Nomor, Tanggal:No. 210/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 25-10-2017
Teradu:Abdul Azis, S.Pd.I
(Anggota Panwaslu Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur)
Pengadu:M. Fahrillah, SH, MH
Pokok Perkara:1. Teradu sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Bangkalan diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena dalam proses seleksi calon anggota Panwas Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2017, Teradu terlambat dalam memenuhi syarat administrasi calon berupa “surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.
2. Sesuai pengumuman pendaftaran, seharusnya syarat tersebut disampaikan ke Tim Seleksi pada 17 Juni-23 Juni 2017 untuk menentukan calon yang lolos seleksi administrasi. Batasan waktu tersebut tidak dipatuhi oleh Tim Seleksi karena ternyata masih memberikan toleransi dan kesempatan kepada calon yang belum melengkapi syarat administrasi pada saat timsel mengumumkan calon yang lulus tes tertulis pada 17 Juli 2017. Tim seleksi meminta kepada calon yang lulus tes tertulis (salah satunya Teradu) untuk melengkapi kekurangan syarat administrasi berupa keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri paling lambat tanggal 19 Juli 2017 atau pada saat tahap tes wawancara. Dapat dipastikan, Teradu juga tidak melengkapi syarat administrasi tersebut sesuai waktu yang ditentukan oleh Timsel yakni paling lambat pada 19 Juli 2017, karena diketahui surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan Negeri yang dilampirkan oleh Teradu diketahui baru dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan pada 27 Juli 2017. Sampai pada proses akhir tahapan seleksi, Teradu juga dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu Jawa Timur.
Alat Bukti:1. Fotokopi Pengumuman Pendaftaran calon Panwas.
2. Fotokopi pengumuman hasil penelitian berkas administrasi calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
3. Fotokopi pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
4. Fotokopi surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Bangkalan.
5. Fotokopi pengumuman hasil wawancara calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
6. Fotokopi Jadwal Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
7. Fotokopi Ralat Jadwal Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
8. Fotokopi pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Hasil: Sidang
Keterangan:
Nomor, Tanggal:No. 211/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal 25-10-2017
Teradu:Adam Arisoi (Ketua KPU Provinsi Papua)
Pengadu:Aner Maisini (Swasta
Pokok Perkara:1. Teradu sebagai Ketua KPU Provinsi Papua diduga memalsukan Bukti C1-KWK perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 saat menjadi Termohon dalam sidang perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya di Mahkamah Konstitusi pada 2 s/d 29 Agustus 2017. Teradu saat itu bertindak sebagai KPU Kabupaten Intan Jaya.
2. Pemalsuan Bukti C1-KWK yang dilakukan Teradu dapat dilihat dari adanya perbedaan jumlah perolehan suara yang disampaikan Teradu dalam sidang di MK dengan hasil hitung ulang yang dilakukan oleh MK.
3. Teradu menyampaikan dalam sidang MK, bahwa perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya adalah berdasarkan bukti-bukti C1-KWK KPU, padahal Pilkada Intan Jaya memakai sistem noken.
Alat Bukti:1. Fotokopi risalah sidang Mahkamah Konstitusi.
2. Fotokopi putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Fotokopi daftar pemilih tetap Kabupaten Intan Jaya.
4. Saksi 1: Miogoni (swasta)
5. Saksi 2: Thobias Kobogau
Hasil: BMS
Keterangan:

Pencarian
Formulir Pengaduan
  • Formulir A
    Pengaduan Dan/Atau Laporan (Form I-P/L DKPP)
  • Formulir B
    Surat Pernyataan (Form II-P/L DKPP)
  • Formulir C
    Surat Kuasa Khusus (Form III-P/L DKPP)
  • Formulir D
    Tanda Terima Pengaduan Dan/Atau Laporan (Form IV-P/L/DKPP)