5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Prof. Muhammad: Penyelenggara Pemilu Memiliki Tugas Mulia

Prof. Muhammad: Penyelenggara Pemilu Memiliki Tugas Mulia

Jumat, 07 September 2018
133 dilihat

Jambi, DKPP – Tahun 2019 menjadi tahun penting karena peristiwa demokrasi dan politik luar biasa untuk Indonesia. Demokrasi yang diawali dari Pemilu, harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Dan pemilu yang berintegritas, diawali dari Penyelenggara Pemilu yang Berintegritas. Ada lima syarat pemilu demokratis yaitu regulasi yang jelas dan tegas, peserta pemilu yang taat aturan, ‎pemilih yang cerdas dan partisipatif ‎Birokrasi netral ‎Penyelenggara yang kompeten serta berintegritas.

Etika adalah  standar nilai yang sangat tinggi, jauh di atas hukum. Hukum itu tingkatannya jelas pidana atau perdata, karena itu penyelenggara Pemilu tidak hanya harus peka terhadap hukum (sense of regulation), tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap etika (sense of ethics).

Hal ini disampaikan Anggota DKPP, Prof Muhammad saat menjadi narasumber pada acara Bimtek Peningkatan SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Hotel BW Luxury Kota Jambi, Kamis (6/9).

Prof. Muhammad menyampaikan materi, “Kode Etik Penyelenggara Pemilu”, di hadapan anggota Bawaslu Kab/kota se Provinsi Jambi. Selain anggota DKPP hadir juga ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Asnawi Rivai dan Rofiqoh Pebrianti. Kab/kota peserta acara ini terdiri atas Kota Jambi, Kota sungai penuh, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur,Kab Sarolangun, Kab Merangin, Kab Kerinci, Kab. Tebo, Kab. Bungo, dan Kab Batanghari.

“Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu,” kata Muhammad.

“Karena itu seorang penyelenggara Pemilu harus paham terhadap peraturan-peraturan Pemilu. Namun yang jauh lebih penting adalah terkait etika. Tidak semua diatur dalam hukum. Secara hukum bisa saja benar akan tetapi tapi tidak patut,” lanjutnya.

Prof. Muhammad kemudian memberi contoh bahwa tidak ada peraturan yang melarang seseorang (penyelenggara pemilu-red) bertemu dengan calon peserta Pemilu di warung kopi  saat tahapan Pemilu. Akan tetapi, secara etika bisa diukur atau dirasakan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri.

“Untuk mengukur etika tidaklah sulit. Apakah sikap atau tindakan keputusan itu membuat bimbang, maka sikap atau keputusan tersebut sebaiknya hindari sikap atau keputusan tersebut. Karena bisa saja berpotensi melanggar kode etik. Tetapi, bila sikap atau keputusan itu terasa mantap, dan pihak lain pun setuju, maka lakukan terus,” tambahnya.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Makassar ini berpesan penyelenggara Pemilu untuk membangun dan menjaga etika diawali dari orang-per orang atau internal penyelenggara Pemilu. Bila etika sudah terbangun di tingkat internal, maka etika di tingkat lembaga akan mudah terbangun.

“Etika personal adalah fondasi untuk membangun etika organisasi. Etika itu harus dijaga kualitasnya. Tidak hanya sebatas lisan melainkan dalam bentuk sikap atau perbuatan. Karena seorang penyelenggara Pemilu memiliki tugas mulia, yaitu menghasilkan kepala negara, kepala daerah, bahkan termasuk legislator, pembuat undang-undang, yang berintegritas dan bermartabat,” pungkasnya. [Dina_Dio]

 

‎