5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

DKPP Periksa KPU RI dan Anggota KIP Aceh Utara

Rabu, 12 September 2018
147 dilihat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 203/DKPP-PKE-VII/2018 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (12/10/2018) pukul 09.30 WIB.

Pengadu: Agustiar (wartawan/peserta seleksi Anggota KIP Aceh Utara). Teradu: Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asyari, Viryan, Evi Novida Ginting Manik (masing-masing Ketua dan Anggota KPU RI. Teradu lain: Munzir (anggota KIP Kabupaten Aceh Utara). Para Teradu hadir lengkap.

Ketua majelis Harjono dan Alfitra Salamm, Fritz Edward Siregar, Ida Budhiati, Prof Teguh Prasetyo, dan Prof Muhammad masing-masing sebagai anggota majelis.

Agenda sidang mendengarkan pokok-pokok pengaduan Pengadu, dan mendengarkan jawaban para Teradu. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu I sampai dengan Teradu VII diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 865/PP.06/Kpt/05/KPU/VII/2018 tertanggal 4 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023. Kepada Teradu VIII, Pengadu mendalilkan Teradu tersebut dinilai tidak memenuhi syarat saat dilantik sebagai anggota KIP Aceh Utara pada tanggal 12 Juli 2018 karena masih berstatus PNS. [Teten Jamaludin]