5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • DKPP Sampaikan Laporan Pengaduan Pilkada-Pileg dalam Rakorsus

DKPP Sampaikan Laporan Pengaduan Pilkada-Pileg dalam Rakorsus

Rabu, 01 Agustus 2018
243 dilihat

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP RI, Alfitra Salamm, mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri Membahas Perkembangan Situasi Terakhir Tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019, pada Rabu (1/8). Rakorsus ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, di Ruang Rapat Bima Kemenko Polhukam.

Di awal pertemuan, Wiranto menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk menginterventarisir hambatan dan ancaman yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.

“Seluruh potensi itu harus dapat dinetralisir sebelum pelaksanaan pesta demokrasi. Kita menganggap Pileg dan Pilpres membawa kehormatan bangsa di mata dunia dan kita sendiri. Jadi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Wiranto.

 

Dia meminta kepada seluruh peserta rakorsus ini melaporkan pekerjaan yang sudah dilakukan selama ini, serta menjelaskan hambatan apa yang dihadapi, dan jika ditemui persoalan, maka harus segera diperbaiki.

 

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DKPP, Alfitra Salamm menyampaikan laporan terkait Pengaduan selama periode Pilkada Serentak 2018 dan Tahapan Pileg-Pilpres 2019, serta menyampaikan data-data Pengaduan yang sudah masuk DKPP.

 

“Keberhasilan DKPP sebagai lembaga yang diberi amanat menegakkan kode etik penyelenggara pemilu bukan pada seberapa banyak jumlah pengaduan di DKPP, tetapi pada seberapa banyak kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap kode etik penyelenggara pemilu,” jelasnya Alfitra.

 

Menurut Alfitra, potensi Penyelenggara Pemilu sebagai Teradu cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Penyelenggara Pemilu yang kurang lebih mencapai 4.000.000 (empat juta) personil. Jika 10% saja per tiga bulan diadukan ke DKPP, maka DKPP menerima 12.000 (dua belas ribu) pengaduan/laporan pertahun.

 

Berdasarkan data Pengaduan yang masuk hingga bulan Juli ini, lanjut dia, sudah masuk 296 perkara, namun dari jumlah tersebut berdasarkan rapat verifikasi materiil dan memenuhi syarat formil untuk disidangkan ada 161 perkara.

 

“Dari jumlah 296 itu, pengaduan terkait Pilkada ada 216 perkara, terkait rekruitmen penyelenggara pemilu ada 37 perkara, terkait Pileg dalam hal ini Teradu adalah KPU RI, ada 2 perkara  yaitu Pendaftaran Calon DPD dan Pengajuan Daftar Calon DPR dan DPRD, serta terkait yang lain-lain ada 43 perkara,” lanjut dia.

 

Dalam rakorsus ini, turut hadir Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Anggota KPU Ilham Saputra, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Komunikasi dan Informatika, beserta stakeholder pemangku kepentingan lainnya.[Nur Khotimah]