5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Ida: Kerumitan Pemilu 2019 Harus Diimbangi Dengan Desain Pemilu Yang Kompatibel

Ida: Kerumitan Pemilu 2019 Harus Diimbangi Dengan Desain Pemilu Yang Kompatibel

Jumat, 07 September 2018
158 dilihat

Makassar, DKPP - Pelaksanaan Pemilu 2019 diklaim sebagai penyelenggaraan pemilu paling rumit di dunia. Pemilu 2019 yang akan digelar pada tanggal 17 April 2019 adalah puncak pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih para sekaligus anggota dewan legislatif DPR RI, DPD RI dan DPRD serta memilih presiden dan wakil presiden.

Kerumitan “Pemilu Lima Kotak Suara” ini harus diimbangi dengan desain pemilu yang kompatibel. Tantangan berikutnya adalah pemilu yang berintegritas yang hanya bisa tercapai dengan mewujudkan penyelenggara pemilu berintegritas dan bisa menjaga mutu hasil pemilu.

Hal ini disampaikan anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati dalam diskusi panel bersama anggota Bawaslu, Rahmat Bagja pada Kegiatan Konsolidasi Regional KPU RI gelombang II Terkait Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Tahapan Kampanye di Hotel The Rinra Makassar, Jumat (7/9).

“Tantangan lain adalah mewujudkan partisipasi yang inklusif dan tantangan terakhir yang paling penting untuk diingat oleh penyelenggara pemilu bahwa tidak semua problem teknis pemilu di lapangan dapat ditemukan jawabannya dalam Undang-undang”, kata Ida.

Dalam paparan selanjutnya, Ida komisioner KPU RI periode 2012-2017 memaparkan data-data DKPP selama kurun waktu 6 tahun. Tahun 2012-2018, DKPP menerima 3056 pengaduan dan sebanyak 37% dari pengaduan itu dinyatakan layak sidang setelah dilakukan verifikasi materiel. Dari jumlah perkara yang disidangkan ada sebanyak 4243 teradu yang dikenakan sanksi oleh DKPP. Ada sebanyak 53.9% penyelenggara pemilu rehabilitasi nama baiknya dan 46.1% dikenai sanksi, mulai peringatan, pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap.

“Lebih banyaknya penyelenggara yang direhabilitasi, artinya penyelenggara pemilu sekarang masih mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat,” lanjutnya.

Ida kemudian melanjutkan pemaparan dengan mengungkap data-data perkara di masing-masing provinsi yang menjadi peserta kegiatan pada malam hari ini. Menurut data DKPP, penyelenggara pemilu yang paling banyak diadukan adalah dari Provinsi Papua, Sultra, Jawa Barat, Maluku dan Sulteng.

Selain memaparkan data, Ida juga menjelaskan terkait  hal-hal baru yang diatur dalam peraturan DKPP misalnya larangan menerima imbalan dari peserta pemilu dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Masih dalam kesempatan panel, Ida berpesan agar ketika unsur KPU menjadi majelis, maka tidak perlu sungkan untuk memberikan rekomendasi terkait sanksi terhadap bawahannya. Ida melengkapi paparannya dengan memberikan modus pelanggaran kode etik selama kampanye yang pernah disidangkan di DKPP.

Peserta yang hadir dalam kegiatan adalah ketua dan anggota KPU provinsi dan kab/kota dari 13 provinsi yaitu Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Barat , DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat.

“Penyelenggara pemilu harus bisa menjaga profesionalisme dan menjaga kesolidan antar penyelenggara pemilu sehingga hasil pemilu yang berintegritas dapat terwujud,” pungkasnya. [Arwani_Dio]