5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Prof Muhammad: Etika Personal Adalah Fondasi Untuk Membangun Etika Organisasi

Prof Muhammad: Etika Personal Adalah Fondasi Untuk Membangun Etika Organisasi

Selasa, 27 November 2018
100 dilihat

Kendari, DKPP - Dalam data pengaduan DKPP, Provinsi Sulawesi Tenggara menempati posisi ke-6 dengan jumlah laporan pengaduan 132 yang masuk ke DKPP dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Untuk tingkat Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara terbanyak adalah Kabupaten Buton yang mendapatkan 16 laporan pengaduan dari tahun 2012 sampai tahun 2018.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber di kelas B dalam "Evaluasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Sulawesi Tenggara" di Hotel Grand Claro Kendari. Kegiatan ini adalah rangkaian Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Se-Sulawesi Tenggara.

Dalam materinya, Muhammad mencontohkan ketika bertemu dengan calon peserta Pemilu di warung kopi di saat tahapan Pemilu. Dalam peraturan tidak ada yang melarang seseorang bertemu dengan peserta Pemilu. Akan tetapi, secara etika bisa diukur atau dirasakan.

“Kepada penyelenggara Pemilu untuk membangun dan menjaga etika diawali dari orang-per orang atau internal penyelenggara Pemilu. Bila etika sudah terbangun di tingkat internal, maka etika di tingkat lembaga akan mudah terbangun. Etika personal adalah fondasi untuk membangun etika organisasi,” tuturnya.

Modus pelanggaran yang diadukan ke DKPP untuk wilayah Sulawesi Tenggara terbanyak pada saat Tahapan Pilkada dan Non Pilkada di Tahun 2018 yaitu Pendaftaran Pasangan Calon dan Rekrutmen Jajaran Penyelenggara Pemilu.

Pemilu yang kurang berkualitas akan melahirkan ketidakpuasan bagi banyak kalangan. Ketidakpuasan itu dapat berdampak pada kurangnya  kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap pemilu. Disamping itu, pemilu yang tidak berkualitas akan mendorong lahirnya dinamika politik yang cukup tinggi.

"Demokrasi yang diawali dari pemilu harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas, kita sudah memilih demokrasi sebagai pilihan. Dan pemilu yang berintegritas diawali dari penyelenggara yang berintegritas," pungkas Ketua Bawaslu periode 2012-2017. [Dina-Sandhi]