5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

Penyelenggara Pemilu Harus Peka Terhadap Etika

Jumat, 14 September 2018
167 dilihat

Kendari, DKPP - Penyelenggara Pemilu tidak hanya harus peka terhadap hukum (sense of regulation), tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap etika (sense of ethics). Bicara etika, standar nilai yang sangat tinggi. Jauh di atas hukum.

Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber pada acara Rakernis Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 dengan tema “Peningkatan Kapasitas Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara” di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Jumat (14/9/ 2018). Prof Muhammad menyampaikan materi dengan tema “Strategi dan Langkah Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu”.

Peserta terdiri dari semua Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam menyampaikan materinya Prof. Muhammad, hadir Hamirudin Uddu (ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara) dan Rapiudin (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara).

Prof Muhammad menjelaskan, Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

“Seorang penyelenggara Pemilu harus paham terhadap peraturan-peraturan Pemilu. Namun yang jauh lebih penting adalah terkait etika. Tidak semua diatur dalam hukum. Secara hukum bisa saja benar akan tetapi tapi tidak patut,” paparnya.

Ia mengharapkan penyelenggara Pemilu agar dapat membaca dan memahami peraturan-peraturan DKPP, karena hal tersebut menjadi pegangan pencegahan bagi penyelengara pemilu dalam melaksanakan tugasnya, agar terhindar dari laporan pengaduan dari peserta Pemilu maupun penyelenggara pemilu lainnya. “Beberapa jenis laporan yangg biasa dilaporkan ke DKPP: Pertama, tatakelola pemilu yang lemah. Kedua, penyelenggara Pemilu tidak menindaklanjuti laporan. Ketiga, cacatnya integritas penyelenggara Pemilu,” ungkap Ketua Bawaslu periode 2012-2017 itu.

Lanjut Guru Besar Ilmu Politik dari Fisip Universitas Hasanudin itu, untuk mengukur etika tidaklah sulit. Karena hati nurani yang menjadi tolak ukurnya. “Apakah sikap atau tindakan keputusan itu membuat bimbang, maka sikap atau keputusan tersebut sebaiknya hindari sikap atau keputusan tersebut. Karena bisa saja berpotensi melanggar kode etik. Tetapi, bila sikap atau keputusan itu terasa mantap, dan pihak lain pun setuju, maka lakukan terus,” katanya.

Prof. Muhammad meminta kepada penyelenggara Pemilu untuk membangun dan menjaga etika diawali dari orang-per orang atau internal penyelenggara Pemilu. Bila etika sudah terbangun di tingkat interal, maka etika di tingkat lembaga akan mudah terbangun. Etika personal adalah fondasi untuk membangun etika organisasi. “Agar etika itu harus dijaga kualitasnya. Tidak hanya sebatas lisan melainkan dalam bentuk sikap atau perbuatan. Karena seorang penyelenggara Pemilu memiliki tugas mulia, yaitu menghasilkan kepala negara, kepala daerah, bahkan termasuk legislator, pembuat undang-undang, yang berintegritas dan bermartabat,” pungkas pria asal Makasar itu. [Dina_Teten]