5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Penyelenggara Pemilu Harus Berpedoman Pada Kode Etik

Penyelenggara Pemilu Harus Berpedoman Pada Kode Etik

Rabu, 07 November 2018
93 dilihat

Parapat, DKPP  – Modul Pendidikan kode etik penyelenggara Pemilu menjadi sangat penting bagi penyelenggara Pemilu. Tujuannya untuk menjadi panduan dalam menjalankan tugas bagi penyelenggara Pemilu.  

Hal tersebut menjadi kesimpulan dalam sesi pagi Sesi pagi dengan tema, “Evaluasi Penegakan Kode Etik di Provinsi Sumatera Utara” di kelas C dalam acara Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu se-Sumatera Utara, di Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, pada Rabu (7/11/2018). Narasumber Prof Teguh Prasetyo, dan Alfitra Salamm, masing-masing sebagai anggota DKPP RI. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Menurut Alfitra, hampir setiap lembaga profesi sudah memiliki dan terikat oleh kode etik, baik terbuka maupun tertutup. DKPP sebagai satu-satunya lembaga peradilan etik di dunia, dan sidang yang diselenggarakan secara terbuka, baik sidang pemeriksaan maupun sidang pembacaan putusan. Berdasarkan data-data persidangan, dapat dilihat jenis sanksi yang sudah dikenakan kepada penyelenggara pemilu. Mulai dari peringatan  sampai dengan pemberhentian tetap. Meskipun banyak yang memperoleh sanksi pemberhentian tetap, namun rehabilitasi tetap menjadi nomor satu.

“Faktor sanksi yang dikenakan kepada penyelenggara akan menjadi salah satu pertimbangan di masa yang akan datang, misal saat rekrutmen,” tutur Alfitra.

Dia juga berpesan agar seluruh jajaran penyelenggara selalu menjaga integritas. Mulai dari tingkat pusat hingga tingkat ad hoc. Proses-proses integritas harus selalu dicontohkan kepada penyelenggara adhoc.

Kemudian, sesi di kelas C ini dilanjutkan tentang materi “Prinsip-prinsip  Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)”, yang diawali dengan pemutaran film pendek tentang kejujuran dan kepastian hukum. Film ini relevan dengan prinsip-prinsip KEPP. Pada sesi ini, tak bosan-bosannya Alfitra berpesan kepada seluruh peserta untuk mempedomani prinsip-prinsip KEPP. Hal yang pertama adalah terkait tertib administrasi, merespon surat dengan segera, sehingga para pihak tidak bertanya-tanya dan terkatung akan kejelasan status perkaranya. Sebagian besar, masyarakat mengetahui kinerja jajaran penyelenggara. Oleh karenanya, berhati-hati dalam bertindak. Hal berikutnya adalah bekerja sungguh-sungguh, merespon secara aktif laporan dugaan pelanggaran, terutama jajaran Gakkumdu.

“Hati-hati bermedsos. Beberapa kali saya menyidangkan terkait hal ini, dan jawaban Teradu hanya sebagai lucu-lucuan. Saya tegaskan di sini, sebagai penyelenggara tidak boleh begitu, posting tentang calon untuk lucu-lucuan. Padahal setiap rekam jejak penyelenggara direkan oleh masyarakat,” lanjut dia.

Hal berikutnya, lanjut dia, selalu berkonsultasi kepada atasan tentang aturan yang belum jelas sehingga menjadi pijakan dalam mengambil keputusan. Yang terpenting juga adalah menjaga relasi dengan semua pihak, menjalankan fungsi sebagai pelayan. Melayani semua pihak.  “Sumber banyaknya pelaporan/aduan adalah akibat pelayanan yang tidak baik dan hubungan yang tidak baik,” pungkas dia.

Sementara itu, Prof Teguh menyampaikan,  Penyelenggara pemilu rentan untuk diadukan. Bertemu dengan siapa saja tidak masalah dalam hukum, tetapi dalam etik sangat rentan. Karena etika ini cakupannya lebih luas dari pada hukum.  Untuk itu, modul pendidikan kode etik ini dimaksudkan untuk menjadi panduan.  “Tips dari saya agar komitmen sebagai Penyelenggara pemilu terjaga adalah jangan main dengan uang kemudian jangan sampai tergoda dan menggoda,” pungkasnya. [Nurkhotimah, Austin: Teten]