5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Catatan Alfitra dalam Rakornas Pengawasan Pilkada 2018 di Manado

Catatan Alfitra dalam Rakornas Pengawasan Pilkada 2018 di Manado

Minggu, 09 September 2018
200 dilihat

Manado, DKPP - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salam menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dengan tema “Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu di Media Massa dan Perusahaan Pers”, yang diselenggarakan di Maleosan Ballroom, Swiss-BelHotel Maleosan Manado, Sabtu (8/9).

Rakornas ini diikuti oleh Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia beserta sekretariat, dan Komisioner Bawaslu Kab/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 2018. Turut hadir Nuning Rodiyah (KPI Pusat) dan Anggota Bawaslu RI M. Afifuddin.

Pada kesempatan ini, Alfitra menyampaikan beberapa catatan terhadap pelaksanaan pengawasan Pilkada 2018. Menurut dia, berdasarkan data-data yang masuk pengaduan DKPP,  jajaran Bawaslu dinilai cenderung sering diadukan dalam kaitannya terhadap calon petahana. Seperti misalnya laporan dari masyarakat yang menyatakan ada money politik, barang bukti sudah jelas, namun jajaran pengawas menurut pengadu kurang bersungguh-sungguh dalam mencari saksi dan berjuang di Gakkumdu dalam meyakinkan bahwa money politik memang benar-benar ada.

Kemudian, catatan berikutnya yaitu kurangnya sosialisasi pengawasan partisipatif dan bagaimana perlindungan terhadap para saksi.

“Banyak masyarakat yang tau ada money politik, tapi mereka tidak tahu cara melaporkannya. Atau ada saksi yang mendapat ancaman, entah itu dari kepala desa atau perangkat desanya. Ini menyulitkan. Oleh karenanya, teman-teman pengawas mesti optimal dalam melakukan sosialisasi ini,” ungkap dia

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa penyelenggara wajib dalam memberikan pelayanan yang adil, pelayanan yang profesional kepada semua calon. Apabila ada laporan masuk misalnya, mohon untuk dijelaskan statusnya apa? Apakah dismis atau bagaimana.

“Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang melaporkan tidak terkatung-katung. Jangan sampai ada pelaporan yang tidak jelas statusnya,” lanjutnya dia.

Kemudian, masih menurut Alfitra, jajaran Bawaslu agar berjuang secara maksimal di Gakkumdu, harus ada treatment baru atau khusus untuk melakukan investigasi pelanggaran. Seperti misalnya dalam menjemput, mencari pelapor dan atau saksi. Dia juga menyoroti terkait rekrutmen jajaran panwas terkait kebocoran soal sebelum dilakukan seleksi, yang terjadi di beberapa daerah.

“Penyelenggara juga musti hati-hati memposting status facebook. Empat aduan yang masuk DKPP disebabkan status, ketika ditanya saat sidang jawabnya cuma buat lucu-lucuan. Saya tegaskan tidak ada lucu-lucuan yang musti dipublish jika Anda sebagai penyelenggara,” tutur dia.

Di akhir paparannya, Alfitra berpesan kepada seluruh peserta Rakornas agar menjaga data-dara kerahasiaan. Mana yang bisa dipublish dan mana yang harus dijaga kerahasiaannya. Kemudian, bekerja sesuai aturan, meningkatkan pemahaman undang-undang, dan tidak menafsirkan sendiri jika ada keraguan untuk segera melakukan konsultasi ke atasannya. [Nur Khotimah_Dio]