Christianos Tumanggor
8. Koran pada Harian Pos Metro.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 235/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 20-11-2016
Teradu:1. Ir. Johana J. J Lololuan (Ketua KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
2. Paulus Jambormias, S.Sos (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
3. Petrus Regen Lartutul, S.Sos (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
4. Hendrikus Serin, SH (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
5. Marthen Kanikir (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)
6. Gerson Lambiombir, S.Sos. Msi (Ketua Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)
7. Herman J. Kelbulan, SH (Anggota Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)
8. Thomas T. Wakano, SH (Anggota Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)
Pengadu:1. Meivri D. Nirahua, SH. (Advokat)
2. Yustin Tuny, SH (Advokat)
Kuasa dari Joesepus Kulalean, S.Sos (PNS/Calon Wakil Bupati)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 KPU Kab. Maluku Tenggara Barat, telah melakukan Verifikasi Administrasi tahap pertama (I) terhadap 8.115 dukungan KTP yang dimasukkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon. Dan terhadap Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh Teradu yaitu KPU Kab. Maluku Tenggara Barat, tidak ada saksi dari Calon Perseorangan, Panwaslih, dan Anggota Kepolisian, yang harusnya menyaksikan Proses Verifikasi Tersebut;
2. Bahwa dalam Verifikasi Administrasi tahap pertama yang dilakukan Teradu KPU Kab. Maluku Tenggara Barat terhadap 8.115 dukungan KTP yang dimasukan oleh Ketua Tim pemenangan perseorangan telah ditemukannya jumlah foto Copy identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK perseorangan sebanyak 8110 pendukung serta dinyatakan memenuhi syarat jumlah minimal dukungan. Dengan hal ini teradu KPU Kab. Maluku Tenggara Barat tidak menyerahkan Berita Acara hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal sebaran Dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Barat.
3. Bahwa teradu KPU Kab. Maluku Tenggara Barat dalam melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Kesesuaian data Pendukung dengan pernyataan dukungan dalam pemilihan, Bupati dan wakil Bupati Maluku Tenggara barat, ditemukan 840 dukungan yang dicoret karena Nama alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan perseorangan (Form B.1 KWK Perseorangan) yang tidak sesuai dengan foto Copy KTP Kependudukan. Dan pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, Sebanyak 26 orang pendukung, dan pendukung yang di coret karena tidak ditemukan foto copy Indentitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan Form. B.1-KWK perseorangan sebanyak 311 pendukung, serta pendukung yang di Coret karena alamat yang tertera pada Indentitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan Wilayah administrasi PPS 8 orang pendukung, dan pendukung yang di coret karena faktor belum memenuhi syarat Usia sebanyak 2 Pendukung;
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 Teradu KPU Kab. Maluku Tenggara Barat, telah menegeluarkan Model BA. 3-KWK perseorangan, berupa Berita Acara Verifikasi Administrasi Terhadap kesusain data pendukung dengan Daftar Pendukung Pontensial Pemilihan, dari hasil verifikasi administrasi yang di lakukan oleh teradu diperoleh jumlah dukungan sebanyak 685 orang yang tidak tercantum dalam DPT dan atau DP4;
5. Bahwa teradu 2 a.n Paulus Jambormias, S.Sos telah menghilangkan dukungan pengadu sebanyak 571 dukungan di Kec. Tanimbar Selatan Kelurahan Saumlaki, yang terungkap pada saat Musyawarah di Kantor Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat, yang di Buktikan dengan (Video musyawarah)
6. Bahwa Teradu a.n Hendrikus Serin SH, selaku Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat. tidak independen karena sampai saat ini masih berstatus sebagai Pengurus Partai Politik yang di buktikan dengan SK Partai Politik atau pengakuan Teradu yang dibuktikan dengan (Video Musyawarah)
7. Bahwa teradu 6 sampai 8 yaitu Panwaslih Kab. Maluku Tenggara Barat lemah dalam melakukan pengawasan terhadap verifikasi tahap pertama samapai selesai yang dilakukan oleh KPU Kab. Maluku Tenggara Barat, yang dimana pengadu telah mengajukan keberatan tim pemenangan pasangan calon perseorangan telah membuat keberatan akan tetapi Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat tidak mau menanggapinya;
8. Bahwa putusan sengketa terhadap pengadu yang di keluarkan oleh Panwas dengan Nomor : 01/PS/PWSL.MTB.31.09/X/2016 terdapat dua jenis produk putusan yang diterima oleh pelapor sehingga pelapor ragu dalam menilai keabsahan dari kedua putusan ini.
Alat Bukti:1. Fotokopi Salinan BA.1-KWK Perseorangan
2. Fotokopi Salinan BA. 2-KWK Perseorangan
3. Fotokopi Salinan BA. 3-KWK Perseorangan
4. Fotokopi Salinan BA. 4-KWK Perseorangan
5. Fotokopi y Salinan BA. 5-KWK Perseorangan
6. Fotokopi Salinan BA. 7-KWK Perseorangan
7. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Maluku Tenggara Barat Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/2016;
8. CD Video.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 218/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 18-11-2016
Teradu:1. Drs. Rafael Boli Lewa (Ketua Panwaslu Kab. Lembata)
2. Lambertus Bala Kolin, S.Sos., MM (Anggota Panwaslu Kab. Lembata)
3. Ignasius Sili Kaba Ladopurab, ST (Anggota Panwaslu Kab. Lembata)
Pengadu:Eliaser Yentji Sunur (Calon Bupati Kab. Lembata)
Pokok Perkara:1. Bahwa diduga dengan adanya surat-surat dan Rekomendasi Panwas Kab. Lembata yang ditunjukkan kepada KPU Kab. Lembata upaya untuk membatalkan Pencalonan Pengadu sebagai Calon Bupati Kab. Lembata periode 2017-2022 yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Lembata tanggal 24 Oktober 2016. Surat dan Rekomendasi dimaksud adalah :
a. Copy Surat Panwas Kab. Lembata No. 74/TM/Panwaslih-Kab/LBT/X/2016 perihal Penerusan Pelanggaran Pelanggaran Administrasi Pemilu Tertanggal 22 Oktober 2016
b. Copy Surat KPU Kab. Lembata No. 157/KPU-KAB-018.434047/X/2016 perihal Tanggapan tertanggal 23 Oktober 2016
c. Copy Surat Panwas Kab. Lembata No. 75/TM/Panwaslih-Kab/LBT/X/2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 23 Oktober 2016 dan Kajian Dugaan Pelanggaran No. 01/Kajian/Panwaslih-Kab. LBT/X/2016 tertanggal 21 Oktober 2016
d. Copy Surat KPU Kab. Lembata No. 160/KPU-KAB-018.434047/X/2016 perihal tindak lanjut Rekomendasi tertanggal 23 Oktober 2016
e. Copy Kajian Dugaan Pelanggaran Panwas Kab. Lembata No. 03/kajian/Panwaslih-Kab/LBT/XI/2016 tertanggal 5 November 2016
f. Surat KPU Kab. Lembata No. 209/KPU-Kab.018.43.4047/XI/2016 perihal tindak lanjut pelanggaran administrasi Pemilu tertanggal 13 November 2016
2. Bahwa menurut pengadu diduga terhadap surat-surat dan kajian dugaan pelanggaran tersebut diatas yang diajukan oleh ketua Panwas Kab. Lembata tidak memenuhi aspek formil dan materiil serta dinyatakan cacat hukum baik aspek prosedur maupun aspek substansinya.
• ASPEK FORMIL
 Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Panwas Kab. Lembata No. 03/kajian/Panwaslih-Kab/LBT/XI/2016 tertanggal 5 November 2016 terhadap kesimpulan dan rekomendasi, para Teradu tidak memahami benar dan keliru tentang pengertian PETAHANA dan substansinya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal I angka 19 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016. Bahwa rekomendasi yang disampaikan Panwas Kab. Lembata mengenai hal pembatalan Pengadu sebagai Calon Bupati Lembata menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan terhadap salah satu Paslon yakni Pengadu.
 Telah salah menggunakan pendasaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (6) sebagai dasar untuk kesimpulan dan rekomendasi ke KPU Kab. Lembata
 Sangat subyektif dalam menindaklanjuti pengaduan, baik prosedur dan substansinya bahkan sangat tendensius terhadap materi pengaduan, subyek yang memberikan pengaduan dan Panwas bertindak sebagai pelapor/pengadu.
 Tidak Konsisten dalam menangani pengaduan karena dari surat-surat dan Kajian dugaan pelanggaran diatas, jelas terbaca inkonsistesinya dalam menindaklanjuti pengaduan hingga membuat kesimpulan dan rekomendasi kepada KPU Kab. Lembata
 Para Teradu dalam memberikan rekomendasi tidak sesuai dengan tahapan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 dan pasal 142 UU No. 10 tahun 2016. Dengan demikian maka azas legal standing tidak terpenuhi dan bertentangan dengan peeraturan perundang-undangan.
• ASPEK MATERIIL
 Bahwa Sdr. Drs. Rafael Boli Lewa, Lambertus Bala Kolin, S.Sos., MM, Ignasius Sili Kaba Ladopurab, ST dalam jabatannya sebagai komisioner Panwas Kab. Lembata dalam pendasaran laporannya berdasarkan sumber informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 142 UU No. 10 tahun 2016. Dengan demikian azas legal standing tidak terpenuhi dan bertentangan dengan Peraturan Undang-undang.
 Tahapan pengajuan permohonan sengketa di Panwaslu Kab. Lembata dilakukan tanggal 5 November 2016 adalah diluar jadwal yang ditetapkan yakni tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2016
 mekanisme yang dilakukan Panwas Kab. Lembata untuk penyelesaian sengketa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (3) dan pasal 144 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016
 Bahwa Sdr. Drs. Rafael Boli Lewa, Lambertus Bala Kolin, S.Sos., MM, Ignasius Sili Kaba Ladopurab, ST dalam jabatannya sebagai komisioner Panwas Kab. Lembata tidak mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai musyawarah dan mufakat atau perbaikan permohonan sengketa berdasarkan jadwal tanggal 27 s.d 31 Oktober 2016
 Bahwa tenggang waktu kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi oleh panwas Kab. Lembata tidak mengikuti mekanisme dan proses sesuai dengan ketentuan pasal 144 UU No. 10 Tahun 2016
 Bahwa Sdr. Drs. Rafael Boli Lewa, Lambertus Bala Kolin, S.Sos., MM, Ignasius Sili Kaba Ladopurab, ST dalam jabatannya sebagai komisioner Panwas Kab. Lembata tidak dapat menjadikan Laporan dugaan pelanggaran Pemilukada oleh Forum Penyelamat Lewotanah Lembata (FP2L) sebagai Legal Standing persoalan yang dimaksud. Seharusnya obyek sengketa Laporan dugaan Pelanggaran dilakukan oleh peserta Pemilihan sebagai legal standing yang dalam hal ini harus dilakukan oleh Passlon atau Partai Pengusung pasangan calon.
 Bahwa Sdr. Drs. Rafael Boli Lewa, Lambertus Bala Kolin, S.Sos., MM, Ignasius Sili Kaba Ladopurab, ST dalam jabatannya sebagai komisioner Panwas Kab. Lembata tidak pernah melakukan forum musyawarah untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa sesuai dengan Ketentuan pasal 143 dan pasal 144 UU No. 10 Tahun 2016.
Alat Bukti:1. Copy Surat Panwas Kab. Lembata No. 74/TM/Panwaslih-Kab/LBT/X/2016 perihal Penerusan Pelanggaran Pelanggaran Administrasi Pemilu Tertanggal 22 Oktober 2016
2. Copy Surat KPU Kab. Lembata No. 157/KPU-KAB-018.434047/X/2016 perihal Tanggapan tertanggal 23 Oktober 2016
3. Copy Surat Panwas Kab. Lembata No. 75/TM/Panwaslih-Kab/LBT/X/2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 23 Oktober 2016 dan Kajian Dugaan Pelanggaran No. 01/Kajian/Panwaslih-Kab. LBT/X/2016 tertanggal 21 Oktober 2016
4. Copy Surat KPU Kab. Lembata No. 160/KPU-KAB-018.434047/X/2016 perihal tindak lanjut Rekomendasi tertanggal 23 Oktober 2016
5. Copy Kajian Dugaan Pelanggaran Panwas Kab. Lembata No. 03/kajian/Panwaslih-Kab/LBT/XI/2016 tertanggal 5 November 2016
6. Surat KPU Kab. Lembata No. 209/KPU-Kab.018.43.4047/XI/2016 perihal tindak lanjut pelanggaran administrasi Pemilu tertanggal 13 November 2016
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 219/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 18-11-2016
Teradu:1. La Saluru ( Ketua Panwas Kabupaten Buton)
2. Mansur Maora (Anggota Panwas Kabupaten. Buton)
3. Darwin (Anggota Panwas Kabupaten. Buton)
Pengadu:Jusrin (Wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 KPU Kab. Buton mengeluarkan SK No:43/Kpts/KPU-Kab.026.433532/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017 dan No:44/Kpts/KPU-Kab.026.433532/Tahun 2016 tentang Penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017.
2. Bahwa dalam pokok perkara sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton H. Hamin dan Farid Bachmid adalah meinta kepada para Teradu untuk membatalkan SK KPU kab. Buton No:43/Kpts/KPU-Kab.026.433532/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017 dan No:44/Kpts/KPU-Kab.026.433532/Tahun 2016 tentang Penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017.
3. Bahwa Pemohon (H. Hamin dan Farid Bachmid) dalam sengketa tersebut sama sekali tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan sengketa, karena kapasitasnya sebagai Bakal Pasangan Calon bukan sebagai Pasangan Calon.
4. Bahwa objek sengketa dalam sengketa tersebut yang relevan dengan kepentingan hokum pemohon (H. Hamin dan Farid Bachmid) adalah persoalan PKPI bukan persoalan Keputusan KPU No. 43 dan 44.
5. Bahwa dalam fakta persidangan hari Rabu tanggal 2 November 2016 diketahui ketiks kuasa Hukum termohon (KPU Kab. Buton) meminta untuk diperlihatkan bukti yang akan dikonfrontir kepada saksi Termohon, saat itu para Teradu tidak dapat menunjukkan bukti surat dari Termohon (KPU Kab. Buton) yang diserahkan pada persidangan tanggal 1 November 2016, ketika diminta untuk ditunjukkan, para Teradu mengatakan jika bukti fisik suratnya hilang dan tercecer.
6. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa L.O pemohon a.n La Asiri tinggal satu rumah dengan pimpinan Musyawarah (Teradu I) dan mereka berdua masih memiliki hubungan keluarga sehingga menimbulkan konfilk kepentingan.
7. Bahwa teradu III sengaja tidak hadir dalam sidang musyawarah sengketa tanggal 2-4 november 2016.
8. Bahwa para Teradu dalam pertimbangan keputusannya menyatakan sah terhadap Form B-1 KWK Parpol PKPI yang ditandatangani Ketum Isran Noor dan Wasekjen Takudaeng Parawansa yang dimiliki oleh Bakal Pasangan calon H. Hamin dan Farid Bacmid sedangkan pada Form B-1 KWK Parpol PKPI milik pasangan calon Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry yang ditandatangani oleh Pjs. Haris Sudarno dan Sekjen Samuel Samson dinyatakan tidak sah. Ini menunjukkan adanya perlakuan tidak adil terhadap kedua pasangan tersebut.
Alat Bukti:1. Fotokopi putusan sengketa Pemilihan No:001/PWSL.BTN.05.02/X/2016;
2. Fotokopi Form model B-KWK, B-1-4 KWK Parpol PKPI Pengusung H. Hamin dan Farid Bacmid.
3. Fotokopi BA pengembalian dokumen pendaftaran Bakal Pasangan calon H. Hamin dan Farid Bacmid No:37/BA/KPU-Kab.026.433532/IX/Tahun 2016.
4. Fotokopi SK Menkum HAM RI no: M. HH.19.AH.11.01 Th 2015 tentang pengesahan Perubahan susunan kepengurusan DPN PKPI.
5. Fotokopi surat Penegasan MenkumHAM No:AHU.4.AH.11.01-84 tgl 20 September 2016.
6. Fotokopi tanda terima pendaftran Paslon a.n Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry tanggal 22 september 2016 (Form model TT.1-KWK beserta lampirannya).
7. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton No:43/Kpts/KPU-Kab.026.433532/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017 dan No:44/Kpts/KPU-Kab.026.433532/Tahun 2016 tentang Penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017.
8. Print out foto dokumentasi kegiatan di Denpasar Bali yang dihadiri oleh Teradu I dan II pada tanggal 30 September 2016 yang membuktikan bahwa tanggal 29 September 2016 sampai berakhirnya masa berakhirnya masa pendaftaran calon sampai pukul 24.00 WITA Teradu I dan II dimaksud meninggalkan tugas pokoknya demi menghadiri sebuah acara yang tidak ada kaitannya dengan tupoksi.
9. Fotokopi Putusan DKPP RI No:61/DKPP-PKE-IV/2015.
10. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 215/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 16-11-2016
Teradu:1. Martunus (Ketua Panwas Kabupaten Kampar)
2. Zainul Aziz (Anggota Panwas Kabupaten Kampar)
Pengadu:H. Alfi Syahri (Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar) Memberikan Kuasa Kepada Nurhadi (advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa setelah menerima surat Keputusan KPU Kab. Kampar No:60/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, maka pada hari itu juga yakni tanggal 21 Oktober 2016 klien kami/Pengadu langsung menyampaikan keberatan ke Panwas Kab. Kampar di Bangkinang, dengan surat No:01/ASY/PGT/2016 perihal pengajuan sengketa Pilkada, yang mana surat tersebut langsung diterima oleh salah satu Anggota Panwas Kab. Kampar Sdr. Zainul Aziz (Teradu II).
2. Bahwa pada saat penyampaian dan penyerahan surat pengajuan sengketa Pilkada, oleh anggota Panwas Kab. Kampar menyampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pengadu tidak sesuai dengan format gugatan yang telah disediakan, selanjutnya Panwas Kab. Kampar memberikan formulir gugatan kepada Pengadu yang selanjutnya dibawa pengadu untuk disempurnakan.
3. Bahwa pada tganggal 22 Oktober 2016 KPU Kab. Kampar mengirimkan surat bernomor :264/KPU-KPR-004.435228/X/2016, perihal Pengumuman Penetapan Pasangan calon yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Pukul 13.00 WIB s/d selesai bertempat di aula kantor KPU Kab. Kampar. Berdasarkan Pengumuman tersebut Pengadu dinyatakan tidak lolos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017.
4. Bahwa berdasarkan saran dan petunjuk yang disampaikan oleh Panwas Kab. Kampar untuk mengajukan gugatan berdasarkan formulir yang disediakan (Form Model PS-1), maka selanjutnya Pengadu menyerahkan perbaikan dan Gugatan Sengketa Pilkada ke Panwas Kabupaten Kampar pada tanggal 27 Oktober 2016.
5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober tersbut Pengadu telah sampai di kantor Panwas Kab. Kampar sejak pukul 11 dan pada saat tersebut hanya bertemu dengan staf Panwas Kab. Kampar, oleh staf tersebut Pengadu diminta menunggu karena Anggota Panwas saat itu sedang melaksanakan Rapat Pleno di dalam ruangan.
6. Bahwa Pengadu tetap menunggu sampai Rapat Pleno selesai dan Pengadu diterima oleh Anggota Panwas Kab. Kampar yaitu Sdr. Zainul Aziz (Teradu II). Pada saat itu Pengadu mneyampaikan tentang kekhawatirannya akan keterlambatan waktu (jam) penyerahan perbaikan gugatan, pada saat itu Sdr Zainul Aziz menjawab bahwa dia sudah tahu kalau Pengadu sudah ada di kantor Panwas sejak jam 11 pagi dan mengatakan tidak ada masalah terhadap waktu gugatan yang diajukan oleh Pengadu, selanjutnya Sdr. Zainul Aziz membuat Tanda terima (Form Model PS-2) dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan.
7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 Panwas Kab. Kampar mengirikan surat kepada Pengadu dengan No:054/RI-04/10/2016 perihal Permohonan tidak dapat diterima, yang pada pokoknya Panwas Kab. Kampar menolak gugatan Pengadu denga alasan telah melebihi batas waktu.
8. Bahwa Pengadu merasa keberatan terhadap surat Panwas Kab. Kampar No:054/RI-04/10/2016 perihal Permohonan tidak dapat diterima tersebut, dimana berdasarkan fajta dan data yang ada, pada prinsipnya gugatan sengketa Pilkada telah diajukan oleh Pengadu sejak tanggal 21 Oktober 2016 dan gugatan tanggal 27 Oktober 2016 hanya bersifat perbaikan.
Alat Bukti:1. Fotokopi surat Panwas Kab. Kampar No:054/RI-04/10/2016 perihal Permohonan tidak dapat diterima.
2. Fotokopi Formulir Model PS-1 Permohonan Penyelsaian Sengketa No:01/PPSKT-PKDKPR.17/2016 tertanggal 27 Oktober 2016.
3. Fotokopi Fomulir model PS-2 Tanda Terima Berkas NO: 01/RI-04/10/2016.
4. Fotokopi BA Hasil verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian data pendukung dengan pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bu[ati dan Wakil Bupati Kampar 2017.
5. Fotokopi BA Hasil Penelitian Jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bu[ati dan Wakil Bupati Kampar 2017.
6. Fotokopi Form Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.
7. Fotokopi surat dari Alfisyahri kepada Panwas Kab. Kampar No:01/ASY/PTDD/2016 perihal permohonan tidak dapat diterima tertanggal 29 Oktober 2016.
8. Fotokopi Form Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan.
9. Fotokopi form Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.
10. Fotokopi form Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan.
11. Fotokopi form Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
12. Fotokopi surat KPU Kab. Kampar No: 264/KPU-KPR-004.435228/X/2016, perihal Pengumuman Penetapan Pasangan calon.
13. Fotokopi surat dari Alfisyahri kepada Panwas Kab. Kampar No:01/ASY/PGT/2016 perihal Pengajuan Sengketa Pilkada tertanggal 21 Oktober 2016.
14. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Kampar No: 60/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
15. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 216/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 16-11-2016
Teradu:1. Syahrir M. Daud
2. Dedy Syah Putra
3. Yuswardi Mustafa
4. Armia M. Nur
5. Abdul Hakim
(Ketua dan anggota KIP Kota Lhokseumawe – Provinsi Aceh)
Pengadu:Drs. Muhammad AH, M.Kom.(Ketua Panwasih Kota Lhokseumawe)
Pokok Perkara:1. KIP Kota Lhokseumawe dalam menetapkan paslon Rachmatsyah – T. Nouval tidak merujuk ke UUPA No. 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 5 Tahun 2012, dimana Rachmatsyah sebagai Balon Walikota belum mengundurkan diri dari pengurus Partai Demokrat saat mendaftar
2. Para teradu selaku Ketua dan anggota KIP Kota Lhokseumawe tetap menetapkan Paslon Rachmatsyah - T. Nouval dan menolak rekomendasi Panwaslih Kota Lhokseumawe.
Alat Bukti:1. Formulir temuan Panwaslih Kota Lhokseumawe No. 01/Panwaslih-LSW-HPP-TM/X/2016
2. Tindak lanjut KIP Lhokseumawe terhadap rekomendasi Panwaslih
3. Klarifikasi Model A-5 dan A-7
4. Kajian dugaan Pelanggaran dari Panwaslih Lhokseumawe
5. Keputusan KIP tentang penetapan Paslon
6. SK Kepengurusan DPC Partai Demmokrat Kota Lhokseumawe
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 204/I-P/ L-DKPP/ 2015, Tanggal 15-11-2016
Teradu:Junaidi (Ketua KIP Kabupaten Simeulue)
Pengadu:Erli Hasim dan Afridawati (Paslon Bupati dan wakil Bupati Kab. Simeulue memberikan kuasa kepada
Bahrul Ulum (advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu telah memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya kepada media, yaitu memberikan data visi Pengadu dengan tidak benar kepada media cetak Harian Rakyat Aceh dan telah dimuat pada harian tersebut pada tanggal 2 November 2016.
2. Bahwa visi Pengadu yang sebenarnya dan yang sudah didaftarkan dan dibacakan pada saat mendaftar adalah : “Terwujudnya Masyarakat Simeulue yang Adil dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-Nilai Syariat”. Namun pada tanggal 2 November 2016 beredar pada halaman 2 di surat kabar Harian Aceh tersebut menampilkan tulisan :
1. Pembangunan mengacu pada RPAPD serta RKP dengan mengedepankan rumusan yang lebih konkrit dan komprehensif.
2. Meningkatkan angka harapan hidup dan hidup Pengangguran Manusia Simeulue.
3. Membuat rumusan kebijaksanaan Pembangunan secara menyeluruh dan konrit.
3. Bahwa visi yang diumumkan oleh Teradu adalah tidak benar karena Pengadu tidak pernah menjabarkan dan tidak ada kata-kata yang menuliskan “Meningkatkan angka harpan hidup dan hidup Pengangguran Manusia Simeulue”.
4. Bahwa tim pemenangan Pengadu di Kabupaten Simeulue telah melakukan konfirmasi ke media tersebut dan dikatakan data didapat dari KIP. Tim juga telah bertemu langsung dengan Teradu dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan ketidaksengajaan. Namun tidak pernah ada ralat di media, sehingga berita yang telah beredar itu merugikan Pengadu.
5. Tim Pemenangan Pengadu di Kab. Simeulue telah melakukan konsultasi kepada Panwaslih Kab. Simeulue dan disarankan untuk melaporkan langsung ke DKPP
Alat Bukti:1. Visi Misi Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Simeulue 2017-2022 Erly Hasyim-Afridawati.
2. Koran Harian Rakyat Aech terbitan 2 November 2016.
3. Rekaman suara klarifikasi Tim pemenangan kepada perwakilan media Harian Rakyat Aceh.
4. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 213/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 10-11-2016
Teradu:1. Iwan Kurnia
2. Muhtaruddin
3. Anwar Hidayat Dahri
4. Rosmanila
5. Yusrizal
(Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah)
6. Marno
(Ketua PPK Kecamatan Pintu Rime Gayo)
Pengadu:Yuzmuha (masyarakat)
Pokok Perkara:1. Teradu I s/d VI memberikan instruksi kepada PPS bahwa hasil verifikasi tahap dua harus mencapai 70%-80% syarat dukungan (MS). Apabila tidak memenuhi target tersebut, maka dana verifikasi tahap kedua tidak akan dibayarkan oleh Teradu I s/d V dan tidak melakukan verifikasi faktual.
2. Bahwa menurut Pengadu, para teradu diduga tidak taat prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) s/d 15 Undang-undang No. 10 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (1) s/d ayat (8), Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2016, dan Pasal 23 ayat (2) s/d ayat (10) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016
Alat Bukti:1. Surat Nomor 170/243/DPRK perihal Rekomendasi tanggal 2 November 2016;
2. Surat Pernyataan Ketua PPS se-kecamatan Pintu Rime Gayo bermaterai perihal instruksi KIP Kab. Bener Meriah melalui PPK
3. Satu keping CD percakapan yang membenarkan instruksi tsb.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 210/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 10-11-2016
Teradu:Tanus Kogoya, S.Pd (Ketua KPU Kab. Lanny Jaya)
Pengadu:Abraham Wenda (Wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Bahwa diduga Teradu dalam proses seleksi anggota KPU Kab. Lanny Jaya tahun 2013 melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dengan cara sengaja tidak jujur serta menyembunyikan status kepegawainnya yakni sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Lanny Jaya No: SK.813.2/011/BKPPA tanggal SK 3 Januari 2012.
2. Bahwa diduga Teradu membuat suatu kebohongan dengan akal-akalan mengelabui Ketua KPU Provinsi Papua dan membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai CPNS sejak tanggal 12 Juli 2016 setelah lulus CPNS namun surat pernyataan tersebut tidak dilampiri surat permohonan pengunduran diri ke pemerintah Kab. Lanny Jaya dan juga tidak ada surat keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lanny Jaya bahwa pengunduran dirinya sedang di proses.
3. Bahwa diduga Teradu terlibat sebagai salah satu Pengurus Partai Politik yaitu Partai Demokrat sebagai Ketua Komisi Pengawas Cabang Kabupaten Lanny Jaya Periode 2012-2017 dengan Nomor SK 227/SK/DPP.PD/DPC/IX/2016.
Alat Bukti:1. Fotokopi SK CPNS
2. Fotokopi Status dari sistem Badan Kepegawaian daerah (BKD) Kab. Lanny Jaya
3. Fotokopi SK Sebagai Anggota KPU Lanny Jaya
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai CPNS tanggal 20 Juli 2016
5. Fotokopi Daftar Slip Gaji Terakhir Bulan September tahun 2016
6. SK Sebagai salah satu pengurus Parpol.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 212/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 10-11-2016
Teradu:1. Yermias Numberi, SH (Ketua KPU Kota Jayapura)
2. Tjipo Wibowo Spd. Msi (Anggota KPU Kota Jayapura)
3. Yusuf. H. Sraun, S.AP (Anggota KPU Kota Jayapura)
4. Regina A. Yaung, Spd (Anggota KPU Kota Jayapura)
5. Oktavianus Injama, SH,MH (Anggota KPU Kota Jayapura)
6. Soleman Elinton Maniani Spd, SH (Ketua Panwaslu Kota Jayapura)
7. Yakobus R, Murafer, SIP,MA (Anggota Panwaslu Kota Jayapura)
8. Beatrix, IS. Wanma, S.SI, M.Si (Anggota Panwaslu Kota Jayapura)
Pengadu:Ir. H. Junaedi Rahim, IAI (Ketua Partai PKPI Kota Jayapura/ Anggota DPRD Kota Jayapura)
Pokok Perkara:1 Bahwa KPU Kota Jayapura telah mengeluarkan SK No. 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 yang telah menetapkan Paslon a.n Boy Dawir, Sp dan Nuralam SE, M.Si, yang telah diusung oleh partai PKPI dengan B-KWK Parpol yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekjen Takudaeng Parawangsa, hal ini telah bertentangan dengan surat penegasan yang dikeluarkan oleh Menkumham dengan Nomor : AHU.4.AH.11-01-84, tanggal 20 September 2016 yang dimana dalam surat itu telah menegaskan Kepengurusan PKPI berdasarkan SK MENKUMHAM, dengan Nomor : M.HH-19.AH.11-01 tahun 2015 dengan ketua Umum Isran Noor dan Sekjen Semuel Samson.
2 Bahwa KPU RI juga telah mengeluarkan surat penegasan kepengurusan DPN PKPI Nomor : 529/KPU/IX/2016 tertanggal 22 September 2016 (surat terlampir) yang dimana dalam surat tersebut dalam pengurusan adalah Ketua Umum Bpk Isran Noor dan Sekjen Bpk Semuel Samson.
• Namun dalam hal ini KPU Kota jayapura tetap tidak mengikuti amanat dari kedua instansi baik dari kementrian Hukum dan Hak azasi Manusia maupun dari KPU RI, yang dimana KPU kota Jayapura tetap meloloskan pasangan Calon Walikota a.n Boy Dawir SP, dan Calon Wakil Walikota Dr. Nur Alam, M.Si yang telah menggunakan dukungan PKPI B1-KWK Parpol yang ditandatangani Ketua Umum a.n Bpk Isran Noor dan Wakil Sekjen Takudaeng parawansa, yang dimana Wakil Sekjen Takudaeng parawansa tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan untuk menandatangani B1-KWK Parpol, akan tetapi KPU kota Jaya Pura tetap saja meloloskan pasangan tersebut.
• Dalam hal tersebut diatas, hal yang sama terjadi juga di Kab. Dogyai dan Kab. Lany Jaya yaitu kami memperoleh surat surat tanggal 01 November 2016 dari KPU RI No. 598/KPU/XI/2016, (surat terlampir) yang isi surat tersebut adalah penegasan terhadap keputusan DPN PKPI yang Syah, adalah Ketum Isran Noor dan Sekjen Semuel Samson.
• Bahwa dalam hal ini saya sedang melakukan gugatan di Panwaslu Kota Jayapura untuk itu Kami mohon agar KPU RI agar meninjau kembali untuk membatalkan surat Keputusan KPU Kota jayapura; terkait penetapan pasangan calon Walikota dan wakil walikota a.n Boy Dawir, SP dan Dr. H. Nur Alam M.Si sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan walikota dan wakil walikota Kota jayapura tahun 2017 yang didukung oleh PKPI, oleh karena itu B1-KWK parpol yang di tandatangani bukan oleh ketua Umum Bpk Isran Noor dan Sekjen Bpk Semuel Samson.
Alat Bukti:1. Keputusan KPU Kota jayapura Nomor : 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016; tentang Penetapan Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Jayapura Tahun 2017
2. Model B1-KWK Parpol.
3. Surat dari PKPI Nomor 006/DPN PKPI/IX/2016 tentang Penegasan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang di tujukan kepada KPU Kota jayapura.
4. Keputusan PKPI Nomor 112/SKEP/DPN PKP INDO/VII/2016; tentang Pemberhentian Samuel Samson Sebagai SEKJEN DPN PKPI.
5. Keputusan Dewan Persatuan Nasional PKPI Nomor : 36/SKEP/DPN PKPI; tentang Pemberhentian Saudara Isran Noor selaku Personalia DPN PKPI Periode 2015-2020.
6. Surat DPN PKPI yang ditujukan kepada Menkumham dengan No 117/DPN PKPI/VII/2016; tentang Pemberhentian Personalia Pengurus DPN PKPI pada jabatan Ketua Umum dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs).
7. Surat tanggal 29 Juli 2016 dari Menkumham yang ditujukan kepada ketua Umum DPN PKPI dengan Nomor AHU.4.AH.11.01-40 tentang pemberitahuan pengangkatan Pejabat sementara (Pjs) DPN PKPI;
8. Surat dari Menkumham pada tanggal 09 Agustus 2016 dengan Nomor AHU.4.AH.11.01-42 perihal Penjelasan Pontensi Sengketa Internal PKPI.
9. Surat dari Menkumham pada tanggal 14 September 2016; dengan Nomor : AHU.4.AH.11.01-82 perihal Penjelasan Perubahan AD/ART dan susunan Kepengurusan PKPI.
10. Suarat dari Menkumham pada tanggal 20 September 2016 dengan Nomor : AHU. 4 AH. 11.01-84 tentang Penegasan Susunan Perselisihan DPN PKPI.
11. Surat dari KPU RI tertanggal 22 September 2016 dengan Nomor : 529/KPU/II/2016 perihal Kepengurusan DPN PKPI.
12. Surat dari DPN PKPI tanggal 20 September 2016; dengan Nomor : 206/DPN PKPI/IX/2016; tentang penjelasan Kepengurusan DPN PKPI.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 203/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 07-11-2016
Teradu:1. Ridwan Tomagola
(Ketua KPU Kab. Maluku Tengah)
2. Marthinus Tehuayo
(Anggota Kab. Maluku Tengah)
3. Jaliman Latuconsina
(Anggota KPU Kab. Maluku Tengah)
4. Erny Lessy (Anggota KPU Kab. Maluku Tengah)
5. Abdussamad Ningkeula (Anggota KPU Kab. Maluku Tengah)
6. Stenly Maelissa (Ketua Panwaslu Kab. Maluku Tengah)
Pengadu:Isnain Solo Nuhukaly M.Si
(Bakal Calon Wakil Bupati Pilkada Maluku Tengah 2017)
memberikan kuasa kepada :
Vembriano Lesnussa, SH.,MH
Pokok Perkara:Bahwa Teradu I sd V diduga tidak cermat, melawan hukum dan diduga tidak netral dalam menerbitkan Surat Keputusan nomor: 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 sehingga Pengadu tidak lolos sebagai paslon peserta Pilkada Maluku Tengah Tahun 2017. Menurut Pengadu, dalam form B.1.-KWK Perseorangan Perbaikan Teradu I s.d V telah memutuskan Pengadu memenuhi Syarat (MS) baik dalam soft copy dan hard copy. Dalam soft copy sebanyak 38.602 KTP dukungan dan tersebar di 78% Kecamatan, sementara dalam bentuk hard copy sebanyak 33.451 KTP dukungan dan tersebar di 78% Kecamatan. Tetapi Pengadu mempertanyakan mengapa dalam SK tersebut ataupun verifikasi faktual, Teradu I s.d V menetapkan jumlah KTP dukungan hanya sebanyak 18.207. Bahkan sebelum para Teradu (KPU Kab. Malteng) menetapkan keabsahan peserta Pilkada Maluku Tengah Tahun 2017, Teradu V sewenang-wenang menyampaikan ke publik bahwa calon petahana a.n Abua Tuasikal dan Marlatu Leleury akan melawan “peti kosong”. Hal ini diungkapkan Teradu V di Harian Siwa lima tanggal 6 Oktober 2016.
2. Bahwa Teradu I s.d V diduga tunduk pada kepentingan politik tertentu karena bersikukuh memutuskan Pengadu sebagai bakal Paslon yang tidak memenuhi syarat (TMS) walaupun Pengadu telah membawa sengketa ini ke jalur penyelesaian sengketa di Panwas Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa, Teradu VI dengan tidak cermat memutuskan sengketa dengan mengabaikan segala fakta hukum yang terjadi dalam persidangan yang mana putusannya tidak sedikitpun bersinggungan dengan materi permohonan Pengadu dan jawaban dari Teradu I s.d V serta fakta-fakta persidangan termasuk keterangan saksi ahli. Selain itu, dalam putusan dalam sengketa pengadu dengan KPU Kab. Maluku Tengah hanya ditandatangani oleh Teradu VI saja.
Alat Bukti:1. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Maluku Tengah Nomor: 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 Tertanggal 5 Oktober 2016 perihal penetapan bakal paslon yang tidak memenuhi syarat pad Pilkada Malteng Tahun 2017
2. Fotokopi Form Model BA.1.KWK Perseorangan Perbaikan
3. Fotokopi form model TT.1-KWK
4. Fotokopi form model BA.HP-KWK
5. Fotokopi lampiran form model BA.HP-KWK
6. Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Maluku Tengah no: 19/BA/KPU.Kab.028.433639/X/2016 Tertanggal 1 Oktober 2016 tentang pengembalian perbaikan bakal paslon perseorangan pada Pilkada Malteng Tahun 2017
7. Fotokopi Petikan putusan penyelesaian sengketa pemilihan nomor: 01/PS/PWSL.MLT.31.07/X/2016 Perihal permohanan pengadu
8. Fotokopi pendapat hukum Prof. Dr. S.E.M Nirahua, SH.,M.Hum pada sengketa pengadu di Panwas Kab. Malteng
9. Kliping Harian siwalima tertanggal 6 Oktober 2016
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 211/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 07-11-2016
Teradu:1. Hetta Mambayu
2. Yuzalmon
3. Ade Jumiarti Marlia
4. Muhamad Khadafi
5. Haidi Mursal (Ketua dan Anggota KPU
Pengadu:Suci Wildanis, S.Sos (Anggota Panwas Kota Payakumbuh)
Pokok Perkara:Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 para Teradu (KPU Kota Payakumbuh) melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan paslon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Para Teradu menetapkan tiga paslon, akan tetapi berdasarkan berkas yang diserahkan oleh calon Walikota a.n Wendra Yunaldi melampirkan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dengan memuat tujuh teguran yang belum diselesaikan oleh yang bersangkutan. Padahal surat tidak memiliki tunggakan pajak adalah berkas untuk memenuhi syarat calon. Hal ini jelas tidak sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 huruf o. Selain itu, Lembaga Pengadu (Panwas Kota Payakumbuh) pada rapat pleno terbuka tersebut telah menyampaikan secara lisan hasil verifikasi faktual dari Kementerian Keuangan RI yakni Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Keberatan dan Banding serta dari Pengadilan Pajak Jakarta tetapi tidak menjadi pertimbangan Teradu I s.d V dalam penetapan yang bersangkutan sebagai peserta Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2017.
Alat Bukti:1. Fotokopi kajian temuan Panwas Kota Payakumbuh nomor: 02/TM/PILWAKO/X/2016 tertanggal 3 November 2016 perihal dugaan pelanggaran oleh KPU Kota Payakumbuh terkait penetapan Wendra Yunaldi sebagai peserta Pilkada Payakumbuh Tahun 2017
2. Fotokopi Surat Panwas Kota Payakumbuh kepada KPU Kota Payakumbuh nomor: 63/Panwaslih-Pyk/IX/2016 Tertanggal 28 September 2016 perihal Rekomendasi
3. Fotokopi Berita Acara KPU Kota Payakumbuh Nomor: 89/BA/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 perihal penetapan peserta Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2017
4. Fotokopi Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor: 46/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 perihal penetapan paslon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2017
5. Fotokopi Berita Acara Panwas Kota Payakumbuh atas klarifikasi terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh nomor: 10/BA/Panwaslih-Pyk/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016
6. Fotokopi surat dari Pengadilan Pajak Jakarta Nomor: S-730/SP/2016 Tentang tanggapan atas konsultasi Ketua Panwas Kota Payakumbuh tertanggal 12 Oktober 2016
7. Fotokopi surat dari Pengadilan Pajak Jakarta Nomor: S-782/SP/2016 Tentang tanggapan atas konsultasi Ketua Panwas Kota Payakumbuh tertanggal 28 Oktober 2016
8. Fotokopi Surat dari Direkorat Jenderal Pajak Direktorat Keberatan dan Banding Nomor: S-6845/P.J.07/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 perihal tanggapan atas permintaan keterangan oleh Ketua Panwas Kota Payakumbuh
9. Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh No: S.PILKADA-13397/WPJ.27/KP.05/2016 atas tunggakan pajak Sdr. Wendra Yunaldi
10. Fotokopi tanda terima surat gugatan dari Wendra Yunaldi kepada Sekretariat Jenderal Pengadilan Pajak Jakarta Nomor: 0003/WY-KKPSB/X/2016 Tertanggal 24 Oktober 2016
11. Fotokopi tanda terima surat gugatan dari Wendra Yunaldi kepada Sekretariat Jenderal Pengadilan Pajak Jakarta Nomor: 0001/WY-KKPSB/III/2016 dan 0002/WY-KKPSB/III/2016 Tertanggal 7 Maret 2016
12. Fotokopi Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor: 190/KPU-Kota.003.435146/IX/2016 tertanggal 10 Oktober 2016 perihal mohon penjelasan kepada KPU RI
13. Fotokopi Surat KPU RI Kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 562/KPU/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 perihal penjelasan pencalonan Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2017
14. Fotokopi pendapat hukum (legal opinion) Ketua KPU Kota Payakumbuh (Teradu I)
15. Fotokopi surat KPU Kota Payakumbuh kepada Dirjen Pajak RI Nomor: 192/KPU-Kota.003.435146/X/2016 Tertanggal 14 Oktober 2016 perihal mohon penjelasan terkait tunggakan pajak a.n Wendra Yunaldi
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 205/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 07-11-2016
Teradu:1. Hairudin Amir (Ketua KPU Kab. Halmahera Tengah)
2. Sunarwan Mochtar (Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
3. Sofyan Abd. Gafur (Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
4. Vera M. Kolondam (Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah)
Pengadu:1. Syahrani Somadayo (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara)
2. Kasman Tan (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
3. H. Buhari Mahmud (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
4. Pudja Sutamat (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
5. Safri Awal (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
Pokok Perkara:1 Bahwa Ketua dan Anggota KPU Kab. Halmahera tengah telah melakukan pelanggaran kode etik dalam bentuk upaya dengan sengaja menghilangkan Hak Konstitusional salah satu pasangan calon sebagai peserta Pilkada Kab. Halmahera Tengah Tahun 2017 dengan menggugurkannya atau menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam surat Keputusan KPU Kab. Halmahera Tengah dengan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Tengah Tahun 2017.
2 Bahwa berdasarkan hasil supervisi dari KPU Provinsi maluku utara dan konsultasi KPU Kab. Halmahera Tengah ke KPU Provinsi maluku utara dan KPU RI, dimana KPU RI dan KPU Provinsi Malut sudah menjelaskan duduk perkaranya dan batas-batas kewenanganya KPU dalam menanggapi masalah Ijazah salah satu Calon, tetapi apa yang dijelaskan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Malut tidak diindahkan oleh teradu I - IV, dan memutuskan berdasarkan hasil konsultasinya dengan pihak luar sesuai penjelasan salah satu Teradu II kepada Anggota KPU Provinsi malut saat supervisi ke KPU Kab. Halmahera Tengah.
3 Bahwa Teradu I berjanji kepada KPU Provinsi yang sedang melakukan supervisi, KPU Kab. Halmahera Tengah akan melakukan Pleno hasil Verifikasi Faktual pada Pukul 10.00 Pagi WITA, tanggal 24 Oktober 2016 sebelum Pleno Penetapan Pasangan Calon Jam 14.00 WIT dan dilakukan dengan cara Voting adalah diduga sudah direncanakan oleh Teradu I – IV.
4 Bahwa rapat Pleno penetapan Hasil Verifikasi tahap pertama dilakukan dengan membaca setiap poin persyaratan dan status TMS atau MS setiap Calon seperti yang ada dalam Lampiran BA HP-KWK, Tetapi berbeda pada saat Rapat Pleno Penetapan Calon tidak dibacakan Verifikasi hasil Perbaikan pada Lampiran Model BA HP Perbaikan seperti tahap pertamana namum hanya membacakan Surat Keputusan. Dan ketika diminta penjelasan oleh tim pasangan calon yang digugurkan alasan TMS kepada Teradu I yang memimpin Rapat Pleno, Teradu I langsung menutup Rapat Pleno dan bersama Teradu lainya meninggalkan ruang sidang ke kantor Kepolisian dengan alasan diamankan pihak kepolisian (Video Rapat Pleno terlampir). Penyebab kenapa tidak dibacakan satu per satu dokumen pernyataan pasangan Calon, karena BA HP perbaikan belum dibuat sesuai dengan keterangan salah satu Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah atas nama Ibu Sridewi Nurlaila. Jadi SK-nya sudah dibacakan sementara BA HP perbaikan dan lampirannya yang menjadi dasar dikeluarkanya surat Keputusan belum dibuat, hal ini diduga kuat karena ada kepentingan para Teradu.
5 Bahwa alasan ditundanya Pleno hasil Verifikasi Faktual, saat KPU Kab. halmahera Tengah dimintai keterangan pada klarifkasi di KPU Provinsi malut, dengan alasan yang berbeda antara satu dengan yang lainya yakni karena Takut Bocor Keluar, belum datangnya Anggota, dan Ketua sibuk bertemu dengan Anggota Kepolisian, adalah alasan yang dicari-cari dan tidak masuk akal sehingga alasan ini hanya sengaja dibuat buat oleh Teradu I – IV.
6 Bahwa dalam surat Keputusan KPU Kab. Halmahera Tengah dengan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Tengah Tahun 2017, bahwa Calon Wakil Bupati dari pasangan Calon Bupati Muttiara Yasin- Kabir Kahar juga dinyatakan tidak memenuhi syarat padahal seluruh Dokumen Calon dan Dokumen Pencalonannya lengkap dan tidak ada masalah serta status MS dalam lampiran BA HP Perbaikan (menurut Ibu Sri Dewi Nurlaila dibuat tanggal 25 Oktober 2016, satu hari setelah Pleno).
7 Bahwa KPU Kab. Halmahera Tengah mengabaikan semua hasil Konsultasi baik dengan KPU Provinsi Malut maupun KPU RI dan juga telah mengabaikan Surat Perintah KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengoreksi Surat Keputusannya dalam Sidang Musyawarah Panwaslih.
8 Bahwa walaupun Hak Konstitusional Pasangan Calon telah dipulihkan tetapi bukan karena dikoreksi oleh Teradu I – IV dalam sidang Musyawarah Panwaslih sesuai Surat Perintah KPU Provinsi Maluku Utara sebagai atasanya tetapi koreksi karena Putusan Panwaslih Kab. Halmahera Tengah, padahal panwaslih Kab. Halmahera Tengah sudah memberikan Kesempatan kepada Para Pihak unuk bermusyawarah, bahkan kalau Teradu tidak mengabaikan hasil Konsultasi dengan KPU Provinsi maupun KPU RI, maka Putusannya akan berbeda dan tidak menghilangkan hak Konstitusional pasangan Calon. Berdasarkan kronologis sebagimana terlampir patut diduga ada modus yang terencana sengaja dilakukan oleh Teradu untuk menggugurkan pasangan calon tertentu dan oleh karena itu titak menutup kemungkinan ada upaya lain yang nanti akan dilakukan Teradu pada tahapan-tahapan selanjutnya.
Alat Bukti:1. Keputusan KPU Kab. Halmahera Tengah dengan NO. 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Tengah Tahun 2017.
2. Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Model BA HP- KWK;
3. Foto Copy Ijazah.
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar SMA LPP UMI atas nama Muttiara.
5. Surat Keterangan dari kepala Sekolah SMA LPP UMI Makassar Nomor 075/A.47/SMA LPP YW-UMI/X/2016.
6. Berita Acara Penyerahan Dokumen Asli Nomor 15/BA/KPU-HT/X/2016.
7. Foto Ijazah Asli Muttiara Yasin.
8. Foto Kutipan Akta Kelahiran Asli.
9. Foto Buku Induk Sekolah SMA LPP UMI Makassar.
10. Surat Perintah KPU Provinsi Malut No. 82/KPU-Prov-029/X/2016.
11. Keputusan Sengketa Panwaslih Kab. Halmahera Tengah Nomor Permohonan : 03/TKH Muttiara Berkah/X/2016.
12. Video Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Oleh KPU Kab. Halmahera Tengah.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 203/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 07-11-2016
Teradu:1. Ridwan Tomagola(Ketua KPU Kab. Maluku Tengah)
2. Marthinus Tehuayo(Anggota Kab. Maluku Tengah)
3. Jaliman Latuconsina(Anggota KPU Kab. Maluku Tengah)
4. Erny Lessy (Anggota KPU Kab. Maluku Tengah)
5. Abdussamad Ningkeula (Anggota KPU Kab. Maluku Tengah)
6. Stenly Maelissa (Ketua Panwaslu Kab. Maluku Tengah)
Pengadu:Isnain Solo Nuhukaly M.Si
(Bakal Calon Wakil Bupati Pilkada Maluku Tengah 2017) Memberikan kuasa kepada :Vembriano Lesnussa, SH.,MH
Pokok Perkara:Bahwa Teradu I sd V diduga tidak cermat, melawan hukum dan diduga tidak netral dalam menerbitkan Surat Keputusan nomor: 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 sehingga Pengadu tidak lolos sebagai paslon peserta Pilkada Maluku Tengah Tahun 2017. Menurut Pengadu, dalam form B.1.-KWK Perseorangan Perbaikan Teradu I s.d V telah memutuskan Pengadu memenuhi Syarat (MS) baik dalam soft copy dan hard copy. Dalam soft copy sebanyak 38.602 KTP dukungan dan tersebar di 78% Kecamatan, sementara dalam bentuk hard copy sebanyak 33.451 KTP dukungan dan tersebar di 78% Kecamatan. Tetapi Pengadu mempertanyakan mengapa dalam SK tersebut ataupun verifikasi faktual, Teradu I s.d V menetapkan jumlah KTP dukungan hanya sebanyak 18.207. Bahkan sebelum para Teradu (KPU Kab. Malteng) menetapkan keabsahan peserta Pilkada Maluku Tengah Tahun 2017, Teradu V sewenang-wenang menyampaikan ke publik bahwa calon petahana a.n Abua Tuasikal dan Marlatu Leleury akan melawan “peti kosong”. Hal ini diungkapkan Teradu V di Harian Siwa lima tanggal 6 Oktober 2016.
2. Bahwa Teradu I s.d V diduga tunduk pada kepentingan politik tertentu karena bersikukuh memutuskan Pengadu sebagai bakal Paslon yang tidak memenuhi syarat (TMS) walaupun Pengadu telah membawa sengketa ini ke jalur penyelesaian sengketa di Panwas Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa, Teradu VI dengan tidak cermat memutuskan sengketa dengan mengabaikan segala fakta hukum yang terjadi dalam persidangan yang mana putusannya tidak sedikitpun bersinggungan dengan materi permohonan Pengadu dan jawaban dari Teradu I s.d V serta fakta-fakta persidangan termasuk keterangan saksi ahli. Selain itu, dalam putusan dalam sengketa pengadu dengan KPU Kab. Maluku Tengah hanya ditandatangani oleh Teradu VI saja.
Alat Bukti:1. Foto copy Keputusan KPU Kab. Maluku Tengah Nomor: 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 Tertanggal 5 Oktober 2016 perihal penetapan bakal paslon yang tidak memenuhi syarat pad Pilkada Malteng Tahun 2017
2. Foto copy Form Model BA.1.KWK Perseorangan Perbaikan
3. Foto copy form model TT.1-KWK
4. Foto copy form model BA.HP-KWK
5. Foto copy lampiran form model BA.HP-KWK
6. Foto copy Berita Acara KPU Kab. Maluku Tengah no: 19/BA/KPU.Kab.028.433639/X/2016 Tertanggal 1 Oktober 2016 tentang pengembalian perbaikan bakal paslon perseorangan pada Pilkada Malteng Tahun 2017
7. Foto copy Petikan putusan penyelesaian sengketa pemilihan nomor: 01/PS/PWSL.MLT.31.07/X/2016 Perihal permohanan pengadu
8. Foto copy pendapat hukum Prof. Dr. S.E.M Nirahua, SH.,M.Hum pada sengketa pengadu di Panwas Kab. Malteng
9. Kliping Harian Siwalima tertanggal 6 Oktober 2016
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 205/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 04-11-2016
Teradu:1. Hairudin Amir (Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah)
2. Sunarwan Mochtar (Anggota KPU kabupaten Halmahera Tengah)
3. Sofyan Abd. Gafur (Anggota KPU kabupaten Halmahera Tengah)
4. Vera M. Kolondam (Anggota KPU kabupaten Halmahera Tengah
Pengadu:Kab. Halmahera Tengah/ Bakal Pasangan Calon Bupati Kab. Halmahera Tengah) memberikan kuasa kepada Donny Tri Istiqomah Dkk (advokat)/Tim Hukum DPP PDI P.
Pokok Perkara:1. Bahwa sesuai tahapan program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, pada tanggal 21 s/d 23 September 2016, KPU Kabupaten Halmahera Tengah membuka pendaftran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hallmahera Tengah. Pada tanggal 22 September 2016 pukul 10.30 WIT, Pengadu mendaftrakan diri ke KPU Halteng dengan menyertakan persyaratan pendaftran, lalu pada tanggal 3 Oktober 2016 Pengadu kembali menyerahkan persyaratan perbaikan dan oleh Teradu kemudian dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat setelah dilakukan penelitian Tahap I sebagaimana yang tertuang dalam Lampitan Form Model T.T.2-KWK.
2. Bahwa pada tanggal 7 oktober 2016 terdapat laporan dari masyarakat yang mengatasnamakan “Koalisi Forum Gogoguru” ke Panwas Halteng yang menyatakan bahwa Ijazah Muttiara T. Yasin disuga palsu. Panwas Halteng kemudian mengeluarkan surat Rekomendasi No.045/B/Panwaslih-HT/X/2016 (tanpa tanggal) yag ditujukan kepada para Teradu untuk memastikan keaslian persyaratan dokumen Pengadu khususnya dugaan ijazah palsu.
3. Bahwa Panwas Halteng juga memanggil Pengadu melalui surat No:52/SEK/PANWASLIH_HT/X/2016 tertanggal 12 Oktober 2016 untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pemalsuan ijazah, saat klarifikasi, Panwaslih menanyakan tentang tentang Palsu tidaknya ijazah Pengadu.
4. Bahwa Pengadu menyampaikan, sebelum ada laporan masyarakat, salah satu anggota KPU Halteng yang tidak ikut menandatangani SK KPU No.23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/2016 (Sridewi Nurlaila) sebenarnya telah melaksanakan verifikasi faktual terhadap keaslian ijazah Pengadu ke SMA LPP UMI tempat Pengadu bersekolah menamatkan pendidikan SMA-nya. Hasil verifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam Lampiran Model T.T.2-KWK yang menyatakan Pengadu memenuhi syarat setelah mendapatkan penjelasan dari kepala sekolah disertai keteranan otentik berupa surat keterangan SMA LPP UMI No.075/A.47/SMA LPP YW-UMI/X/2016.
5. Bahwa Pengadu menyampaikan, laporan dugaan ijazah palsu tersebut sebenarnya bukan terkait dengan asli atau palssunya ijazah Pengadu, melainkan karena adanya kesalahan penulisan nama Pengadu, dalam akta kelahiran, ijazah SD, dan SMP nama Pengadu tertulis Mattiara, namun Ijazah SMA terjadi Kesalahan penulisan menjadi Muttiara.
6. Bahwa walaupun 2 (dua) Kali hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh para Teradu, tetapi Panwaslih Halteng menunjukkan secara tegas bahwa ijazah Pengadu adalah Asli.
Alat Bukti:1. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah No.18/Kpts/KPU-Kab.029.434418/IX/2016. Tentang Tahapan Program dan Jadwal.
2. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Halteng No:23//Kpts/KPU-Kab.029.434418/IX/2016 tentang Penetapan pasngan calon bupati dan Wakil Bupati Halteng.
3. Fotokopi tanda terima berkas No.0.01/SEK/PANWASLIH-HT/IX/2016.
4. Fotokopi Akte Kenal Lahir atas nama Mattiara No:398/KP/VII/1983.
5. Fotokopi surat keterangan SD Negeri 130 Patampuna No:0421.2/60/SDN 130 P/2016
6. Fotokopi STTB SD Negeri 130 Pinrang a.n Mattiara.
7. Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan pemuda dan Olah raga Kabupaten pinrang no:420/2036/DIKPORA/2016.
8. Fotokopi STTB SMP N Benteng a.n Mattiara.
9. Fotokopi STTB SMU LPP UMI a.n Muttiara.
10. Fotokopi undangan klarifikasi Panwaslih Kab. Halteng No: 52/SEK/PANWASLIH-HT/X/2016.
11. Fotokopi surat KPU Kab. Halteng No:43/KPU-Kab.029.434418/X/2016 tentang permintaan dokumen asli.
12. Fotokopi surat pernyataan beda nama berdasarkan akta Notaris.
13. Fotokopi surat KPU Kab. Halteng No:45/KPU-Kab.029.434418/X/2016 tentang permintaan dokumen asli.
14. Fotokopi BA KPU No:15/BA/KPU-HT/X/2016. Perihal penyerahan dokumen asli.
15. Fotokopi surat Panwaslih Kab. Halteng No:045/B/Panwaslih-HT/X/2016 perihal keterpenuhan syarat calon.
16. Fotokopi surat keterangan Lembaga Pendidikan Persiapan UMI/SMA LPP UMI No:075/A.47/SMA LPP YW-UMI/X/2016.
17. Fotokopi surat keterangan Lembaga Pendidikan Persiapan UMI/SMA LPP UMI No:083/A.47/SMA LPP YW-UMI/X/2016 perihal kesalahan penulisan ijazah.
18. Fotokopi kliping Koran Malut Post Selasa 25 Oktober 2016.
19. Rekaman video keterangan dari kepala sekolah SD, SMP, dan SMA.
20. Saksi.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 202/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 03-11-2016
Teradu:Awaluddin (Anggota PPS Desa Kopeang Kec. Tapalang, Kab. Mamuju)
Pengadu:Ikhsan Ibrahim (Anggota Panwascam Tapalang)
Pokok Perkara:Bahwa Teradu pada tanggal 18 Oktober 2016 mengikuti kegiatan musyawarah cabang Partai Hanura dan menggunakan atribut Partai Hanura.
Alat Bukti:1. Fotokopi berkas Laporan Temuan Nomor: 01/TM/Pilgub/X/2016
2. Fotokopi Berita Acara klarifikasi
3. Fotokopi kajian laporan 01/TM/Pilgub/X/2016
4. Print-out bukti foto sdr. Awaluddin mengikuti kegiatan Partai Hanura
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 200/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 02-11-2016
Teradu:Muhamad Jufri (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
Pengadu:Krist Ibnu T. Wahyudi (advokat)
Pokok Perkara:1. Pada tanggal 13 Oktober 2016, Muhamad Jufri menyampaikan pernyataan bahwa yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Seribu bukan merupakan pelanggaran.
2. Pada tanggal 25 Oktober 2016, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor 338/K-JK/HK.01.00/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pemberitahuan Status laporan yang ditanda tangani oleh Mimah Susanti, yang intinya menerangkan Bawaslu tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok.
3. Bahwa terhadap tindakan Muhamad Jufri yang mengumumkan bahwa Pidato Ahok di Pulau Seribu bukan merupakan bentuk pelanggaran pada tanggal 13 Oktober 2016 sebelum mengirimkan surat resmi pemberitahuan status laporan pada tanggal 19 Oktober 2016, merupakan bentu pelanggaran kode etik Pasal 7 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
Alat Bukti:1. Screenshot Surat Nomor 338/K-JK/HK.01.00/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pemberitahuan Status laporan tanggal 19 Oktober 2016
2. Pernyataan Muhamad Jufri di media Metronews.com pada tanggal 13 Oktober 2016
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 190/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 28-10-2016
Teradu:1. Jonas Bernard Pasaribu
2. Amaludin Sikumbang
3. Irwan Teruna Aritonga
(Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Tapanuli Tengah)
Pengadu:1. Mulyadi (Advokat) Selaku kuasa dari:
1. Bakhtiar Ahmad Sibarani
2. Darwin Sitompu
(Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah)
Pokok Perkara:1. Bahwa Teradu I, II dan III diduga telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu yaitu tidak mentaati prosedur yang ditetapkan oleh Pasal 40 ayat (1), Pasal 40A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 36 Pasal 37 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 38 ayat (1), (1a), (2) point a, b, b1, c, d, dan e PKPU Nomor 9 tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa pencalonan yang diajukan oleh pasangan bakal calon Bupati-Wakil Bupati Syariful Alamsyah Pasaribu-Mual Berto Hutauruk. Dalam keputusannya, Para Teradu “memerintahkan KPU Kab. Tapanuli Tengah untuk menerima pendaftaran pasangan bakal calon Syariful Alamsyah Pasaribu-Mual Berto Hutauruk dan memerintahkan untuk melakukan verifikasi faktual syarat pencalonan terhadap DPN PKPI di Jakarta sesuai Surat Menteri Hukum dan HAM”.
2. Bahwa menurut Pengadu, syarat pencalonan pasangan bakal calon Bupati-Wakil Bupati Syariful Alamsyah Pasaribu-Mual Berto Hutauruk tidak memenuhi syarat, dimana terdapat ketidaksesuaian antara Form B1-KWK Parpol dengan SK Kemenkumham No. : M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015. Demikian halnya dengan Form B2-KWK Parpol, B3-KWK Parpol, dan B4-KWK Parpol yang tidak sesuai dengan SK DPP PKPI Sumatera Utara No. 26/SKEP/DPP PKP IND/SU/V/2016 tertanggal 28 Mei 2016 yang dimiliki oleh KPU Kab. Tapanuli Tengah.
Alat Bukti:1. Fotokopi salinan permohonan Pemohon tanggal 3 Oktober 2016
2. Fotkopi salinan jawaban Termohon tanggal 11 Oktober 2016
3. Fotokopi salinan Permohonan dan Jawaban Pihak terkait tanggal 13 Oktober 2016
4. Fotokopi salinan Konklusi/Kesimpulan Pihak Terkait tanggal 14 oktober 2016
5. Fotokopi salinan Keputusan Panwaslih Tapanuli Tengah Nomor Permohonan: 001/PS/PWSL.TPT.02.25/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016
6. Fotokopi Surat Kemenkumham RI No. AHU.4.AM.11.01-40 tanggal 29 Juli 2016
7. Fotokopi Form B1-KWK Parpol
8. Fotokopi Form B-KWK Parpol
9. Fotokopi Form B2-KWK Parpol
10. Fotokopi Form B3-KWK Parpol
11. Fotokopi Form B4-KWK Parpol
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 193/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 28-10-2016
Teradu:Alimuddin, S.Pd (Ketua KPU Kab. Buton)
2. La Ampera, S.Pd.,M.Pd (Anggota KPU Kab. Buton)
3. La Rusuli, SH (Anggoa KPU Kab. Buton)
4. Burhan, S.Si.,M.Sc (Anggota KPU Kab. Buton)
5. Bahrudin La Puka, S.Pd (Anggota KPU Kab. Buton)
Pengadu:1. La Nudi S.Kom (Swasta)
2. Luwi Sutaher, SH. (Wiraswasta)
Pokok Perkara:1. Bahwa KPU Kab. Buton tidak melakukan Verifikasi Berkas Bakal Pasangan Calon H.Hamin dan Farid Bacmid yakni persyaratan dari Partai PKPI dan partai PDIP, yang dimana KPU Kab. Buton pada Pukul 23.22 Wita dengan sengaja meninggalkan dan atau melarikan diri dari Kantor KPU Kab. Buton, melalui pintu belakang Kantor KPU Kab. Buton tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa KPU Kab. Buton meninggalkan kantor KPU Kab. Buton sejak hari kamis tanggal 29 September 2016 pukul 23.22 Wita, dan diketahui bahwa Komisioner KPU Kab. Buton telah berkantor di balai Desa Kamelanta Kec. Kapontori Kab. Buton yang diduga tempat yang dibuat Kantor oleh Komisioner KPU Kab. Buton dari tanggal 30 September s/d 3 Oktober 2016 adalah tempat yang di tujukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n Samsu Umar Abdul Samun SH dan Drs. La Bakri M.Si dan Masyarakat desa tersebut mayoritas keluarga Pasangan Calon a.n Samsu Umar Abdul Samun SH;
3. KPU Kab. Buton hingga saat ini belum memberikan balasan kepada pasangan bakal Calon H. Hamin dan Farid Bacmid ataupun pada partai pengusung terkait diterima atau tidaknya berkas persyaratan pasangan bakal calon yang didaftarkan pada tanggal 29 September 2016;
4. Bahwa KPU Kab. Buton juga tida melaksankan Rekomendasi dari Panwaslu Kab. Buton dengan Nomor : 03/TM/Pilkada-Buton/X/2016 tertanggal 8 Oktober 2016 tentang :
a. Mengumumkan status temuan No. 03/TM/Pilkada-Buton/X/2016 pada papan pengumuman di Panwas kab. Buton;
b. Merekomendasikan kepada KPU Kab. Buton untuk membuka kembali pendaftaran bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton a.n H. Halim dan Farid Bachmid untuk jangka waktu kurang lebih satu jam;
c. Merekomendasikan kepada KPU Kab. Buton untuk mengembalikan semua dokumen pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton a.n H. Halim dan Farid Bachmid yang pernah diserahkan kepada KPU Kab. Buton pada tanggal 29 september 2016, sebelum KPU Kab. Buton membuka kembali pendaftaran ulang bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton;
d. Merekomendasikan kepada KPU Kab. Buton untuk diperiksa oleh DKPP sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
Alat Bukti:1. Rekomendasi Panwaslu Kab. Buton No. 03/TM/Pilkada-Buton/X/2016;
2. Berita acara pengembalian berkas pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017, dengan Nomor 37 BA/KPU-Kab. 026433532/IX/Tahun 2016;
3. Dokumen Foto
4. Berita koran media cetak tentang pernyataan salah satu komisioner kpu Kab. buton a.n. La Rusuli, SH yang menyatakan bahwa telah selesai melakukan pleno di kantor Polres Buton;
5. Foto kantor balai desa kamelanta kec. Kapontari tempat komisioner KPU Kab. Buton berkantor sejak tgl 30 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
6. Surat dari KPU Kab. buton yang ditujukan kepada Panwaslu Kab. Buton dengan Nomor 139/KPU-Kab.026.433532/X/2016; tertanggal 15 Oktober 2016 tentang tindak lanjut dari Rekomendasi Panwaslu Kab. Buton tertanggal 8 Oktober 2016 yang berisi tentang penolakan seluruh isi Rekomendasi hasil sengketa administrasi. No. 03/TM/Pilkada-Buton/X/2016;
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 192/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 27-10-2016
Teradu:1. Gede Suardana (Ketua KPU Kab. Buleleng)
2. Ketut Ariyani (Ketua Panwaslih Kab. Buleleng)
3. I Ketut Dipawirya (Anggota PPS Desa Bila)
Pengadu:Gede Suardana, S.Farm,Apt
(Ketua Dewan Pembina LSM-FPMK)
Pokok Perkara:Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 Teradu I menyatakan bahwa pendukung bakal paslon perseorangan SURYA (Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya) yang belum bisa hadir saat verifikasi faktual di tingkat Desa boleh dihadirkan kembali pada tanggal 18 Oktober 2016 yakni pada saat pleno di Kecamatan oleh PPK. Tetapi pelaksanaannya, PPK di Kecamatan menolak dengan alasan ada perintah dari Teradu I melalui Surat Edaran yang ditandatanganinya. Hal ini menyebabkan Bakal Paslon SURYA tidak lolos karena kekurangan dukungan KTP sebanyak 235 padahal dukungan KTP menurut pengadu masih banyak.
Alat Bukti:1. Rekaman pernyataan Teradu I Tanggal 16 Oktober 2016
2. Foto copy Surat Edaran dari KPU Kab. Buleleng tentang mekanisme rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di tingkat Kecamatan tertanggal 17 Oktober 2016
3. Foto copy Laporan dari Tim paslon SURYA
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 192/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 27-10-2016
Teradu:1. Gede Suardana
(Ketua KPU Kab. Buleleng)
2. I Ketut Dipawirya
(Anggota PPS Desa Bila)
3. Ketut Ariyani
(Ketua Panwaslih Kab. Buleleng)
4. Putu Sugiardana (Anggota Panwaslih Kab. Buleleng)
Pengadu:1. Gede Suardana
(Ketua KPU Kab. Buleleng)
2. I Ketut Dipawirya
(Anggota PPS Desa Bila)
3. Ketut Ariyani
(Ketua Panwaslih Kab. Buleleng)
4. Putu Sugiardana (Anggota Panwaslih Kab. Buleleng)
Pokok Perkara:1 Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 Teradu I menyatakan bahwa pendukung bakal paslon perseorangan SURYA (Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya) yang belum bisa hadir saat verifikasi faktual di tingkat Desa boleh dihadirkan kembali pada tanggal 18 Oktober 2016 yakni pada saat pleno di Kecamatan oleh PPK. Tetapi pelaksanaannya, PPK di Kecamatan menolak dengan alasan ada perintah dari Teradu I melalui Surat Edaran yang ditandatanganinya. Hal ini menyebabkan Bakal Paslon SURYA tidak lolos karena kekurangan dukungan KTP sebanyak 235 padahal dukungan KTP menurut pengadu masih banyak.
2 Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 Teradu II bertindak tidak profesional diduga tidak melaksanakan tugas dalam memverifikasi secara faktual pendukung bakal paslon SURYA di Desa Bila karena data pendukung model B.1-KWK Perseorangan dipinjam oleh anggota PPK Kecamatan Kubutambahan a.n I Made Sukabawa sehingga bakal paslon SURYA dirugikan.
3 Bahwa pada tanggal 23 Agusutus 2016 diduga terjadi tindak pelanggaran intimidasi yang dilakukan perbekel (Kepala Desa) Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak yang mengancam Tim Penghubung (LO) bakal paslon perseorangan (paslon SURYA) sehingga menghentikan kegiatan tahapan Pilkada yakni verifikasi faktual di Desa Celukan Bawang. Hal ini telah dilaporkan ke Panwaslih Kab. Buleleng.
4 Bahwa pada tanggal 21 September 2016 saat pendaftaran paslon petahana (Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra) telah terjadi pengerahan aparat Pemda Kab. Buleleng mulai dari Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Pegawai Pemkab serta Pejabat dan Pegawai BUMD yang sudah dilaporkan ke Panwas Kab. Buleleng namun belum mendapatkan respon yang sesuai dengan aturan hukum dan keadilan.
5 Bahwa Panwas Kab. Buleleng sejak awal terlihat tidak netral hal ini terjadi karena :
• Teradu III (Ketut Ariyani) adalah saudara ipar dari Nyoman Suradaya (Tim sukses Paslon petahana) dan I Nyoman Sutjidra (Calon Wakil Bupati/Petahana).
• Teradu IV ( Putu Sugiardana) yang bertindak sebagai pemerikasa laporan dalam tindak pelanggaran dan Pimpinan sidang sengketa Pilkada di Panwas ternyata menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Alat Bukti:1. Rekaman pernyataan Teradu I Tanggal 16 Oktober 2016
2. CD berupa rekaman pengerahan aparat Pemkab Buleleng pada saat pendaftaran paslon petahana
3. Fotokopi Putusan sengketa nomor: 001/PS/PWSL.BLG.17.04/10/2016
4. Fotokopi Surat Edaran dari KPU Kab. Buleleng tentang mekanisme rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di tingkat Kecamatan tertanggal 17 Oktober 2016/2015 Tertanggal 31 Desember 2015 tentang pembentukan Tim Asistensi perubahan rancangan Perda Kabupaten Buleleng Tahun 2016
5. Surat Keputusan Bupati Buleleng nomor: 180/999/HK
6. Kliping koran terkait Pilkada Buleleng Tahun 2017
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 228/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 26-10-2016
Teradu:1. Joko Purnomo
2. Mohammad Hakim Junaedi
3. Wahyu Setiawan
4. Ikhwanudin
5. Diana Ariyanti
(Ketua dan Anggota KPU Jawa Tengah)
Pengadu:Budi Maryono, S.Pd., S.T., M.Par.
(Calon PAW KPU Kab. Sragen)
Pokok Perkara:1. Anggota KPU Sragen ada yang mengundurkan diri a.n. Dodok Sartono, SE tanggal 25 Agustus 2016, dan hasil rapat Pleno KPU Jateng sudah keluar sekitar awal bulan Oktober 2016.
2. Tanggal 22 September 2016 Pengadu diklarifikasi oleh KPU Kab. Sragen dan Pengadu nyatakan bersedia dan melengkapi berkas diantaranya bebas narkoba, surat pernyataan bersedia dan syarat lainnya. Persyaratan tersebut sudah diserahkan tanggal 25 Oktober 2016 untuk kemudian ditindaklanjuti ke KPU Jateng.
3. Di saat menunggu pelantikan, Pengadu mendaftarkan diri jadi Calon KPU RI 2017-2022. Tanggal 1 November via POS dan diterima tanggal 2 November 2016 jam 09.42.55 WIB. Dan saat mendaftar tersebut Pengadu sudah mengetahui bahwa tanggal 8 November ada agenda pelantikan dirinya,
4. Tanggal 7 November Pengadu memperoleh undangan pelantikan jam 13.00 WIB tertanggal surat 4 November 2016
5. Tanggal 7 November pukul 16.00 Pengadu mendatangi KPU Sragen untuk Gladi pelantikan. Staf KPU memberitahukan kalau gladi ditunda pukul 20.00 dan kemudian diundur jadi besoknya tanggal 8 November 2016 pagi jam 08.00
6. Tangal 7 November pukul 21.59 Pengadu memperoleh SMS dengan bunyi “Pak Budi, besok pagi saat menghadiri undangan pelantikan, oleh KPU Prov Jateng dimohon membawa berkas pak Budi terkait pendaftarannya ke KPU RI. Nuwun”. Dan besoknya tanggal 8 November 2016 Pengadu memperoleh ralat undangan pelantikan dan penundaan pelantikan. Acarapun diganti dengan rapat koordinasi persiapan Pilgub tahun 2018. Pada Pukul 9.45 Pengadu diklarifikasi dengan Berita Acara oleh Teradu 4 dan Teradu 5.
7. Atas kejadian tersebut Pengadu merasa dirugikan dan sampai saat ini belum ada kabar pelantikan padahal menurut undang-undang batas waktunya 60 hari terhitung tanggal 1 Oktober 2016.
Alat Bukti:1. Biodata Pengadu
2. Surat dari KPU Sragen terkait kesediaan sebagai PAW
3. Surat dari KPU Jateng terkait tindak lanjut anggota yang mengundurkan diri dan dipilih PAW tertanggal 22 September 2016
4. Lacak Kiriman POS
5. Surat Lamaran Calon Anggota KPU RI
6. Surat undangan Pelantikan dari KPU Sragen tertanggal 8 November 2016
7. Ralat Undangan tertanggal 8 November 2016
8. Berita Acara Hasil klarifikasi calon PAW
9. Printout pemberitaan media online tentang seleksi anggota KPU RI
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 191/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 25-10-2016
Teradu:1. Matias Mutu, S.Ip (Ketua KPU Kab. Dogiyai)
2. Andreas Tiba Koto, S.Sos (Anggota KPU Kab. Dogiyai)
3. Moses Magai (Anggota KPU Kab. Dogiyai)
4. Orya Tigi, S.Ip (Anggota KPU Kab. Dogiyai)
5. Yohanes Tigai, SH (Anggota KPU Kab. Dogiyai)
Pengadu:Jamil B., SH (Advokat)
SELAKU KUASA DARI:
Herman Auwe, S.Sos (Bakal Calon Bupati Kab. Dogiyai)
Pokok Perkara:1. Bahwa Pengadu adalah Bakal Paslon yang diusung oleh Partai Golkar (2 Kursi/10%), Partai Bulan Bintang (1 Kursi/5%), PKPI (1 kursi/5%). Sesuai dengan PKPU No. 5 Tahun 2016 dan PKPU No. 9 Tahun 2015 dukungan Parpol untuk Paslon Pilkada Kab. Dogiyai adalah sebesar 20% atau setara dengan 4 kursi di DPRD Dogiyai.
2. Bahwa Para Teradu pada tanggal 1 Oktober 2016, menyatakan dan memutuskan bahwa Pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak diakuinya dukungan DPN PKPI kepada Pengadu.
3. Bahwa Pengadu pada tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pilkada melalui Panwas Kab. Dogiyai.
4. Bahwa Panwas Kab. Dogiyai telah memutuskan dan menetapkan dukungan DPN PKPI kepada Paslon Kab. Dogiyai atas nama HERMAN AUWE-STEFANUS WAKEY, dan menyatakan Paslon atas Nama APEDIUS MOTE-FRENY ANOW Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta memerintahkan kepada Teradu untuk melakukan verifikasi dukungan ke Kantor DPN PKPI yang sah berdasarkan SK Kemenkumham, telah ditemukan fakta Yuridis Dukungan yang sah dan ditandatangani oleh Isran Noor (KETUM) dan Semuel Samson (SEKJEN) hanya kepada Paslon a.n HERMAN AUWE-STEFANUS WAKEY sedangkan Paslon a.n APEDIUS MOTE-FRENY ANOW hanya ditandatangi oleh Isran Noor (KETUM) dan Takudaeng Parawansa (WAKIL SEKJEN)
5. Bahwa berdasar atas fakta yuridis tersebut, Para Teradu menolak menerima Surat Dukungan dari DPN PKPI yang ditandatangi oleh Isran Noor dan Semual Samson kepada Paslon a.n Herman Auwe-stefanus dan mengembalikan surat dukungan dari DPN PKPI ke DPN PKPI.
6. Bahwa tindakan para Teradu sangat merugikan Pengadu sebagai Bakal Pasangan Calon dikarenakan pada tanggal 24 Oktober 2016 para Teradu membuat Keputusan KPU Kab. Dogiyai No. 11/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang salah satu pointnya menyatakan bahwa pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Dogiyai Tahun 2017
Alat Bukti:1. Copy Putusan Sengketa Panwas Kab. Dogiyai No. 001/KS/PWSL.DGY.33.27/X/2016
2. Copy Keputusan KPU Kab. Dogiyai No. 11/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Dogiyai Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016
3. Copy BA Rapat Pleno KPU Kab. Dogiyai No. 23/BA.PKPU.DGY/X/2016
4. Copy BA No. 21/KPU-DGY/X/2016 tertanggal 21 Oktober 2016
5. Copy Hasil Verifikasi Dukungan Parpol dan Gabungan Parpol oleh KPU Kab. Dogiyai Periode 2017-2022 tertanggal 21 Oktober 2016
6. Copy Surat Dukungan DPN PKPI No. 170/SKEP/DPN PKP IND/ VIII/2016 yang ditanda tangani oleh Irsan Noor dan Semuel Samson tertanggal 25 Agustus 2016
7. Copy Surat Rekomendasi DPN PKPI No. 28/RKM/DPN PKP IND/VIII.2016 yang ditanda tangani oleh Irsan Noor dan Semuel Samson tertanggal 25 Agustus 2016
8. Copy Form Model B.1-KWK Parpol DPN PKPI untuk Herman Auwe, S.Sos dan Stepanus Wakey, SE yang ditanda tangani oleh Irsan Noor dan Semuel Samson tertanggal 26 Agustus 2016
9. Copy Surat Kemenkumham No. AHU.4.AH.11.01-84 perihal Penegasan Susunan Personalian DPN PKPI tertanggal 20 September 2016
10. Copy Surat Penegasan dari DPN PKPI No. 003/DPN PKP IND/X/2016 Kubu Takadaeng Parawansa untuk mendukung APEDIUS MOTE, ST-FRENY ANAOUW, Sip tertanggal 20 Oktober 2016
11. Copy Surat Penegasan dari DPN Kubu Irsan Noor dan Semuel Samson untuk mendukung Herman Auwe-Stepanus Wakey tertanggal 21 Oktober 2016
12. Copy Keputusan DPN PKPI No. DPN PKPI No. 170/SKEP/DPN PKP IND/ VIII/2016 yang ditanda tangani oleh Irsan Noor dan Semuel Samson tertanggal 25 Agustus 2016
13. Copy Keputusan Menkumham RI No. M.HH-19.AH11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan susuanan kepengurusan DPN PKPI dan Lampirannya
14. Copy Surat KPU RI No, 528/KPU/IX/2016 perihal Kepengurusan DPN PKPI tertanggal 22 September 2016
15. Saksi
16. CD surat kuasa dan surat pernyataan.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 189/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 21-10-2016
Teradu:1. Yermias Numberi (Ketua KPU Kota Jayapura)
2. Tjipto Wibowo (Anggota KPU Kota Jayapura)
3. Yusuf. H. Sraun (Anggota KPU Kota Jayapura)
4. Regina .A. Yaung (Anggota KPU Kota Jayapura)
5. Oktovianus Injiama (Anggota KPU Kota Jayapura)
Pengadu:Hendrikus Yance Udam
Pokok Perkara:1. Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengalami permasalahan internal dengan munculnya dua kepengurusan di tingkat pusat. Mulanya Dewan pimpinan Nasional PKPI ketua umumnya adalah Isran Noor dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson, kepengurusan ini hanya berjalan sampai tanggal 25 Juli 2016.
2. Bahwa setelah tanggal 25 Juli 2016 DPN PKPI pecah menjadi dua kepengurusan yaitu:
a. DPN PKPI dengan Ketua Umum (Pjs) Hari Sudarno dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson. Posisi Pjs ketua umum Hari Sudarno kemudian dilaporkan ke Kementrian Hukum dan HAM dengan surat bertanggal 26 Juli 2016 dan terkonfirmasi dengan surat dari Kementrian Hukum dan HAM bertanggal 29 Juli 2019.
b. Dan Kepengurusan DPN PKPI dengan Ketua Umum Isran Noor dan Sekretaris Jenderalnya Takudaeng Parawansa.
3. Bahwa mengacu pada Pasal 40A Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kepengurusan yang terakhir terdaftar/di SK kan di Kementrian Hukum dan HAM yang berhak untuk menandatangani dokumen pencalonan pasangan calon dalam Pilkada 2017. Ketentuan ini sejalan dengan penegasan KPU RI melalui suratnya bertanggal 22 September bahwa pihak yang berwenang untuk menandatangani dokumen pencalonan adalah Ketua Umum dan Sekretaris yang terakhir terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM.
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2016 para Teradu menerima pendaftaran dari bakal Pasangan calon Boy Markus Dawir dan Nur Alam, dengan dokumen persyaratan pencalonan/dukungan dari PKPI yang ditandatangani Isran Noor dan Pjs. Sekretaris Jenderal Takudaeng Parawansa.
5. Para Teradu kemudian melakukan verifikasi faktual dan administratif setelah pendaftaran bakal Pasangan calon ke Kementrian Hukum dan HAM dan KPU RI di Jakarta yang kemudain mendapatkan fakta:
a. Kepengurusan yang tercatat pada database Kementrian Hukum dan HAM adalah DPN PKPI yang diketuai oleh Isran Noor dan sekretaris Samuel Samson.
b. Sedangkan dokumen pencalonan yang dipakai untuk pendaftaran bakal pasangan calon walikota/wakil walikota Jayapura Boy Markus dan Nur Alam adalah DPN PKPI yang ditandatangani oleh Isran Noor dan Takudaeng Parawansa.
6. Bahwa sekembalinya ke Jayapura, para Teradu melakukan rapat Pleno dan pada tanggal 1 Oktober 2016 dengan mengeluarkan BA rapat Pleno Nomor: 43/P1/KP-KT-JPR/X/2016 tentang Hasil Penelitian Syarat Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Jayapura periode 2017-2022 yang menyatakan bakal Pasangan Calon Boy Markus Dawir dan H. Nur Alam telah memenuhi syarat pencalonan sebagai Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat.
Alat Bukti:1. Print out Foto yang diunggah di media sosial dengan keterangan Ketua Umum PKP Indonesia menandatangani SK Menetapkan calon Walikota dan Wakil Walikota an Boy Markus Dawir dan Nur Alam pasangan ideal menjadi Walikota dan Wakil Walikota 5 tahun ke depan.
2. Print out Foto yang diunggah di media sosial berupa Form Model B.1 KWK Parpol yang ditandatangani oleh Isran Noor dan Samuel Samson.
3. Print out Foto yang diunggah di media sosial berupa usulan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang Pesetujuan Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. DPN PKPI yang mengusulkan Boy Markus Dawir dan Nur Alam yang ditandatangani oleh Isran Noor dan Takudaeng Parawansa tertanggal 28 Juli 2016.
4. Print out Foto yang diunggah di media sosial berupa Keputusan DPN PKPI No:171/SKEP/DPN/PKP IND/VII/2016. Tentang Calon walikota dan Wakil Walikota Jaya Pura yang ditandatangani oleh ketua umum Isran Noor.
5. Print out Foto surat Kemenkum dan HAM no.AHU.4.AM.11.01-40 perihal Pemberitahuan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) DPN PKP Indonesia tertanggal 29 Juli 2016.
6. Print out Foto Form Model B.1 KWK PARPOL tetbnatng persetujuan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Boy Markus Dair dan Nur Alam yang ditandatangani oleh Isran Noor dan Samuel Samson, tertanggal 23 September 2016.
7. Print out Foto BA Rapat Pleno KPU Kota Jaya Pura No: 43/P1/KP-KT-JPR/X/2016 tentang Hasil Penelitian Syarat Pencalonan bagi bakal Pasangan Calon Walikota/ wakil Walikota dalam Pilkada Kota Jayapura periode 2017-2022 yang menyatakan Bakal Paslon Boy Markus Dawir dan Nur Alam memenuhi syarat sebagai Bakal pasanganCalon ynag memenuhi syarat.
8. Print out Foto surat pernyataan DPN PKP Indonesia an. Samuel Samson yang menyatakan tidak pernah menandatangani Form B.1 KWK parpol.
9. Print out Foto surat KPU RI No:528/KPU/IX/2016 perihal kepengurusan DPN PKPI, tertanggal 22 September 2016.
10. Print out Foto yang Kliping Koran dengan judul Sekjen PKPI laporkan dugaan tanda tangan palsu.
11. Saksi.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 188/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 20-10-2016
Teradu:1. Asmara Wijaya, ST (Ketua KPU Kab. Bengkulu Tengah)
2. Drs. Bj. Karneli (Anggota KPU Kab. Bengkulu Tengah)
3. Supirman, S.Ag, MH (Anggota KPU Kab. Bengkulu Tengah)
4. Dodi Herwansyah, S.Pd, MM (Anggota KPU Kab. Bengkulu Tengah)
5. Dra. Marlin Hasni Naray, M.TPd (Anggota KPU Kab. Bengkulu Tengah)
Pengadu:1. Syafrullah (ketua Tim Relawan Pasangan Calon)
Memberi Kuasa Kepada :
2. Nediyanto Ramadhan Akil, SH.MH
3. Syaiful Anwar, SH
4. Efran Haryadi, SH
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 KPU Kab. Bengkulu Tengah mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah periode 2017-2022, yang seharusnya berdasarkan jadwal tahapan yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Bengkulu Tengah pada tanggal 27-28 September 2016 bukan tanggal 1 Oktober 2016.
2. Bahwa KPU Kab. Bengkulu Tengah pada tanggal 3 Oktober 2016 menyampaikan berita acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah, yang dimana dalam Berita acara tersebut KPU Kab. Bengkulu Tengah menyebutkan bahwa Bakal Calon Bupati a.n Arsyad Hamzah, SE (Tidak Memenuhi Syarat/(TMS)) dan seharusnya Calon sudah menerima Berita Acara tesebut pada tanggal 27-28 September 2016, bukan pada tanggal 3 Oktober 2016.
3. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2016 RSUD a.n Yunus menyampaikan hasil penilaian kemampuan jasmani Bakal Calon Bupati dan Wakil Buati Kab. Bengkulu tengah kepada KPU Kab. Bengkulu, yang dimana dalam hasilnya dari klien kami sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati kab. Bengkulu Tengah tidak ditemukan faktor resiko pada penilaian kemampuan jasmani yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai bupati, dengan demikian klien kami sehat jasmani.
4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 RSJKO Soeprapto Bengkulu menyampaikan hasil penilaian kemampuan kesehatan Rohani dan pemeriksaan urine narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2017, kepada KPU Kab. Bengkulu Tengah yang dimana dalam hasilnya adalah klien kami sebagai bakal Calon Bupati yaitu : “ditemukan gejala Kejiwaan yang nyata dan dinyatakan tidak sehat”.
5. Bahwa KPU Kab. Bengkulu Tengah telah keliru dan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menafsirkan hasil pemeriksaan kesehatan Jiwa yang dikeluarkan oleh RSJKO Soeprapto Bengkulu, yang kemudian KPU Kab. Bengkulu Tengah mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah dengan menyatakan bahwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sikap KPU Kab. Bengkulu Tengah jelas jelas melawan hukum dan bertentangan dengan Surat Edaran KPU No. 507/IX/2016 tanggal 10 September 2016 perihal pelaksanaan tahapan Pencalonan.
6. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2016 Panwaslu Bengkulu tengah menyampaikan Surat kepada KPU Kab. Bengkulu Tengah untuk menindaklanjuti temuan Panwaslu Kab. Bengkulu tengah dengan Nomor. 05/LP/Pilkada.E/X/2016; yang menyatakan temuan adanya pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kab. Bengkulu Tengah dan Panwaslu memerintahkan kepada KPU Kab. Bengkulu Tengah untuk menyampaikan klarifikasi kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;
7. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 KPU Kab. Bengkulu Tengah bersama Tim Dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati, dalam klarifikasi menyampaikan Bahwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bukan bahasa dari Tim dokter pemeriksa kesehatan, akan tetapi KPU Kab. Bengkulu Tengah hanya menafsirkan sendiri hasil yang dikeluarkan oleh Tim Dokter dan juga dalam klarifikasi yang dilakukan oleh KPU dan Tim pemeriksa kesehatan tidak dituangkan dalam Berita Acara hasil klarifikasi.
8. Bahwa dalam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh RSKJ Soeprapto Daerah Bengkulu tidak Cermat, tidak akurat karna untuk membuktikan ketidakakuratan klien kami kembali melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa di RS Kepersidenan RSPAD GATOT SUBROTO jakarta didaptkan kesimpulan bahwa keadaan Jiwa klien kami dinyatakan sehat;
9. Bahwa dalam tes pemeriksaan bebeas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh RSKJ Soeprapto Daerah Bengkulu pada tanggal 26 september 2016 hanya dilakukan tes urin saja tidak dilakukan tes darah dan tes rambut;
Alat Bukti:1. Lampiran Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2016;
2. Surat nomor 507/KPU/IX/2016 tentang Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
3. Berita Acara Hasil penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati bengku tengah, pada tanggal 1 Oktober 2016;
4. Lampiran Berita Acara Penelitian Persyartan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ bupati dan wakil bupati;
5. Suarat KPU RI No 520/KPU/II/2016 perihal penyampaian Revisi Standar pemeriksaan kesehatan Bebas Penyalahgunaan Narkoba;
6. Surat RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO DAERAH BENGKULU No. 445/2112/1.1 pada tanggal 27 September 2016 perihal hasil penilaian kemampuan kesehatan Rohani dan pemeriksaan Urine Narkotika bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
7. Surat RS KEPERSIDENAN RSPAD GATOT SOEBROTO pada tanggal 10 Oktober 2016; tentang keterangan kesehatan Jiwa dengan No. SK./049/X/2016/keswa;
8. Surat Pemberitahuan dari Panwas Kab. Bengulu tengah tentang Status laporan /temuan dengan No.05/LP/Pilkada.BE/2016 yang ditujukan kepada KPU Kab. Bengkulu tengah, untuk ditindaklanjuti
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 199/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 19-10-2016
Teradu:Saiful Alam, SE(Anggota Panwaslih Aceh Tamiang)
Pengadu:Andi Southpa(Mahasiswa)
Pokok Perkara:Bahwa pada tahun 2013 Teradu diduga masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP-GERINDRA/2013 Tertanggal 12 November 2013 tentang susunan personalia pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang dimana Teradu menjabat sebagai Wakil Sekretaris. Menurut Pengadu, Teradu juga menghadiri acara pengukuhan kepengurusan DPC Partai Gerindra Kab. Aceh Tamiang di Gedung Aula SKB. Untuk menjaga dirinya, Teradu kemudian mencoba membuat Surat dari Partai Gerindra dengan tertahun mundur tentang tidak terlibat dalam partai politik.
Alat Bukti:1. Foto copy Surat DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP-GERINDRA/2013 Tertanggal 12 November 2013 tentang susunan personalia pengurus DPC Partai Gerindra Kab. Aceh Tamiang
2. Video Rekaman Teradu yang mencoba meminta stempel kepada Saksi untuk membuat surat tidak terlibat parpol dengan terhitung mundur
3. Surat Pernyataan Saksi Sdr. Desi Dwiyanti (Wakil Bendahara DPC Partai Gerindra Kab. Aceh Tamiang)
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 183/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 17-10-2016
Teradu:Ketua dan anggota KIP Kabupaten Pidie Provinsi Aceh
Pengadu:Safarudin, SH. (Kuasa dari Said Safwatullah, Tim Advokasi Paslon Sarjawi-Iriawan)
Pokok Perkara:1. Pada tangal 29 September 2016 Para Teradu telah menandatangani Berita Acara penelitian administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dengan mengesahkan dukungan persyaratan ijazah dari Calon Bupati atas nama Roni Ahmad. Sementara ijazah Roni Ahmad dari mulai surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), MTS dan MA diduga semua palsu, sementara komplain dari masyarakat dan parpol di Kabupaten Pidie juga telah disampaikan agar para Teradu meneliti ulang sebelum melakukan pengesahan tersebut.
2. Calon a.n. Roni Ahmad juga mempunyai KTP ganda serta memiliki NIK yang berbeda, padahal menurut ketentuan hal tersebut tidak dibenarkan (UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk Pasal 63 ayat (6)).
3. Atas kejadian tersebut pengadu menduga adanya pelanggaran kode etik oleh Para Teradu sehingga Pengadu mengadukannya ke DKPP.
Alat Bukti:1. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2016/PN Sgi tentang perubahan nama syarifah
2. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2015 PN Sgi tentang perubahan nama Roni Ahmad
3. Lampiran BA Penetapan persyaratan administrasi calon model BA.HP.KWK
4. Surat keterangan hilang ijazah dari kepolisian
5. Ijazah MI, MTS dan MA a.n Roni Ahmad
6. Fotokopi KTP dan KK a.n. Roni Ahmad
7. Print out data pemilih tetap Pilpres 2014
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 187/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 17-10-2016
Teradu:1. Ridwan
2. T Samsul Bahri
3. Mohammad Adam
(Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)
Pengadu:Firdaus (Wiraswasta
Pokok Perkara:Para Teradu telah menandatangani berita acara kelengkapan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie a.n. Roni Ahmad tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu terkait keabsahan ijazah a.n. Roni Ahmad yang dikeluarkan oleh LPI Asy-syabul Yamin Kecamatan Grong-grong pada tanggal 12 Desember 2008 untuk Ijazah MTs serta tanggal 15 Desember 2011 untuk Ijazah MA. Padahal LPI As-syabul Yamin tersebut tidak termasuk dalam lembaga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Pidie melalui SK Nomor 54 Tahun 2011. Atas hal ini Pengadu menilai bahwa Para Teradu telah secara sengaja meloloskan bakal calon tertentu dan abai untuk memastikan keaslian persyaratan calon.
Alat Bukti:1. Keputusan Kepala Kantor Kemenag Kab. Pidie Nomor 54 Tahun 2011 tentang penetapan lembaga ponpes dalam Kab. Pidie.
2. Surat KIP Aceh tanggal 23 April 2013 perihal pengiriman nama ponpes yang berhak mengeluarkan ijazah se Provinsi Aceh.
3. Jawaban Surat poin 2 dari Kemenag Provinsi Aceh.
4. Daftar Riwayat Hidup Roni Ahmad model BB 2 KWK.
5. Kliping Koran tentang pemberitaan KIP Pidie yang meoloskan Roni Ahmad
6. Ijazah A.n. Roni Ahmad.
7. Pemberitahuan tentang status laporan dari Panwas Pidie.
8. Kesimpulan rapat konsultasi komisi A DPRK dengan KIP Pidie .
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 182/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 17-10-2016
Teradu:1. Elfiza, S.H.MH (Ketua KIP Aceh Barat Daya)
2. S. Masyur, SH (Anggota KIP Aceh Barat Daya)
3. Hasbi, S.Pd (Anggota KIP Aceh Barat Daya)
4. Muhamad Zikri (Anggota KIP Aceh Barat Daya)
5. Muhamad Jakfar (Anggota KIP Aceh Barat Daya)
Pengadu:Miswar, SH (Advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat daya telah melakukan pelanggaran dengan menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati a.n H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis Amanah, MM pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang saat ini dalam proses sengketa dan surat dukungan yang ditandatangani oleh kepengurusan bahwa yang tidak terdaftar dalam SK KEMENKUMHAM RI.
2. Bahwa yang dimana dalam dukungan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendapatkan dua surat sekaligus yang tidak sah karena tidak sesuai dengan SK KEMENKUMHAM RI, dukungan yang pertaman dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan Nomor : 019/DPN PKD/VIII/2016, yang ditandatangani oleh Ketua Umum a.n Isran Noor dan Wakil Sekjen Takudaeng Parawanda, pada tanggal 25 Agustus 2016, dan surat yang kedua dengan Nomor : 62/DPN PKN INDO/VIII/2016 yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Samsuel Samson pada tanggal 20 Agustus 2016; dengan hal ini sesuai Keputusan KEMENKUMHAM RI bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan Nomor : AHU.4 AH.11.01-84, tertanggal 20 September 2016 bahwa Kepengurusan PKPI yang diakui KEMENKUMHAM adalah Kepengurusan dibawah Ketum ISRAN NOOR dan Sekjen SAMUEL SAMSON, berdasarkan bukti, surat dukungan dari parpol tidak ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen yang sesuai dengan salinan SK MENKUMHAM RI.
3. Bahwa seharusnya KIP Aceh Barat Daya, wajib menolak pendaftaran Calon Bupati dan wakil bupati a.n H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis Amanah, MM karena dalam penandantanganan surat dukungan tidak ditandatangani oleh ketum Isran Noor dan Sekjen Samuel Samson maka pasangan Calon tidak Memenuhi Syarat dan Cacat demi Hukum.
Alat Bukti:1. Fotokopi surat dari KIP acah barat daya, yang membuktikan bahwa pasangan calon memenuhi syarat.
2. Fotokopi dari Menkumham terkait Penegasan Susunan Personalia DPN PKPI.
3. Model B.1-KWK Parpol tentang persetujuan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Aceh Barat Daya.
4. Model B.1-KWK Parpol; tentang persetujuan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Aceh Barat Daya.
Hasil: BMS
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 184/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 17-10-2016
Teradu:1. Alimudin Sikuru, S.Pd (Ketua KPU Kab. Buton)
2. La Ampera, S.Pd., M.Pd (Anggota KPU Kab. Buton)
3. La Rusuli, SH (Anggota KPU Kab. Buton)
4. Burhan, S.Si., M.Sc (Anggota KPU Kab. Buton)
5. Bahrudin La Puka, S.Pd (Anggota KPU Kab. Buton)
Pengadu:1. La Saluru, S. Pd., SD (Ketua Panwas Kabupaten Buton)
2. Darwin, S.Pt (Anggota Panwas Kabupaten Buton)
3. Mansur Maora, SP (Anggota Panwas Kabupaten Buton)
Pokok Perkara:1. Bahwa para Teradu dengan sengaja tidak memberikan salinan dokumen Pendaftaran Calon Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Buton pada Masa Pendaftaran kepada Panwaslu Kab. Buton
2. Bahwa Para Teradu meninggalkan Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati a.n H. Hamin dan Farid Bachmid serta Pimpinan Partai Pengusung, Tim Pemenangan dan simpatisan sebelum Penutupan Pendaftaran tanggal 29 September 2016 yakni pada pukul 23.15 WITA tanpa memberi kepastian kepada Bakal Paslon mengenai status pendaftarannya apakah diterima atau tidak diterima. Sehingga hal tersebut sangat merugikan Bakal Paslon.
3. Bahwa Para Teradu tidak memperlakukan Bakal Paslon a.n H. Hamin dan Farid Bachmid secara tidak adil dengan cara meninggalkan Bakal Paslon mulai Pukul 23.15 WITA sampai pukul 24.00 WITA.
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2016, KPU Kab. Buton menerbitkan BA No. 37/BA/KPU-Kab.026.433532/IX/Tahun 2016 tentang Pengembalian Dokumen Pendaftaran Paslon yang tidak sesuai dengan realita dan fakta yang terjadi (Dokumen tidak pernah dikembalikan kepada Bakal Palon) dan Berita Acara dimaksud tidak pernah diberikan kepada H. Hamin dan Farid Bachmid ataupun Partai Pengusungnya melainkan diberikan kepada Panwas Kab. Buton di Desa Kamalanta Kec. Kapontori.
5. Bahwa Teradu membuat Berita Acara No. No. 37/BA/KPU-Kab.026.433532/IX/Tahun 2016 yang mencantumkan tempat yang tidak sesuai fakta dilapangan, faktanya adalah pada tanggal 29 September 2016 tersebut para terlapor sejak pukul 23.15 WITA sudah meninggalkan kantor KPU Kab. Buton.
6. Bahwa para teradu tidak mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Paslon Kab. Buton a.n H. Hamin dan Farid Bachmid yang tidak memenuhi syarat pada tanggal 29 September 2016, hal tersebut sangat merugikan Bakal Paslon, karena tidak dapatmelakukan perbaikan Berkas pendaftarannya sebelum penutupan.
7. Bahwa Para Teradu memperlakukan dokumen bakal Paslon H. Hamin dan Farid Bachmid secara tidak adil dengan cara meninggalkan dokumen pendaftaran diteras Kantor KPU Kab. Buton yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan dokumen pendaftaran Bakal Paslon lain a.n Samsu Umar Abdu Samiun dan La Bakry disematkan pada saat para Teradu dievakuasi ke Kantor Polres Kab. Buton .
8. Bahwa Para Teradu pada tanggal 1 Oktober 2016 mengeluarkan BA Ke Pihak lain yang tidak sesuai dengan standar administrasi kesektariatan (tidak dibubuhi dengan stempel) yakni BA pengembalian Dokumen pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2016 No. 37/BA/KPU-Kab.026.433532/IX/Tahun 2016, BA Rapat Pleno penutupan perpanjangan Pendaftaran Paslon No.38/BA/KPU-Kab.026.433532/IX/Tahun 2016, BA Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017 No. 39/BA/KPU-Kab.026.433532/IX/Tahun 2016 beserta Lampirannya. Setelah 3 hari kemudian yakni tanggal 4 Oktober 2016, staf KPU Kab. Buton a.n Sudariono datang ke Kantor Panwas untuk membubuhkan stempel pada ketiga BA tersebut.
Alat Bukti:1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Panwas Kab. Buton No. 03/TM/PILKADA-BUTON/X/2016 tanggal 8 Oktober 2016
2. Fotokopi Berita Acara Nomor 60/TM/PANWAS-BTN/X/2016 Tanggal 8 Oktober 2016
3. Fotokopi Formulir Temuan Panwas Kab. Buton No. 03/TM/PILKADA-BUTON/VIII/2016
4. Fotokopi Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwas Kab. Buton a.n Darwin, S.Pt tertanggal 29 September 2016
5. Fotokopi Keterangan Dibawah Sumpah/Janji a.n DARWIN, S.Pt dan Berita Acara Klarifikasi
6. Fotokopi Keterangan Dibawah Sumpah/Janji a.n LA RIBE,S.IP dan Berita Acara Klarifikasi
7. Fotokopi Keterangan Dibawah Sumpah/Janji a.n La Ode Nur Adiwijaya, .Sos., M.Si dan Berita Acara Klarifikasi
8. Fotokopi Keterangan Dibawah Sumpah/Janji a.n AHMAD KAREY dan Berita Acara Klarifikasi
9. Fotokopi Keterangan Dibawah Sumpah/Janji a.n LA NUDI dan Berita Acara Klarifikasi
10. Fotokopi Keterangan Dibawah Sumpah/Janji a.n KAMAL JUARSID dan Berita Acara Klarifikasi
11. Fotokopi Keterangan Dibawah Sumpah/Janji a.n LA RUSULI, SH dan Berita Acara Klarifikasi
12. Fotokopi Keterangan Dibawah Sumpah/Janji a.n LA AMPERA dan Berita Acara Klarifikasi
13. Fotokopi Keterangan Dibawah Sumpah/Janji a.n BAHARUDIN LAPUKA dan Berita Acara Klarifikasi
14. Fotokopi Keterangan Dibawah Sumpah/Janji a.n BURHAN,S.SI., M.Sc dan Berita Acara Klarifikasi
15. Fotokopi Keterangan Dibawah Sumpah/Janji a.n IDRUS JUMU dan Berita Acara Klarifikasi
16. Fotokopi Keterangan Dibawah Sumpah/Janji a.n LUWI SUTAHER dan Berita Acara Klarifikasi
17. Fotokopi Keterangan Dibawah Sumpah/Janji a.n ALINA LEONNIE MAYA LENGKONG dan Berita Acara Klarifikasi
18. Fotokopi Keterangan Dibawah Sumpah/Janji a.n ERWIN REZA BACHTIAR dan Berita Acara Klarifikasi
19. Fotokopi Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwas Kab. Buton a.n La Ribe tertanggal 01 Oktober 2016
20. Fotokopi Surat Panwas Kab. Buton No. 92/Bawaslu-Prov. SG 02/PM.02/IX/2016 perihal Permintaan Data tertanggal 27 September 2016
21. Fotokopi Surat KPU Kab. Buton No. 116 /KPU-Kab.026.433532/IX/2016 tertanggal 27 September 2016
22. Fotokopi Berita Acara Nomor 59/BA/BAWASLU.PROV.SG.02/X/2016 tertanggal 4 Oktober 2016
23. Fotokopi Pengumuman KPU Kab. Buton No. 13/Peng/KPU.Kab. 026.433532/IX/2016 tertanggal 24 September 2016
24. Fotokopi Beruta Acara No. 37/BA/KPU-Kab.026.433532/IX/Tahun 2016 tentang Pengembalian Dokumen Pendaftaran Paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017
25. Fotokopi Beruta Acara No. 38/BA/KPU-Kab.026.433532/IX/Tahun 2016 tentang Rapat Pleno Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017
26. Rekaman Kejadian tanggal 29 September 2016
27. Foto Dokumentasi pendaftaran Paslon tanggal 29 September 2016
28. Saksi-saksi
29. Fotokopi Berita Media Kompas
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 183/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 17-10-2016
Teradu:1. Ridwan
2. T Samsul Bahri
3. Mohammad Adam
4. Heri Saputra
5. Muddin
(Ketua dan anggota KIP Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)
Pengadu:Safarudin, SH.(Kuasa dari Said Safwatullah, Tim Advokasi Paslon Sarjawi-Iriawan)
Pokok Perkara:1. Para Teradu telah berindak tidak cermat, tidak professional dan seakan memihak dalam proses pencalonan pada tangal 29 September 2016 dengan telah menandatangani Berita Acara penelitian administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dengan mengesahkan dukungan persyaratan ijazah dari Calon Bupati atas nama Roni Ahmad. Sementara ijazah Roni Ahmad dari mulai surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), MTS dan Madrasah Aliyah diduga semua palsu, dan complain dari masyarakat serta gabungan parpol juga telah disampaikan agar Para Teradu meneliti kembali sebelum mengambil tindakan atas kejadian tersebut namun tidak ditanggapi bahkan Para Teradu langsung menyatakan dalam BA bahwa ijazah tersebut memenuhi persyaratan, kemudian terlapor juga menetapkannya sebagai salah satu pasangan Calon Bupati Pidie dengan SK No. 27/Kpts/KIP Kab. Pidie/ Tahun 2016.
2. Bahwa nama Calon Roni Ahmad dalam ijazah MTs (2008) dan MA (2011) yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan Islam Dayah Ash-Habul Yamin Kec. Grong-grong Kab. Pidie kami telah sampaikan kepada Para Teradu bahwa nama Roni Ahmad baru sah digunakan setelah adanya putusan PN Sigli nomor 58/Pdt.P/2015 tertanggal 22 Desember 2015 karena sebelum tanggal 22 Desember 2015 nama Roni Ahmad adalah Elfinur Ahmad. Namun dalam hal ini Para Teradu tidak cermat dan tidak professional melakukan penelitian dan verifikasi pasangan calon sehingga menetapkannya sebagai Calon Bupati Pidie dalam pilkada 2017.
3. Calon Bupati a.n. Roni Ahmad memiliki beberapa KTP (3 KTP) dengan 3 (tiga) NIK yang berbeda. Terhadap hal ini Pengadu telah menyampaikannya kepada Para Teradu dengan membawa bukti-bukti namun Teradu tidak mengindahkannya sehingga Teradu cenderung memihak salah satu pasangan calon dalam pilkada 2017.
Alat Bukti:1. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2016/PN Sgi tentang perubahan nama syarifah
2. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2015 PN Sgi tentang perubahan nama Roni Ahmad
3. Lampiran BA Penetapan persyaratan administrasi calon model BA.HP.KWK
4. Surat keterangan hilang iajazah dari kepolisian
5. Ijazah MI, MTS dan MA a.n Roni Ahmad
6. Fotokopi KTP dan KK a.n. Roni Ahmad
7. Print out data pemilih tetap pilpres 2014
8. Tanda terima laporan dari Panwas yang isinya merekomendasikan untuk idteruskan ke sentra Gakkumdu
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 182/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 17-10-2016
Teradu:1. Elfiza, S.H.MH (Ketua KIP Aceh Barat Daya)
2. S. Masyur, SH (Anggota KIP Aceh Barat Daya)
3. Hasbi, S.Pd (Anggota KIP Aceh Barat Daya)
4. Muhamad Zikri (Anggota KIP Aceh Barat Daya)
5. Muhamad Jakfar (Anggota KIP Aceh Barat Daya)
Pengadu:Miswar, SH (Advokat)
Pokok Perkara:1. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat daya telah melakukan pelanggaran dengan menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan wakil bupati a.n H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis Amanah, MM pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang saat ini dalam proses sengketa dan surat dukungan yang ditandatangani oleh kepengurusan yang tidak terdaftar dalam SK KEMENKUMHAM RI;
2. Bahwa yang dimana dalam dukungan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendapatkan dua surat sekaligus yang tidak sah karena tidak sesuai dengan SK KEMENKUMHAM RI, dukungan yang pertaman dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan Nomor : 019/DPN PKD/VIII/2016, yang ditandatangani oleh Ketua Umum a.n Isran Noor dan Wakil Sekjen Takudaeng Parawanda, pada tanggal 25 Agustus 2016, dan surat yang kedua dengan Nomor : 62/DPN PKN INDO/VIII/2016 yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Samsuel Samson pada tanggal 20 Agustus 2016; dengan hal ini sesuai Keputusan KEMENKUMHAM RI bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan Nomor : AHU.4 AH.11.01-84, tertanggal 20 September 2016 bahwa Kepengurusan PKPI yang diakui KEMENKUMHAM adalah Kepengurusan dibawah Ketum ISRAN NOOR dan Sekejen SAMUEL SAMSON, berdasarkan bukti bahwa surat dukungan dari parpol yang tidak ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen yang sesuai dengan salinan SK MENKUMHAM RI,
3. Bahwa seharusnya KIP Aceh Barat Daya, wajib menolak pendaftaran Calon Bupati dan wakil bupati a.n H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis Amanah, MM karena dalam penandantanganan surat dukungan tidak ditandatangani oleh ketum Isran Noor dan Sekjen Samuel Samson maka pasangan Calon tidak Memenuhi Syarat dan Cacat demi Hukum;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas bahwasanya KIP Aceh Barat Daya tidak teliti dalam melakukan penelitian keabsahan dokumen-dokumen pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Aceh Barat Daya, dan juga KIP Aceh tidak profisional.
Alat Bukti:1. Fotokopi surat dari KIP acah barat daya, yang membuktikan bahwa pasangan calon memenuhi syarat;
2. Fotokopi dari Menkumham terkait Penegasan Susunan Personalia DPN PKPI;
3. Model B.1-KWK Parpol tentang persetujuan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Aceh Barat Daya;
4. Model B.1-KWK Parpol; tentang persetujuan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Aceh Barat Daya;
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 179/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 13-10-2016
Teradu:1. Achyar Yulius, SH
2. Zulhendri Nur, M.Pd
3. Flaba Samurin, SE
4. Adidi, SE
5. Yides Miswadi, S.Pd
(Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Simeulue)
Pengadu:1. Achyar Yulius, SH
2. Zulhendri Nur, M.Pd
3. Flaba Samurin, SE
4. Adidi, SE
5. Yides Miswadi, S.Pd
(Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Simeulue)
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 23 September 2016, pengadu menyampaikan laporan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diduga dilakukan oleh Drs. H. Riswan NS Bupati Simeulue sebagai bakal calon petahana sebagai bakal calon petahana pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017, kepada Panwaslih Kabupaten Simeulue dengan nomor laporan 01/LP/PWS-SML/IX/2016, kemudian Panwaslih mengumumkan status laporan di kantor Sekretariat Panwaslih Kab. Simuelue pada tangal 26 September 2016, tanpa pemberitahuan resmi melalui surat kepada pengadu. Dan pengadu baru mengetahui setelah mendatangi kantor Panwaslih pada tanggal 29 September 2016.
2. Pengadu kemudian melakukan kajian terhadap argumen dan alibi para teradu dan akhirnya pengadu berkesimpulan sebagai berikut:
• Drs. H. Riswan NS selaku Bakal Calon Petahana pada pemilihan kepala Daerah Tahun 2017 telah melakukan pergantian pejabat sampai dua kali yaitu pada tanggal 1 Juli 2016 dan 22 September 2016,
• Bahwa pengaduan pengadu terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diduga dilakukan oleh Drs. H. Riswan NS selaku Bakal Calon Petahana pada pemilihan kepala Daerah Tahun 2017 yang pengadu laporkan menurut hemat kami sungguh tidak pantas dan tidak etis para teradu melepaskan tanggungjawaab untuk tidak menindaklanjuti laporan dengan memberi alasan: “tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh petahana merupakan kewenangan menteri dalam negeri”.
• Berdasarkan uraian kami di atas kami berkesimpulan bahwa ketua dan anggota Panwaslih Kabupaten Simuelue patut diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu melanggar sumpah/janji jabatan, yaitu tidak memenuhi tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak menjalankan tugas dan wewenang dengan bekerja sungguh-sungguh, secara jujur, adil, cermat, serta diduga para teradu tidak profesional, sebagaiamana di amanatkan dalam Pasal 2 huruf (i) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.
Alat Bukti:1. Surat Panwaslih Kab. Simuelue kepada Pelapor dan Terlapor Nomor 051/PWS-SML/IX/2016 perihal pengantar status laporan tanggal 26 September 2016
2. pemberitahuan tentang status laporan/temuan tanggal 26 September 2016.
3. Kajian Dugaan Pelanggaran panwaslih Kab. Simuelue Nomor 01/PL/PWS-SML/IX/2016
4. Tanda Terima Laporan Pengadu kepada Panwaslih Kab. Simuelue
5. Petikan keputusan Bupai Simuelue Nomor 821.2/442/2016 perihal memberhentikan dan mengangkat dalam jabatan PNS
6. Petikan keputusan Bupati Simuelue Nomor 821.2/442/2016 perihal memberhentikan dan mengangkat dalam jabatan PNS
Hasil: Dismiss
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 180/V-P/L-DKPP/2016, Tanggal 13-10-2016
Teradu:1. Alimuddin Sikuru (Ketua KPU Kabupaten. Buton)
2. La Ampera (Anggota KPU Kabupaten Buton)
3. La Rosuli (Anggota KPU Kabupaten Buton)
4. Burhan (Anggota KPU Kabupaten Buton)
5. Bahrudin (Anggota KPU Kabupaten Buton)
Pengadu:Samidu (advokat) Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Hamin-Farid Bachmid
Pokok Perkara:1. Bahwa pada tanggal 29 September pukul 21.00 WITA tim verifikasi Komisioner KPUD Kab. Buton melakukan verifikasi kelengkapan dokumen paslon Bupati H. Hamin- Farid Bachmid dengan partai pengusung pasangan Bakal calon adalah PDIP, GERINDRA, PPP, da