5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Ida Budhiati: Penyelenggara Pemilu Tidak Boleh Menerima Honor dari Peserta Pemilu

Ida Budhiati: Penyelenggara Pemilu Tidak Boleh Menerima Honor dari Peserta Pemilu

Selasa, 11 September 2018
191 dilihat

Pontianak, DKPP – Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saat ini posisi Bawaslu sangat strategis dengan kewenangannya selain wewenang pengawasan adalah wewenang ajudikasi. Di satu sisi hal ini merupakan kabar baik, Bawaslu menjadi garda terdepan dalam urusan pemilu dengan kewenangan yang besar tersebut. Namun di sisi lain besarnya wewenang bisa menjadi berbahaya karena dapat menjadi sarana “abuse of power” yang mereduksi keberhasilan pemilu. Seiring dengan semakin besarnya kewenangan Bawaslu tersebut, potensi Bawaslu untuk dilaporkan ke DKPP juga semakin besar.

Demikian paparan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati saat menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Bawaslu Kabupaten/Kota, Senin (10/9), di Hotel Ibis Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam paparannya, Ida menjelaskan kebaruan undang-undang pemilu juga lembaga DKPP yaitu antara lain larangan terkait menerima honor dari peserta pemilu, dan keharusan mengumumkan ke publik jika ada hubungan kekeluargaan dengan peserta pemilu.

“Sanksi DKPP adalah untuk menjaga kehormatan lembaga pemilu dan sanksi peringatan merupakan edukasi bagi penyelenggara pemilu agar ke depan bisa bekerja dan bersikap lebih baik lagi sehingga integritas pemilu bisa terwujud,” jelas Anggota KPU RI periode 2012-2017 ini.

Dihadapan peserta, Ida mengungkapkan rasa senang dan bersemangat bisa hadir dalam acara yang dihadiri oleh para penyelenggara pemilu yakni bawaslu kabupaten/kota, karena dipundak merekalah keadilan pemilu bisa ditegakkan dan diwujudkan.

“Jika peserta yang hadir mayoritas adalah praktisi pemilu yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang kepemiluan, maka akan sangat bermanfaat bagi kemajuan pemilu di Indonesia” katanya.

Ida juga mengingatkan bahwa antar lembaga penyelenggara pemilu harus saling menjaga integritas dan menghormati otoritas masing masing.

“Namun begitu, harmonisasi hubungan antar lembaga harus tetap dijaga dengan baik sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lancar,” lanjutnya.

Sebelum menutup paparan materinya, ia memaparkan data riil di DKPP terkait pengaduan dan persidangan selama tahun 2012 -2018. Dalam pemaparannya menjelaskan bahwa saat ini ada 3056 pengaduan dan sebanyak 37% disidangkan. Tidak semua pengaduan yang masuk di DKPP disidangkan karena harus melalui tahap verifikasi materiel.

“Saya berharap institusi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mampu menjadi embrio terwujudnya pemilu yang berkeadilan dengan tetap menjaga kuantitas, kualitas dan integritas hasil pemilu,” tutupnya. (Arwani:Sandhi)