5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

Anggota KIP Kota Subulussalam Diperiksa DKPP

Jumat, 10 Agustus 2018
235 dilihat

Jakarta, DKPP – Anggota KIP Kota Subulussalam, Yahya dan Arman Bako, menjalani sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan nomor perkara 151/DKPP-PKE-VII/2018, Jumat (10/8). Keduanya diadukan oleh Heri Muliadi dan Rahmadianto.

Sidang digelar melalui video conference dan dipimpin Ketua Majelis Harjono dari Kantor KPU RI, Jakarta dengan Anggota Majelis Zainal Abidin (TPD unsur tokoh masyarakat) dan Zuraida Alwi (ex-officio Bawaslu) berada di Kantor KIP Prov. Aceh. Ada dua pokok aduan yang didalilkan oleh Teradu.

Pertama, Sdr. Yahya selaku Teradu I diduga terlibat partai politik berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PAN/01/A/Kpts/K-S/28/VI/2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Subulussalam Periode 2015-2020. Pada lampiran surat keputusan tersebut, nama Teradu I tertulis menjabat Sekretaris Badan Hubungan Antar lembaga, Orto, Pemuda dan Olahraga.

Sedangkan dalil aduan kedua ialah mengenai Sdr. Aman Bako selaku Teradu II yang pernah dijatuhi sanksi etik oleh DKPP saat menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simpang Kiri Kota Subulussalam. Disampaikan oleh Pengadu bahwa Aman Bako telah terbukti melakukan Penggelembungan atau Pengalihan suara partai dan suara Caleg kepada Caleg tertentu. Atas tindakannya, DKPP telah memberi putusan kepada saudara Arman Bako untuk tidak boleh atau tidak bisa diikutsertakan kembali menjadi Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Umum sebagai mana tertuang dalam surat DKPP RI No 0941/PPL/DKPP/V/2014, Tertanggal 10 Juni 2014. (Prasetya Agung N.)