5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

Empat Syarat Pemilu Demokratis

Kamis, 22 November 2018
28 dilihat

Balikpapan, DKPP- Pemilu demokratis mensyaratkan empat hal, pada era reformasi. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DKPP Ida Budhiati saat menjadi keynote speaker dalam sosialisasi dengan civitas akademika di Balikpapan, Kamis (22/11). Pertama, kepastian hukum pemilu.

“Apa itu kepastian hukum pemilu, semua aturan main tentang pemilu itu harus jelas. Tapi hasilnya tidak dapat diprediksi. Berbeda dengan zaman Orde Baru,” jelas Ida.

Menurut Ida, Orde Baru aturan main penyelenggaraan pemilu tidak jelas namun hasilnya sudah pasti.

“Semua orang sudah tahu hasilnya, tidak usah pemilu, semua orang sudah tahu siapa yang akan memenangkan pemilu,” tutur Ida.

Menurut Ida, hal tersebut menyimpang dari nilai-nilai demokratis karena syarat pemilu yang demokratis aturannya harus jelas dan hasilnya tidak dapat diprediksi (predictable process, unpredictable result).

 “Syarat pemilu demokratis kedua, penyelenggaranya harus independen. Tidak bisa peserta, merangkap sebagai penyelenggara. Karena banyak potensi persoalan ketika peserta merangkap menjadi penyelenggara,” lanjut Ida.

Syarat ketiga, lanjutnya, harus ada partisipasi masyarakat yang inklusif. Maknanya, setiap warga negara yang memenuhi sebagai pemilih maka harus dipastikan masuk kedalam daftar pemilih.

“Partisipasi masyarakat tanpa kecuali kelompok minoritas. Siapa kelompok minoritas? Kaum disabilitas, kelompok perempuan. Ini harus dipastikan, mereka tidak memiliki halangan untuk berpartisipasi di dalam pemilu.,” jelas Ida.

Selanjutnya, syarat keempat yakni penegakkan hukum pemilu.

“Seluruh pelanggaran pemilu itu harus bisa dipastikan ada penegakkan hukumnya. Pelanggaran proses, pelanggaran pidana, pelanggaran etik. Itu semua harus bisa diproses sebelum nanti penyelenggara menetapkan hasil pemilu,” tuturnya.

Menurutnya, penegakkan hukum bertujuan agar hasil pemilunya dapat diterima oleh masyarakat. Ida juga menjelaskan bahwa jika proses hukum tidak berjalan maka bisa jadi masyarakat tidak percaya terhadap hasil pemilu serta membawa beban moril bagi peserta pemilu yang memeroleh suara terbanyak di dalam pemilu. Dalam pemerintahan, lanjutnya, juga akan dinilai tidak akan kredibel. (Irmawanti)