5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

DKPP Periksa Anggota Bawaslu Kota Sukabumi

Selasa, 04 Desember 2018
88 dilihat

Sukabumi, DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara nomor  295/DKPP-PKE-VII/2018 di Kantor KPU Kota Sukabumi, pada Senin (3/12) pukul 09.00 WIB. Bertindak selaku ketua majelis Alfitra Salam dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Jawa Barat yakni, Nina Herlina Lubis (TPD unsur Masyarakat) dan Wasikin Marzuki (TPD unsur Bawaslu Provinsi).

Pengadu dalam kasus ini adalah Endang Rohman (Wiraswasta/Lembaga Palapa Sakti Nusantara Pemersatu Bangsa) sedangkan pihak Teradu adalah Moch. Aminudin (Anggota Bawaslu Kota Sukabumi.

Untuk diketahui, pokok aduan yang didalilkan adalah bahwa Teradu pada Pemilihan Legislatif DPRD Kota Sukabumi Tahun 2014 terlibat aktif menjadi saksi dan perwakilan dari salah satu partai politik dan terindikasi sebagai anggota partai politik. Pengadu mendalilkan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seharusnya Teradu tidak layak menjadi Anggota Bawaslu Kota Sukabumi periode 2018-2023 karena syarat mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.

Pada sidang kedua ini, Pihak terkait yang hadir adalah H. Endang Muhidin (Katua Bawaslu Kota Sukabumi), Yasti Yustina Asih (Anggota Bawaslu Kota Sukabumi), dan Dedi Kurniadi (Sekretaris KPU Kota Sukabumi).

Menanggapi Pengadu yang kembali absen dalam sidang kedua ini, Alfitra Salam menyampaikan bahwa DKPP telah menjalankan kewajiban dengan mengundang para pihak sudah secara patut. Ketidakhadiran ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Putusan DKPP.

Menurut keterangan Pihak Terkait, Endang Muhidin yang sudah menjadi Ketua Panwaslu sejak tahun 2014 ini, menyatakan tidak mengingat peristiwa yang didalilkan sebab tidak ada aduan dan tanggapan dari masyarakat. Pernah datang pada saat pleno, tapi tidak ingat detail peristiwanya. Sementara itu, keterangan dari Yasti bahwa tahun 2014 belum menjadi penyelenggara pemilu, sehingga tidak tahu menahu. Sedangkan dari keterangan Dedi Kurniadi, menjadi Kasek KPU Kota Sukabumi sejak 2014, namun tidak tahu menahu, pun tidak datang saat rapat pleno. Menurut dia, untuk menjadi saksi partai dalam rapat-rapat pleno serupa, yang penting adalah membawa surat mandat, tidak harus anggota parpol. Umumnya, di Kota Sukabumi ini, saksi yang hadir berasal dari tokoh profesional dan non-partai. [Nur Khotimah]