5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

DKPP Berhentikan Tiga Penyelenggara Pemilu

Rabu, 21 November 2018
445 dilihat

Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Adrianto B. Lo’bong selaku Anggota Bawaslu Kab, Mamasa. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 19 perkara yang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Rabu (21/11). Sidang dipimpin oleh ketua majelis Ida Budhiati bersama anggota Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Fritz Edward Siregar. 

 

“Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu Adrianto B. Lo’bong selaku Anggota Bawaslu Kab. Mamasa” ungkap ketua majelis Ida Budhiati saat membaca amar putusan perkara nomor 236/DKPP-PKE-VII/2018.

Pada sidang pemeriksaan, Adrianto terbukti pernah tercatat sebagai anggota partai politik dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebelum mendaftar sebagai calon angggota Bawaslu Kab. Mamasa. Selanjutnya, DKPP juga menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Panwascam Alalak, Superiadi, dalam perkara nomor 256/DKPP-PKE-VII/2018 serta Sardion Situmeang selaku Ketua Panwas Kab. Tapanuli Utara pada perkara 190/DKPP-PKE-VII/2018 dan 202/DKPP-PKE-VII/2018

Dalam sidang pembacaan putusan yang dimulai pada pukul 13:00 WIB, DKPP juga menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada 16 orang penyelenggara Pemilu yang terdiri dari ketua Bawaslu Prov. Maluku Utara, anggota Bawaslu Kab. Dairi, Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Bogor, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan, ketua dan anggota KPU Kab. Donggala, anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan, dan anggota Bawaslu Kab. Tapanuli Utara. Sedangkan, sanksi peringatan berupa teguran dijatuhkan kepada dua puluh dua penyelenggara pemilu lain yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Disamping memberikan sanksi, DKPP juga merehabilitasi nama baik empat puluh empat penyelenggara Pemilu yang terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik. Sehingga apabila dijumlah secara keseluruhan total Teradu dalam sidang putusan ini sebanyak 88 orang. (Prasetya Agung N)