5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Prof Muhammad: Jangan Lihat DKPP Seperti Orang-Orangan Sawah

Prof Muhammad: Jangan Lihat DKPP Seperti Orang-Orangan Sawah

Selasa, 25 September 2018
176 dilihat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyambut baik dan mengapresiasi  diluncurkannya kembali Indeks Kerawanan Pemilu 2019 (IKP 2019). Ini adalah kerja cerdas karena jika bukan karena kera cerdas IKP ini tidak akan lahir. Demikian Prof. Muhammad mengawali tanggapannya pada acara “Grand launching Indeks Kerawanan Pemilu 2019” yang digelar Bawaslu di Bidakara Hotel, Selasa 25/9.

Menurut Muhammad, IKP ini jelas  ukuran dan  metodologinya.  IKP dapat digunakan dan sangat akuntabel  sebagai referensi semua kementrian dan lembaga. “Alhamdulillah semakin tajam IKP ini perkembangannya dari tahun ke tahun, dan tahun 2019 ini semakin kelihatan bagaimana kerja-kerja cerdas teman-teman Bawaslu, selamat”, kata Muhammad mengawali tanggapannya.

“DKPP menitipkan kepada dimensi penyelenggara. Wahai teman-teman penyelenggara  selama ini penyelenggara pemilu sering dituduh sebagai The Part of Problem, bagian dari masalah. Ini adalah sumbu mata rantai atau bagian yang menimbulkan kegaduhan dalam setiap event-event pemilu yang ada”, lanjutnya.  

DKPP mengajak kepada semua stake holder pemilu sebagai bentuk  tanggung jawab bersama, mulai hari ini dan seterusnya untuk berkomitmen dalam niat, dalam gagasan, dalam tingkah laku untuk menjadi The Part of Solution. Penyelenggara pemilu harus menyuburkan komitmen untuk selalu menjadi bagian dari solusi.

Muhammad menjelaskan bahwa kehadiran DKPP adalah bukan untuk menakut-nakuti atau menghalangi kreatifitas penyelenggara pemilu. “Tolong jangan dilihat DKPP seperti orang-orangan sawah. DKPP ini sesuai namanya yakni menjaga kehormatan saudara dan itu terbukti. Secara statistik jika dilihat dari jumlah aduan yang masuk lebih banyak yang didismiss. Jika dilayani semua aduan, tiap hari kerja DKPP adalah bersidang.  Kemudian secara jumlah putusan, jauh lebih banyak yang sifatnya direhabilitasi, mendidik daripada menghukum,” kata dia lagi.

“Alhamdulillah DKPP menyakinkan penyelenggara pemilu masih masuk dalam kategori  penyelengara pemilu yang berintegritas”, tambahnya.

Ketua Bawaslu periode 2012-2017 ini menegaskan kepada penyelenggara pemilu untuk tidak takut karena sekarang DKPP ini sahabat penyelenggara.  Jika ada yang mencoba mencari-cari kelemahan penyelenggara pemilu itu dan DKPP yakin tidak ada faktanya, maka DKPP terdepan untuk memastikan dan menjaga nama baik penyelenggara.

Muhammad menganalogikan DKPP adalah seperti ahli bedah.  Jika luka itu masih bisa dirawat akan diobati, diberi perban dengan harapan masih bisa memberikan kesehatan bagi anggota tubuh yang lain tapi jika lukanya parah dan bisa mengancam anggota tubuh lain, maka  DKPP tidak ragu-ragu untuk melakukan amputasi

“Tetapi keputusan amputasi itu  benar-benar keputusan yang sangat mengetarkan arsy (langit-red), menggetarkan langit pemilu Indonesia. Anggota DKPP benar-benar harus berdebat. Mungkin Anda pernah mendengar betapa kerasnya pleno DKPP jika ada anggota penyelenggara pemilu yang akan diberhentikan tetap”, tuturnya.

Menurut Muhammad putusan memmberhentikan tetap penyelenggara pemilu tidak mudah. Terkadang ada perbedaan pendapat. Kemudian kami pertimbangkan kembali dan mencari  kira-kira apa masih ada yang bisa menyelamatkan .

“Jika sebagian besar anggota sudah mengatakan serius pelanggaran etiknya maka pasti ada satu di antara tujuh anggota DKPP akan hadir dan bertanya coba cari lagi kira-kira apa yang masih bisa menyelamatkannya. Jika sudah dicari dan tidak ada maka keputusan memberhentikan adalah keputusan yang terpaksa harus diambil . Tenang saja, jadi jangan takut. DKPP justru melindungi saudara-saudara”, terang Muhammad.

Muhammad berpesan penyelenggara pemilu jangan sampai takut kepada DKPP. Sekarang ada peraturan DKPP No. 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, artinya jika ketua dan anggota DKPP atau Tim Pemeriksa Daerah diduga melanggar etik akan diperiksa oleh majelis kehormatan. “Ketua dan anggota DKPP manusia biasa, ada potensi khilaf, jadi tidak ada kekuatan yang absolut”, pungkas Muhammad.

Terakhir, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ini mengingatkan agar  penyelenggara pemilu benar-benar berlaku netral kepada calon presiden petahana atau yang bukan petahana, maupun kepada para calon legislatif. Prof. Muhammad juga menyampaikan selamat berjuang untuk bangsa ini dan selamat menjaga integritas pemilu kepada penyelenggara pemilu dan jajarannya.

Hadir dalam acara Ketua dan anggota Bawaslu RI, Ketua dan Anggota KPU Arif Budiman dan Wahyu Purnomo, anggota DKPP Prof. Muhammad, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarno, Kabaintelkan Polri, Lutfi Lubihanto, Asintel Panglima TNI Mayjen Agus Surya Bakti, Jampidum Kejagung RI Noor Rochmad, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis, Ketua Komisi Informasi (KIP), dan Dewan Pers. [Diah Dio]