5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Sidang KPU Kabupaten Wakatobi : Diberikan Kesempatan, Pengadu Tidak Juga Hadir

Sidang KPU Kabupaten Wakatobi : Diberikan Kesempatan, Pengadu Tidak Juga Hadir

Kamis, 27 September 2018
122 dilihat

Jakarta, DKPP - Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik nomor perkara: 235/DKPP-PKE-VII/2018 dilakukan secara buka tutup, Kamis (27/9) pukul 09.30. Pasalnya, Pengadu tidak hadir meski sudah diberikan kesempatan.

Ketua majelis Prof Teguh Prasetyo dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara: Hamiruddin Udu (unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara) Ade Suerani (unsur KPU Provinsi Sulawesi Tenggara), dan Deity Yiningsih (unsur masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara).

“Sidang DKPP itu tepat waktu. Sampai dengan jam 09.45, pengadu ini belum juga hadir. Sidang ini diskors. Kami berikan kesempatan kepada  Pengadu selama 15 menit,” kata Prof Teguh.

Pada pukul 10.00 WIB sidang dilanjut. Namun, Pengadu masih belum juga hadir. Berdasarkan laporan dari bagian staf Persidangan kepada majelis, Pengadu masih dalam perjalanan yang rencananya akan mengikuti sidang di Jakarta.

Prof Teguh menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017  Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu  Pasal 22 ayat 1 soal pemberitahuan kepada para pihak lima hari sebelum persidangan. Ayat 2, bila para pihak atau salah satu pihak tidak hadir tanpa keterangan maka DKPP bisa menetapkan putusan. Ayat 3, Sekretariat menyampaikan panggilan kedua dalam waktu paling lama 5 (lima)  hari  sebelum pelaksanaan Persidangan.

 “Setelah kami berikan kesempatan, namun Pengadu belum juga hadir. Maka sidang ini ditutup,” pungkas Guru Besar Hukum Universitas Satyawacana, Salatiga itu.  

Sidang nomor perkara: 235/DKPP-PKE-VII/2018 selaku Pengadu: La Ode Hamdan (partai politik), dan Teradu:  Abdul Rajab, Ahmad Soni, (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wakatobi).

Sidang ini digelar melalui video conference Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dengan kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua majelis di Jakarta. Sementara Teradu dan Majelis Tim Pemeriksa Daerah di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. [Teten Jamaludin]