Sunday, 24-09-2017

Sistem Informasi Pengaduan [e-Pengaduan]
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu



HASIL VERIFIKASI MATERIIL PENGADUAN

Nomor, Tanggal:No. 196/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 30-08-2017
Teradu:1.Fegie Y. Wattimena
2.Anugrah Pata
3.Yacob Pasei
Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua
4.Abhan
5.Ratna Dewi Pettalolo
6.Rahmat Bagja
7.Mochammad Afifuddin
8.Fritz Edward Siregar
Ketua dan Anggota Bawaslu RI
9.Hotma Maya Marbun
(Kasubbag Bagian Hukum Ketua Bawaslu RI)
Pengadu:Cinta Damai Kabupaten Tolikara
Pokok Perkara:1.Bahwa Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua tidak menindaklanjuti Laporan dan Temuan secara profesional;
2.Bahwa Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua tidak teliti dan cermat dalam penerimaan dan pengelolahan data pemilih;
3.Bawaslu Provinsi Papua mencoba menutup-nutupi kejahatan demokrasi yang terjadi di Kabupaten Tolikara pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Juli 2017;
4.Bahwa melakukan kejahatan demokrasi dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Tolikara dengan membagi sisa surat suara kepada 2 (dua) Pasangan Calon sehingga partisipasi pemilih 100 %. Hal ini disebabkan kebijakan KPU Provinsi Papua melakukan pembagian sisa surat suara 99 % untuk incumbent Paslon Nomor 1 (Usman Wanimbo-Dinus Wanimbo) dan 1 % untuk Paslon Nomor 3 (Jhon Tabo-Barnabas Weya).
5.Bahwa Bawaslu RI dalam persidangan MK mengakui membagi logistic kotak suara menjadi 2 di Distrik Geya, yaitu Distrik Geya Lama dan Distrik Geya Baru. Dalam hal ini seharusnya tempat pelaksanaan di Distrik Geya lama.
6.Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua tidak menindak lanjuti data-data awal pelanggaran yang diserahkan ke Biro TP3 (Teknis Pelaksanaan Pengawasan Pemilu). Data awal yang dimaksud adalah Video pelanggaran di Distrik Biuk, dimana anak kecil berusia 3-5 Tahun ikut menggunakan hak pilih. Terdapat juga C1 yang amburadul dari beberapa Distrik;
7.Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua tidak cermat dan tidak profesional dalam pengawasan PSU di Kabupaten Tolikara. Data DB1 KWK dan C1 KWK yang diberikan Pengadu tidak diteliti dengan cermat. Bahwa apabila disandingkan DB1 KWK dan C1 KWK untuk Distrik Nabunage, surat suara tidak sah sebanyak 84 harus sesuai juga dengan surat suara yag tidak digunakan;
8.Bahwa ketua Bawaslu Provinsi Papua (Teradu I) melakukan kebohongan dalam sidang MK tanggal 6 juli 2017. Teradu I menyatakan bahwa segala pelanggaran dan laporan yang menjadi keberatan Pasangan calon Nomor 3 telah diselesaikan. Bahwa menurut pengadu setiap penanganan laporan wajib memiliki Kajian dan status laporan, namun pada kenyataannya tidak ada;
9.Bahwa Teradu I melakukan kebohongan dengan menyatakan telah membentuk Pengawas TPS untuk mengawasi setiap TPS dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Tolikara. Bahwa pada kenyataannya Pengawas TPS dan PPL tidak pernah ada, karena tidak ada laporan pengawasan. Pengadu menduga Teradu I selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua berpihak kepada Gubernur Papua atas nama Lukas Enembe;
10.Bahwa Bawaslu RI tidak transparan terhadap hasil pengawasan PSU Kabupaten Tolikara. Pengadu yang telah mengirim surat kepada ketua Bawaslu RI tanggal 30 Mei 2017, perihal meminta data hasil pengawasan (Form Model A) pelaksanaan PSU Tolikara dan tindaklanjut atas Laporan/Temuan. Namun pada kenyataannya dalam surat balasan Bawaslu RI menyatakan bahwa hasil pengawasan akan disampaikan pada sidang MK. Menurut Pengadu Data tersebut mrupakan data Publik yang harus diberikan;
11.Bahwa Bawaslu RI tidak menindaklanjuti permohonan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Usman Wanimbo-Dinus Wanimbo. Hal ini terkait dengan sudah ditetapkannya Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka. Bawaslu RI melemparkan tanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan Surat Bawaslu RI Nomor 0524/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2017. Demikian juga dengan Bawaslu Provinsi Papua tidak menindaklanjuti hal tersebut setelah Pengadu melaporkan;
12.Bahwa Bawaslu RI tidak menindaklanjuti Laporan Pengadu Nomor: 16/LP/PGBW/VII/2017, perihal pemalsuan DPT dalam DB1 KWK. Data pengguna hak pilih tidak sesuai dengan DPT yang telah ditetapkan KPU Tolikara. Laporan tanggal 6 Juli 2017, pukul 09.30 baru diklarifikasi pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 16.30 (bertentangan dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016;
Bahwa Bawaslu RI juga tidak menindaklanjuti Laporan Pengadu Nomor: 17/LP/PGBW/VII/2017. Laporan tersebut disampaikan pada tanggal 17 Juli 2017, Pukul 17.30, namun Bawaslu RI namun status laporan baru dikeluarkan oleh Bawaslu RI pada tanggal 21 Juli 2017.
Alat Bukti:2.01/SK.TKCD-KT/VI/2016 Tentang Keputusan Pembentukan Tim Koalisi Cinta Damai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara atas nama John Tabo dan Barnabas Weya;
3.Fotokopi Surat Keputusan KPU Tolikara Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab.Tlk/XII/Tahun 2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, tanggal 6 Desember 2016;
4.Foto Korban Pengeroyokan dan Laporan Saksi Tim Koalisi Cinta Damai atas nama Yumiles Weya di Distrik Gilubandu;
5.Laporan Tim Koalisi Cinta Damai dan Tanda Terima Laporan Nomor: 16/LP/PGBW/VII/2017;
6.Surat Bawaslu RI Nomor: 0532/K.BAWASLU/PM.06.00/VI/2017
7.Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 055/K-PROV.PA/HM.02/VII/2017, perihal penyampaian status Laporan Nomor 16/LP/PGBW/VII/2017, tertanggal 12 Juni 2017;
Surat Bawaslu RI tentang Penyampaian Status Laporan Nomor 17/LP/PGBW/VII/2017;
Hasil: BMS
Keterangan:
 
Nomor, Tanggal:No. 195/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 25-08-2017
Teradu:1.Amin Udin
2.Yatin Putro S
3.Aan Saputra
4.Edi Sutanto
5.Linawati
(Ketua dan anggota KPU Kab. Pesawaran, Lampung)
Pengadu:Dariyo (PNS/Mantan Sekretaris KPU Kab. Pesawaran)
Pokok Perkara:1.Para Teradu telah membuat Berita Acara Perihal permohonan penarikan pegawai DPK di Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran yakni a.n. Pengadu dimana pembuatan dan pengiriman surat tersebut tidak melalui tahapan pengendalian naskah dinas keluar, dilaksanakan tanpa melalui registrasi pada sarana pengendalian naskah keluar pada kantor KPU Kabupaten Pesawaran serta tidak berarsip.
2.Keputusan tersebut juga dianggap Pengadu tidak berdasar dan hanya berdasarkan pada opini para Teradu yang mengandung fitnah
3.Akibat dari keputusan tersebut Pengadu ditarik kembali ke instansi asal berdasarkan SK Bupati Pesawaran sehingga menimbulkan dampak keguncangan kejiwaan bagi Pengadu dan keluarga serta menimbulkan keadaan yang tidak kondusif pada lingkungan sekretariat KPU Kab. Pesawaran dengan saling mencurigai antar satu pegawai dengan pegawai lain.
Para Teradu juga terindikasi jarang mengikuti apel pagi sebagaimana surat Edaran KPU RI dan jarang masuk kerja.
Alat Bukti:1.Berita Acara KPU Pesawaran dan Surat No. 5/KPU-Kab.008.964916/III/2017 serta fotokopi surat keluar dan buku agenda berita acara
2.Surat Bupati Pesawaran tentang Penarikan DKP a.n. Dariyo
3.Surat Edaran KPU RI tentang Apel pagi setiap senin
Foto Kegiatan Apel Pagi di Kantor KPU Pesawaran
Hasil: Dismiss
Keterangan:
 
Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> Jumlah Data : 893 Semua