5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Ida Budhiati: Jangan Menafsir Norma Hukum Sendiri

Ida Budhiati: Jangan Menafsir Norma Hukum Sendiri

Kamis, 06 Desember 2018
100 dilihat

Jakarta, DKPP - Tantangan Pemilu 2019 sangatlah kompleks dibandingkan dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Pasalnya, Pemilu 2019 Pileg, dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan.   “Penyelenggara Pemilu dituntut untuk mengerti dan memahami peraturan dan teknis pelaksanaan Pemilu,” kata Anggota DKPP Ida Budhiati saat menyampaikan materi dalam acara Peningkatan  Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik tahun 2018 dengan tema "Mewujudkan Pemilu 2019 yang  Kondusif dan Demokratis" di Jakarta Timur (5/12/2018).   

Ida Budhiati menyarankan kepada panitia tingkat ad hoc seperti KPPS hingga PPK apabila menemukan problem di lapangan tidak boleh menafsirkan sendiri-sendiri. Harus banyak meminta arahan dan penjelasan kepada atasannya secara berjenjang. 

“Bila menemukan norma hukum yang berpotensi multitafsir, kewajiban penyelenggara Pemilu adalah meminta arahan kepada atasannya secara berjenjang.  Jangan menafsir peraturan sendiri-sendiri agar tidak berbeda-beda,” katanya.

Hal tersebut sekaligus menjawab dari salah satu penanya apakah informasi dari media televisi  atau media sosial bisa dijadikan rujukan bila ada problem di lapangan. “Kalau sudah ada dan sudah jelas, jangan ditafsir-tafsir. Jadi bila ada kesalahan, bukan Saudara, yang nanti bakal disalahkan. Tetapi atasan Saudara.  Jadi sebetulnya mudah jadi pelenggara Pemilu itu,” pungkas Ida. [Teten Jamaludin]