5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Soliditas Internal dan Soliditas Eksternal Kurangi Tren Saling Melapor

Soliditas Internal dan Soliditas Eksternal Kurangi Tren Saling Melapor

Selasa, 27 November 2018
106 dilihat

Kendari, DKPP – Memasuki sesi II siang tadi, Anggota DKPP Dr. Alfitra Salamm dan Prof. Teguh Prasetyo menyampaikan materi tentang “Asas dan Prinsip-prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)” dan juga “Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu”, serta “Kedudukan KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu” di hadapan peserta kelas B Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Sulawesi Tenggara di Ruang Tulip Hotel Grand Clarion Kendari, pada Senin (26/11).

Kelas B diikuti oleh Komisioner KPU dan Bawaslu dari Kota Kendari, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Timur, Kab. Kolaka Timur, Kab. Muna, Kab. Muna Barat, Kab. Buton Utara, dan Kab. Buton Tengah. Penyampaian materi diawali dengan penayangan video animasi terkait asas dan prinsip-prinsip KEPP beserta mekanisme penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Mengawali paparannya, Teguh Prasetyo menyatakan bahwa etika menyangkut baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, etika muncul menyesuaikan konteks atau pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat.

“Etika muncul saat ada society, terjadi dengan sendirinya, muncul dari dalam diri, dan etika sebagai guidance,” tuturnya.

“Begitu pula penyelenggara pemilu, yang membawa misi suci untuk memilih pemimpin di negeri ini, sudah sepatutnya memiliki integritas dan profesionalitas sebagai prinsip utama menjadi seorang penyelenggara pemilu,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Alfitra Salamm menambahkan bahwa konsentrasi pelanggaran etik adalah individu, bukan di organisasi. Disinilah ranah DKPP yang hanya mengadili individu, sehingga masing-masing penyelenggara sudah semestinya memahami tugas dan fungsinya.

“Tolong pahami aturan main atau tupoksi masing-masing, baik itu anggota maupun ketua. Selain itu, bantu sekretariat untuk tertib administrasi. Meski terlihat kecil, namun hal ini dapat mengganggu perilaku etik penyelenggara,” ungkapnya.

Selain itu, Ia juga tak bosan-bosannya mengingatkan bahwa jika penyelenggara pemilu memiliki hubungan saudara dengan paslon untuk mendeclare dalam rapat pleno dan diumumkan, supaya segala urusan terkait pemilihan dilakukan secara formal, serta berhati-hati dalam menggunakan media social.

“Paling penting ialah bagaimana menjaga soliditas sesama penyelenggara, baik internal maupun eksternal. Hal ini akan mengurangi tren saling melapor yang akhir-ankhir ini marak terjadi. Nongkronglah di warung kopi atau ngeteh sesame penyelenggara, diskusikan masalah-masalah, selesaikan di situ, sehingga tidak lagi sekretariat melaporkan komisionernya ke DKPP, atau sebaliknya. Ini penting sehingga ketegangan-ketegangan sosial dapat lebih cair,” pungkasnya. [Nur Khotimah - Sandhi]