5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Ketua DKPP Jelaskan Tupoksi Lembaganya ke Redaksi Hukum Online

Ketua DKPP Jelaskan Tupoksi Lembaganya ke Redaksi Hukum Online

Jumat, 06 Juli 2018
145 dilihat

Jakarta, DKPP - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kedatangan tamu dari redaksi Hukum Online.com, Jumat (6/7) pukul 10.00. Rombongan yang berjumlah tiga orang itu diterima di ruang kerjanya di Gedung Bawaslu Lantai 5.

Siti Maryam Rodja, Board Of Directors Special Staff Hukum Online.com, mengatakan, kedatangannya dalam rangka penjajakan kerjasama dengan DKPP. Portalnya memuat informasi tentang berita-berita hukum termasuk konsultasi hukum.  “Melalui kerjasama ini, kami ingin mengedukasi masyarakat terutama terkait dengan informasi yang berhubungan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” katanya.   

Ketua DKPP Harjono mengapresiasi dengan maksud dan tujuan dari redaksi hukum online.com. Ia pun menjelaskan mengenai tugas dan fungsi lembaganya. DKPP bertugas menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. “Setiap laporan akan diproses melalui kajian baik formal maupun materiil,” katanya.

Lalu, setiap perkara yang layak sidang, dilakukan sidang pemeriksaan. Pemeriksaan bisa di Ruang Sidang DKPP atau di daerah. dalam sidang pemeriksaan, pihak-pihak beperkara harus hadir. DKPP memberikan kesempatan kepada pihak Pengadu untuk menyampaikan pokok-pokok pengaduannya. Begitu juga Teradu diberikan kesempatan untuk menyanggah atau berargumentasi dengan waktu yang sama. “Pemeriksaan yang kami lakukan sama seperti persidangan pada umumnya,” lanjut Harjono yang juga mantan wakil ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Dia menambahkan, hasil sidang pemeriksaan yang dinilai cukup, DKPP mengeluarkan putusan. Putusan tersebut merupakan hasil pleno dengan para anggota. Putusan bisa berupa rehabilitasi, sanksi baik itu peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, maupun pemberhentian dari jabatan sebagai ketua.    “Putusan DKPP bertujuan menjaga profesi dari orang-orang yang sudah tidak lagi memenuhi syarat menjadi penyelenggara Pemilu,” pungkasnya. [Teten Jamaludin]