5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Ida Jelaskan Sejarah DKPP Kepada Penyelenggara Pemilu Se-Provinsi Kalimantan Tengah

Ida Jelaskan Sejarah DKPP Kepada Penyelenggara Pemilu Se-Provinsi Kalimantan Tengah

Rabu, 03 Oktober 2018
82 dilihat

Palangkaraya, DKPP - Pengalaman menjadi penyelenggara pemilu adalah poin plus untuk bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik, semakin banyak pengalaman di kepemiluan maka semakin bagus pula untuk peningkatan kualitas pemilu. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP Dr Ida Budhiati dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (2/10) di Palangkaraya.

Ida menjelaskan sejarah DKPP yang diawali dengan adanya judicial review ke MK tentang interpretasi Pasal 22E. Salah satu ayatnya, lanjut Ida, mengatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kata suatu ini dimaknai bahwa penyelenggara pemilu bukanlah tunggal, namun jamak. Maka, setelah adanya judicial review MK lahirlah Bawaslu dan diikuti dengan lahirnya DKPP.

“DK KPU menjadi embrio lahirnya DKPP. Seiring dengan tuntutan integritas penyelenggara pemilu untuk menciptakan  integritas pemilu, maka dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 DKPP terlahir. Lahirnya DKPP menjadi penanda dimulainya praktik pengadilan etika secara terbuka di Indonesia khususnya di ranah kepemiluan yang selama ini menjadi yang superbody,” tutur Ida.

“Tugas utama DKPP adalah untuk menjaga kehormatan lembaga pemilu, dengan memberi sanksi-sanksi tegas kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ida menekankan kepada peserta untuk selalu waspada dan menjaga kehati-hatian. Menurutnya, penyelenggara pemilu harus mampu memilih dan memilah pergaulan dengan dunia luar yang patut dan tidak patut untuk dilakukan karena penyelenggara pemilu diikat dengan sebuah kode etik penyelenggara pemilu. (Arwani/Irmawanti)