5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa Diperiksa DKPP

Kamis, 27 September 2018
160 dilihat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Adrianto B. Lolong selaku Anggota Bawaslu Kab. Mamasa pada sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, Kamis (27/9). Majelis sidang dipimpin oleh Ida Budhiati bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Barat Busrang Riandhy (TPD unsur tokoh masyarakat), Ansharullah (unsur Bawaslu), dan Rustang (unsur KPU).

Sidang perkara nomor 236/DKPP-PKE-VII/2018 ini digelar melalui video conference antara operation room KPU RI di Jakarta sementara TPD bersama Pengadu, Teradu, dan saksi hadir di KPU Provinsi Sulawesi Barat. Pengadunya adalah Yulianus. Hadir selaku pihak terkait Abhan, Fritz Edward Siregar, dan M. Afifudin, Ketua dan Anggota Bawaslu RI.

Pokok aduan yang didalilkan ialah Teradu diduga masih tercatat sebagai pengurus partai politik di Kabupaten Mamasa pada saat pengumuman calon Anggota Bawaslu Kab. Mamasa terpilih periode 2018-2023. Dan telah melanggar ketentuan Pasal 117 Ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Teradu, Adrianto B. Lolong pada saat mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Kab. Mamasa, tercatat masih aktif sebagai kader Partai Demokrat Kab. Mamasa, dan saya memiliki bukti yang sudah dilampirkan pada aduan,” ungkap Yulianus.

Dilanjutkan Pengadu, bukti yang ia maksudkan adalah Surat Keputusan DPC Partai Demokrat Nomor 96.05/SK/DPP.PD/DPC/IX/2012 tentang susunan kepengurusan DPC Partai Demokrat Kab. Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Dalam SK yang dimaksud nama Teradu tercatat sebagai Wakil Sekretaris I DPC Partai Demokrat Kab. Mamasa masa bakti 2012-2017. Pengadu juga melampirkan gambar yang diperoleh dari media sosial facebook yang menjelaskan keterlibatan Teradu pada kegiatan pelantikan pengurus DPC Partai Demokrat pada tanggal 7 Januari 2013.

Dalil aduan yang disampaikan Pengadu, mendapat bantahan dari Teradu. Menurut Teradu, dirinya tidak pernah aktif sebagai anggota partai politik pada kurun waktu 2013-2018. Hal ini karena Teradu sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan DPC Partai Demokrat Kab. Mamasa pada pertengahan tahun 2018.

“Sebagai Teradu, saya menolak dalil aduan yang dituduhkan oleh Pengadu. Sebab pada tahun 2013 saya telah mengajukan surat pengunduran diri dari kepengurusan Partai Demokrat Kab. Mamasa dan sejak saat itu sampai dengan proses pendaftaran saya tidak pernah terlibat parpol,” jelas Adrianto.

Mendengar jawaban Teradu, Ida Budhiati selaku ketua majelis mencoba mengingatkan bahwa pernyataan tidak pernah terlibat dan tidak terlibat mempunyai makna yang berbeda. Sehingga Teradu harus jujur mengenai latar belakang yang sebenarnya sebelum menjadi penyelenggara Pemilu.

“Sidang DKPP ini menilai kejujuran saudara selaku penyelenggara pemilu dan salah satu standar etika adalah jujur sehingga saudara harus menerangkan seterang-terangnya apakah pernah menjadi anggota partai politik atau tidak,” pesan Ida saat menutup sidang. (Prasetya Agung N)