5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Alfitra: Integritas Seorang Penyelenggara Adalah Mutlak

Alfitra: Integritas Seorang Penyelenggara Adalah Mutlak

Jumat, 16 November 2018
104 dilihat

Sukabumi, DKPP - Berdasarkan data yang diolah DKPP, pelanggaran kode etik terbesar diduduki oleh penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota. Mengapa? Sebab,  penyelenggara pemilu baik KPU Kab/Kota maupun Bawaslu Kab/Kota membawahi penyelenggara adhoc dengan jumlah personil hingga ribuan. Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm, saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang DKPP nomor perkara 295/DKPP-PKE-VII/2018 yang digelar di Santika Hotel Sukabumi, pada Kamis (15/11).

Banyaknya jumlah pelanggaran ini, menurut Alfitra, dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada jajaran penyelenggara. Bagi masyarakat, integritas seorang penyelenggara adalah mutlak. Oleh karena itu, masyarakat menuntut dan mencari kanal ketidakpuasan kepada DKPP. Keberadaan DKPP bertujuan untuk menjaga trust tersebut, (kepercayaan masyarakat), dan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu.

Masih menurutnya, banyaknya jumlah pelanggaran ini berbanding lurus dengan tingkat kerawanan suatu daerah. Demikian halnya juga dengan jumlah pengaduan yang masuk di DKPP. Semakin tinggi jumlah pengaduan di suatu daerah, dapat dipetakan sebagai daerah rawan. Oleh karena itu, saat pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang dapat dilakukan berbagai antisipasi.

“Mengutip kata-kata Pak Kapolri tempo hari, meskipun Bawaslu sudah memetakan dan menetapkan daerah-daerah rawan melalui IKP. Bagi saya semua daerah menjadi rawan hingga menjelang pemilu serentak 2019 mendatang,”ungkap Alfitra.

Alfitra miminta semua jajaran penyelenggara selalu waspada. Hal ini tidak mudah sebab menjadi penyelenggara dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan, menjaga integritas, serta menjaga perilaku pribadi yang kadang terabaikan.

“Sebab memang menjadi penyelenggara itu sulit. Kebebasan Anda dibatasi atau kebebasan tidak mutlak, namun bukan berarti mengekang sama sekali,"”ucapnya.

Di akhir paparannya, Alfitra mengingatkan kepada para peserta rapat bahwa persoalan DPT mungkin akan ramai diperbincangkan terkait pemilih pemula yang sudah memiliki hak pilih, namun belum memiliki KTP elektronik. Disinilah peran jajaran KPU dan Disdukcapil untuk bekerja sama. Juga terkait pemilih disabilitas yang harus dijaga hak pilihnya. [Nur Khotimah]