5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kab Buton

Rabu, 21 November 2018
117 dilihat

Kendari, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dengan Teradu Burhan, Hikarni Ali dan Rahmatia selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton, Rabu (21/11) di kantor Bawaslu Provinsi Sultra. Mereka diadukan oleh Isran Jahuli,  advokat dari La Jana dan La Kamarudin. Sidang perkara nomor 293/DKPP-PKE-VII/2018 ini dipimpin oleh Anggota DKPP Prof Muhammad dengan anggota majelisnya Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sultra yakni Ramly, Bahari, dan Iwan Rampo Banne.

“Sidang perkara nomor 293/DKPP-PKE-VII/2018 dibuka dan terbuka untuk umum,” tutur Prof Muhammad sambil mengetuk palu tiga kali tanda dibukanya sidang pemeriksaan.

Para Teradu diadukan karena dinilai Pengadu telah melakukan ketidakadilan terhadap dirinya yang telah diberhentikan   karena mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dijelaskannya dalam dalil aduan bahwa bukan hanya Pengadu yang mencalonkan diri namun Panwascam Lasalimu dan Panwascam Lasalimu Selatan juga mencalonkan diri sebagai kepala desa yg berada di wilayah Kab. Buton. Tetapi mereka tidak diberhentikan.

Selanjutnya, Pengadu juga mendalilkan bahwa Teradu diduga melanggar prinsip kepastian hukum dalam melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf b Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Terhadap dalil aduan tersebut, majelis sidang memberikan kesempatan bagi para Teradu untuk menyampaikan jawabannya. (Rahmat/Irma)